MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski insentif jasa penanganan pasien Covid-19 belum dibayarkan, tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Pirngadi Medan diimbau tetap fokus bekerja merawat para pasien Covid-19.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan mengatakan, Pemko Medan saat ini tengah berupaya agar para nakes tersebut mendapatkan haknya. Terlebih, persoalan itu telah sampai ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan kemudian berkoordinasi kepada Pemko Medan supaya dapat dicairkan dalam waktu dekat. “Para nakes diimbau tetap bekerja secara profesional dan fokus dalam merawat pasien yang menjalani isolasi di RSUD dr Pirngadi Medan,” ujar Mardohar kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Mardohar juga mengatakan, nakes RSUD dr Pirngadi Medan diminta jangan terpengaruh dengan isu-isu yang beredar di lapangan. “Para nakes jangan sampai menimbulkan polemik baru, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19. Oleh karena itu, tetaplah bekerja secara profesional untuk negara dengan melayani masyarakat,” katanya singkat.

Baca juga : Nakes RS Permata Bunda Mogok Kerja, Gaji Belum Dibayar 2 Bulan

Sementara, salah seorang nakes, Boala Zendrato menyatakan, dia bersama dengan nakes lain tetap bekerja seperti biasa melayani pasien Covid-19 di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. “Kami tetap bekerja kok, kami tetap profesional dan bertanggung jawab,” ujar Boala saat dihubungi.

Dia menyebutkan, Pemko Medan harus mencarikan solusi cepat agar bagaimana insentif nakes RSUD dr Pirngadi Medan dicairkan sampai Desember 2020. Sebab, insentif tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Kami hanya mengeluhkan hak kami yaitu insentif agar dibayarkan segera. Artinya, jangan hanya kami dituntut untuk tetap bekerja tetapi hak kami tidak dipenuhi,” tukas Boala.

Diketahui, sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, dana insentif nakes yang ditransfer pemerintah pusat saat ini masih ada di kas Pemko Medan dan masuk pada pos anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2020. Dana itu juga pada APBD 2021 belum tercatat. Solusi lain agar insentif nakes segera dibayarkan dengan menyurati pemerintah pusat.

Dari rekap kebutuhan untuk membayar insentif nakes Pirngadi totalnya sekitar Rp27 miliar lebih. Sementara, yang baru diberikan oleh pemerintah pusat hanya Rp15 miliar lebih. Artinya, masih ada kurang sekitar Rp12 miliar. Uang Rp15 miliar lebih itu hanya bisa membayar insentif sampai bulan September. Sedangkan Oktober hingga Desember belum ada.

Dijelaskan Wiriya, belum dicairkannya insentif nakes secara penuh hingga Desember 2020 karena anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat bertahap. Dana insentif yang ditransfer tersebut bukan hanya untuk nakes Pirngadi Medan saja, tetapi juga nakes Puskesmas di Medan. Tahap pertama anggaran turun di bulan Juli 2020 senilai Rp3,7 miliar lebih. Sedangkan tahap kedua tanggal 26 Oktober sebesar Rp2,5 miliar lebih dan ketiga pada 23 Desember sebesar Rp9 miliar lebih. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak menyalurkan bantuan beras, serta pembagian masker gratis untuk masyarakat yang terdampak penyebaran Covid-19, di Jalan Kebun Kopi Gang Karya Dusun lX, Desa Marindal I Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (27/2).

Kapolsek Patumbak Kompol Arfin Fachreza melalui Wakapolsek Patumbak AKP Neneng Armayanty mengatakan, bantuan beras 5Kg tersebut dibagikan kepada 20 Kepala Keluarga (KK), yang tinggal di Jalan Kebun Kopi Gang Karya Dusun lX Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kab Deliserdang.

“Beras ini disalurkan kepada masyarakat terdampak penyebaran Covid-19, yakni untuk 20 KK. Masing-masing keluarga menerima beras sebanyak 5 kg,” kata AKP Neneng didampingi Kanit Sabharan

Iptu EH Manik bersama personel Polsek Patumbak dan FKPM desa setempat.

Dia menjelaskan, beras bantuan dari Kapolrestabes Medan ini merupakan bantuan yang ke sekian kalinya setelah sebelumnya juga sudah disalurkan kepada ratusan orang penerimanya.

“Semoga bantuan beras dari Bapak Kapolrestabes Medan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dari penyebaran virus mematikan itu, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan pangannya beberapa waktu ke depan,” harapnya.

Menurutnya, pada saat penyaluran beras bantuan dan pembagian masker itu, kata AKP Neneng, pihaknya meminta agar masyarakat di wilayah itu untuk membantu petugas ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kambtibmas).

“Selain itu kita juga menyosialisasikan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 agar selalu mengenakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, dan memakai handsainitizer,” imbaunya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat, dan personel Polsek Patumbak agar terus saling mengingatkan supaya tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari kerumunan di tempat-tempat keramaian serta menjaga jarak minimal 1,5 meter.

“Mari kita patuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Indonesia khususnya di lingkungan dan keluarga kita sendiri,” pinta Neneng.

Sementara itu, melalui personel Polsek Patumbak, masyarakat yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) dan masker sebanyak 20 KK tersebut mengucapkan terima kasih kepada Kapolrestabes Medan dan Personel Polsek Patumbak atas bantuan yang diberikan serta turut mendoakan agar semua warga Indonesia dalam keadaan sehat-sehat, serta Covid-19 segera berlalu. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah 5 tahun lamanya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak memiliki data kemiskinan warga Kota Medan yang valid. Akibatnya, Kota Medan banyak tidak mendapatkan berbagai bentuk bantuan atau program dari pemerintah pusat dalam hal penanggulangan kemiskinan. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI, data kemiskinan masyarakat seharusnya diperbaharui 2 kali dalam setahun.

“Artinya dalam 5 tahun itu, ada progres data kemiskinan. Ini tidak, datanya masih tetap dan tidak berubah,” ucap Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah SH MH saat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang di gelar di Jalan TM Pahlawan, Medan Belawan, Minggu (28/2).

Karenanya, kata Bahrumsyah, DPRD Kota Medan telah menganggarkan biaya untuk validasi data kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dengan demikian, ke depannya diharapkan tidak boleh ada lagi masyarakat miskin di Kota Medan yang tidak mandapatkan bantuan atau program penanggulangan kemiskinan karena tidak terdata sebagai warga miskin.

“Di Kota Medan, kantong-kantong kemiskinan itu masih cukup banyak. Bahkan, berdasarkan SK Wali Kota, 6 Kelurahan yang ada di Belawan masuk kategori kumuh, karena 2/3 masyarakatnya hidup di atas tanah milik Pelindo dan PT KAI. Pemko Medan harus sadar, kalau masyarakatnya masih ada yang miskin, terutama di wilayah Medan Utara,” ujarnya.

Lahirnya Perda No.5 tahun 2015 ini, sambung Bahrumsyah, mewajibkan Pemko Medan untuk merealisasikan anggarannya dalam APBD sebagai anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

“Apalagi di dalam Perda juga diatur, bahwa sebesar 10 persen PAD untuk program penanggulangan kemiskinan. Makanya, Pemko Medan harus hadir untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada warga miskin, sehingga kedepan tidak ada lagi warga miskin di Kota Medan,” kata Ketua DPD PAN Kota Medan tersebut.

Ditambahkan Bahrumsyah, hal yang paling mendasar dalam persoalan kemiskinan ini adalah menyangkut pangan, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, modal usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman.

Seperti diketahui, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Pada Bab IV Pasal 9 disebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam percepatan penuntasan kemiskinan, Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan sampah di Kota Medan dinilai masih belum maksimal, yang dibuktikan dengan masih banyaknya sampah dijumpai di sejumlah titik. Baik di pinggir jalan, permukiman warga maupun parit dan sungai.

Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya dengan semaksimal mungkin mengurangi volume sampah setiap harinya.

“Permasalahan sampah di Kota Medan saat ini merupakan tanggungjawab bersama, seluruh masyarakat dan pemerintah. Perlu adanya kesatupaduan antara pemerintah dan masyarakat. Mustahil persoalan sampah ini bisa terselesaikan jika tidak ada tanggung jawab bersama, sekalipun sudah ada peraturan daerah dalam pengelolaan sampah,” kata Burhanuddin Sitepu dalam sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Jalan Bunga Mawar No 104, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, Minggu (28/2).

Menurut Burhanuddin, sosialisasi ini dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kebersihan. “Jadi mengapa harus ada retribusi? Sebab, retribusi ini sangat penting guna menunjang biaya operasional mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir,” katanya.

Dikatakan Burhanuddin, dalam perda ini telah diatur setiap orang atau badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi dalam pelayanan kebersihan. “Jadi masyarakat wajib membayar retribusi, dan berhak mendapatkan pelayanan dalam pengangkutan sampah oleh Pemko Medan,” ungkapnya.

Selain itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini juga mengajak seluruh masyarakat yang hadir dalam sosialisasi itu untuk sama-sama berperan aktif dalam mengurangi volume sampah di Kota Medan. “Harus dimulai dari diri sendiri,” tegasnya.

Dalam hal pengelolaan sampah, Burhanuddin mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya ke Tiongkok beberapa waktu lalu. Disebutnya, Kota Medan bisa meniru pengelolaan sampai di Negeri Tirai Bambu tersebut. Di mana sampah bisa dikelola menjadi bahan berguna dengan menggunakan teknologi tinggi maupun sederhana. “Pengelolaan sampah di sana sudah sangat maju. Sampah-sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna dengan menggunakan teknologi yang canggih dan pengelolaan secara benar,” ungkapnya.

Di sisi lain, Burhanuddin juga mengungkapkan sejumlah reaslisasi dari hasil reses yang telah dilakukannya pada 2020 lalu. Disebutnya, setidaknya ada 11 item perbaikan infrastruktur dari aspirasi masyarakat dalam reses yang dilakukannya telah direalisasikan Pemko Medan, seperti perbaikan sejumlah drainase dan pengaspalan jalan.

Sementara, M Yamin Daulay mewakili Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan menyampaikan, lahirnya Perda Nomo 10 Tahun 2012 ini sebagai upaya untuk mengubah prilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Dia juga sependapat, masyarakat harus berperan aktif dalam mengurangi volume sampah di Kota Medan, diantaranya dengan mengubah prilaku sehari-hari. “Misalnya ibu-ibu saat berbelanja ke pasar membawa keranjang atau tas dari rumah, sehingga dapat mengurangi sampah kantong plastik,” ungkapnya.

Kejutan Ultah

Di akhir kegiatan sosialisasi ini, Burhanuddin Sitepu mendapat kejutan dari keluarga besarnya. Secara tiba-tiba, istri, anak, menantu, serta cucunya, membawakan bolu tar dan nasi tumpeng. Ternyata, hari itu Burhanuddin Sitepu sedang berulang tahun ke-62.

Dengan rasa haru, politisi Partai Demokrat ini didampingi istri dan anaknya memotong bolu tar. Kemudian, potongan pertama diberikan kepada sang istri tercinta, kemudian disusul kedua anaknya serta menantu, dan cucu-cucunya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, PT Rifan Financindo Berjangka (RFB) Cabang Medan berbagi sembako kepada anak yatim piatu di dua panti asuhan di Medan dan Deli Serdang, Sabtu (27/2).

Kedua panti asuhan tersebut adalah Panti Asuhan Padang Bulan Jalan Harmoni Baru No. 76, Medan Selayang, dan Panti Asuhan Sahabat Anak Indonesia Jalan Ulayat Raya No. 5, Klambir Lima, Deli Serdang.

Kepala Cabang RFB Medan, Sonya Kadarmanik mengungkapkan, kegiatan charity atau bakti sosial ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan wujud dari rasa peduli kepada sesama. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap bulannya. “Kegiatan bakti sosial ini juga menjadi wujud nyata komitmen perusahaan yang sudah menjadi agenda rutin, terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19,” ujar Sonya, Minggu, (28/2).

Disebutkan Sonya, sembako yang dibagikan di antaranya beras, minyak goreng, susu, telur. Selain itu, perlengkapan kebersihan seperti wipol, sapu, kain pel, sabun, bahkan masker, hand sanitizer dan sebagainya. “Kami berharap bantuan ini bisa meringankan dan juga membantu anak-anak panti asuhan dalam situasi pandemi Covid-19,” harapnya.

Lebih lanjut Sonya mengatakan, selain berbagi sembako dan perlengkapan kebersihan, manajemen RFB Cabang Medan juga turut mengadakan kegiatan yang menghibur para anak panti asuhan. (ris/ila)

Hal ini bertujuan agar mereka ikut merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh anak-anak lainnya. “Semoga apa yang kita berikan banyak manfaat juga kepada kami untuk semakin menumbuhkan semangat tetap bisa berbagi kepada sesama,” pungkasnya. (ris/ila)