PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Ketua PGRI Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Abdurrahman Siregar, melantik pengurus PGRI Kota Padangsidimpuan masa bakti 2021-2026, yang dipimpin Ketua Jamali, Sekretaris Batras, dan Bendahara Latifah Hanum Nasution, Selasa (19/1).

Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, menyampaikan, keberadaan PGRI memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Padangsidimpuan, dan itu harus diimplementasikan nyata di dunia pendidikan.

Secara garis besar pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak hanya dilakukan secara formil. Tapi juga secara beban moril dihadapkan pada tanggung jawab, siswa harus berprestasi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

“Untuk itu, pentingnya pendekatan secara intens kepada seluruh siswa, agar kita dapat mengerti sejauh mana kemampuan masing-masing siswa,” ungkap Irsan.

Pandemi Covid-19 saat ini, sangat berdampak buruk di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Yang memaksa proses belajar mengajar diterapkan secara jarak jauh.

Ketua PGRI Padangsidimpuan, Jamali mengaku, akan mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan serta tenaga pengajar di Kota Padangsidimpuan, agar lebih baik. (ant/saz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Guru honorer yang telah lama mengabdi meminta agar tidak mengikuti tes dan langsung lolos diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu pun ditanggapi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Dia menegaskan bahwa tes akan tetap diadakan sesuai dengan peraturan undang-undang (UU) yang berlaku. Sebab, jika tidak melalui tes, tidak diketahui guru tersebut memiliki kompetensi yang bagus atau tidak.

“Tahun ini semua guru honorer bisa membuktikan kelayakannya untuk menjadi PPPK, tapi tetap dengan standar (tes) karena kalau tidak ada tes itu, kita berpotensi merugikan anak-anak kita dan itu tidak boleh,” terang dia secara daring, Selasa (19/1).

Dia pun kembali menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya, semua guru honorer berkesempatan menjadi ASN. Sebelumnya, guru honorer perlu mengantri untuk bisa mengikuti seleksi PPPK. “Yang lulus tes akan diangkat menjadi PPPK, itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara PNS. Jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini,” imbuhnya.

Formasi yang disediakan berjumlah 1 juta, namun tentunya tidak semua dapat lolos tes, di mana hal itu tergantung dengan kemampuan masing-masing peserta. “Jadi kalau lulus tes satu juta, ya 1 juta. Kalau yang lulus tes cuma 100 ribu, cuman 100.000. Yang lulus tes 200 ribu ya 200 rihu yang menjadi PPPK,” terangnya.

Nadiem menambahkan, meskipun gagal di kesempatan pertama, guru honorer dapat mengambil kesempatan lagi sampai 3 kalau di tahun ini ataupun tahun depan. Bahkan, pihaknya juga memberikan modul pembelajaran untuk memudahkan para guru lulus seleksi.

“Kita akan memberikan kesempatan tes ini bisa dilakukan secara online di tempat testing center kita. Jadi ini 1 inovasi untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi semua guru honorer untuk bisa membuktikan kepada negara bahwa mereka layak menjadi setara kesejahteraannya dengan PNS walaupun PPPK ya,” pungkasnya.

Program rekrutmen guru lewat skema pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) memperoleh banyak dukungan dari pemerintah daerah (pemda).

Program ini dinilai mampu memperjelas status guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendorong kesejahteraan para guru honorer.

Inisatif ini juga mendukung kebijakan pemda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing wilayah.

Akhir tahun 2020, Kemenpan RB, Kemendikbud dan BKN mengundang BKPP dan Disdik untuk rekonsiliasi data kekurangan guru. “Di Semarang tidak alami kendala, karena seleksi guru PPPK harus yang terdaftar di Dapodik,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri yang mendukung program pemerintah dalam merekrut guru PPPK, Selasa (19/1).

Perlu diketahui, program rekrutmen guru melalui PPPK membuka kesempatan bagi guru honorer untuk dapat mengikuti seleksi guru di 2021.

Data Kemendikbud mencatat lebih dari 700 ribu guru yang berstatus honorer yang kesejahteraannya jauh berada di bawah standar. Seleksi dibuka berdasarkan Dapodik Kemendikbud yang memperkirakan kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar. 

Oleh karena itu, pemda didorong untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga pendidik di wilayahnya.

Gunawan menyebutkan, program seleksi guru PPPK sebagai inisatif yang tepat dalam mencukupi kebutuhan guru di seluruh pelosok Indonesia. Hal itu sekaligus memberikan penghargaan kepada guru honorer yang sudah lama mengabdi. Apalagi program guru PPPK ini sudah memberikan jaminan gaji para guru terpilih melalui APBN. Namun dia masih menunggu peraturan khusus untuk rekrutmen guru PPPK.

“Status guru PPPK menjadi kewenangan pusat, karena sampai dengan sekarang peraturan guru PPPK belum terbit dan baru aturan standar gaji yang sudah diterbikan,” jelas dia.

Dia menambahkan, dirinya terus melakukan persiapan dengan mendata kebutuhan guru saat ini, dimulai jenjang SD hingga SMP. “Tidak termasuk guru Pendidikan Agama yang menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag),” jelas dia. (bbs/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Drs H Rajekshah MHum mengharapan agar Perkumpulan Amal Bakti (PAB) terus bersemangat dalam mengelola pendidikan dan mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di masa pandemi Covid-19.

“Sejak dulu hingga sekarang, PAB tetap konsen mengelola dan mendidik anak-anak bangsa sekaligus melahirkan generasi penerus bangsa sehingga dengan potensi yang dimiliki saat ini dan di saat pandemi tetap bersemangat mendidik anak-anak bangsa,” kata Wagubsu yang akrap disapa Ijeck saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-65 PAB di GOR PAB 2 Helvetia Desa Helvetia Kecamatan Labuhandeli, Selasa (19/1).

Dalam acara HUT ke 65 PAB, selain dihadiri Wagubsu, hadir juga Ketua Umum PAB Drs Ahmad Nasution MPd, para Dewan Pembina/Pengawas antara lain Prof M Hatta, DR H Ismail Effendi MSi dan Rosman S Marno, para kepala sekolah dan madrasah serta dosen STKIP Amal Bakti.

Wagubsu menambahkan, meskipun program tatap muka masih belum bisa dilaksanakan namun pihaknya merasa yakin PAB tetap mendidik anak-anak dengan semua potensi yang dimiliki apalagi PAB juga memiliki Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). “Mari kita semuanya sama-sama berdoa agar wabah pandemi segera berakhir sehingga semua aspek pembangunan bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan,” ujar Wagubsu.

Diakui Wagubsu, selama terjadinya wabah pandemi di penjuru dunia maka hampir semua negara menghadapi masalah yang sama terutama masalah ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dalam kesempatan itu, Wagubsu mengharapkan agar PAB tetap menggelorakan semangatnya dalam mencerdaskan generasi muda sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. (fac/azw)

“Pemprovsu sangat berterimakasih kepada PAB yang kini telah memiliki 84 sekolah dan satu perguruan tinggi karena telah turut serta dalam program mencerdaskan bangsa,” sebut Wagubsu.

Sebelumnya, Ketua Umum PAB Drs Ahmad Nasution MPd menyebutkan, di saat pandemi Covid-19 kepercayaan masyarakat terhadap PAB masih tinggi karena dibuktikan dengan banyaknya murid-murid baru yang mendaftar ke sekolah-sekokah yang dikelola oleh PAB, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah tsanawiyah dan perguruan tingginya.

“Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat terhadap PAB masih tinggi dan dibuktikan murid-murid yang belajar di lingkungan PAB semakin banyak dan bertambah jumlahnya di masa pandemi,” ujar Rahmad.

Oleh sebab itu, tambah Rahmad, semua guru-guru dan pengurus PAB tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya karena apa yang telah dilaksanakan selama ini merupakan investasi dunia akhirat.

Acara HUT ke-65 PAB diisi dengan pemberian hadiah kepada siswa-siswi yang meraih juara pada perlombaan siswa antarsekolah PAB.(fac/azw)

PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) melaksanakan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dengan Universitas Simalungun (USI). Kegiatan ini untuk mendukung Program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS), khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dengan dunia industri.

Direktur TPL Jandres Silalahi sangat menyambut baik pelaksanaan nota kesepahaman dengan kampus USI yang berlaku sejak 7 Desember 2020 hingga 31 Desember 2025 ini. Harapannya perusahaan bubur kertas (TPL) dapat mendukung dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Menurut Jandres Silalahi Program Merdeka Belajar salah satu implementasi perusahaan dalam mendukung kegiatan kurikulum Kampus Merdeka – Merdeka Belajar dengan dunia industri.

“Mewakili dunia industri kami sangat mendukung program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan dari perusahaan dan universitas. Kerjasama yang meliputi magang praktek industri bagi mahasiswa dilakukan dilokasi operasional perusahaan.

“Dalam praktik kurikulum Kampus Merdeka-Merdeka Belajar, baik perusahaan maupun universitas mengunjuk pembimbing magang mahasiswa, agar lebih terarah dan sesuai dengan pelaksanaan program dari pemerintah,” kata Jandres Silalahi dan Anwar Lawden salah satu Direktur TPL yang juga hadir dalam nota kesepahaman di Medan, Selasa (19/1).

Program Merdeka Belajar Universitas Simalungun diikuti lima fakultas di Kampus USI, yakni Teknik, Ekonomi, Hukum, FKIP, dan fakultas Pertanian, yang masing-masing diatur dalam Memorandum of Agreement. Rektor USI Dr Corry MSi mengatakan sangat bersyukur perusahaan swasta seperti TPL memberikan dukungan atas program ini.

Menurutnya ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa dalam penerapan dan praktik ilmu yang mereka dapat dapat jenjang pendidikan kemahasiswaan.

“Kami berterima kasih banyak pihak TPL mau mendukung program ini, dan saya himbau kepada seluruh mahasiswa peserta magang wajib mentaati peraturan dan displin yang berlaku dalam perusahaan. Dan seluruh kegiatan praktik industri di lapangan, menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk membuat laporannya,’ tegas Rektor USI Corry.

Hadir dalam pertemuan tersebut Advisor Socap TPL Ir Simon H Sidabukke MSi, Manager Corpcom TPL Norma Hutajulu, Wakil Rektor USI dan sejumlah dekan di Fakultas USI (Hukum, Pertanian, Teknik, FKIP, Ekonomi). (rel/sih/azw)