MEDAN, SUMUTPOS.CO – Walikota Pematangsiantar terpilih periode 2020-2025, Asner Silalahi, meninggal dunia, Rabu (13/1). Asner meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Columbia Asia (RSCA), Medan.
Meninggalnya Asner menjadi catatan sejarah bagi Kota Pematangsiantar, untuk kedua kalinya secara kebetulan walikota terpilih meninggal dunia sebelum dilantik. Sebelumnya, Walikota Pematangsiantar terpilih periode 2015-2020, Hulman Sitorus, meninggal dunia pada 8 Desember 2016 yang dikabarkan karena akibat sakit jantung.
Humas RSCA, Novel, mengatakan, Asner Silalahi meninggal dunia pada Rabu sore. Kata dia, Asner menjalani perawatan sejak tiga minggu lalu. Namun demikian, dia tak menjelaskan ketika ditanya perihal penyebab meninggalnya walikota Pematangsiantar terpilih tersebut atau penyakit yang diderita. Begitu juga terkait kabar apakah meninggal akibat terinfeksi Covid-19 atau tidak.
“Pasien atas nama Asner Silalahi benar telah meninggal dunia hari ini pukul 17.30 WIB (kemarin, red), pasien rawat inap pada tanggal 23 Desember,” ujar Novel singkat melalui pesan whatsapp, Rabu petang.
Sementara itu, beredar kabar di grup whatsapp jurnalis Medan mengenai surat hasil laboratorium pemeriksaan Rapid Test PCR Covid-19 Asner Silalahi pada 12 Januari 2021 pukul 12.07 WIB. Dalam surat itu, terdapat kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Asner bahwasanya negatif Covid-19 tertanggal 13 Januari 2021 pukul 18.08 WIB.
Terkait hasil laboratorium tersebut, Novel yang dikonfirmasi via pesan whatsapp enggan merespon. Pesan yang dikirimkan hanya dibaca dan tak kunjung dibalas. Sedangkan saat dihubungi melalui sambungan seluler ternyata diblok atau tidak menerima panggilan masuk.
Diketahui, Asner Silalahi berpasangan dengan Susanti Dewayani dalam Pilkada Pematangsiantar 2020 pada 9 Desember lalu. Keduanya diusung oleh 8 partai politik yaitu, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PKPI dan PAN.
Pasangan tersebut maju sebagai calon tunggal (dengan nomor urut 1) dan melawan kotak kosong. Untuk sementara, mereka unggul di real count KPU Pematangsiantar 2020 dengan persentase 77,4% (87.555 suara) per hari Senin 14 Desember 2020. (ris)
SUMUTPOS.CO – Dalam situasi dan kondisi di tengah pandemi seperti saat ini, tentunya banyak sekali hal yang berubah dalam kebiasaan kita sehari-hari. Banyak sekali kegiatan yang sekarang dapat kita lakukan secara virtual. Dari mulai kerja, sekolah, bahkan meet up dengan teman juga bisa kita lakukan secara virtual.
Kegiatan yang biasa dilakukan saat weekend pun beberapa ada yang berubah. Seperti salah satunya adalah menonton bioskop. Didukung juga dengan banyaknya aplikasi atau platform yang menyediakan film-film favorit, kita sekarang sudah bisa streaming film di handphone.
Aplikasi atau platform streaming ini tidak hanya menyediakan film aja lho! Beberapa diantaranya juga ada yang menyediakan drama-drama asia, series barat hingga variety show yang bisa kita nikmati. Jadi kita bisa punya banyak pilihan untuk nonton streaming di handphone. Yang lagi happening sekarang salah satunya adalah drama korea “Start-Up”.
Kalau kamu pecinta K-Drama atau Korean Drama kamu pasti gak asing lagi dengan drama ini. Drama yang menceritakan tentang perjalanan sebuah perusahaan start-up di korea selatan. Tak hanya tentang itu, drama ini juga menceritakan kisah cinta antara pemain di dalamnya dan juga memberikan sentuhan kisah keluarga yang cukup mengharukan Selain itu, drama yang kemarin juga cukup popular dikalangan pecinta K-Drama adalah “Hospital Playlist”.
Berbeda dengan drama Start-Up yang menceritakan mengenai perjalanan awal membangun perusahaan, sesuai dengan judulnya, Hospital Playlist menceritakan tentang kisah persahabatan 5 orang dokter yang bekerja dirumah sakit yang sama. Para dokter ini juga tergabung dalam sebuah band, sehingga waktu luang mereka kadang mereka habiskan dengan berlatih band. Selain drama korea “Start-Up” dan “Hospital Playlist” tentunya masih banyak sekali drama asia atau drama korea yang bisa kamu tonton di aplikasi streaming.
Nah, kalo mau streaming drama korea, jangan lupa pastiin jaringan internet kamu stabil ya! Dengan jaringan internet 4.5G terfiberisasi dari AXIS kamu bisa nikmatin internetan stabil! Buat virtual meet up, buat nonton drama korea, video call-an sama gebetan, atau bahkan mabar sama temen-temen kamu! Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan jaringan 4.5G terfiberisasi dari AXIS. Klik di sini ya untuk cari tahu lebih lanjut! (rel)
MEJA: Pengadaan meja pertemuan di ruang pimpinan DPRD Medan yang tengah dipersoalkan.istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketidakpuasan serta protes dari unsur pimpinan DPRD Medan atas pengadaan meja rapat kecil di ruang kerja mereka langsung mendapatkan respon dari Sekretariat DPRD Medan, dalam hal ini Bagian Umum Sekretariat DPRD Medan.
MEJA: Pengadaan meja pertemuan di ruang pimpinan DPRD Medan yang tengah dipersoalkan.istimewa/sumu tpos.
Kepada Sumut Pos, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Medan, Andi Syukur Harahap mengakui jika pengadaan meja tersebut memang tidak sesuai dengan harapan para pimpinan DPRD Medan.
“Iya, kemarin kita sudah dapat komplain dari bapak-bapak pimpinan. Ya kita akui salah,” ucap Andi saat ditemui Sumut Pos di Ruang Kerjanya, Selasa (12/1).
Andi pun mengaku, dengan adanya komplain dari para pimpinan, pihaknya siap mengganti meja rapat kecil yang sudah terlanjur sampai di ruang tiga Wakil Ketua DPRD Medan itu, yakni H Ihwan Ritonga, H Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah. “Segera kita ganti. Sebelum mengganti, nantinya kita akan minta spesifikasi yang betul-betul diinginkan para pimpinan, supaya tidak salah lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, kata Andi, pihaknya memang telah berkoordinasi dengan ketiga Wakil Ketua DPRD Medan tersebut soal meja yang akan dikirim ke masing-masing ruangan Wakil Ketua DPRD.
“Tapi mungkin kita yang kurang paham atau mungkin masala selera, saya juga kurang tahu. Yang pasti nanti akan kita minta detail yang bapak-bapak pimpinan mau. Kalau pak Ketua (Hasyim), memang tidak kita sediakan lagi karena di dalam ruangannya sudah ada ruang rapat berikut meja dan kursinya,” katanya.
Menurut Andi, pengadaan meja rapat kecil itu sebelumnya telah mereka sesuaikan dengan ukuran besar ruangan para Wakil Ketua DPRD Medan tersebut. “Meja itu sebenarnya bukan digunakan untuk rapat saja, tetapi mungkin duduk bersama saat makan dan minum dengan tamu yang datang. Tapi karena ruangan para pimpinan juga tidak terlalu besar, maka kita siapkan meja yang ukurannya sedikit kecil, supaya muat,” jelasnya.
Mengenai kualitas meja yang diprotes unsur pimpinan DPRD, Andi menyebutkan jika pengadaan itu sudah sesuai dengan anggaran yang ada. Namun saat disinggung berapa anggarannya, Andi justru mengaku tidak tahu. “Itu PPK-nya yang lebih tahu, nanti saya tanya.
Lantas, bagaimana dengan meja-meja yang sudah terlanjur dibeli tersebut? Andi mengatakan akan memanfaatkannya untuk kepentingan para pegawai di DPRD Medan.
“Meja yang sudah dibeli kan gak bisa kita kembalikan lagi. Ya akan kita manfaatnya untuk hal yang lain, kita letakkan di ruang-ruang pegawai yang membutuhkannyan. Atau kalau nanti ada acara di gedung DPRD ini, meja-meja itu bisa kita manfaatkan sebagai meja rias,” tuturnya.
Selain persoalan meja, Andi juga menjawab soal keberadaan pot atau vas atau guci bunga berukuran besar di sejumlah sudut ruangan pada gedung DPRD Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan. Sebab sebelumnya, para pimpinan DPRD Medan sempat turut memprotes keberadaan pot bunga tersebut.
Terkait hal itu, Andi mengatakan bahwa guci tersebut merupakan produk UMKM. “Kita dapat arahan dari Pak Wali supaya membantu para pelaku UMKM. Bisa saja kita beli guci yang lebih bagus, tapi niatnya kan memang mau membantu UMKM kita,” jawabnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga meminta pihak Sekretariat DPRD Medan untuk lebih serius dalam melakukan koordinasi dalam setiap pengadaan barang dan hal lainnya.
Ihwan juga meminta kepada bagian Umur DPRD Medan untuk betul-betul segera mengganti meja yang memiliki kualitas yang lebih baik.
“Kita minta itu segera diganti, jangan lagi asal-asal seperti itu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, para pimpinan DPRD Medan ‘berang’ dengan pengadaan meja yang ada di ruang kerja mereka. Pasalnya, meja tersebut terbuat dari triplek mika, berukuran sangat sempit dan terkesan tidak berkualitas. Padahal, meja yang dimaksud diperuntukkan sebagai penunjang kerja para pimpinan DPRD Medan.
Dinilai Diskriditkan Warung Kopi
Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga dinilai mendiskreditkan warung kopi. Pasalnya, Ihwan membandingkan kualitas meja kerja anggota dewan dengan meja di warung kopi, saat menyampaikan kekecewaannya terhadap proyek pengadaan meja kerja di kantor dewan.
“Seharusnya Ihwan Ritonga selaku pimpinan DPRD Medan tidak mengeluarkan stetment seperti itu, yang mendiskriditkan warung kopi. Apalagi perangkat warung kopi itu seperti meja dan kursi tidak semuanya murah. Bahkan ada yg sampai bernilai jutaan rupiah. Memangnya meja kerja anggota dewan itu harus seperti apa? Apa harus menyerupai singgasana raja atau terbuat dari emas?” ujar Ketua Umum DPP LSM Gertak, Hendra P Hutagalung kepada wartwan, Selasa (12/1).
Menurutnya, kalau memang pengadaannya sudah sesuai, untuk apalagi diributi. “Ini sampai pula membawa-bawa kualitasnya seperti di warung kopi. Perlu diingat, warung kopi itu kebanyakan adalah usaha rakyat kecil dan menengah. Mereka bahkan sampai berdarah-berdarah demi memulai usaha itu,” jelas Hendra.
Kemudian, sambung Hendra, apalagi di zaman pandemi begini, sebaiknya para anggota dewan sadar diri. Jangan lagi bermewah-mewah. Banyak masyarakat jadi korban PHK, usaha yang gulung tikar serta makan tak makan akibat pandemi. “Kalaulah Pak Ihwan berpikir sampai ke sana, mungkin itu lain cerita. Terus terang, kita juga gerah dengan kelakuan anggota dewan. Tapi masyarakat kecil mau bagaimana lagi,” cecar Hendra.
Jadi sebaiknya Ihwan Ritonga berpikir dulu sebelum mengeluarkan statement yang bisa menyakiti masyarakat banyak, terutama pemilik usaha UMKM. “Tidak hanya warung kopi saja tapi ke yang lain juga. Kita juga tau sama tau, kalau pejabat juga kongkownya di warung kopi, meski beda kelas. Tapi tetap saja namanya ngopi,” tandas Hendra.
Hal senada disampaikan Donna, owner Cafe Syahdan di Jalan Sentosa Baru. Ia keberatan dengan pernyataan Ihwan Ritonga tersebut. “Saya sebagai pemilik usaha warung kopi sangat merasa tersinggung dengan pernyataan anggota dewan itu. Bukan main, di tengah wabah pandemi di Indonesia, keuangan sulit, usaha banyak hancur tapi malah mau mendiskriditkan usaha kecil dan menengah.
“Wahai anggota dewan, maunya kalian itu meja kursi di kantor kalian itu bagaimana? Ingat itu belinya pakai uang rakyat. Sederhana saja lebih baik di masa sekarang ini. Kalau saya lihat gambarnya meja kursi untuk anggota dewan itu sudah bagus. Jadi mau bagaimana lagi bagusnya? Kami saja yang memulai usaha warung kopi pun terkadang harus meminjam ke bank dan kiri kanan. Ah, ada ada saja anggota dewan ini,” kata Donna. (map/adz/ila)
BERANGKATKAN: Kapoldasu, Irjen Pol Martuani Sormin saat turut memberangkatkan 450 prajurit dari Batalyon-122/Tombak Sakti serta jajaran Kodam I/BB.istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Martuani Sormin, menghadiri pemberangkatkan 450 prajurit dari Batalyon-122/Tombak Sakti serta jajaran Kodam I/BB yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG).
BERANGKATKAN: Kapoldasu, Irjen Pol Martuani Sormin saat turut memberangkatkan 450 prajurit dari Batalyon-122/Tombak Sakti serta jajaran Kodam I/BB.istimewa/sumu tpos.
Sektor Selatan Tahun 2021, Pematang Siantar, Sumut, Selasa (12/1). Dalam pemberangkatan prajurit TNI ke Papua itu turut hadir Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin bersama para PJU Kodam I/BB serta Polda Sumut se-jajaran.
Dalam sambutannya, Martuani mengatakan, kepada seluruh prajurit TNI yang melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) Sektor Selatan untuk tetap waspada.”Ingat di Papua masih terjadi adanya pandemi malaria. Sehingga kepada prajurit untuk tetap selalu menjaga kesehatan selama menjalankan tugas,” katanya.
Martuani juga mengimbau agar para prajurit setibanya di Papua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan selama bertugas di perbatasan Indonesia. Hal itu bertujuan agar tidak menjadi korban dalam menjalankan operasi pengamanan menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Tetap tingkatkan kewaspadaan, jaga sinerigitas dengan satuan2 lainnya, TNI-Polri sebagai benteng terakhir penjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya. (mag-1/ila)
ABRASI: Anggota DPRD Medan, Sudari melihat benteng Sungai Deli di Lingkungan VI, Pekan Labuhan, Medan Labuhan yang abrasi. fachril/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi benteng Sungai Deli terancam jebol di Lingkungan VI, Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan. Anggota DPRD Medan, Sudari yang menerima informasi dari masyarakat langsung turun ke lokasi.
ABRASI: Anggota DPRD Medan, Sudari melihat benteng Sungai Deli di Lingkungan VI, Pekan Labuhan, Medan Labuhan yang abrasi. fachril/sumu tpos.
Wakil Ketua Komisi I ini meninjau kondisi banteng yang nyaris jebol. Ia berharap kepada Gubernur Sumatera Utara dan Balai Wilayah Sungai (BWS) agar segera memperhatikan kondisi Benteng Sungai Deli yang terancam jebol.
“Kita minta kepada BWS untuk segera respon untuk melakukan tanggap darurat agar kondisi benteng yang terancam jebol dapat diatasi lebih dulu sebelum dibangun secara permanen. Setidaknya, dapat menahan tekanan air yang saat ini intensitas hujan cukup tinggi,” ungkap Sudari.
Politisi PAN ini juga telah berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Medan untuk mengatasi bentang secara darurat. Harapannya, kepada masyarakat tidak lagi membangun rumah di sekitar bantaran Sungai Deli, karena akan mengancam keselamatan jebolnya benteng tersebut.
“Dari amatan kita, air sudah merembes di pinggiran banteng. Kita takut air semakin tinggi benteng bakal jebol. Kalau ini tidak segera diambil langkah darurat, ratusan rumah bakal tenggelam terkena banjir,” pungkas Sudari.
Kepada masyarakat sekitar, Sudari berpesan agar masyarakat waspada dengan kondisi banteng tersebut, karena curah hujan terus meningkat. Harapannya, pembenahan benteng tersebut segara dilaksanakan oleh dinas terkait. (fac/ila)
MANGROVE:
Seorang pengunjung menikmati suasana hutanmangrove di Sicanang, Belawan. Ada 600 hektare Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Medan Utara akan diubah peruntukannya menjadi kawasan pemukiman, perkantoran ataupun Industri.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 600 hektare Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Medan Utara akan diubah peruntukannya menjadi kawasan pemukiman, perkantoran ataupun Industri. Sebab di tahun 2021 ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana untuk melakukan pembangunan di kawasan yang terdiri dari Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli tersebut.
MANGROVE:
Seorang pengunjung menikmati suasana hutanmangrove di Sicanang, Belawan. Ada 600 hektare Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Medan Utara akan diubah peruntukannya menjadi kawasan pemukiman, perkantoran ataupun Industri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga mengatakan, saat ini setidaknya ada 1.200 hektare lahan RTH yang ada di kawasan Medan Utara. “Dari 1.200 hektare RTH di Medan Utara, sekitar 50 persen di antaranya, atau 600 hektare akan dialihkan untuk pembangunan.
Nantinya yang 600 hektare ini akan dilakukan pembangunan RTH di luar Medan Utara, tentunya diupayakan secara merata di masing-masing Kecamatan,” ucap Irwan Ritonga saat ditemui Sumut Pos, Senin (11/1) di sela-sela kegiatan rapat Pansus RTRW DPRD Medan dengan Bappeda Kota Medan dam sejumlah OPD lainnya.
Alasannya, kata Irwan Ritonga, selama ini sejumlah rencana pembangunan di kawasan Medan Utara menjadi terhambat karena tidak sesuai dengan RTRW yang ada. “Misalnya ada satu kawasan yang seharusnya sangat tepat untuk dibangun kawasan perumahan, perkantoran ataupun Industri, tapi karena sesuai RTRW itu kawasan RTH, maka tentu izinnya pembangunannya tidak keluar. Nah kalau ini di revisi, maka ke depannya akan lebih mudah untuk membangun Medan Utara,” ujarnya.
Selain itu, kata Irwan, RTRW memang sudah layak untuk dilakukan revisi. Sebab, RTRW Kota Medan saat ini adalah RTRW yang ada sejak tahun 2011 atau telah berusia lebih dari 5 tahun. Sedangkan untuk merevisi RTRW tersebut hanya membutuhkan waktu minimal 5 tahun bila diperlukan revisi. “Ini usia RTRW kita sudah hampir 10 tahun, lalu memang cukup banyak yang tidak lagi sesuai, maka tentu sudah layak untuk direvisi,” katanya.
Diharapkan, lanjut Irwan, pembahasan revisi RTRW yang dilakukan Pemko Medan dengan Pansus RTRW Kota Medan dapat membuahkan revisi RTRW yang sesuai dengan rencana percepatan pembangunan di Kota Medan, khususnya di kawasan Medan Utara.
“Sebenarnya yang direvisi itu bukan cuma RTRW di Medan Utara, melainkan semua wilayah Kota Medan. Tapi karena saat ini Medan Utara yang paling terhambat pembangunannya akibat RTRW, maka Medan Utara lah yang akan paling banyak mengalami revisi. Kita harapkan revisi nanti dapat mendukung rencana pembangunan Kota Medan dengan tepat sasaran, termasuk untuk kawasan Medan Utara,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Pansus RTRW DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution ST usai rapat revisi RTRW bersama Pemko Medan, mengatakan pihaknya masih terus mengkaji revisi RTRW yang terbaik untuk Kota Medan.
“Makanya hampir semua pihak sudah kita panggil, mulai dari Pemko Medan, masyarakat, pengelola hutan mangrove dan banyak lagi. Kami berharap dapat banyak sekali masukan, supaya nanti revisi yang akan kita lakukan dapat betul-betul mendukung rencana pembangunan yang terbaik untuk Kota Medan. Ini sudah lama kita kaji, dan ini sedang kita fokuskan pengkajiannya,” kata Dedy.
Dijelaskan politisi Partai Gerindra itu, kawasan Medan Utara memang menjadi salah satu fokus revisi yang dilakukan. Pasalnya, pembangunan di kawasan Medan Utara memang sudah tertinggal cukup jauh dari daerah lainnya di Kota Medan. “Jadi kalau tak direvisi-revisi juga, Medan Utara ya akan begitu-begitu terus, gak akan ada perubahan. Tapi begitu pun kita juga memperhatikan rencana pembangunan di kawasan lainnya di Kota Medan,” jelasnya.
Intinya, kata Dedy, pihaknya menginginkan pembangunan yang tepat sasaran dan tidak mubazir. Bila memang wilayah itu tepat untuk dibangun sebagai wilayah perkantoran ataupun industri, maka pihaknya akan merevisi peruntukan wilayah tersebut. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapoksek) Medan Helvetia, AKP Dedi Kurniawan resmi menjabat Perwira Pertama (Pama) di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan. Hal itu tertuang di surat telegram Kapolrestabes Medan, Nomor Kep/02/1/2021, per 9 Januari 2021, terkait Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polrestabes Medan.
Ilustrasi
Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi SIK MH mengatakan, mutasi adalah hal yang biasa dalam sebuah institusi di jajaran Polri, termasuk di polrestabes Medan.
“Ini merupakan sebagai penyegaran semata. Tidak ada karena hal-hal yang lain. Ini merupakan hal yang biasa,” ujarnya.
Adapun selain Dedi Kurniawan, Iptu Suparmin juga turut diangkat menjadi Kanitbinmas Polsek Medan Helvetia. Sebelumnya ia menjabat sebagai Panit 1 Unitbinmas Polsek Medan Helvetia. Kemudian, Iptu Syamsul Rizal Harahap juga mendapatkan jabatan baru sebagai Kanitsabhara Polsek Medan Helvetia. Sebelumnya ia menjabat sebagai Panit 2 Unitsabhara Polsek Medan Helvetia.
Diketahui, Wakapolsek Medan Helvetia, AKP Dedi Kurniawan dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengembangan (Divpropam) Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana perampasan dan pungutan liar. Laporan itu tercatat dengan Nomor Laporan SPSP2/3419/XI/2020/BAGYANDUAN yang ditandatangani IPDA Tomy Andriyadi tertanggal 27 November 2020.
Tim kuasa hukum korban berinisial MJ, Roni Prima Panggabean menyampaikan, pelaporan tersebut berdasar pada kliennya yang ditangkap di tengah jalan dan dibawa ke Polsek Medan Helvetia tanpa menunjukkan surat panggilan. Bahkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dikeluarkan, nomor laporan polisi tidak teregister alias LP bodong. “Klien kami dituduh dugaan pemalsuan surat atau pertolongan jahat sebagaimana Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto 480 Ayat (1) KUHP,” kata Roni di Mabes Polri, Rabu (2/12) lalu.
Roni menambahkan, Wakapolsek Dedi Kurniawan juga melakukan penahanan terhadap mobil Pajero Sport milik korban dengan nomor polisi BM 1716 ME. Dia menyebut, saat ini kendaraan tersebut diduga digunakan oleh Dedy Kurniawan dengan mengubah nomor polisi menjadi BK 1817 VQ.“Oknum polisi diduga juga telah meminta uang Rp400 juta dengan iming-iming agar mobil dikembalikan. Namun klien kami hanya memberi Rp200 juta. Namun mobilnya tetap ditahan hingga saat ini,” ujarnya. (mag-1/ila)
PENGUATAN: Kepala KPLP Binjai, Rinaldo Tarigan (kanan) saat memberi penguatan kepada jajaran pengamanan di aula.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jajaran regu pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mendapat pengarahan dan penguatan tugas pokok serta fungsi. Kalapas Binjai, Maju Amintas Siburian didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan, Rinaldo Tarigan memberi langsung pengarahan dan penguatan tersebut di aula, Senin (11/1).
PENGUATAN: Kepala KPLP Binjai, Rinaldo Tarigan (kanan) saat memberi penguatan kepada jajaran pengamanan di aula.ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
Maju mengatakan, pengarahan dan penguatan tupoksi untuk jajaran pengamanan ini sebagai bentuk antisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban di Lapas Binjai. “Soliditas dan integritas harus benar-benar dijaga oleh seluruh personil, khususnya Keamanan dan Ketertiban di Lapas Binjai selalu terjaga dan terkendali. Tetap disiplin dalam melaksakan tugas, begitu juga kode etik berpakaian tetap dipertahankan,” kata Maju, Selasa (12/1).
Kepala KPLP menyampaikaN materi terkait penguatan, teknis dan strategi pengamanan. Tak lupa, Rinaldo juga mengingatkan kepada seluruh jajaran personel pengamanan untuk lebih meningkatkan lagi kekompakan dan disiplin, serta menjalankan sesuai dengan SOP dalam bertugas.
Disiplin dalam administrasi keamanan dan ketertiban pun harus dilakukan. Mengingat, petugas juga akan melakukan pengawasan laporan harian dan berita acara.
“Menyusun laporan berkala dari bagian keamanan pun begitu. Mari kita sama-sama bekerjasama dalam melakukan penegakan tata tertib sesuai SOP,” tukas Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Akmalun Ikhsan.
Kegiatan penguatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh Komandan Regu Pengamanan I, Regu Pengamanan II, Regu Pengamanan III dan masing-masing Petugas P2U. (ted/han)
ARAHAN: Dandim 0205/TK Letkol Kav. Yuli Eko Hadiyanto saat memberi arahan pada pelaku wisata.
KARO, SUMUTPOS.CO – Komandan Kodim 0205/Tanah Karo, Letkol Kav Yuli Eko Hadiyanto, menggelar acara Coffee Morning bersama para pengelola wisata pemandian air panas di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Senin (11/1).
ARAHAN: Dandim 0205/TK Letkol Kav. Yuli Eko Hadiyanto saat memberi arahan pada pelaku wisata.
Acara yang digelar di Makodim 0205/TK, Jalan Djamin Ginting, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ini berlangsung dengan penerapan disiplin Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19. Di hadapan para pengelola wisata, Kasdim 0205/TK, Mayor Inf D Marpaung, Pasi Ops, Kapten Inf J Tampubolon, serta Danramil 04/SE, Kapten Inf S Karo Sekali, Dandim menjelaskan, Coffee Morning ini sebagai sarana pihaknya menjalin silaturahmi dan kerja sama dengan stakeholder terkait bidang wisata, khususnya dalam upaya mencegah penyebaran Virus Corona di wilayah.
Dalam sambutannya, Dandim menjelaskan bahwa penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi wisata pemandian air panas di Desa Semangat Gunung agar dilakukan konsisten dengan penerapan disiplin Protokol Kesehatan secara ketat. “Saya harapkan para pengelola wisata bisa menjalankan imbauan ini, baik kepada pekerja maupun kepada para pengunjung. Selanjutnya, saya minta agar waktu kunjungan dibatasi, sehingga langkah monitoring pelaksanaan disiplin Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 bisa dilakukan dengan maksimal,” tegas Dandim.
Letkol Yuli Eko juga membahas soal pengunjung wisata air panas yang menginap, agar dipastikan menjalani prosedur Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 yang rekomendasikan pemerintah. (deo/han)
BERSIHKAN: Regu C BPBD Binjai melakukan pembersihan sampah pada DAS Bangkatan.teddy akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Cuaca ekstrem masih menyelimuti Kota Binjai, sepekan belakangan ini. Karenanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai turun dalam rangka pencegahan dan antisipasi banjir. Terlebih, Kota Binjai acap kali dapat kiriman banjir.
BERSIHKAN: Regu C BPBD Binjai melakukan pembersihan sampah pada DAS Bangkatan.teddy akbari/sumut pos.
Selain antisipasi, langkah yang dilakukan BPBD Binjai untuk menjaga kelestarian sungai. Senin (11/1), sejumlah petugas BPBD Binjai melakukan pembersihan sampah yang menumpuk di bawah jembatan Daerah Aliran Sungai Bangkatan, Jalan Jambi, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan. Komandan Regu C, Herdiansyah yang memimpin pembersihan sampah tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Ahmad Yani menyatakan, kegiatan tersebut merupakan rutin. Pasalnya, BPBD Kota Binjai merupakan instansi yang tanggap darurat dan harus bergerak cepat melakukan antisipasi datangnya bencana di tengah musim penghujan seperti ini.
“Mitigasi pembersihan sampah yang kerap menumpuk pada DAS yang ada di Kota Binjai termasuk di Sungai Bangkatan harus secepatnya kita tangani,” kata Yani, Selasa (12/1).
“Kegiatan yang kita dilakukan ini dalam langkah upaya kita menjaga kelestarian di lingkungan sungai, agar DAS yang ada di Kota Binjai steril dari sampah,” sambung Yani.
Dia mengimbau, agar masyaraakat yang tinggal tak jauh dari DAS, dapat menjaga kesadaran lingkungan. “Caranya, dengan tidak membuang sampah sembarang,” tukasnya. (ted/han)
