JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pada pertengahan Februari lalu Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga BI7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen. Penurunan suku bunga acuan tersebutjuga diikuti oleh perbankan dengan menurunkan suku bunga pinjamannya. Salah satu yang menurunkan suku bunganya dengan signifikan adalah BRI.
BRI kembali menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) mulai28Februari 2021 untuk seluruh segmen (Korporasi, Ritel, Mikro, KPR dan non-KPR) dengan penurunan yang signifikan atau sebesar 150 bps -325 bps. Penurunan SBDK terbesar diberikan pada kredit konsumer non-KPR sebesar 3,25 persen. Dengan penurunan ini, SBDK non-KPR berubah dari semula 12 persen menjadi 8,75 persen.
Selain itu, BRI juga menurunkan SBDK KPR sebesar 2,65 persen, dari 9,90 persen menjadi 7,25 persen. Penurunan SBDK juga dilakukan untuk segmen mikro sebesar 2,5 persen. Perubahan ini membuat SBDK mikro turun dari 16,50 persen menjadi 14 persen.
Pada kredit segmen korporasi dan ritel, BRI melakukan penurunan SBDK masing-masing sebesar 1,95 persen dan 1,5 persen. Dengan demikian saat ini, SBDK korporasi berubah dari 9,95 persen menjadi 8 persen. Kemudian, SBDK segmen ritel berkurang dari 9,75 persen menjadi 8,25 persen.
Penurunan suku bunga kredit oleh BRI tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya, sepanjang tahun 2020 lalu BRI telah menurunkan suku bunganya sebesar 75 bps – 150 bps, bahkan khusus untuk restrukturisasi keringanan suku bunga, BRI menurunkan antara 300 bps – 500 bps.
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa kebijakan penurunan suku bunga kredit yang dilakukan BRI inimerupakan bagian dari upaya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,seiring berlanjutnya tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia.
Lebih lanjut, selain karena tren suku bunga acuan yang terus menurun, penurunan suku bunga kredit BRI dilakukan karenamenurunnya beban biaya dana (cost of fund) dan meningkatnya level efisiensi perbankan yang disebabkan berbagai inisiatif digital yang terus dilakukan.
Sunarso menjelaskan, meski telah menurun tetapi perubahan suku bunga kredit bukan menjadi satu-satunya variabel penentu besar/kecilnya permintaan pembiayaan. “Berdasarkan analisa ekonometrika, variabel paling sensitif atau elastisitasnya paling tinggi terhadap pertumbuhan kredit adalah tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat”, tambah Sunarso.
Melalui langkah ini, BRI terus menunjukkankomitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam kaitannya mendukung penyaluran berbagai stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Peningkatan dua hal ini akan berujung pada naiknya permintaan kreditdan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional”, pungkas Sunarso.(rel)
TERANGKAN: CEO Bukalapak, Rachmat Kaimuddin memberi keterangan beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menyusul kebijakan pemerintah yang resmi membuka Program Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 12 untuk mencetak masyarakat siap kerja, sekaligus meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, Bukalapak turut membuka pembelian kelas pelatihan Program Kartu Prakerja mulai hari ini, Selasa (2/3).
TERANGKAN: CEO Bukalapak, Rachmat Kaimuddin memberi keterangan beberapa waktu lalu.
“Untuk mengawali Program Pelatihan Kartu Prakerja 2021 ini, Bukalapak akan menambah jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan kelas pelatihannya. Harapannya masyarakat akan memiliki pilihan yang semakin variatif sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka”, ungkap Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalapak.
Rachmat menambahkan, melalui partisipasi di program Kartu Prakerja, Bukalapak berkomitmen memfasilitasi masyarakat untuk berkembang bersama dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah situasi pandemi lewat kelas-kelas peningkatan kapasitas diri yang diselenggarakan oleh para LPK.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program pelatihan Kartu Prakerja di tahun 2020, Bukalapak mengadakan kegiatan webinar kewirausahaan online bagi para peserta Kartu Prakerja dengan tujuan mengembangkan potensi mereka di bidang niaga online. “Selain itu, Bukalapak juga menggelar kompetisi bagi para pemegang Kartu Prakerja yang berhadiah mobil, motor, alat elektronik hingga bonus akhir tahun,” katanya.
Siska, mantan Customer Service Perusahaan Swasta yang mengalami dampak ekonomi dari pandemi mengungkapan, program pelatihan Kartu Prakerja yang diambilnya pada tahun 2020 lalu telah membantu dirinya merealisasikan usahanya untuk menjadi seorang Make-Up Artist. “Selain pelatihan yang diberikan mudah dimengerti dan mudah untuk diimplementasikan, kelas pelatihan yang ditawarkan Bukalapak juga sangat beragam,” kata Siska.
Pelatihan dengan topik wirausaha online maupun offline menjadi pilihan kelas yang paling diminati oleh pengguna Kartu Prakerja di Bukalapak. Hal ini menunjukan antusiasme masyarakat Indonesia untuk membuka usaha sebagai bentuk pemenuhan ekonomi tergolong besar.
Saat ini Bukalapak melayani lebih dari 6,5 juta pelapak dan 7 juta Mitra Bukalapak yang bertransaksi melalui platform online dan offline Bukalapak. Dengan kembali membuka kelas pelatihan Kartu Prakerja, Bukalapak berupaya memberikan nilai lebih serta kesempatan bagi para pelaku UMKM serta masyarakat pada umumnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas dan potensi diri. Info lebih lanjut mengenai Program Pelatihan Kartu Prakerja Bukalapak dapat dilihat di https://m.bukalapak.com/kartu-prakerja/. (rel/mea)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumsi (IHK) di Sumatera Utara pada Februari 2021 mengalami deflasi 0,35 persen. Salah satu pemicunya, penurunan harga cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras hingga daging ayam ras.
Hal itu, diungkapkan Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi dalam keterangan pers secara daring, Senin (1/3). Ia menjelaskan, seluruh kota IHK di Sumatera Utara deflasi, yaitu Sibolga sebesar 0,68 persen; Pematangsiantar sebesar 0,46 persen.
Kemudian, Medan sebesar 0,33 persen, Padangsidimpuan sebesar 0,28 persen, dan Gunung Sitoli sebesar 1,55 persen.”Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada Februari 2021 deflasi 0,35 persen,” sebut Syech.
Bulan Februari 2021, Syech mengungkapkan Medan tercatat deflasi 0,33 persen atau terjadi penurunan IHK dari 104,55 pada Januari 2021 menjadi 104,21 pada Februari 2021. “Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,10 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,19 persen,” ungkap Syech.
Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks yaitu, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,34 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43 persen.
Selanjutnya, lima kelompok lainnya tidak mengalami perubahan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman dan restoran.
“Komoditas utama penyumbang deflasi selama Februari 2021 di Medan,antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, cabai rawit, ikan dencis, dan sawi hijau,” jelas Syech.
Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, 20 kota tercatat deflasi. Deflasi tertinggi di Gunung Sitoli sebesar 1,55 persen dengan IHK sebesar 107,33. “Kemudian terendah di Palembang sebesar 0,08 persen dengan IHK sebesar 104,99,” pungkasnya.(gus)
WARGA MISKIN: Pemukiman warga miskin di salah satu kawasan Bagian Utara Kota Medan. Jumlah warga miskin di Sumut pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada September 2020, angka kemiskinan di Sumatera Utara berjumlah 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen dari total penduduk. Berdasarkan data ini, ada peningkatan jumlah kemiskinan di Sumut dibandingkan tahun 2019. Hal ini tidak lepas imbas dari pandemi Covid-19.
WARGA MISKIN: Pemukiman warga miskin di salah satu kawasan Bagian Utara Kota Medan. Jumlah warga miskin di Sumut pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019.
“Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.260,50 ribu jiwa atau sebesar 8,63 persen pada September 2019, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 96,22 ribu jiwa hingga September 2020 dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,51 poin,” kata Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi dalam siaran persnya secara daring, Senin (1/3).
Namun, jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada Maret 2020, ungkap Syech Suhaimi, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.283,29 ribu jiwa dengan persentase 8,75 persen, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebanyak 73,43 ribu jiwa dan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,39 poin.
“Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 60,5 ribu jiwa sedangkan di perdesaan naik sebanyak 12,9 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 8,73 persen menjadi 9,25 persen, dan di pedesaaan naik dari 8,77 persen jadi 9,02 persen,” jelas Syech.
Dia menyebutkan, secara umum, periode 2008–September 2020 tingkat kemiskinan di Sumut mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, September 2014 hingga September 2015 yang dipicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. “Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, untuk perkembangan Garis Kemiskinan September 2019–September 2020, pada September 2020 garis kemiskinan di Sumut sebesar Rp505.236 per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinannya sebesar Rp520.529- per kapita per bulan, dan untuk daerah perdesaan Rp486.642,- per kapita per bulan.
“Dibandingkan Maret 2020 garis kemiskinan Sumut pada September 2020 naik 0,46 persen yaitu dari Rp502.904 perkapita per bulan menjadi Rp505.236 perkapita per bulan. Garis kemiskinan di perkotaan naik 0,45 persen, yaitu dari Rp518.218 perkapita per bulan menjadi Rp520.529 perkapita per bulan. Sedangkan garis kemiskinan di perdesaan naik 0,40 persen dari Rp484.717 per kapita per bulan menjadi Rp486.642 per kapita per bulan,” ujarnya.
Sementara itu, dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2020 sebesar 74,94 persen.
Menurutnya, pada September 2020, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan (18,13%) maupun di perdesaan (25,70%). “Empat komoditi makanan lainnya penyumbang terbesar GK di perkotaan adalah rokok kretek filter (11,07%), cabe merah (7,60%), tongkol/tuna/cakalang (3,57%), dan telur ayam ras (3,39%).
Demikian juga di perdesaan, empat komoditi makanan lainnya penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter (12,33%), cabe merah (5,76%), telur ayam ras (2,80%), dan gula pasir (2,74%),” sebutnya.
Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan masih berperan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan (5,77%) maupun di perdesaan (5,66%). Empat komoditi bukan makanan lainnya penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan adalah listrik (3,22%), bensin (3,16%), biaya pendidikan (2,66%), dan biaya angkutan (2,28%). Sedangkan di pedesaan, adalah bensin (2,22%), biaya pendidikan (1,88%), biaya Angkutan (1,45%) dan listrik (1,42%).
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Status Kemiskinan, September 2019–Maret 2020, Suhaimi menyebutkan, peningkatan penduduk miskin dipengaruhi naiknya jumlah penduduk status miskin dari 840,5 ribu jiwa (5,73%) menjadi 870,1 ribu jiwa (5,86%). “Di sisi lain penduduk dengan status sangat miskin pada periode yang sama naik dari 442,8 ribu jiwa (3,02%) menjadi 486,6 ribu jiwa (3,28%). Pada September 2020 ini juga terlihat penduduk hampir miskin naik dari 1.311,7 ribu jiwa (8,94%) menjadi 1.469,1 ribu jiwa (9,90%) dibandingkan Maret 2020,” ujarnya. (gus)
Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode Maret 2020 – September 2020, secara umum Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan sedikit peningkatan.
“Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,513 meningkat menjadi 1,599. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,388 menjadi 0,458 pada periode yang sama.
Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari garis kemiskinan (semakin dalam) dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat,” ujarnya.
Sebagaimana keadaan pada tahun sebelumnya, pada September 2020, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perdesaan sebesar 1,671, sementara di perkotaan 1,540 dan Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perdesaan sebesar 0,535 sedangkan di perkotaan hanya 0,386.
“Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibanding di perkotaan, begitu juga tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dibanding daerah perkotaan,” tandasnya. (gus)
DIGITAL: Seorang warga melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi uang digital. Tren transaksi nontunai menggunakan uang digital, terus dikembangkan di setiap negara di dunia.
Tren transaksi nontunai menggunakan uang digital, terus dikembangkan di setiap negara di dunia. Sejauh ini, Tiongkok menjadi negara yang paling maju dalam pengembangan uang digitalnya.
DIGITAL: Seorang warga melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi uang digital. Tren transaksi nontunai menggunakan uang digital, terus dikembangkan di setiap negara di dunia.
“Namun dari sudut pandang saya, pengembangan uang digital akan membuat negara dengan ekonomi besar yang menguasai perdagangan dunia yang akan menjadi penguasa. Saya berpendapat bagaimana nantinya jika semua negara memiliki uang digital,” kata pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin kepada wartawan, Senin (1/3).
Sebagai contoh, Gunawan menjelaskan, seorang WNI yang secara kebetulan berada di luar negeri dan bertemu dengan WNI lain. Lantas dirinya melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan rupiah digital. “Padahal transaksi yang sedang terjadi, dilakukan di negara lain. Yang kalau saat ini, saya harus menukarkan rupiah yang saya miliki ke mata uang lain, baru bisa saya gunakan bertransaksi di negara lain,” ungkap Gunawan.
Dengan melihat ini, Gunawan mengungkapkan, jika pola transaksi seperti itu bisa dilakukan dengan menggunakan uang digital, maka bukan tidak mungkin setiap warga negara di dunia ini akan melakukan transaksi keuangannya dengan mata uang lokalnya di negara manapun. “Dan bukan tidak mungkin jika dikembangkan sebuah uang digital yang bisa dikonversi ke mata uang lain secara instan. Artinya begini, saat saya menggunakan rupiah digital, terus mau berbelanja di Negara lain yang menggunakan uang lokalnya,” tutur Gunawan.
Menurutnya, uang digital tersebut bisa mengkonversi langsung ke mata uang lokal di negara yang dimaksud. Tetapi mungkin untuk poin yang terakhir, dia menilai belum akan terealisasi. “Dan mungkin bisa jadi tidak akan dilakukan oleh otroitas keuangan atau bank sentral tertentu. Uang digital seperti itu butuh kesepakatan lintas negara,” sebut ekonom dari Universitas Islam Negeri (UINSU) itu.
Ia mengatakan, yang menarik adalah jika saat ini Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi uang yang dominan ditransaksikan di banyak negara. Maka kehadiran uang digital bisa membuat dominasi Dolar AS hilang. “Dan bahkan bukan hanya dominasi Dolar AS saja, tetapi dominasi mata uang yang tergolong hard currency lainnya. Di sinilah letak kemungkinan, dimana penggunaan mata uang antar dua negara secara bilateral akan tercipta,” jelas Gunawan.
Kemudian ia menambahkan, bukan dominasi sebuah mata uang yang bersifat universal layaknya Dolar AS atau mata uang hard currency lainnya. “Dan tatanan ekonomi dunia bisa berubah signifikan dengan kehadiran uang digital tersebut,” tandasnya. (gus)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan aplikasi TikTok Cash dan Snack Video. Dua situs ini menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan, pihaknya telah meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.
“Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (1/3).
Tongam mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah tetapi berpotensi merugikan penggunanya.
Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 28 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dari 28 entitas tersebut, 14 kegiatan adalah Money Game; 6 kegiatan Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin; 3 Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin; 1 Equity Crowdfunding tanpa izin; 1 penyelenggara konten video tanpa izin; 1 sistem pembayaran tanpa izin; dan 2 kegiatan lainnya.
Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat entitas yang telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Brilian Nusantara Mandiri (Bliuntung) karena telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem multi level marketing. (jpg)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) SMA Muhammadiyah 8 Kisaran menggelar Musyawarah Ranting XVII selama dua hari dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang dianjurkan pemerintah.
Musyawaran ranting XVII kali ini mengangkat tema, ‘Optimalisasi Peran Pelajar Muhammadiyah Guna Mewujudkan Gerakan Pelajar Berkemajuan’,. Dan dilakukan dengan sistem tatap muka dan daring.
Sekretaris Umum PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah Asahan, Ipmawan Azhar, mengatakan pada sesi penutupan musyawarah, Musyawarah Ranting merupakan musyawarah tertinggi di tingkat ranting, dan sekali setahun digelar. Pun begitu, IPM saat ini telah berusia 59 tahun.
Azhar yang merupakan alumni SMA Mapan Kisaran, menjelaskan setiap dinamika haruslah kita hadapi tanpa ada rasa amarah ataupun kebencian karena dalam berdakwah harus merangkul, bukan memukul dan juga harus ramah bukan marah.
“Musyawarah berjalan dengan lancar hingga terpilihnya 9 formatur yang dipimpin oleh Ipmawan Andiga Pratama, unggul dengan 64 persen suara. Selanjutnya, dengan rapat internal formatur yang memutuskan bahwa Ipmawan Andiga Sebagai Ketua Umum terpilih PR IPM SMA Mapan periode 2021-2022,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum terpilih, IPMawan Andiga mengucapkan terimakasih dan bersyukur atas amanah yang dipercayakan. Dan memohon saran dan kritikannya dalam proses kepemimpinannya.
Sementara Kepala Sekolah SMA Mapan Kisaran, Suprayogi. S.E mengatakan IPM adalah organisasi otonom tempat berkumpulnya para pelajar untuk melakukan dakwahnya Muhammadiyah. “Saya mendukung setiap kegiatan yang mereka laksanakan seperti kegiatan Musyran ini. Namun dalam hal ini pelaksanannya ada perubahan seperti pemungutan suara yang dilakukan secara online dan seluruh pelajar SMA Mapan berhak menjadi peserta musyawarah,”kata Suprayogi.
Suprayogi juga memberikan pesan agar IPM SMA Mapan Kisaran mampu bersaing untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan tingkat di atasnya, seperti cabang dan daerah. (mag-9/han)
WISUDA : Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Ketua Yayasan Abdul Hafiz Hasibuan dan Pimpinan Pondok Madrasah Ustad Al Hafizh Fadlan Syahputra Purba saat melakukan wisuda.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menghadiri acara wisuda Tahfidz Madrasah Tahfizh Alquran Yayasan Hafizhul Ihsan di Aula Gedung Balai Pertemuan Kartini, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Sabtu (27/2).
WISUDA : Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Ketua Yayasan Abdul Hafiz Hasibuan dan Pimpinan Pondok Madrasah Ustad Al Hafizh Fadlan Syahputra Purba saat melakukan wisuda.Sopian/sumut pos.
Tahfidz Alquran binaan Yayasan Hafizhil Ihsan mewisuda Santriawan Dantriwati, dengan hapalan 10 juz alquran sebanyak 13 orang, 20 juz alquran sebanyak 4 orang, dan 30 juz alquran sebanyak 12 orang.
Acara wisuda tersebut juga dihadiri man tan Wali Kota Tebingtinggi periode 2000-2010 Abdul Hafiz Hasibuan, Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Basyarudin Nasution, Sekdako Muhammad Dimiyathi, dan para pimpinan OPD Kota Tebingtinggi.
Dalam sambutannya, Umar Zunaidi Hasibuan, mengatakan bahwa hari ini malaikat hadir dan yang paling disenangi Allah, ada hamba hambaNya yang melakukan kegiatan untuk membesarkan namaNya.
“Kesyukuran ketiga, suka tak suka, mau tak mau, anak anak inilah yang mengharumkan di MTQ Sumatera Utara, sehingga Tebingtinggi mendapat juara II,”ungkap Umar Zunaidi.
Umar berharap agar para wisudawan bisa mengaplikasikan ilmu yang di dapat di tengah-tengah masyarakat dan dimanfaatkan sebaik baiknya. Anak yang hafidz ini di masjid ini digunakan sebaik baiknya sebagai imam, tapi kalau mereka tidak mendapat tempat untuk mengimplementasikan kemampuannya, tentu kita yang salah.
“Pemerintah telah melakukan suatu revolusi mental yang luar biasa, para hafizd ini kalau ingin melamar di perguruan tinggi mendapat prioritas, maka orangtuanya bisa bersyukur, ini semua kemudahan yang diberikan Allah,” jelasnya.
Umar kembali meminta kepada santriawan santriwati agar memelihara apa yang disampaikan dan berharap mengimplementasikan dalam kehidupan.
Pimpinan Pondok Madrasah, Ustad Al Hafizh Fadlan Syahputra Purba, mengatakan menghapal alquran santriawan santriwati juga dididik tentang akhlak, di sini dibentuk bagaimana anak anak ini memiliki akhlak yang baik.
“Kami saat ini masih dalam pembangunan asrama putri dan dalam proses pengerjaan di Kecamatan Padang Hilir. Saat ini masih tergabung antara santri putra dan santri putri. Untuk menghindarkan hal hal yang tidak kita inginkan karena usia mereka masih remaja, kami punya inistiatif bagaimana mereka terpisah, antara santri putra dan putri,” jelasnya.
Ketua Yayasan Hafizhul Ihsan yang juga merupakan Wali Kota Tebingtinggi periode 2000-2010, Abdul Hafiz Hasibuan mengucapkan terimakasih kepada orangtua yang telah mempercayakan anaknya untuk masuk di Madrasah Tahfizdh Alquran, serta mengucapkan selamat kepada anak anak yang diwisuda. (ian)
KUNKER: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayatullah.Sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima kunjungan kerja (Kunker) Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayatullah bertempat di rumah Dinas Wali Kota Jalan Sutomo Tebingtinggi, Minggu sore (28/2).
KUNKER: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayatullah.Sopian/sumut pos.
Dalam kesempatan ini, Umar Zunaidi Hasibuan yang didampingi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Syah Irwan beserta Kepala Badan Kesbangpol Kota Tebingtinggi Zubir Husni Harahap menyampaikan terima kasih, dan berharap semoga hubungan silahturahim dapat tetap terus terjalin.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayatullah atas kunjungannya ke Kota Tebingtinggi. Saya mendoakan semoga bapak semakin sukses lagi dan saya berharap hubungan silaturahmi ini jangan sampai putus,” ujar Umar Zunaidi.
Dia menjelaskan, terkait dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara di Kota Tebingtinggi kepada Hidayatullah yang saat itu didampingi oleh Muheri Abdullah, yang merupakan Ketua DPC PKS Kota Tebingtinggi.
“Karena Kota Tebingtinggi termasuk kota jasa dan pendidikan, maka kalau bisa, seluruh tingkat pendidikan ada di Kota Tebingtinggi. Sementara ihwal tentang UINSU, yang akan menggunakan lahan dan eks Gedung Akademi Kebidanan (Akbid) Pemko Tebingtinggi, kalau eks Gedung Akbid ini tidak digunakan, dikembalikan pada kita,” papar Umar.
Masih kata Umar Zunaidi, sebelumnya telah pergi menemui Universitas Sumatera Utara (USU), namun USU kesulitan personel dan biaya operasional, lalu kita ke Kementerian Kesehatan, tak sanggup juga karena sedang mengurus Covid-19. Hingga akhirnya ke UINSU dan mereka menerima namun tidak memiliki lahan dan gedung kampus di Kota Tebingtinggi.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS Hidayatullah mengatakan jika kunjungan kerjanya tersebut hanya untuk menyapa seluruh pemilih atau konstituennya, sekaligus untuk melihat kondisi daerah, apa yang bisa diperjuangkannya di DPR RI.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Tebingtinggi, hingga tanggal 7 Maret 2021 ini, kita masih berada di Kota Medan, Delserdang, Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi. Jika akan mendiskusikan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, kami siap memfasilitasinya,’ paparnya. (ian)
TEMUI: Ketua dan Komisioner Bawaslu Karo saat menemui Bupati Karo Terkelin Brahmana di ruang kerjanya.
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan akan membantu Bawaslu Kabupaten Karo dalam pengadaan sarana dan prasarana, seperti kantor permanen. Bawaslu Karo diminta untuk mengajukan surat permohonan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
TEMUI: Ketua dan Komisioner Bawaslu Karo saat menemui Bupati Karo Terkelin Brahmana di ruang kerjanya.
“Pemda Karo akan fasilitasi sepanjang ada kewenangan, sesuai ketentuan peraturan yang ada. Silakan ajukan surat permohonan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agardapat diproses oleh dinas teknis,” ujar Bupati Karo saat menerima kunjungan Ketua Bawaslu Karo Eva Juliani Pandia, Komisioner Bawaslu Karo Abraham Tarigan dan Nggeluh Sembiring, serta Staf Bawaslu Karo Diva Arjuna Depari, Jumat (26/2).
Terkelin menekankan, agar Bawaslu Karo melakukan pekerjaan sesuai dengan regulasi, mesti belum memiliki kantor permanen. Eva Juliani Pandia menyebutkan, Bawaslu Karo hingga kini belum memiliki kantor permanen. “Masih pinjam pakai dari Pemda Karo. Itu pun sering berpindah-pindah. Tahun 2010 Kantor Bawaslu berada Jalan pahlawan,” ujarnya.
Komisioner Bawaslu Karo Nggeluh Sembiring menegaskan dalam waktu dekat akan membuat surat permohonan pengadaan kantor dan sarana kendaraan. “Jujur, sekarang saja kantor Bawaslu yang kami pinjam-pakai,” ujar Nggeluh. Meski belum memiliki kantor permanen, Nggeluh Sembiring mengutarakan, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R. Rasahan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Karo. (deo)
“Jujur, sekarang saja kantor Bawaslu Karo statusnya pinjam pakai, mendapat apresiasi dari Ketua Bawaslu Sumut. Waktu perbincangan di Medan, Ketua Bawaslu Sumut berpesan, sampaikan ucapan terima kasih saya kepada Bupati Karo. Sebab ini sungguh luar biasa, di mana hakekat pejabat di sana terlihat menunjukkan bahwa pemerintah setempat berkomitmen mendukung demokrasi,” pungkas Nggeluh. (deo)
