DAIRI, SUMUTPOS.CO – Para pengendara khususnya mobil penumpang umum (MPU) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah II Medan, mempercepat atau mengebut proses perbaikan jalan longsor di lintasan Jalan nasional Sidikalang-Medan tepatnya di kilometer (km) 6,5 Desa Sitinjo kecamatan Sitinjo kabupaten Dairi yang longsor, Selasa (5/1) lalu.

Desakan itu disampaikan sejumlah supir MPU rute Sidikalang – Parbuan, Sidikalang – Simpang Tiga Sitinjo serta rute Sidikalang – Medan seperti disampaikan, Marulak Sinaga (52) serta Pahala Situmorang (47) kepada wartawan, Minggu (24/1) di Sidikalang.

Kedua sumber mengatakan, perbaikan badan jalan Sidikalang – Medan yang longsor sekitar 3 minggu lalu terkesan lamban.

Pasalnya, kejadian itu sudah lebih 3 minggu namun progres pekerjaan di lapangan belum signifikan.

“Akibat kejadian itu pengguna jalan khususnya kami supir angkutan umum jadi terkendala karena harus lewat jalan alternatif yang memakan waktu lama semisal dari Sidikalang menuju Medan harus lewat jalan Rimo Bunga.,” ujar Marulak.

Begitu jiga sebaliknya, dari arah Medan menuju Sidikalang harus lewat alternatif yaitu Jalan KLK. Dari segi waktu tempuh jadi tambah setengah jam, itu kalau kondisi normal kalau macet bisa satu jam. Hal itu menambah biaya untuk bahan bakar. Sementara, supir tidak bisa menaikkan ongkos ke penumpang. Dan akibat jalan rusak, penumpang jadi sepi karena warga malas keluar untuk jalan-jalan.

Para supir angkutan umum maupun pengguna jalan lainya, mendesak BBPJN wilayah II Medan supaya mempercepat proses pekerjaan sehingga kenderaan bisa secepatnya melintas dari ruas jalan dimaksud.

Amatan wartawan, Minggu (24/1), proses pekerjaan sedang berlangsung. Terlihat alat berat mulai memasang Box Culvert (Gorong-Gorong) dilokasi jalan longsor.

Sebelumnya, Kepala Dinas pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Dairi, Anggara Sinurat mengatakan, hasil koordinasinya dengan BBPJN wilayah II Medan, proses pekerjaan perbaikan jalan itu butuh waktu 3 minggu untuk bangun jalan sementara dengan lebar 4 meter supaya bisa dilalui kenderaan.

“Namun untuk total pekerjaan tuntas, butuh waktu 2 bulan,” ujar Anggara. (rud/ram)

GUNGUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Pasar Idanoi di Desa Humene Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, terkesan ditelantarkan. Bangunan yang berada tidak jauh dari pekan Humene itu sejak selesai dibangun pada tahun 2019 yang lalu hingga saat ini belum juga difungsikan.

Pantauan Sumut Pos di lokasi (Sabtu, 23/1) kondisi pasar dimaksud sangat memperihatinkan, sebagian atap rusak ditimpa pohon dan akses masuk ke bangunan itu sudah tak tampak lagi disebabkan rumput setinggi dua meter lebih, yang tumbuh subur di sekeliling bangunan.

Menurut sumber, pembangunan pasar tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada tahun 2018 menghabiskan anggaran sebesar Rp1,6 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tahun 2019 sebesar Rp1,8 miliar yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Gunungsitoli.

“Pekerjaan tahap pertama kita duga ada mark-up, dan hal itu sudah kita laporkan ke Kejatisu. Bahkan penyidik Kejatisu saat itu sudah turun ke lokasi melakukan cek fisik, dan sampai sekarang masih belum kita dapatkan informasi tindak lanjut penanganan kasus itu,” Kata Siswanto Laoli kepada Sumut Pos (Sabtu, 23/1).

Siswanto Laoli yang juga ketua DPC Garda Bela Negara Nasional Kota Gunungsitoli itu mengaku proyek pembangunan pasar idanoi itu terpaksa ia laporkan ke penegak hukum, sebab pada pekerjaan fisik ditemukan banyak kejanggalan, diantaranya pengalihan titik koordinat pekerjaan, menyebabkan harga satuan pekerjaan berbeda, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara.

“Pembangunan tahap pertama sudah bermasalah, namun masih juga dilanjutkan pembangunan tahap kedua. Sepertinya mereka tidak ada kapoknya menghambur-hamburkan uang rakyat,” ungkap Siswanto.

Terpisah, salah seorang pemerhati di Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa mengatakan, pembangunan pasar Idanoi itu tidak ada perencanaan yang matang, sehingga pekerjaannya asal jadi tanpa mempertimbangkan manfaatnya.

“Mestinya dalam setiap pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah harus ada perencanaan yang baik, terutama dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ungkapnya.

Menurut Sokhiatulo setiap pembangunan fasilitas umum seperti pasar harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, dapat meningkatkan daya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya melihat pembangunan pasar Idanoi ini, anggaran menjadi mubazir dan sia-sia tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran. Yang diuntungkan hanya pihak-pihak tertentu,” sebutnya.

“Saya selaku masyarakat Kota Gunungsitoli merasa tersinggung, disaat masyarakat butuh pembangunan malah Pemerintah Daerah menghambur-hamburkan uang rakyat,” sambungnya.

Sokhiatulo Harefa membeberkan, selain pasar Idanoi beberapa bangunan lainnya juga belum difungsikan. Ia pun berharap persoalan itu disikapi oleh DPRD Kota Gunungsitoli yang salah satu fungsinya adalah pengawasan dengan memanggil pihak-pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah.

“Kalau boleh jujur ya, ada beberapa pembangunan di Kota Gunungsitoli ini yang menyianyiakan uang rakyat. Sebut saja pasar di Gunungsitoli Utara, pasar di Terminal Faekhu dan lainnya. Saya lihat sampai saat ini belum bermanfaat dengan baik,” pungkasnya.

“Kalau sudah seperti ini, saya selaku masyarakat Kota Gunungsitoli beranggapan pemerintah ini tidak becus mengurus uang rakyat. Persoalan ini juga mestinya dipertanyakan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Gunungsitoli,” tambahnya. (adl/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mengaku sudah menyurati pemkab/pemko yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dan tidak ada sengketa atau gugatan di Mahkamah Konstitusi, untuk segera menggelar paripurna penetapan kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih berdasarkan penetapan pemenang dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

“Kemudian pemkab/pemko yang bersangkutan kita minta untuk melengkapi persyaratan administrasi KDh/wakil KDh terpilih ke Gubsu untuk penerbitan SK (surat keputusan) Mendagri,” kata Kepala Bidang Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab Sumut Pos, Minggu (24/1).

Sementara untuk jadwal pelantikan KDh terpilih, kata dia, terutama bagi 14 daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) berakhir 17 Februari 2021, masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri apakah akan dilantik secara serentak atau bertahap.

“Jika sampai 17 Februari nanti atau berakhirnya masa jabatan KDh tersebut (SK Mendagri belum terbit), maka akan diambil langkah-langkah oleh Pemprovsu dalam mengisi kekosongan jabatan KDh di beberapa daerah itu, yaitu jika estimasi pelantikan kurang dari 30 hari akan ditunjuk sekda setempat sebagai Plh, dan jika lebih dari 30 hari akan mengusulkan penunjukan penjabat bupati/wali kota dari eselon II Pemprovsu atau pemerintah pusat,” terangnya.

Adapun sejumlah daerah yang AMJ kepala daerahnya berakhir 17 Februari 2021 antara lain; Kota Medan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tapanuli Selatan, Samosir, dan Tanjung Balai.

Seperti diketahui, menurut Rasyid, daerah-daerah tersebut merupakan yang saat ini sedang bersengketa di MK. Sedangkan daerah yang tidak bersengketa Pilkada dan AMJ kepala daerahnya habis pada tanggal serupa yakni; Binjai, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Sibolga, dan Pakpak Bharat.

“Sementara untuk Simalungun, Karo, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Gunung Sitoli, AMJ KDh-ya berakhir 22 April 2021,

Nias 10 Juni 2021, Mandailing Natal 30 Juni 2021, dan Pematang Siantar 22 Februari 2021,” pungkasnya.

Sebelumnya soal jadwal pelantikan KDh dan wakil KDh terpilih ini, Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan belum mengetahui waktu pastinya lantaran masih menunggu arahan dari Kemendagri. “Tunggu waktunya, kan nanti keluar SK dari Kemendagri. Baru dilantik gubernur,” katanya menjawab wartawan, Kamis (21/1).

Diakui dia, saat ini ada 13 pasangan calon pada 11 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada mengajukan gugatan ke MK. Menurutnya, Pemprov Sumut tetap menunggu arahan untuk melantik pasangan kepala daerah terpilih di 23 kabupaten/kota.

“Tunggu sampai inkrah. Siapa yang jadi bupati/wali kota. Sekarang masih proses,” ujarnya.

Sejumlah KPUD di Sumut diketahui telah melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2020. Usai ditetapkan sebagai pasangan kepala daerah terpilih, maka pelantikan para bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota terpilih, nantinya akan dilakukan oleh gubernur. (prn)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo menggelar forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 dengan mengangkat tema: Pemulihan Ekonomi Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan, forum konsultasi publik RKPD 2022 merupakan media antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

“Konsultasi publik rancangan awal tahun 2022 yang telah saya buka ini, diharapkan dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap prioritas, sasaran, dan program pembangunan daerah sehingga pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Karo dapat bersinergi melaksanakannya,” kata Terkelin saat membuka forum konsultasi publik RKPD 2022, Kamis (21/1), di aula lantai tiga Kantor Bupati, Kabanjahe.

Bupati melanjutkan, prioritas RKPD 2022 di antaranya meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi.

Di akhir sambutannya, Terkelin berharap melalui forum konsultasi publik ini, penyusunan RKPD Kabupaten Karo 2022 segera selesai. “Supaya digunakan sebagai bahan acuan usulan masyarakat terkait hibah dan Bansos, Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, pengisian pokok-pokok pikiran DPRD dan bahan penyempurnaan rancangan awal kerja perangkat daerah,” pungkas Terkelin. (deo)