MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan diminta untuk meningkatkan fasilitas persampahan yang ada di Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Pasalnya, fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Polonia dinilai tidak lagi memenuhi standar, sehingga tidak lagi mampu mengatasi persoalan sampah di kawasan tersebut.

Hal itu terungkap dalam gelaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.6/2015 tentang pengeloaan persampahan yang digelar M Afri Rizki Lubis SM M.IP di Jalan Karya Sejati, Lingkungan V, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (24/1) siang.

“Ada TPS (tempat pembuangan sampah) di Gg Wakaf, luar biasa banyaknya sampah di situ, sampai mengganggu masyarakat sekitar. Tapi disisi lain, kalau TPS itu ditutup, kemana kami buang sampah? Minimal kami minta dua unit mobil sampah yang setiap hari standby mengangkut sampah yang ada, sampah-sampah harusnya diangkut pada saat pagi dan sore, supaya tidak bertumpuk,” keluh salah seorang warga lingkungan V, Munazir.

Warga Kelurahan V lainnya, Joster Manalu, menyebutkan berbagai solusi persoalan sampah di kawasan tersebut sudah begitu sering terbukti gagal dalam menyelesaikan masalah, sebab fasilitas dan SDM tetap tidak memadai.

Dijelaskan Joster yang pernah menjadi guru anggota DPRD Medan Rizki Lubis sewaktu bersekolah di SMA Negeri 1 Medan tersebut, jumlah kepala keluarga (KK) di lingkungan tempat tinggalnya cukup banyak, tetapi petugas pengangkut sampah dengan becak sampah di wilayah mereka hanya 2 orang.

“Lalu fasilitas persampahannya gak ada, saya mohon supaya fasilitas itu ada. Kesadaran dan fasilitas itu sejalan, sadar pun masyarakatnya kalau fasilitasnya gak ada, ya percuma saja. Mudah-mudahan dengan hadirnya ananda Rizki, persoalan ini dapat selesai teratasi,” ujar Joster dalam kegiatan Sosper tersebut.

Mendengar keluhan tersebut, Rizki Lubis pun meminta pihak yang hadir dalam Sosper tersebut, yakni Camat Medan Polonia yang diwakili Kasi Trantib Ody Rinaldy Sinaga, pihak DKP Kota Medan yang diwakili Korcam Rendra Lubis dan Lurah Kelurahan Polonia Ardy Gaus untuk menjawab keluhan warga.

Dikatakan Rendra selaku DKP Korcam Polonia, di jalan Wakaf, adanya TPS su tempat itu awalnya bukan hal yang disengaja. Karena banyak warga yang membuang sampah disana, pada akhirnya petugas DKP berinisiatif meletakkan bak sampah di tempat itu agar warga sekitar memiliki tempat pembuangan sampah.

“Tapi faktanya, banyak warga luar Polonia yang membuang sampah disitu, akhirnya warga sekitar merasa terganggu. Besok hal ini akan kami diskusikan kepada Lurah, kami akan berusaha keras untuk mencari solusinya, termasuk apabila TPS di jalan Wakaf ditiadakan,” jawabnya.

Begitupun, Rendra mengatakan, pihaknya di DKP berusaha untuk menyediakan 1 unit mobil sampah compactor, walaupun masih terkendalanya dengan belum adanya supir untuk mobil yang dimaksud. “Untuk itu kami juga berharap banyak kepada Pak Rizki, kiranya apa yang kami inginkan dapat dibantu. Petugas Bestari hanya mampu menghandle 125 KK, di kelurahan ini ada 500 sampai 600 KK, tapi disini cuma ada 2 petugas bestari. Jelas ini sangat kurang, semoga jumlah petugas kita ini juga bisa di tambah,” tuturnya.

Menyikapi semua itu, Rizki Lubis, mengatakan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan Pemko Medan, dalam hal ini DKP Kota Medan agar fasilitas persampahan beserta SDM nya di Kelurahan Polonia dan Kota Medan pada umumnya dapat segera dipenuhi.

Pun begitu, Rizki juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesadarannya dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, khususnya ke sungai dan drainase, sebab hal itu justru akan menimbulkan masalah-masalah baru.

“Perda No.6/2015 ini menjelaskan bahwa ada sanksi kepada para pelanggar Perda, mulai dari sanksi denda hingga kurungan. Kita mau Pemko segera menyelesaikan masalah ini, tetapi sebagai warga kita juga harus memiliki kesadaran yang baik dalam mengelola sampah, dimulai dari meminimalisir produksi sampah hingga membuang sampah pada tempatnya,” ujar Rizki.

Rizki mengungkapkan, jika persoalan sampah memang merupakan permasalahan yang tak kunjung usai di Kota Medan. Namun begitu, dirinya optimis jika pihaknya bersama Pemko Medan dapat menyelesaikan atau setidaknya mengurangi masalah sampah di Kota Medan.

“Perda sudah dibuat, pasti ada sanksinya. Membuang sampah sembarangan ada efeknya, salah satunya dapat membawa penyakit untuk masyarakat. Ayo kita jaga kebersihan lingkungan, mari kita kelola sampah dengan baik, sembari Pemko Medan menyiapkan fasilitas persampahan yang dibutuhkan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan dari Komisi D dan juga Ketua Fraksi Gabungan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Renville Pandapotan Napitupulu ST meninjau proyek Jembatan Titi Dua Sicanang, Medan Belawan, Sabtu (23/01).

Dalam kunjungannya, Renville yang juga Ketua DPD PSI Medan didampingi Ketua DPC SPI Kecamatan Medan Belawan, Togu Urbanus Silaen mengaku, pembangunan jembatan yang menyerap anggaran Rp13,6 miliar, melihat dari sayap sebelah kanan dari akses jalan menuju masuk ke Kelurahan Sicanang yang fungsinya sebagai penahan dari timbunan tanah tidak ada.

“Ini hasilnya belum sesuai dengan harapan, harusnya dengan anggaran tahun 2020 yang telah dikucurkan harusnya sudah selesai. Saya lihat dari hasilnya sekitar 70-75 persen, sementara akses pekerjaan jalan yang ditimbun belum ada,” kata Renville.

Untuk pelaksanaan tahap akhir, lanjutnya, pekerjaan lantai dan lainnya akan dikerjakan dengan anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar. Harapannya, kelanjutan pengerjaan harus dituntaskan secara maksimal. “Kita akan panggil Dinas PU, Bapedda Pemko Medan. Jangan main – main lagi, proyek mangkrak ini jangan sampai terulang nantinya, apalagi anggaran yang dikucurkan sangat besar,” tegasnya.

Diungkapkannya, pihaknya dari PSI akan prioritaskan pekerjaan ini dilaksanakan secara baik, agar dapat dinikmati oleh masyarakat Sicanang. “Ini uang rakyat, kita minta kepada Dinas PU diharapkan agar lebih selektif lagi dalam pengawasan proyek ini nantinya,” pungkasnya.

Di sela – sela itu, warga berharap agar pekerjaan proyek Jembatan Titi Sicanang segera dikerjakan, masyarakat khawatir jembatan tersebut bakal putus. Sebab belakangan cuaca buruk disertai air meluap sungai sering terjadi.

“Kalau ini dibiarkan terus bakal putus. Kita minta Pemko Medan untuk segera mengambil langkah darurat, jangan sempat sudah terjadi baru kelimpungan memperbaikinya,” tegas Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Silaen.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Belawan ini berharap, pembangunan jembatan yang sudah terlaksana selama ini gagal tidak terulang lagi, ia mendesak agar Pemko Medan dan berbarap kepada anggota DPRD Kota Medan tidak memberikan pengerjaan jembatan tersebut kepada pemenang tender yang tidak profesional.

“Inilah akibat lamban dan terkesan kurang serius membangun jembatan ini. Akibatnya, sampai saat ini masyarakat belum bisa menikmati jembatan yang baru,” kesalnya.(fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga Jalan Jala IX, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan menolak eksekusi terhadap rumah dan tanahnya karena belum adanya putusan hukum yang tetap (inkrah) dari Pengadilan Tinggi Sumut. Penolakan itu dilakukan masyarakat dengan melakukan demo di sekitar tempat tinggal mereka, Minggu (24/1).

Mereka menolak eksekusi yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan di lahan yang mereka beli dan huni sejak belasan tahun silamn Masyarakat yang terancam akan dieksekusi memperlihatkan semua sertifikat hak atas tanah yang mereka miliki mulai dari surat keterangan (SK) Camat hingga surat sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

Salah satu warga, Syahrul Chaniago mengatakan, selama ini sudah puluhan warga membeli tanah kavlingan dan menghuni beberapa tahun silam tanpa ada permasalahan, karena mereka menduduki tanah yang jelas dengan surat alas hak dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Medan Marelan.

“Tanah yang kami tempati memiliki alas hak yang sah dan ada SK Camat. Bahkan sebagian tanah ini sudah disertifikatkan yang dikelurakan BPN, tiba-tiba kenapa tanah ini mau dieksekusi,” kesal Syahrul dalam orasinya menolak eksekusi tersebut.

Dijelaskan Syahrul, mereka mulai resah, sebab adanya permohonan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh PN Medan ke Polres Pelabuhan Belawan. Oleh karena itu, warga tetap akan bertahan sampai titik darah terakhir untuk mempertahankan tanah tersebut.

“Kami akan tetap mempertahankan tanah ini sampai titik darah penghabisan. Kami meminta keadilan, jangan sengasarakan kami rakyat kecil,” cetus Syahrul.

Warga lainnya, Wardah berharap kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan nasib rakyatnya, karena mereka pemiliki alas hak yang sah seperti SK Camat dan sertifikat BPN telah terancam dan akan dieksekusi. “Kami minta keadilan, jangan ambil hak kami,” teriaknya.

Sementara itu, kuasa hukum warga, Leonard Manurung SH dari Kantor Hukum Binsar Siringoringo & Rekan menyebutkan, timbulnya permasalahan tersebut berawal tahun 2011 antara pemilik awal dengan pemohon eksekusi Imsar Satari.

Pemohon ingin mengeksekusi lahan seluas 8.000 meter persegi dari total 14.000 meter persegi. Pihaknya selaku kuasa hukum warga sudah mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut pada Desember 2020 lalu.”Seharusnya PN Medan menunggu keluarnya putusan tetap (inkrah) dari PT Sumut karena warga masih melakukan gugatan banding ke PT Sumut,” kata Leonard.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, aksi demo warga dilakukan karena ada surat dari Pengadilan Negeri kelas I–A Khusus Medan yang menyatakan Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Eksekusi , Pengosongan lahan Ountruiming Dalam Perkara No 34/Eks /2016 /150 /Pdt /G/PN Medan yang ditujukan ke Polres Pelabuhan Belawan tanggal 13/1/2021 lalu.(fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Premanisme masih terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kota Medan. Salah satu aksi premanisme dengan melakukan perampasan kavling Perumahan di Komplek Perumahan PW, Jalan PWI, Desa Sampali, Percut Seituan.

Aksi premanisme itu sudah beberapa kali dilaporkan ke Polrestabes Medan dan jajaran, selalu datang terlambat Layanan lambat aparat keamanan inilah yang membuat masyarakat terus dihantui ketidaktenangan.

Situasi tidak aman seperti inilah yang sekarang ini dirasakan oleh ratusan wartawan dan warga lainnya yang memiliki kavling perumahan di Komplek Perumahan PWI, Jalan PWI, Desa Sampali, Percut Seituan, Delisersang.

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermasjah, saat ini, para wartawan pemilik kavling di Komplek Perumahan PWI Desa Sampali, dihantui rasa ketakutan akibat aksi barbar para preman. Sebab saat ini, para preman yang dipimpin pria bermarga Galingging itu, terus melakukan penyerobotan secara paksa atas tanah yang sudah dikuasai para wartawan sejak tahun 2004.

Karena itu, akibat tidak tahan lagi dengan gangguan para preman tersebut, sekitar 70-an orang wartawan dan warga lainnya selaku pemilik kavling di Komplek Perumahan PWI tersebut, Sabtu (23/1) kemarin, menggelar rapat akbar di kawasan Komplek Perumahan PWI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua PWI Sumut Hermansjah dan Sekretaris Edward Thahir itu, dibahas aksi preman yang semakin beringas yang terus merampas tanah warga. Misalnya, para kelompok preman Galingging Cs itu telah merampas kavling perumahan nomor B-15 milik Nizam, wartawan yang juga Kepala Biro Harian Waspada di Rantau Prapat.

Di bawah komando Galingging Cs, para kelompok preman itu bahkan sudah membangun rumah di atas tanah milik Nizam tanpa sepengetahuan Nizam sendiri selaku pemilik kavling. Dalam rapat tersebut, para wartawan juga membahas upaya untuk mengusir aksi para preman. Termasuk dengan cara melapor ke pihak kepolisian. Sayangnya, dalam rapat itu terungkap kekecewaan para wartawan atas lambatnya layanan pengamanan pihak kepolisian.

Menurut Hermansjah, aksi premanisme yang merampas tanah di Komplek Perumahan PWI Sampali itu, sudah dilaporkan ke Polrestabes. Tapi, sangat dikecewakan. Tindakan kepolisian sangat lambat. Sebab, aksi para preman itu terus berlanjut. Bahkan, bangunan mereka kini sudah siap sekitar 60 persen.

Upaya untuk melaporkan tindakan barbar premanisme di kawasan Komplek Perumahan PWI Sampali ini, menurut Edward Thahir, sudah berulangkali dilakukan. Secara kelembagaan, Hermansjah selaku ketua PWI Sumut dan Edward Thahir selaku sekretaris, bahkan sudah berkoordinasi langsung dengan Polsek Percut Sei Tuan.

Begitu juga ke Polrestabes Medan, PWI Sumut sudah berkoordinasi mengharap agar Polrestabes Medan mengambil langkah tegas membasmi para preman tersebut. Selain itu, sebelumnya dua anggota keluarga wartawan pemilik kavling di Komplek Perumahan PWI Sampali, juga sudah melapor kepada pihak kepolisian atas tindakan premanisme yang sangat meresahkan di kawasan tersebut. Keduanya adalah Keluarga almarhun H Nurdin Purba yang melapor ke Polsek Percut Sei Tuan akibat tindakan para preman yang terus melakukan pemerasan.

Kemudian, Alfian, yang melapor ke Polrestabes Medan akibat tindakan para preman yang mencoba merampas kavlingan tanahnya. Dan terakhir adalah laporan Nairul Nizam yang juga ke Polrestabes Medan. “Sayangnya, kami dan teman teman wartawan warga komplek merasa kecewa atas layanan pengamanan pihak kepolisian ini. Padahal, tindakan para premanisme sudan sangat meresahkan. Apakah polisi menunggu kami bentrok dan bunuh bunuhan dengan para preman?” tegas Hermansjah bernada bertanya. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKKPR) untuk mempertegas komitmen bersama PT KAI dalam percepatan kelanjutan pembangunan atau revitalisasi Skybrige yang menghubungkan sisi timur Lapangan Merdeka dengan Stasiun Besar Kereta Api Kota Medan.

Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari meminta Pemko Medan melalui Dinas PKPPR untuk memastikan revitalisasi pembangunan skybridge Lapangan Merdeka Medan. Sebab, selama ini pembangunan Skybridge adalah proyek mubazir.

Untuk itu, ia menegaskan kepada Pemko Medan untuk memastikan kembali kesepakatannya dengan PT KAI soal pengoperasian Skybridge yang menghubungkan bagian sisi timur Lapangan Merdeka Kota Medan dengan stasiun kereta api Kota Medan.

“Supaya nanti, pembangunan Skybridge tidak sia-sia untuk kedua kalinya. Mereka bilang sudah ada komitmen tertulis tahun lalu, tapi begitu pun kita minta untuk ditegaskan kembali di tahun ini sebelum nanti dibangun di bulan Juni,” tegasnya, Minggu (24/1).

Dilanjutkan Dedy, apalagi Pemko Medan belum bisa memastikan apakah pembangunan Skybridge itu akan menjadi pembangunan yang bermanfaat atau justru menjadi pembangunan yang mubazir seperti yang terjadi selama ini.

“Akhir tahun 2014, Skybridge itu sudah selesai, anggaran totalnya Rp35 miliar, jelas itu bukan uang yang sedikit. Tapi ternyata, karena tidak ada kesepakatan yang jelas antara Pemko Medan dan PT KAI saat itu, akhirnya Skybridge jadi proyek mubazir selama bertahun-tahun. Skybridge tidak digunakan sama sekali karena PT KAI tidak mau membuka akses,” ungkapnya.

Alhasil, terang Dedy, Skybridge menjadi bangunan mangkrak yang tidak berfungsi dan bahkan merusak wajah Kota Medan karena kondisinya yang sudah rusak parah dengan kondisi kaca-kaca yang pecah dan terkesan kumuh dan tidak terawat akibat tidak kunjung dipergunakan.

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution mengatakan,

Komisi IV menilai, realisasi pembangunan Skybridge sangat diperlukan. Sebab diprediksi untuk ke depannya, arus penumpang Kereta Api akan terus meningkat. Sehingga, akses dari Lapangan Merdeka menuju Stasiun Besar Kereta Api Kota Medan sangat dibutuhkan.

“Kita sangat mengharapkan, pembangunan Skybridge di Lapangan Merdeka bisa dipercepat, mungkin bisa di awal tahun 2021 ini, mengingat transportasi di seputaran Lapangan Merdeka akan semakin padat,” ucap Edwin.

Disampaikan politisi PAN itu, banyak penumpang yang memilih menggunakan jasa kereta api untuk menuju Bandara Kualanamu. Oleh sebab itu, Pemko Medan diminta segera menyiasati hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Dinas PKPPR Kota Medan telah menganggarkan dana senilai Rp2,5 miliar pada APBD 2021 untuk merealisasikan revitalisasi Skybridge yang sempat tertunda pembangunannya selama dua tahun itu. “Tahun ini InsyaAllah jadi kita bangun kembali, kita revitalisasi, anggarannya Rp2,5 Miliar,” ucap Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT.

Selain itu, meskipun dana untuk revitalisasi Skybridge telah dianggarkan di APBD 2021, Benny mengaku pembangunannya baru bisa dimulai usai pelantikan Wali Kota Medan yang baru. Untuk itu, revitalisasi Skybridge direncanakan akan mulai dibangun pada Juni 2021.

Pasalnya, pembangunan tersebut membutuhkan instruksi dari pimpinan Kota Medan yang akan dilantik nanti. “Pembangunannya baru akan dimulai pada sekitar bulan Juni nanti. Kalau kita perkirakan, misalnya dibangun bulan Juni, maka sekitar 4 bulan akan selesai, jadi sekitar bulan Oktober 2021 lah selesainya,” pungkasnya. (map/ila)