MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan terus membuktikan komitmennya membantu dan memperjuangkan rakyat kecil, tak terkecuali rakyat yang berkebutuhan khusus seperti para penyandang tuna netra. Masih dalam rangkaian HUT ke-48, PDI Perjuangan Sumut menggandeng DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sumut yang juga merayakan HUT ke-55, menggelar bakti sosial (Baksos) di Sekretariat Pertuni Sumut, Jalan Santun No 30 Medan, Selasa (26/1/2021).

Berbagai kegiatan sosial yang dilakukan diantaranya pengobatan gratis, cek kolesterol, gula darah dan asam urat, juga dilakukan pembagian masker dan pangkas gratis. Semua itu dikhususkan untuk seluruh anggota masyarakat Tuna Netra yang ada di bawah naungan Pertuni.

“Ibu Ketua Umum Megawati selalu mengingatkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan agar selalu berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat, seperti menjaga lingkungan dengan menanam pohon dan berbagai kegiatan sosial seperti yang dilakukan saat ini antar Partai dan Pertuni,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga Sekretaris Komisi E DPRD Sumut, dr Meriahta Sitepu dalam sambutannya.

“Hubungan PDI Perjuangan, terkhusus keluarga besar saya dengan PERTUNI sudah lama terjalin, saya selalu ingatkan kepada tenaga medis di RS Bandung apabila ada pasien dari Tuna Netra dan atau masyarakat berkebutuhan khusus lainnya harus segera dilayani dan ditempatkan khusus di rumah sakit” ungkap Meriahta yang juga Direktur RS Bandung tersebut.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab dipanggil Mbak Tutut ini mengatakan, saat dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Sumut dari Dapil Binjai Langkat, maka lebih banyak yang bisa dilakukan, tidak hanya pelayanan kesehatan tetapi juga memperjuangkan anggaran untuk perbaikan berbagai fasilitas panti yang hingga saat ini kondisinya masih tidak manusiawi.

“Saya minta gedung Pertuni ini untuk dibangun agar lebih layak huni karena sdh lama kondisinya sudah tidak layak lagi, Alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan bisa dibangun dengan anggaran APBD, saya juga ngomong kepada Wagub Sumut bahwa banyak panti yang sudah tidak manusiawi, kami Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan itu dan Alhamdulillah disetujuinya,” ungkapnya.

Meriahta berpesan kepada anggota Pertuni untuk tidak usah berkecil hati saat kita memiliki kekurangan karena ini semua recana Allah, terus saja berbuat kebaikan dan berusaha pasti Allah memberikan yang terbaik. Selain itu PDI Perjuangan melalui fraksinya akan memperjuangan agar masyarakat yang berkebutuhan berkebutuhan khusus mendapat bantuan BPJS PBI yang selama ini tidak ditampung oleh pemerintah.

“Syukur Alhamdulillah sekarang ini walau secara bertahap masyarakat yang berkebutuhan khusus akan ditampung di BPJS PBI, karena itu PERTUNI segera mendaftarkan anggotanya menjadi peserta di Dinkes atau Dinsos” lanjut Mbak Tutut.

Sementara itu, Ketua DPD Pertuni Khairul Batubara dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada PDI Perjuangan yang ikut berpartisipasi dalam HUT ke-55 Pertuni dan berharap terus membantu masyarakat berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kehidupan yang layak. “Kami terus melalukan edukasi kepada anak-anak yang tuna netra, karena banyak orang tua yang menyembunyikan anaknya di rumah karena malu bahwa anaknya tuna netra, sehingga tidak mendapatkan hak-hak sebagai manusia seharusnya,” ujar Khairul

Dalam acara bakti sosial tersebut beberapa Wakil Ketua DPD Partai turut hadir seperti Aswan Jaya dan Meinarty Bangun serta Mawarni dan Syarifah Fifi dari badan partai.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, khususnya di Lingkungan 5, mengeluhkan keberadaan ternak bebek yang ada di sana. Pasalnya, warga sekitar merasa terganggu dengan limbah dan bau busuk yang ditimbulkan dari ternak bebek tersebut.

Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) I Tahun Anggaran 2021 yang digelar Anggota DPRD Medan, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan SIP di Jalan Pancing No 89 Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, Minggu (24/1/21). Adapun Perda yang disosialisasikan yakni Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3).

Syafrizal, salah seorang warga Mabar Hilir, mengaku sangat terganggu dengan keberadaan ternak beber tersebut. Menurutnya, limbah dari pakan ternak bebek tersebut mengeluarkan aroma busuk, sehingga sangat mengganggu warga sekitar.

H Eko, warga lainnya juga mengamini apa yang disampaikan Syafrizal. Menurut Eko, ternak bebek tersebut menimbulkan polusi udara karen bau busuk yang sangat menyengat penciuman sehingga mengganggu pernafasan.

“Aroma busuk pakan ternak bebek tersebut bersumber dari sampah-sampah udang dan kepiting yang sudah membusuk. Mohon kepada Pak Abrar agar dapat menindaklanjuti keluhan warga ini,” harapnya.

Menyikapi hal ini, Ishaq Abrar Mustafa Tarigan mengaku akan segera menindaklanjutinya keluhan warga tersebut. Namun sebelumnya, politisi muda Partai Demokrat ini meminta warga agar membuat laporan tertulis ke DPRD Medan .

“Jika memang meresahkan warga dan menyalahi peraturan yang berlaku, kita minta Pemko Medan agar segera menindak pemilik ternak bebek tersebut,” tegas Abrar yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan ini. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk kepedulian atas musibah gempa bumi yang dirasakan warga di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol Martuani Sormin memberikan bantuan kemanusian yang diwakili Kabid Keuangan Polda Sumut Kombes Pol Takwil Ichsan.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan, bantuan kemanusiaan yang diberikan sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap warga Sulbar yang terkena musibah gempa bumi. “Ada tujuh truk kontainer bantuan yang diberikan Polda Sumut kepada warga korban gempa bumi di Sulawesi Barat,” katanya, Senin (25/1).

Hadi mengatakan, bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban gempa bumi berupa beras, gula, minyak, mie instan, telur, kopi, teh, perlengkapan bayi, obat-obatan, selimut, tenda dan tikar yang akan disalurkan oleh Polda Sulawesi Barat kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan bantuan ini, kita berharap apa yang diberikan Polda Sumut dapat bermanfaat serta meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah sampai situasi kembali kondusif,” harapnya.

Sekadar diketahui, musibah gempa bumi di Sulbar menyebabkan sedikitnya 15.014 orang mengungsi di Kabupaten Mamuju dan 4.421 orang di Kabupaten Majene.

Tak hanya itu, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut sebanyak 81 orang, dengan rincian 11 orang meninggal di Kabupaten Majene dan 70 orang di Kabupaten Mamuju.

Bahkan, 25 titik pengungsian di Kabupaten Majene tersebar di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang serta Desa Limbua yang masih dalam proses pendataan.

Sedangkan, di Kabupaten Mamuju, terdapat lima titik pengungsian di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro yang masih dalam proses pendataan. (mag-1/1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Sebab, kehadiran pihak kejaksaan diyakini akan meminimalisir angka kriminalitas serta perlawanan masalah hukum.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Kejari Medan, Senin (25/1). Kunker yang dipimpin Rudiyanto Simangunsong tersebut turut didampingi Wakil Ketua Margareth Marpaung, Sekretaris Habibburahman Sinuraya dan anggota Sahat Simbolon, Mulia Asri Rambe, Abdul Rani, Abdul Latif Lubis, Parlindungan Sipahutar dan Mulia Syahputra Nasution. Kunjungan dewan diterima langsung Kepala Kejari Medan Teuku Rahmadsyah SH MH didampingi para staf.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Medan mengajak Kejaksaan agar bersama-sama dengan DPRD Medan memberikan pelayanan hukum kepada warga Medan. Sama halnya seperti yang disampaikan anggota Komisi Parlindungan Sipahutar, pihak Kejari diharapkan dapat bersama-sama DPRD memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

“Kami berharap Kejaksaan dapat mendampingi kami dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kami setiap bulannya ada bertemu dengan warga, melakukan kegiatan sosialisasi Perda dan Reses. Saat itu sangat dimungkinkan Kejaksaan dapat hadir,” kata Parlindungan.

Tawaran yang sama juga disampaikan Abdul Rani, terkait penanganan masalah tindak kriminal di masyarakat, seperti masalah maraknya peredaran narkoba di Kota Medan. Begitu juga dengan masalah daya tampung tahanan yang over kapasitas sehingga perlu dibahas secara bersama.”Aset Pemko banyak yang pantas untuk dipinjam pakai Kejaksaan, baik itu untuk ruang tahanan maupun penyimpanan barang bukti. Untuk itu perlu duduk bersama,” kata Abdul Rani.

Sementara itu anggota dewan lainnya, Mulia Syaputra Nasution berharap besar atas peran Kejaksaan untuk hadir di tengah masyarakat. Seperti untuk persoalan pengawasan dana, mengingat banyaknya dana Kelurahan di Tahun 2020 yang Silpa akibat pihak pihak Kelurahan dan masyarakat yang tidak mau menggunakan anggaran karena takut terseret hukum. “Padahal Dana Kelurahan sangat penting untuk pembangunan,” ujar Mulia Syahputra.

Menyahuti harapan para dewan, Kepala Kejaksaan Negeri Medan Teuku Rahmadsyah SH MH mengatakan, jika terkait penyuluhan hukum bersama di tengah masyarakat, dinilai sangat tepat. Menurut Rahmadsyah, ke depannya memang sangat tepat jika dilakukan kerja sama atau kolaborasi antara pihak Kejaksaan, DPRD Medan, Kepolisian dan Kodim.

“Saya yakin angka kriminalisasi di tengah masyarakat bahkan peredaran narkoba akan dapat diminimalisir. Pelanggaran hukum dipastikan menurun bila sosialisasi penyuluhan kita sampaikan bersamaan,” kata Rahmadsyah.

Pada kesempatan itu, dalam paparannya, Kejari Rahmadsyah menyampaikan capaian kerja seksi Perdata dan tata usaha negara. Pada Tahun 2020, pihak Kejari Medan berhasil menyelamatkan pemulihan uang negara sebesar lebih dari Rp 103 Miliar.

Perolehan itu didapatkan dari penyerahan sarana prasarana dan utilitas perumahan, tunggakan pajak hotel dan restoran (piutang pajak) Pemko Medan, aset Pemko Medan di kuasai oleh pihak lain dan ketidakpatuhan perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa lokasi judi tembak ikan di Kelurahan Terjun, Medan Marelan dirazia oleh Muspika Medan Marelan, Senin (25/1). Anehnya, razia tersebut tanpa hasil. Sebab sejumlah pemain dan alat mesin tidak diamankan petugas.

Razia yang melibatkan personel Bhabinkamtibmas, Babinsa, Koramil Medan Labuhan, Kasi Trantib Kec Medan Marelan dan Lurah Terjun Fajar Hamidi yang telah meresahkan masyarakat Kelurahan Terjun hanya sebatas imbauan penutupan.

Warga menilai, razia yang dilakukan Muspika tanpa hasil karena setelah ditemukannya beberapa orang sedang bermain judi tembak ikan tersebut, tim razia tidak berani mengangkut mesin judi tembak ikan dan hanya memperingatkan para penjaga atau pengelola untuk tidak beroperasi lagi.

Selain itu, tim razia hanya merazia di empat lingkungan saja walaupun sejumlah lingkungan lainnya banyak ditemui lokasi judi tembak ikan tersebut. Di Lingkungan 2, 7, 9 dan 15 ada 8 unit mesin judi tembak ikan dan ditemukan warga yang sedang bermain, namun tim razia tidak mengamankan atau membawa para pemain judi dan mesin judinya. Tim razia hanya memperingati penjaga lokasi agar tidak membuka usaha ilegal tersebut.

Ketua Forum Masyarakat Terjun (FORMAT), Rahman Gafiqi SH menyebutkan, lokasi judi tembak ikan di Kelurahan Terjun berada di Lingkungan 2, Lingkungan 7 , Lingkungan 9 dan Lingkungan 15 dan sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Keberadaan lokasi judi tembak ikan sudah sangat meresahkan masyarakat Kelurahan Terjun. Dampaknya, selain meresahkan warga, aksi pencurian di rumah warga pun mulai marak,” sebut Rahman Gafiqi.

Dijelaskan Rahman, para pelaku pencurian umumnya menjual barang-barang hasil curian dengan harga murah dan uang hasil pencurian digunakan untuk bermain judi tembak ikan.

“Jadi, FORMAT berharap agar pihak Kepolisian menangkap pengelola, penjaga dan pemain judi tembak ikan karena keberadaannya sangat meresahkan masyarakat Kelurahan Terjun,” ujar Rahman yang juga praktisi hukum tersebut.

Padahal, kata Rahman, para pemain judi tersebut bisa dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun.

Pelaksanaan razia lokasi judi tembak ikan tersebut mendapat respon dari warga sekitar. Di beberapa lokasi judi tembak ikan terlihat tutup dan diduga pelaksanaan razia ‘bocor’ sehingga banyak lokasi yang tutup mendadak.(fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beroperasinya Bus Trans Metro Deli (TMD) di Kota Medan membuat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan meradang. Pasalnya, bus dengan sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum atau Buy The Service (BTS) itu memiliki 5 koridor rute lintasan para sopir angkot.

Ditambah lagi, saat ini Bus BTS tersebut juga masih beroperasi dengan tarif Rp0 atau gratis. Hal ini memicu kemarahan dan kekecewaaan para sopir angkot di Kota Medan.

Ketua Oraganisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Mont Gomery Munthe yang mewakili aspirasi para sopir angkot mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap Pemko Medan yang melakukan pembiaran atas keberadaan Bus BTS hingga menyebabkan merosotnya jumlah penumpang angkot di Kota Medan. Pemko dinilain

tidak berpihak kepada Organda dan para sopirnya, karena tidak adanya tindaklanjut dari Pemko atas keluhan yang mereka sampaikan.

“Bus BTS jadi predator bagi angkot. Mereka gratis, angkot bayar, bagaimana kami bisa bersaing? Luar biasa penurunan penumpang kami sejak 3 koridor itu dibuka, ditambah lagi 2 koridor yang baru. Jelas kami tak sanggup bersaing,” kata Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Senin (25/1).

Dikatakan Gomery, mereka menuntut beberapa hal yang harus dipenuhi Pemko. Pertama, mereka meminta agar Bus BTS di Kota Medan dapat beroperasi dengan menggunakan tarif yang sesuai, bukan dengan tarif Rp0 ataupun gratis seperti saat ini.

Atau, Organda Kota Medan juga meminta kepada Pemko Medan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat soal usulan agar beroperasinya angkot di Kota Medan juga dapat disubsidi. Dengan demikian, beroperasinya angkot di Kota Medan juga bisa tanpa tarif seperti Bus BTS.

Sebab seperti yang disebutkan pemerintah selama ini, keberadaan Bus BTS bukan menyasar kepada penumpang angkot, melainkan kepada para pengendara mobil pribadi supaya mau beralih ke angkutan umum. “Angkot juga angkutan umum juga, dan kalau Bus BTS dan angkot sama-sama gratis karena di subsidi, kita yakin akan banyak pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke angkutan umum. Sebaliknya kalau Bus BTS gratis tapi angkot tidak, yang ada penumpang kami yang beralih ke Bus BTS, lalu angkot perlahan-lahan akan mati, sedangkan pengguna kendaraan pribadi akan tetap dengan kendaraan pribadinya,” tegasnya.

Selain itu, kata Gomery, kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh dalam kesejahteraan 12 ribu sopir angkot yang ada di Kota Medan.

“Keberadaan Bus BTS ini membuat 12 ribu sopir angkot di Kota Medan menurun drastis pendapatannya. Padahal, mayoritas dari jumlah itu adalah warga Kota Medan. Dimana keberpihakan pemerintah kepada kami yang juga warga Kota Medan ini. Kami betul-betul meminta supaya tuntutan kami ini bisa segera direalisasikan, jangan wacana saja,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha meminta Pemko Medan untuk segera mencari solusi dari keluhan yang Organda Kota Medan. Sebab apapun namanya, mayoritas sopir yang terkena dampak dari keberadaan Bus BTS adalah warga Kota Medan.

Dikatakan Rizki, pihaknya mengetahui jika keberadaan Bus BTS di Kota Medan sangat membantu masyarakat umum. Pihaknya pun sebenarnya mendukung adanya Bus BTS di Kota Medan, agar masyarakat Kota Medan bisa menikmati moda transportasi modern yang tepat waktu, nyaman dan berbiaya murah, bahkan gratis.

“Namun kebijakan ini tentu memiliki dampak bagi sebagian yang lain, dalam hal ini sopir angkot yang mana mereka juga warga Medan. Nah, di situ lah seharusnya peran pemerintah. Dari setiap dampak yang muncul akibat sebuah kebijakan, pemerintah seharusnya bisa memberikan sebuah solusi,” katanya.

Karenanya, Rizki meminta Pemko Medan untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dapat merealisasikam tuntutan Organda Medan ataupun memberikan solusi dalam bentuk lain.

“Intinya Pemko tidak boleh tinggal diam, harus ada tindaklanjut dari keluhan masyarakat. Apalagi bila keluhan itu muncul sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kami dari Komisi IV juga akan menanyakan hal ini kepada Dishub Medan, semoga segera ada solusinya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan hingga kini belum juga menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan Nomor 5/2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah (MDTA). Sehingga, ketika Perda tersebut hendak diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, sejumlah sekolah belum bisa melaksanakan kewajibannya.

Hal ini diungkap anggota DPRD Medan, Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution, saat menggelar sosialisasi perda tersebut di Jalan Eka Rasmi, Gang Eka Suka, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Minggu (24/1) sore.

Dalam pertemuan yang mengacu pada protokol kesehatan itu, anggota Komisi I DPRD Medan ini mengkritisi kepemimpinan Wali Kota Medan di masa kepemimpinan Eldin-Akhyar yang belum juga menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan terkait perda tersebut.

“Memang kita di DPRD ini sifatnya hanya mendorong pemerintah, tidak bisa kita menghakimi mereka. Tidak bisa juga kita memaksa kehendak secara semena-mena, ada regulasi ada aturan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pemikiran dari pada Wali Kota yang lalu sehingga ini tidak diperjuangkan,” ucap Mulia.

Dikatakannya, terkait hal itu, pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kabag Hukum Pemko tentang dasar hukumnya. Dalam RDP di Komisi I, dirinya juga mempertanyakan alasan belum diperwalkannya Perda tersebut.

“Tapi alasannya harus di sinkronkan dengan Kemenag. Padahal dalam isi Perda ini sudah jelas dan sebelum Perda ini kami sahkan di DPRD, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenag. Sehingga jelas ini tinggal di Perwalkan dan dilaksanakan, tidak ada lagi kendala. Cuma memang pihak dari pada eksekutif terus memberikan alasan yang tidak jelas. Tapi saya berjanji dalam waktu dekat ini akan kita perjuangkan,” paparnya.

Lebih lanjut Mulia menjelaskan, pada kontestasi Pilkada kemarin, pasangan nomor urut 02 Bobby-Aulia telah mencanangkan program yang salah satunya berkaitan dengan Perda MDTA ini. Maka, sudah menjadi suatu kewajiban ke depannya untuk melaksanakan janji tersebut pasca mereka dilantik bulan Februari mendatang.

Tujuan Perda ini, dinilainya sangat baik. Karena ini menjadi dasar anak didik untuk mengetahui agama sejak kecil. Lalu, hasil dari pendidikan MDTA ini menjadi dasar untuk masuk ke jenjang pendidikan SMP.

Selain itu, para pengajar MDTA juga akan diperhatikan kesejahteraannya, para pengajar dapat menerima gaji Rp1,5 juta atau Rp2,5 juta per bulannya.

“Mereka kemarin mengharapkan Perda ini supaya diperwalkan, ini lah tujuan kita. Maka hari ini saya sosialisasikan kembali supaya bisa mendorong pihak eksekutif mempercepat Perda ini diperwalkan dan mempercepat ini bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Lingkungan 12 Kelurahan Gedung Johor, Marno, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung terlaksananya Perda MDTA ini. Sebab, dengan adanya landasan agama sejak dini, generasi muda bisa terhindar dari perilaku negatif. (map/ila)