MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mempelajari masalah pemotongan gaji para pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemko Medan pada tahun 2021 ini.

Tak cuma masalah pemotongan gaji PHL dan kepala lingkungan (kepling) di Pemko Medan, Pemko juga akan mempelajari soal insentif pelayanan Covid-19 bagi para tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr Pirngadi Kota Medan. Hal itu diungkapkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution usai melakukan penanaman pohon di Lapangan Merdeka Kota Medan, Senin (1/3).

Bobby mengaku sudah mengetahui kebijakan pemotongan gaji tersebut yang saat ini masih menjadi polemik.

Kepada wartawan, Bobby mengaku jika saat ini pihaknya sedang mempelajari kebijakan tersebut.

“Itu nanti kita pelajari, terutama insentif nakes, itu nanti kita pelajari, mudah-mudahan bisa cepat ini kita selesaikan,” ucap Bobby Nasution, Senin (1/3).

Bobby mengatakan, bersama dengan Aulia Rachman, dirinya telah berkoordinasi dengan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Medan yang ada jajarannya. Langkah ini dilakukan pihaknya, untuk memetakan sejumlah persoalan yang ada di Kota Medan.”Itu kita pelajari dulu, kemarin kita sudah kumpulkan seluruh OPD, jadi akan kita pelajari teknis permasalahannya satu persatu,” ujarnya.

Bobby menegaskan, pihaknya berusaha agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang secepat mungkin. “Kita sekarang taglinenya ini ingin cepat maka, kita berkolaborasi. Inti dari kolaborasi itu adalah untuk bisa cepat. Karena kalau sendiri-sendiri susah juga, akan memakan waktu, karena bekerja sendiri sulit,” tuturnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Medan meminta kepada Pemko untuk membatalkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Medan No.900/0647 per tanggal 05 Februari 2021 tentang penyesuaian pembayaran honorarium pekerja harian lepas (PHL) di jajaran Pemko Medan dengan anggaran Kota Medan Tahun Anggaran 2021.

Pasalnya, pemotongan gaji para PHL yang didasari dengan turunnya APBD Kota Medan di tahun 2021, yakni senilai Rp.5,153 Triliun atau turun Rp1 Triliun lebih dari APBD tahun 2020 senilai Rp.6,188 triliun, tidak dapat dibenarkan atau diterima oleh DPRD Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajudin Sagala, mengatakan jika pemotongan gaji yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah langkah yang tidak tepat. Pasalnya, dalam penetapan anggaran tahun 2021 hal itu sudah dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD Medan.

Rajudin juga mengatakan, jika alasannya penghematan anggaran karena sebagai dampak penyesuaian anggaran yang menurun akibat pandemi Covid-19, maka Pemko Medan masih bisa melakukan penghematan dengan mengurangi biaya dari sektor yang lain, salah satunya dari sektor biaya perjalanan dinas ASN dari pejabat eselon II, III, IV serta kegiatan-kegiatan Bimtek.

Dikatakannya, jika gaji PHL dan juga ASN golongan II seperti Kepala Lingkungan (Kepling) dipotong, maka itu akan berimbas kepada kesulitan ekonomi dan pad akhirnya hal itu akan mendorong para PHL untuk mencari penghasilan tambahan dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya melakukan pungutan liar atau pungli.

Sepeti diketahui, honor PHL Pemko Medan mengalami penurunan dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.662.800. Rinciannya, dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp187.200, dan iuran BPJS Kesehatan Rp150.000.

Pemotongan tersebut diketahui Berdasarkan surat edaran Sekretariat Daerah Kota Medan Nomor 900/0647. Surat tersebut merupakan tindaklanjut hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan tertanggal 17 September 2020, tentang pembahasan honorarium PHL tahun 2021 dan sesuai Perda Kota Medan Nomor 3/2020 tentang APBD 2021, maka honor PHL Kota Medan dibayarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat keterbatasan APBD 2021, maka honor PHL Pemko Medan dari Rp3.000.000 menjadi Rp2.662.800. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penyebaran Virus Corona di Indonesia, tak terkecuali di Kota Medan. Oleh sebab itu, seluruh warga Kota Medan diminta untuk berpartisipasi dengan bersedia di vaksin guna menyukseskan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Nasdem, Habiburrahman Sinuraya saat mensosialisasikan Perda No.4 tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, di hadapan masyarakat Jalan Abadi dan Jalan Pelita, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (28/2).

Dalam sosialisasi tersebut, Habib menjelaskan, jika layanan kesehatan gratis sudah diatur dalam peraturan daerah no.4 tahun 2021. Untuk itu Habib pun mengajak seluruh masyarakat Kota Medan Jalan Abadi dan Jalan Pelita Kota Medan untuk mau mengikuti anjuran pemerintah agar melakukan vaksinasi Covid-19.

“Apabila warga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk di Vaksin Covid-19, ambil kesempatan tersebut. Inilah upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat agar terhindar dari wabah. Vaksinasi kita harapkan dapat mengakhiri pandemi Covid19 ini,” katanya.

Habib juga mengaspirasi langkah Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang terjun langsung ke lapangan guna meninjau proses vaksin Covid-19 di beberapa lokasi pelayanan masyarakat, seperti di terminal dan pasar-pasar yang ada di Kota Medan.

Habib juga menyambut gembira langkah yang diambil oleh pelaku ataupun operator transportasi online, agar para driver nya divaksinasi Covid-19 secara mandiri guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Di kesempatan itu, Habib juga melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat Dapil V, dengan memberikan bantuan BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan gratis.

Sementara itu, warga Jalan Abadi, Besli, meminta agar Wali Kota Medan dapat menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan di Kota Medan. Hal itu harus dilakukan, agar seluruh masyarakat di Kota Medan dapat menjadi masyarakat yang sehat dan pintar, tanpa memandang status sosial.

“Harapan kita agar nantinya (Wali Kota) dapat merealisasikan janjinya untuk membantu masyarakat yang merupakan peserta BPJS Kesehatan kelas III yang tertungak dan masyarakat kurang mampu di Kota Medan, dapat dibantu” jelas Besli didampingi Kepling Lingkungan 20, Sudariono.

Dikatakan Habib, dalam Perda tersebut diatur terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terdapat pada Pasal 25, meliputi penyakit DBD, Diare, ISPA, malaria, keracunan, swine flu dan Covid-19.”Dalam Perda tersebut, prinsipnya seluruh masyarakat di Kota Medan harus mendapat pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota (Pemko), khususnya untuk semua penyakit menular. Jadi tinggal datang ke rumah sakit, maka pelayanan gratis tanpa perlu pakai BPJS Kesehatan,” ujarnya

Selain itu, lanjut Habib, dalam perda itu juga akan segera direvisi agar seluruh puskesmas di seluruh kecamatan punya fasilitas rawat inap. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu program membenahi kota, Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana membangun dan menata kawasan cagar budaya di Kota Medan. Sebab, Kota Medan merupakan salah satu kota dengan kekayaan cagar budayanya. Penataan dan pembangunan cagar budaya di Kota Medan telah menjadi target Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Itu memang menjadi target kita. Semalam sore saya sudah meninjau kawasan Kesawan, Kalau bisa ini kita percepat, kalau bisa tahun ini juga bisa kita lakukan. Jadi saya mohon dukungannya dari masyarakat, karena ini butuh kerja sama dan kolaborasi,” ucap Wali Kota Medan, Bobby Nasution kepada awak media di Medan, Senin (1/3).

Tentunya, kata Bobby, pembangunan dan penataan kawasan cagar budaya di Kota Medan akan memiliki konsep yang baik dalam meningkatkan pariwisata di Kota Medan. “Konsepnya pasti kota wisata, dan sekarang untuk menunjang perekonomian kita di masa pandemi Covid-19, khususnya untuk UMKM, nanti akan kita peruntukan untuk UMKM,” ujarnya.

Menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut mengakui, ada banyak bentuk cagar budaya yang harus dipelihara dan dibenahi. Sebab selama ini, ada cukup banyak bangunan cagar budaya di Kota Medan yang tidak lagi mempertahankan bentuk asli bangunannya, atau banyak bentuk bangunan yang sudah berubah. “Ini akan kita kembalikan lagi agar benar-benar seperti cagar budaya yang bangunan lama.

Sedangkan saat ditanya tentang banyaknya bangunan cagar budaya di Kota Medan yang bukan merupakan aset Pemko Medan, melainkan milik pribadi masyarakat, sehingga tidak semudah itu bagi Pemko Medan dalam menatanya, Bobby menekankan akan berkolaborasi dengan masyarakat.”Itu makanya saya bilang kita tidak sendiri, kita minta masyarakat bersama kita untuk saling kolaborasi. Kita tidak bisa memaksa masyarakat,” jawabnya.

Untuk hal itu, Bobby pun menjelaskan jika pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait. “Dan minggu ini sudah kita lakukan komunikasi terus. Kalau soal UMKM, itu nanti dulu. Kita perbaiki dulu infrastrukturnya, setelah tersedia baru nanti disana kita masukkan UMKM disana,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis mendukung langkah Pemko Medan untuk segera membangun dan menata kawasan cagar budaya di Kota Medan, khususnya kawasan kesawan yang merupakan kawasan heritage di Kota Medan.

“Kita mendorong dan mendukung Pemko Medan untuk melakukan percepatan pembangunan kawasan Kesawan yang merupakan kawasan cagar budaya yang harus ditata sebagai kawasan pariwisata di Kota Medan. Hal ini sangat baik, mengingat sektor pariwisata di Kota Medan dapat terdongkrak dengan adanya cagar budaya di Kota Medan,” ujar Rizki kepada Sumut Pos, Senin (1/3).

Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga menuturkan, meningkatnya sektor pariwisata di Kota Medan secara otomatis akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Aulia Rachman untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kota Medan, mulai dari masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga masalah sosial.

“Dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada Jumat (26/2) yang lalu, maka tidak ada kekosongan lagi, seluruh kebijakan yang selama ini tertunda, bisa langsung di jalankan,” ucap anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, SH.

Politisi Partai Gerindra yang merupakan Partai Pengusung Bobby-Aulia di Pilkada Medan 2020 itu juga mengharapkan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024 dapat berfokus dalam masalah infrastruktur yang telah lama di keluhkan oleh masyarakat Kota Medan.”Terkhusus masalah infrastruktur kota, berharap agar drainase dan seluruh jalan yang rusak bisa cepat terselesaikan, mengingat Wali Kota Medan yanh optimis akan dapat menyelesaikan masalah infrastruktur dalam waktu 2 tahun ke depan,” ujarnya.

Begitu juga dengan masalah pendidikan, kata Mulia, Pemko Medan harus dengan cepat menemukan formulasi agar sistem belajar tatap muka di sekolah dapat segera ditemukan. Sebab saat ini, khususnya para siswa sudah sangat bisa untuk belajar dengan sistem daring.

“Tak cuma siswa, guru juga sudah banyak yang mengeluh. Begitu juga masalah sosial. Di masa pandemi ini, begitu banyak masyarakat yg terdampak, sehingga perlu sentuhan pemerintah untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga meringankan beban masyarakat yang terdampak covid. Terakhir saya ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan,” tandasnya.

Terpisah, anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaiful Ramadhan, mengatakan warga Kota Medan sangat berharap agar Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution dapat segera merealisasikan janji kampanyenya tersebut agar masyarakat dapat benar-benar segera merasakannya.”Kita sadari bersama, menyelesaikan masalah banjir, kebersihan dan buruknya infrastruktur di Kota Medan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dengan janji politik itu, kita menunggu program-program seperti apa yang akan dibuat dan dijalankan Wali Kota Medan sekarang di tahun ini,” ucap Syaiful.

Anggota Komisi IV DPRD Medan yang membidangi masalah infrastruktur itu mengatakan, pihaknya di Fraksi PKS akan fokus dalam mengawasi kinerja Pemko Medan dan mendorongnya dalam merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pada masa kampanye Pilkada Medan 2020 yang lalu.

“Kewenangan kita termasuk di antaranya Budgeting (penganggaran) dan Controling (Pengawasan), maka dengan itu kita akan memastikan bahwa rencana Wali Kota Medan dalam memenuhi janjinya benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Dan gerak cepat Wali Kota dalam menyelesaikan janjinya untuk Kota Medan Tanpa Banjir, Bersih Tak Berlubang dapat benar-benar ditunggu masyarakat,” ujarnya.

Statement yang dilontarkan Bobby Nasution soal egosentris dalam pidato perdananya pada Paripurna DPRD Medan, Jumat (26/2) yang lalu, dinilai Syaiful menjadi salah satu permasalahan tersendiri dan patut menjadi perhatian.”Mas Bobby ada menyebutkan, soal penyelesaian banjir dan persoalan lainnya, terlebih dahulu harus menyelesaikan egosentris lembaga, hal ini merupakan langkah yang perlu didukung,” katanya.

Politisi Muda yang akrab disapa ‘Anak Sungai’ ini mengatakan, persoalan sungai di Medan yang sampai saat ini terus berlarut diyakini akibat adanya sikap egosentris lembaga.”Sejak awal Fraksi PKS sudah mencium persoalan ini, dimana Balai Wilayah Sungai (BWS) yang memiliki domain penuh terhadap persoalan sungai sepertinya kurang peduli, yang kemudian memperburuk penanganan masalah-masalah yang timbul di sungai,” jelasnya.

Untuk itu, FPKS di DPRD Medan akan memberikan perhatian penuh, dengan fokus dan serius terhadap semua janji kampanye Bobby-Aulia yang dijanjikan kepada masyarakat.”Ini komitmen kita sebagai lembaga Wakil Rakyat, kita akan memastikan agar seluruh janji dapat ditunaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Muhammad Bobby Afif Nasution dan H.Aulia Rachman sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024 pada Jumat (26/1) yang lalu.

Senada dengan Syaiful, Rudiyanto menegaskan jika dalam melaksanakan tugasnya di DPRD Kota Medan, Fraksi PKS DPRD Medan telah berkomitmen untuk terus bersama masyarakat dalam mengawal pembangunan Kota Medan. “Kita akan mengawal setiap proses pembangunan di Kota Medan sesuai fungsi yang kita miliki, yaitu Legislasi, Budgeting, dan Controling. Kita akan memastikan seluruh janji kampanye bisa direalisasikan dan kita juga akan memastikan masyarakat tidak akan dikecewakan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Pirngadi Medan masih bersabar, meski insentif jasa penanganan pasien Covid-19 belum dibayarkan. Sejak pertengahan Maret 2020 merawat pasien Covid-19, para nakes hanya menerima insentif dua bulan yaitu Maret dan April. Sedangkan selebihnya belum juga dibayarkan. Saat ini, para nakes tersebut berharap Wali Kota Medan dan Wakilnya, Bobby-Aulia, bisa mencari jalan keluar solusi untuk mereka.

Salah seorang nakes RSUD dr Pirngadi Medan, Boala Zendrato mengatakan, wali kota dan wakil wali kota Medan baru dilantik beberapa hari lalu, sehingga tidak bisa dipaksakan begitu saja agar cepat cair. “Makanya, kami harus bersabar sementara waktu,” ujar Boala saat dihubungi, Senin (1/3).

Diutarakan Boala, para nakes sudah sepakat untuk menunggu. Namun, tetap ada batas waktunya. “Sabar manusia itu ada batasnya, tapi mudah-mudahan semoga dapat dicairkan. Kami akan tunggu sampai tanggal 10 Maret ini. Kalau belum juga cair, maka kami akan datang dan mempertanyakan kepada wali kota atau wakil wali kota Medan,” kata dia.

Menurut dia, para nakes masih percaya dan yakin Wali kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wali kota Medan Aulia Rachman (Bobby-Aulia) bisa memenuhi harapan yaitu insentif dicairkan. “Kami menunggu kebijakan atau terobosan yang dilakukan mereka, sehingga insentif dibayarkan. Paling tidak, insentif tersebut dibayar sampai Desember 2020,” harap Boala.

Ia mengaku, para sudah sangat kecewa insentif tidak cair lantaran sudah dijanjikan. Sebab, uang tersebut sangat dibutuhkan untuk membayar biaya sekolah anak, kredit dan kebutuhan hidup. “Kami meminta rasa perikemanusiaan terhadap nakes yang menjadi garda terdepan menangani pasien Covid-19. Kami ini hanya pekerja, kami tidak tahu persoalan administrasi birokrasi. Kami hanya tahu bekerja dan menerima upah setiap bulan,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, dana insentif nakes yang ditransfer pemerintah pusat saat ini masih ada di kas Pemko Medan dan masuk pada pos anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2020. Namun, dana tersebut pada APBD 2021 belum tercatat.

“Dari pertemuan yang dilakukan dengan Ombudsman sudah clear, uangnya tidak ada kemana-mana dan masih tetap di kas Pemko Medan yang merupakan dana SILPA. Jadi, kalau nanti dimunculkan untuk belanja insentif nakes maka harus melalui perubahan APBD atau paling cepat mendahului perubahan APBD 2021. Tapi, untuk mendahului perubahan APBD ada tahapannya dan juga harus ada persetujuan anggota dewan. Artinya, untuk membayarkan insentif nakes maka mekanisme anggaran wajib dipatuhi,” ungkap Wiriya usai memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait pengaduan nakes rumah sakit tersebut yang belum dibayarkan, Jumat (19/2).

Wiriya mengaku, solusi lain agar insentif nakes segera dibayarkan dengan menyurati pemerintah pusat. “Kita akan surati pemerintah pusat bahwasanya dana insentif nakes masih kurang. Dari rekap kebutuhan untuk membayar insentif nakes Pirngadi totalnya sekitar Rp27 miliar lebih. Sementara, yang baru dikasih oleh pemerintah pusat hanya Rp15 miliar lebih. Artinya, masih ada kurang sekitar Rp12 miliar. Uang Rp15 miliar lebih itu hanya bisa membayar insentif sampai bulan September. Sedangkan Oktober hingga Desember belum ada dikiri,” cetusnya.

Dijelaskan Wiriya, belum dicairkannya insentif nakes secara penuh hingga Desember 2020 karena anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat bertahap. Dana insentif yang ditransfer tersebut bukan hanya untuk nakes Pirngadi Medan saja, tetapi juga nakes Puskesmas di Medan. “Tahap pertama anggaran turun di bulan Juli 2020 senilai Rp3,7 miliar lebih. Sedangkan tahap kedua tanggal 26 Oktober sebesar Rp2,5 miliar lebih dan ketiga pada 23 Desember sebesar Rp9 miliar lebih,” terangnya. (ris/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Rutan Klas I Labuhandeli, Nimrot Sihotang secara sah terpilih menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia (DPC – GAMKI) Kota Medan periode 2021 – 2024.

Terpilihnya Nimrot Sihotang sebagai orang nomor satu di DPC – GAMKI Kota Medan, merupakan motivasi baru bagi dirinya untuk menjalankan organisasi dalam mendukung hak kelompok menyampaikan aspirasi.

“Bagi saya, berorganisasi adalah wadah untuk dukungan pemerintah dan pengabdian di masyarakat. Saya berterima kasih telah dipercayakan menjabat sebagai Ketua DPC-GAMKI Kota Medan periode 2021 – 2024,” pungkas Nimrot di ruang kerjanya, Sabtu (27/2).

Baginya, berorganiasai adalah motivasi untuk bisa mendewasakan diri dalam menyikapi permasalahan secara umum maupun khusus. Kepala Rutan Klas I Labuhandeli ini ingin menyatukan hak bersama guna mencegah pro dan kontra terhadap isu isme yang dapat merusak Kebhinekaan Indonesia.

“Kita menyadari, negara kita ini telah diancam dengan isu – isu yang ingin merusak tatanan negara. Makanya, saya ingin bergabung di GAMKI untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, bahwa perbedaan itu ada, tapi kita harus bersama. Agar, terciptanya kebersamaan dalam persaudaraan untuk mendukung keamanan negara terhadap isu – isu provokasi,” ujar Nimrot.

Pria yang sudah mengabdi selama 17 tahun di Dirjen Pemasyarakatan ini tidak hanya menjabat sebagai Ketua GAMKI Kota Medan, tetapi ia juga menjabat Ketua Generasi Muda Batak Berintelektual (GMBB) Sumut dan penasehat di Gema Batak Nusantara Sumut.

Berbagai organisasi yang diikuti bapak tiga anak ini untuk program Dirjen Pemasyarakatan di bidang kelompok peduli masyarakat. Sehingga, seluruh warga binaan di Rutan Klas I Labuhandeli dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menerapkan ketrampilan dan pembinaan di usaha kerja.

“Organisasi ini nantinya dapat mendukung program saya untuk membina mereka (warga binaa). Makanya saya harus mampu membangun komunikasi secara internal (Rutan Labuhandeli), saya harus mampu membangun komunikasi secara ekseternal melalui organisasi. Tujuan ini untuk pengabdian kepada masyarakat,” sebut Nimrot.

Selama ini, kata Nimrot, banyak kalangan umum menilai rutan adalah sarang penjahat. Namun, kesan itu sudah mulai hilang di masyarakat. Semua itu karena adanya program peduli masyarakat yang diterapkan Menkumham di rumah tahanan. (fac/ila)