MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Taufik (21) warga Jalan Tembakau, Medan disidang virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (1/3). Oknum mahasiswa ini, bersama-sama Muhammad Reza (25) warga Aceh Tamiang didakwa menjadi kurir sabu seberat 1 kilogram (kg).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sabrina dalam dalam dakwaannya menguraikan, pada 5 November 2020, Teguh (DPO) menghubungi terdakwa Taufik dan Reza untuk bertemu di Jalan Flamboyan Medan.
“Selanjutnya Teguh mengeluarkan bungkusan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Reza sebanyak 1 kg,” ujarnya di hadapan Hakim Ketua, Donald Panggabean.
Lebih lanjut, kedua terdakwa bersama Taufik lalu pulang kerumah. Pada saat terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba datang petugas polisi langsung menangkap kedua terdakwa. Sedangkan Teguh berhasil kabur dari rumah, lalu petugas polisi mengintrogasi kedua terdakwa.
Kemudian, kedua terdakwa beserta barang bukti satu bungkus plastik teh warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 1.000 gram (1 kg) dibawa ke Polda Sumut.
Perbuatan kedua terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (man/azw)
UNJUK RASA: Dua keluarga korban pembunuhan saat berunjuk rasa meminta Aipd RS dihukum mati di Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (1/3). fachril/sumut pos.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga korban dua wanita yang dibunuh bersama warga secara spontan melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pelabuhan Belawan, Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Senin (1/3) pukul 10.00 WIB.
UNJUK RASA: Dua keluarga korban pembunuhan saat berunjuk rasa meminta Aipd RS dihukum mati di Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (1/3). fachril/sumut pos.
Puluhan warga yang melakukan aksi demo yang didominasi emak – emak ini meminta agar pelaku pembunuhan berinsial Aipda RS untuk dihukum mati. “Kami tidak mau pelaku diancam 15 tahun penjara, kami ingin pelaku itu dihukum mati,” teriak pengunjuk rasa.
Aksi unjuk rasa dengan menunjukan karton bertuliskan “Nyawa harus dibayar nyawa”, meminta keadilan terhadap tewasnya Rizka Fitria (21) yang jasadnya dibuang dikawasan Kabupaten Serdang Bedagai dan Aprilia Cinta (13) yang jasadnya dibuang dikawasan Medan Barat beberapa waktu lalu.
Dalam orasi itu, kedua ibu korban ikut turun melakukan aksi terjatuh pingsan, sejumlah warga terpaksa membopong ibu korban yang jatuh pingsan.
Satu kerabat korban, Atik mengatakan, aksi yang digelar tersebut sebagai bentuk protes atas aksi kejam yang dilakukan oleh Aipd RS. Mereka meminta keadilan
“Kami hanya minta pelaku untuk dihukum mati. Nyawa harus dibayar nyawa. Karena kami mendengar
kalau pelaku hanya dihukum 15 tahun penjara. Bayangkan saja ada dua orang yang menjadi korban, tapi kenapa pelaku diancam hukuman 15 tahun,” cetusnya.
Aksi unjuk rasa itu disambut Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Herwansyah didampingi Kabag Ops, Kompol Mustafa Nasution. Masyarakat diminta untuk mempercayakan kasus tersebut untuk diproses secara hukum, kepolisian akan meneggakkan keadilan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku. Pasca-mendengar penjelasan tersebut, para pengunjuk rasa membubarkan diri.
Sementara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menegaskan, akan menindak tegas tersangka oknum anggota polisi Polres Belawan berpangkat Aipda berinisial RS. Hal ini terkait kasus pembunuhan terhadap wanita muda, Rizka Fitria dan Aprilia Cinta yang dibunuh di salah satu hotel di Kota Medan dan jenazahnya dibuang secara terpisah.
“Kita tegas dan profesional meski pelakunya oknum anggota polisi,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada sejumlah wartawan di Medan, Senin (1/3).
Nainggolan menjelaskan, saat ini tersangka sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan. Pastinya, sebagaimana petunjuk pak Kapolda, tidak ada yang ditutup-tutupi. “Kita terbuka dan transparan. Silahkan publik memantaunya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, dalam menangani kasus ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, di bawah kepemimpinan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini, yakni dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Polrestabes Medan, Polsek Medan Barat dan Serdangbedagai (Sergai).
Dia menambahkan, beberapa petunjuk di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), pembuangan korban sudah dikumpulkan. CCTV seputaran tol dan TKP sedang dianalisa.
“Ada tim IT yang dilibatkan dalam menganalisa. Kita juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi,” ungkapnya.
Dari pemeriksaan sementara, lanjut Nainggolan, motif pelaku karena sakit hati. Dimana berawal dari pertemuan pelaku dengan korban Rizka. Atas perbuatannya Tersangka dikenakan pasal 340 Junto pasal 338 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (fac/mag-1/azw)
PENJARA: Praka Marten Priadinata Candra (kiri) dan istri yang dibunuh, Ayu Lestari (kanan).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Militer Tinggi I Medan menghukum penjara seumur hidup oknum TNI, Praka Marten Priadinata Candra. Mantan anggota Korem 023/Kawal Samudera Sumatera Utara (Sumut) ini, dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri bernama Ayu Lestari. Putusan itu lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan selama 20 tahun penjara pada November 2020 lalu, dan pernah juga dituntutan hukuman mati.
PENJARA: Praka Marten Priadinata Candra (kiri) dan istri yang dibunuh, Ayu Lestari (kanan).
“Mengubah putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sekadar mengenai penjatuhan pidana. Sehingga amarnya menjadi pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Ketua Majelis, Kolonel Chk MP Lumban Radja sebagaimana dilansir dari website Mahkamah Agung (MA), Senin (28/2).
Didampingi anggota, Kolonel Sus Immanuel Pancasila dan Kolonel Laut Agus Budiman Surbakti, Kolonel Chk MP Lumban Radja menjelaskan, bahwa hukuman 20 tahun penjara terlalu ringan sehingga perlu diperberat.
Menurut majelis, selama menikah dengan Ayu, Praka Marten tidak mempunyai rasa sayang dan tanggung jawab sebagai suami. “Nama baik kesatuan Korem 023/KS perlu dijaga dengan meningkatkan pembinaan personil dan kegiatan ibu persit di lingkungan satuan,” papar majelis.
Sebelumnya ia dituntut oleh Oditur Militer dengan pidana pokok hukuman mati serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Namun, dalam sidang putusan ia hanya divonis 20 tahun penjara, dikenakan dakwaan primer Pasal 340 Junto (Jo) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dakwaan subsider Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui, kasus pembunuhan itu, berawal dari penemuan tulang belulang manusia di semak-semak di Jalan Baru Lingkungan 4 Kelurahan Sihaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Mei 2020 lalu.
Belakangan diketahui, identitas tulang belulang tersebut bernama Ayu Lestari yang merupakan istri seorang anggota TNI bernama Praka Marten Priadinata Candra, anggota Korem 023/KS. (man/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO– Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung selama setahun. Selama itu pula, pelajar di Sumatera Utara terpaksa belajar dari rumah secara online (daring).
Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama pemerintah kabupaten dan kota melakukan pemetaan dan menginformasikan perkembangan belajar dari rumah kepada masyarakat secara rutin untuk menjawab kekhawatiran tentang kehilangan kemampuan belajar.
Hal ini disampaikan Pakar pendidikan yang juga akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr Irsan Rangkuti MPd MSi menanggapi pernyataan anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan, Poaradda Nababan terkait potensi 1,6 juta anak-anak di Sumut mengalami kehilangan kemampuan belajar atau learning loss.
“Pemetaan dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin mutlak perlu dilakukan. Masyarakat dapat memiliki informasi yang jelas, apakah anak-anak mengalami learning loss sampai 50 persen seperti yang dikhawatirkan anggota DPRD Sumut tersebut,” katanya.
Menurut Dr Irsan Rangkuti, kehilangan kesempatan dan kemampuan belajar di kalangan peserta didik, mulai dari jenjang TK sampai perguruan tinggi, akibat adanya pandemi Covid-19 hal yang lumrah. “Karena proses belajar siswa secara tatap muka sebagaimana biasa di waktu normal tidak lagi dilakukan di sekolah. Anak-anak belajar dalam kondisi darurat dengan dukungan yang terbatas dari guru,” ungkapnya.
Meskipun ada kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan guru melalui pembelajaran jarak jauh, namun menurut Dr Irsan, kondisi ini membuat kemampuan belajar anak menurun. Untuk itu, pemetaan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab kekhawatiran semua pihak tentang learning loss yang dialami peserta didik.
“Selain learning loss, belajar dari rumah juga berdampak secara ekonomi, karena ada sesuatu yang hilang dalam proses peningkatan sumber daya peserta didik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melakukan pemetaan tersebut, termasuk perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga yang peduli terhadap pendidikan bermartabat di Sumut,” jelasnya.(adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024, Partai Hijau Indonesia (PHI) melangsungkan Kongres pertamanya pada 27-28 Februari 2021 di Pondok WALHI, Caringin, Bogor, Jawa Barat. Selain menetapkan AD/ART, menentukan kepengurusan, PHI juga menyiapkan strategi dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu untuk memenangkan “Politik Hijau” atau politik lingkungan hidup.
Sekretaris Jenderal (Konvenor Nasional) PHI, John Muhammad meyakini Indonesia tengah menderita krisis lingkungan hidup dan krisis demokrasi. “Pelemahan KPK, pemaksaan Omnibus Law yang akan memuluskan investasi (energi) kotor akan semakin memperparah kerusakan lingkungan hidup kita. Sementara, di sisi lain, ketiadaan oposisi yang otentik – yang benar-benar setia membela masa depan Indonesia yang bersih, adil dan lestari – bakal membuat oligarki semakin merajalela dan mengekang negara dalam waktu tak terhingga. Maka, sebesar apapun mereka, kita tidak bisa diam saja,” kata Jhon dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/3).
Mempertegas kondisi itu, sebelumnya, dalam Diskusi Daring Pra-Kongres PHI pada 24-26 Februari 2021 lalu, Nur Hidayati atau Yaya, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengatakan bahwa politik ekologis adalah politiknya rakyat kebanyakan yang wajib dibela. “Jadi politik hijau itu bukan politknya elit politik yang korup, melainkan politik rakyat kebanyakan yang berhak atas kualitas lingkungan hidup yang lebih baik,” bebernya.
Senada dengan Yaya, Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia menilai, politik hijau sangat potensial menantang oligarki. “Secara konseptual, jelas politik hijau adalah jawaban dari kedua krisis ini karena isunya mewakili warga kebanyakan. Sebagai contoh DKI Jakarta, indeks demokrasi bagus tapi indeks lingkungan hidupnya buruk atau sebaliknya. Jadi kalau kita mau kedua indeks tersebut naik maka tidak ada jalan lain harus melalui politik hijau,” tandasnya.
Adapun terkait tantangan sistem politik yang kurang demokratis dan semakin tidak memberikan ruang pada politik alternatif, Direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati (Ninis) dan Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi sepakat bahwa publik harus mendorong perubahan sistem politik yang lebih adil dan PHI harus cerdas memanfaatkan peluang politik yang tersedia.
“Tren sistem politik saat ini adalah parpol-parpol besar menginginkan persyaratan administratif yang lebih sulit supaya parpol-parpol alternatif tidak dapat terlibat. Masalahnya, sistem politik ini hanya bisa berubah oleh parpol. Jadi kebutuhan parpol alternatif yang dapat memperbaiki sistem politik yang adil memang mendesak,” ujar Ninis.
Menyambut Ninis, Veri mengatakan, PHI harus cerdas dan kreatif menggunakan sumber dayanya. Ruang kontestasi elektoral seperti Dewan Perwakilan Daerah, Pilwalkot, Pilbup, Pilgub bahkan Pilpres sebenarnya terbuka untuk dimenangkan melalui jalur independen.
Meski begitu, anggota muda PHI seperti Defrio Nandi (DKI Jakarta), Abdul Ghofar (Jateng) dan Kristina Viri (DIY) tetap optimis memandang peluang PHI. “PHI satu-satunya parpol yang saya lihat benar-benar melawan politik mainstream dan terdepan membela minoritas,” kata Viri.
Hal senada juga disampaikan Ghofar. “Saya dari kampung dan melihat sendiri kalau politisi muda saat ini didominasi oleh praktik nepotisme. Nah, anak muda harus masuk untuk mengubah situasi ini,” tandasnya sembari ditambahkan Nandi atas keyakinanannya ada banyak anak muda yang masih idealis dan mau menjadi kader parpol yang mengedepankan nilai-nilai yang membela krisis iklim seperti PHI.
Dimitri Dwi Putra, salah satu Delegasi PHI DKI Jakarta dan peserta Kongres menyimpulkan bahwa krisis iklim saat ini terlalu serius untuk dibiarkan dan politik hijau harus menang. “Ketika kiamat ekologis terjadi, oligarki dan elit politik korup di Indonesia dapat dengan mudah menyelamatkan diri, sementara saya dan anak saya harus menjadi korban bencana. Inilah urgensi PHI dalam hidup saya,” tutupnya. (rel/adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menyusul kebijakan pemerintah yang resmi membuka Program Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 12 untuk mencetak masyarakat siap kerja sekaligus meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia, Bukalapak turut membuka pembelian kelas pelatihan Program Kartu Prakerja mulai tanggal 2 Maret 2021.
“Untuk mengawali Program Pelatihan Kartu Prakerja 2021 ini, Bukalapak akan menambah jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan kelas pelatihannya. Harapannya masyarakat akan memiliki pilihan yang semakin variatif sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka”, ungkap Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalapak.
Rachmat menambahkan, melalui partisipasi di program Kartu Prakerja, Bukalapak berkomitmen memfasilitasi masyarakat untuk berkembang bersama dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah situasi pandemi lewat kelas-kelas peningkatan kapasitas diri yang diselenggarakan oleh para LPK.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program pelatihan Kartu Prakerja di tahun 2020, Bukalapak mengadakan kegiatan webinar kewirausahaan online bagi para peserta Kartu Prakerja dengan tujuan mengembangkan potensi mereka di bidang niaga online. “Selain itu, Bukalapak juga menggelar kompetisi bagi para pemegang Kartu Prakerja yang berhadiah mobil, motor, alat elektronik hingga bonus akhir tahun,” katanya.
Siska, mantan Customer Service Perusahaan Swasta yang mengalami dampak ekonomi dari pandemi mengungkapan, “Program Pelatihan Kartu Prakerja yang saya ambil pada tahun 2020 telah membantu saya merealisasikan usaha saya untuk menjadi seorang Make-Up Artist. Selain pelatihan yang diberikan mudah dimengerti dan mudah untuk diimplementasikan, kelas pelatihan yang ditawarkan Bukalapak juga sangat beragam”.
Pelatihan dengan topik wirausaha online maupun offline menjadi pilihan kelas yang paling diminati oleh pengguna Kartu Prakerja di Bukalapak. Hal ini menunjukan antusiasme masyarakat Indonesia untuk membuka usaha sebagai bentuk pemenuhan ekonomi tergolong besar.
Saat ini Bukalapak melayani lebih dari 6,5 juta pelapak dan 7 juta Mitra Bukalapak yang bertransaksi melalui platform online dan offline Bukalapak. Dengan kembali membuka kelas pelatihan Kartu Prakerja, Bukalapak berupaya memberikan nilai lebih serta kesempatan bagi para pelaku UMKM serta masyarakat pada umumnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas dan potensi diri.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut H Jumadi MIKom melakukan Reses II Tahun Sidang II 2020/2021 untuk menampung berbagai aspirasi masyakat di daerah pemilihan Sumut I yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Denai, Area, Perjuangan, Tembung, Timur, Deli, Marelan, Labuhan, dan Belawan.
“Kami di Fraksi PKS menganggap, reses ini adalah momen kita bersilaturahim dengan masyarakat dan sebagai wujud komitmen kami di PKS untuk menjadi yang terdepan dalam melayani rakyat,” kata Jumadi dalam reses yang digelar di Jalan Baut Gang Amal, Lingkungan 2, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Medan Marelan, Kamis (25/02) lalu.
Pada kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi dan usulan untuk ditindaklanjuti. Diantaranya menyangkut pembangunan infastruktur seperti jalan raya, sistem drainase, dan fasilitas umum. “Kami mohon perhatian pemertintah terkait pemeliharaann dan perbaikan sistem drainase di Kelurahan Tanah Enam Ratus yang sering menyebabkan banjir terutama di Jalan Baut Gang Amal Lingkungan 2 ini,” ujar seorang peserta reses.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan informasi terkait daerah yang disinyalir sebagai tempat perjudian dan peredaran narkoba, yaitu di Pasar 1 Marelan. Masyarakat memohon bantuan pemerintah untuk melakukan penertiban karena sangat meresahkan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi DPRD Sumut itu menyampaikan bahwa semua aspirasi dan usulan masyarakat akan dicatat dan dibahas di DPRD Sumut sebagai rencana pembangunan ke depannya. Jumadi juga menegaskan bahwa dalam hal pemberantasan narkoba akan menjadi fokus Fraksi PKS ke depannya. “Kita di Fraksi PKS sudah mencanangkan untuk menjalankan program tes urine secara berkala sebagai bentuk dukungan dalam pemberantasan narkoba di Tanah Air, khususnya di Sumut.” tegasnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi E DPRD Sumut itu menjelaskan, masih ditemui mayoritas keluhan masyarakat di Dapil Sumut I terkait pembangunan infastruktur seperti jalan raya, sistem drainase, lampu jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang harus menjadi prioritas pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, menurutnya berkaitan dengan kenyamanan dan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.
“Selain itu juga menjadi perhatian kita bersama masalah peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid dan dorongan kuat dari masyarakat agar Pembelajaran Tatap Muka bisa segera diberlakukan di Sumut.” ujarnya.
“Kalau ada permasalahan lainnya yang dihadapi, silahkan Bapak/Ibu menghubungi saya. Pintu rumahnya saya selalu terbuka untuk diskusi dengan masyarakat.” pungkas Politi PKS itu.(adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh menyambangi sejumlah tokoh muda di Kecamatan Medan Amplas, Minggu (28/2). Dalam silaturahim yang berlangsung di lapangan bola voley, Jalan Sumber Bangun, Kelurahan Harjosari 2 itu, Muhammad Nuh dihadiahi baju bola oleh Ari Andoyo, Manajer Hud FC yang merupakan tim sepak bola amatir di Medan Amplas.
Silaturahim yang dihadiri kurang lebih oleh 100 undangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tokoh muda Medan Amplas yang hadir dalam silaturahim itu diantaranya, perwakilan dari JPRMI (Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Medan Amplas, PUI (Persatuan Umat Islam) Medan Amplas, IKADI (Ikatan Dai Indonesia) Medan Amplas, Karang Taruna Medan Amplas dan lainnya. “Pemberian kaos bola ini sebagai bentuk apresiasi kepada Ustad Muhammad Nuh yang sudah mau menyambangi kami, kaum muda atau milenial,” kata Ari Andoyo.
Dalam kesempatan itu, Ari berharap, senator asal Sumut ini dapat menyuarakan aspirasi pemuda di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan di tingkat pusat. Menyikapi ini, M Nuh mengatakan, pemuda memiliki peran strategis dalam pembanggunan bangsa dan negara. Untuk itu, negara wajib menjamin dan mengregenerasi kepemudaan. “Negara juga wajib memperdayakan dan mengembangkan kepemudaan. Sumbang saran ini akan saya sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Nuh juga menyinggung mengenai kondisi bangsa saat ini, khususnya mengenai penanganan Covid-19. “Kita kecewa di tengah banyaknya masyarakat yang semakin sulit ekonominya karena terdampak pandemi, menteri kita malah tersandung kasus korupsi Bansos. Ini sangat kita sayangkan,” pungkasnya. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kondisi jalan di kawasan Martubung cukup memperihatinkan. Kerusakan jalan di sana disinyalir karena banyaknya truk bertonase tinggi yang melintas di sana. Untuk itu, diharapkan perhatian pemerintah demi kenyamanan warga di sana.
“Kalau kita melintas dari Simpang Martubung ke dalam, jalannya sudah sangat rusak parah. Naik kendaraan pun sudah seperti naik unta. Kami minta solusi dari bapak,” kata Wahyuni, warga Martubung dalam Reses II anggota DPRD Sumut Fraksi PKS H Hanafi Lc di Jalan Rawe IV, Lingkungan 6, Gang Pinang, Kelurahan Tangkahan, Medan, Selasa (23/2) lalu.
Menyikapi hal ini, Hanafi mengakui, jalan rusak tersebut disebabkan banyaknya truk yang lalu lalang karena di kawasan Martubung merupakan sentra pergudangan. Apalagi kondisi tanahnya labil karena dekat dengan laut, sehingga solusinya adalah jalan harus di cor beton bukan diaspal. “Karena kalau diaspal, hanya akan bertahan paling lama enam bulan. Saya akan suarakan dan perjuangkan ke pemerintah Sumatera Utara,” ujar Hanafi.
Sementara, Taufik warga yang juga hadir dalam reses itu mengeluhkan pembangunan jembatan Sicanang yang stagnan alias tak kunjung selesai. “Sangat memprihatinkan kondisinya,” kata Taufik. Menanggapi hal ini, Hanafi mengatakan, pembangunan dan pengawasannya harus kuat. “Kita akan awasi itu semua. Saya juga berharap kepada wali kota yang baru dilantik agar dapat menyelesaikan jembatan ini dengan baik dan cepat. Karena wilayahnya masih mencakup Kota Medan,” katanya.
Reses ini juga dihadiri Ketua PKS Medan Labuhan, Rusminto dan Mukhlis Idrus selaku Ketua PKS Dapil 2 meliputi Medan Marelan, medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan. Reses ini juga digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yakni mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. (rel/adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Pandemi Covid-19 di Indonesia genap setahun, Selasa, 2 Maret 2021. Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19. Meski demikian, tak bisa dipungkiri pemerintah sudah membuat banyak kebijakan agar masalah ini bisa selesai.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo melihat pemerintah selama setahun belakangan sudah melakukan banyak langkah dan strategi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
“Sudah banyak langkah untuk menghadapi pandemi ini, salah satu yang utama adalah protokol kesehatan. Sejak awal diberlakukan PSBB, protokol kesehatan mutlak dilakukan. Sesuai rekomendasi WHO protokol kesehatan paling efektif untuk mengendalikan Covid-19. Sekaligus secara simultan dalam satu tahun ini seluruh dunia menciptakan vaksin,” kata Rahmad kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Meski pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, seperti PSBB dan PPKM, kasus positif masih terus naik. Per Minggu, 28 Februari, kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah lebih dari 1,3 juta.
Menurut Rahmad, tantangannya adalah menerapkan kebiasaan baru, seperti menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian bermasker, bukan perkara mudah.
“Pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak juga yang menganggap Covid-19 konspirasi, Covid-19 tidak ada, Covid-19 tidak berbahaya. Kenyataannya kita disuguhi dalam satu tahun terakhir banyak yang terkena, kemudian banyak yang berguguran,” tuturnya.
Dia mengatakan pemerintah telah mengevaluasi penerapan PSBB yang diakui memiliki beberapa kelemahan. Kemudian, kebijakan itu disempurnakan dengan PPKM dan PPKM skala mikro. Melalui PPKM, keterlibatan masyarakat dalam mengatasi penyebaran Covid-19 diharapkan lebih besar.
Kebijakan lain, pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Menurut Rahmad, vaksinasi salah satu kunci keberhasilan dalam pengendalian Covid-19. “Kalau pelaksanaan vaksin sukses, saya percaya 17 Agustus kita bisa mengendalikan Covid-19,” katanya.
Setelah berhasil mengendalikan Covid-19, kata dia, pekerjaan krusial selanjutnya adalah pemulihan ekonomi. Dia berharap masyarakat dan dunia usaha bisa menjaga optimisme bahwa ke depan ekonomi bisa pulih.
“Saya percaya kita akan segera recovery ekonomi. Memang butuh waktu, tapi optimisme jadi kata kunci yang harus kita garis bawahi. Ekonomi bisa pulih setelah kita benar-benar mengendalikan Covid-19,” ujar Rahmad.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial dan bantuan pangan nontunai yang nilainya lebih dari Rp203,9 triliun untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain itu, ada juga program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 triliun. Bantuan subsidi listrik 100% bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt.
Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. Perbankan diminta untuk meminjamkan dana mural tersebut kepada dunia usaha.
Di bidang kesehatan, salah satu upaya pemerintah adalah mendatangkan vaksin dari beberapa negara. Selain mekanisme kerja sama bilateral, dalam mencari sumber-sumber vaksin, pemerintah menggandeng organisasi/aliansi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).
Sampai pekan lalu, Kementerian Kesehatan mencatat 1.363.138 orang Indonesia sudah divaksin Covid-19. Mulai Maret ini, target orang yang divaksin sebanyak 500 ribu per hari. Sehingga Juli 2021, total yang divaksin sudah 70 juta orang. (bbs/adz)
