BERSIHKAN: Regu C BPBD Binjai melakukan pembersihan sampah pada DAS Bangkatan.teddy akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Cuaca ekstrem masih menyelimuti Kota Binjai, sepekan belakangan ini. Karenanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai turun dalam rangka pencegahan dan antisipasi banjir. Terlebih, Kota Binjai acap kali dapat kiriman banjir.
BERSIHKAN: Regu C BPBD Binjai melakukan pembersihan sampah pada DAS Bangkatan.teddy akbari/sumut pos.
Selain antisipasi, langkah yang dilakukan BPBD Binjai untuk menjaga kelestarian sungai. Senin (11/1), sejumlah petugas BPBD Binjai melakukan pembersihan sampah yang menumpuk di bawah jembatan Daerah Aliran Sungai Bangkatan, Jalan Jambi, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan. Komandan Regu C, Herdiansyah yang memimpin pembersihan sampah tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Ahmad Yani menyatakan, kegiatan tersebut merupakan rutin. Pasalnya, BPBD Kota Binjai merupakan instansi yang tanggap darurat dan harus bergerak cepat melakukan antisipasi datangnya bencana di tengah musim penghujan seperti ini.
“Mitigasi pembersihan sampah yang kerap menumpuk pada DAS yang ada di Kota Binjai termasuk di Sungai Bangkatan harus secepatnya kita tangani,” kata Yani, Selasa (12/1).
“Kegiatan yang kita dilakukan ini dalam langkah upaya kita menjaga kelestarian di lingkungan sungai, agar DAS yang ada di Kota Binjai steril dari sampah,” sambung Yani.
Dia mengimbau, agar masyaraakat yang tinggal tak jauh dari DAS, dapat menjaga kesadaran lingkungan. “Caranya, dengan tidak membuang sampah sembarang,” tukasnya. (ted/han)
ist
PERTEMUAN: Anggota DPRD Sumut dari PPP, Jafaruddin Harahap (kanan) saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, di Gedung Kemenag Jakarta, kemarin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jafaruddin Harahap mendesak Gubsu Edy Rahmayadi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penerapan Undang-undang Pondok Pesantren. Perlunya Pergub tersebut menindaklanjuti Kementerian Agama (Kemenag) yang telah menerbitkan tiga regulasi atau Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pesantren.
ist
PERTEMUAN: Anggota DPRD Sumut dari PPP, Jafaruddin Harahap (kanan) saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, di Gedung Kemenag Jakarta, kemarin.
Ketiga regulasi tersebut adalah PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (diundangkan pada 30 November 2020), dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly. “Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren.
Sehingga dengan keluarnya keputusan menteri tersebut, harus juga ditindaklanjuti di daerah dengan menerbitkan peraturan gubernur,” kata Jafaruddin yang juga Anggota Komisi E DPRD Sumut membidangi Agama dan Kesejahteraan Sosial ini dalam keterangan persnya kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (12/1).
Jafarauddin yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumut ini menyatakan, sebelum menerbitkan Pergub, hendaknya gubernur mengundang sejumlah pihak di antaranya anggota dewan, tokoh masyarakat, pendidikan, hingga ulama. Hal ini diperlukan agar penerapan UU Pondok Pesantren tersebut benar-benar berjalan maksimal dan mengakomodir semua aspirasi umat
Sebelumnya, Jafaruddin Harahap yang juga Ketua DPW Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Sumut menyambut baik pengesahan Undang-undang Pesantren (UUP) oleh DPR RI dan pemerintah. Menurut dia, UU tersebut diyakini akan memberikan dampak positif bagi pengembangan pesantren di masa mendatang.
Lebih lanjut Jafaruddin menyatakan, dengan disahkannya UU Pesantren maka pondok pesantren bisa sejajar dengan pendidikan umum di daerah. “Ini merupakan berkah bagi lembaga pendidikan Islam yang sudah lama berkembang di Indonesia, kini mendapatkan pengakuan negara dan juga akan mendapatkan perhatian lebih besar dibanding sebelumnya,” kata Jafaruddin yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Medan (UNIMED).
Jafaruddin juga menyatakan, dengan adanya UU Pesantren tersebut, ke depannya, negara berkewajiban memberikan dukungan terhadap sarana prasarana maupun pembinaan sistem serta materi di dalam pesantren, agar semakin maju dan baik.
Seperti diketahui, katanya selama ini pesantren terbukti menjadi salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia, sehingga wajib didukung dan dikembangkan sesuai dengan amanah UU Pesantren. Bahkan pesantren mampu ikut membentuk karakter bangsa yang kuat, sehingga banyak SDM (Sumber Daya Manusia) yang dilahirkan pesantren mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. (adz)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan bersilaturahim dengan Bupati Asahan, H. Surya, BSc. Selain untuk menjalin silaturahim dan hubungan yang baik, MUI Asahan yang diketuai H. Salman Abdullah Tanjung menyampaikan program kerja.
“Program kami ingin membuat suatu wadah, yang di dalamnya akan mengkader para generasi muda yang ingin menjadi ulama. Maka dari itu, kami berharap kepada Bupati Asahan dapat membantu program yang kami rencanakan,”ujar H Salman Abdullah Tanjung, MA saat diterima bupati di ruang kerjanya, Selasa (12/1).
Ketua MUI Asahan juga menyampaikan akan siap mendukung program Pemerintah Kabupaten Asahan terkhusus menciptakan masyarakat Asahan yang religius.
Menanggapi program yang disampaikan, Bupati Asahan H. Surya, BSc mengatakan selaku Pemerintah Kabupaten Asahan siap mendukung program kerja MUI Kabupaten Asahan, apalagi dalam program kerja tersebut terdapat nilai-nilai religius, dimana salah satu visi misi Pemerintah Kabupaten Asahan adalah mewujudkan masyarakat Asahan yang religius.
Bupati Asahan, Surya BSc juga berharap MUI Kabupaten Asahan selalu berkontribusi dalam membangun Kabupaten Asahan yang lebih baik lagi ke depannya.
Turut hadir Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Kabag Kesra Setdakab Asahan Kabag Protokol Setdakab Asahan, Ketua MUI Kabupaten Asahan beserta pengurus. (mag-9/han)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pangdam I Bukit Barisan (BB), Mayjen TNI Hassanudin beserta rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Markas Kodim (Makodim) 0208/Asahan, Senin (11/1).
Pangdam I BB Kunjungi Kodim 0208/ Asahan.
Dalam arahannya, Pangdam I/BB mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Dandim 0208 Asahan dan kepala daerah serta unsur Forkopimda yang ada di wilayah Kodim 0208 Asahan.
Mayjen TNI Hassanuddin berharap agar hubungan antara Dandim 0208/Asahan dan unsur Forkopimda di wilayah Kodim 0208 Asahan tetap terus terjaga.
Pada Kunker tersebut, Pangdam I/BB disambut hangat oleh Dandim 0208/Asahan, Letkol Inf. Sri Marantika Beruh, S. Sos bersama Bupati Asahan H. Surya, BSc, Bupati Batubara, Wali Kota Tanjungbalai, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua DPRD Tanjungbalai, Wakil Ketua DPRD Batubara, Kapolres Batubara dan Kapolres Tanjungbalai.
Dandim 0208 Asahan, Letkol Inf. Sri Marantika Beruh S.Sos mengucapkan selamat datang kepada Pangdam I/BB di Makodim 0208 Asahan.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Batubara, Ir. H. Zahir, M. AP yang mewakili Kepala Daerah di wilayah Teritorial Kodim 0208 Asahan, dan semoga kunjungan ini nantinya bisa membawa kebaikan bagi pemerintah kedepannya.
Bupati Batubara juga bangga dengan Dandim 0208/Asahan beliau yang selalu ikut serta dalam setiap kegiatan di pemerintahan terutama menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Kodim 0208/ Asahan.
Di akhir kunjungannya, Pangdam I/BB saling bertukar cinderamata bersama unsur Forkopimda di wilayah Kodim 0208/ Asahan. (mag-9/han)
DIABADIKAN: Sebanyak 106 CPNS diabadikan di depan kantor Bupati Asahan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 106 orang CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan Formasi Tahun 2019 menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Tentang Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemkab Asahan Formasi Tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh Bupati Asahan, H. Surya BSc, di aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (12/1).
DIABADIKAN: Sebanyak 106 CPNS diabadikan di depan kantor Bupati Asahan.
Penyerahan SK Bupati tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD dan beberapa Camat.
Kepala BKD Kabupaten Asahan Nazaruddin SH pada laporannya menyampaikan, tujuan diadakan pengangkatan CPNS adalah untuk mengisi formasi yang kosong, dan merupakan salah satu bagian dari manajemen Kepegawaian Negara.
Nazaruddin menyampaikan, pendaftaran CPNS Pemkab Asahan telah dibuka pada tanggal 11 November s/d 26 Desember 2019 dengan jumlah pendaftar 4.164 orang. Setelah dilakukan penyaringan dengan dua kali ujian yaitu Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, maka 106 orang dinyatakan lulus seleksi dan telah memiliki NIP dan berhak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan formasi tahun 2019 dengan perincian laki-laki 44 orang dan perempuan 62 orang.
“106 orang ini akan ditempatkan diberbagai instansi, di antaranya 10 orang di Dinas PU dan PR, 10 orang Dinas Kominfo, 10 orang Dinas Lingkungan hidup, 7 orang Dinas P2KBP3A, 6 orang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 6 orang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 5 orang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 4 orang Badan Kepegawaian Daerah, 4 orang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 4 orang RSUD H. Manan Simatupang Kisaran, 3 orang Dinas Koperasi dan Perdagangan, 3 orang Badan Kesbangpol, 2 orang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2 orang Dinas Sosial, 2 orang BPBD, 1 orang Dinas Perhubungan, 1 orang yang dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 1 orang Dinas Pendidikan, 1 orang Satpol PP, 4 orang Kecamatan Sei Kepayang, 4 orang Kecamatan BP Mandoge, 4 orang Kecamatan Aek Kuasan, 4 orang Kecamatan Aek Ledong, tiga orang Kecamatan Pulau Rakyat, 2 orang Kecamatan Air Joman, dua orang Kecamatan Kisaran Timur dan Satu orang Kecamatan Sei Dadap,” rinci Nazaruddin mengakhiri laporannya.
Bupati Asahan H. Surya Bsc dalam bimbingan arahannya yang sekaligus menjadi perintahnya kepada seluruh CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi, selalu mengutamakan profesionalisme kerja, dalam arti saudara harus memprioritaskan kecepatan dan ketepatan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, pelihara selalu integritas dan wibawa pemerintah, dengan senantiasa meningkatkan kualitas moral dan iman saudara dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab.
Selanjutnya Bupati berharap agar loyal kepada pimpinan dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan unit kerja saudara, tingkatkan terus motivasi dan etos kerja saudara, karena dukungan kerja yang saudara berikan akan sangat menentukan keberhasilan sistem secara tepat dan menghindari berbagai cobaan dan godaan negatif, baik intern maupun di lingkungan masyarakat yang dapat menjerumuskan dan merusak kepribadian serta nama baik terutama bagi PNS.
Mengakhiri bimbingan dan arahannya Bupati Asahan berpesan kepada Kepala Unit Kerja untuk dapat melakukan pembinaan bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Unit Kerja saudara agar mereka dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi pekerjaan di tempat tugas mereka masing – masing dan kepada saudara – saudara yang baru diangkat menjadi CPNS.
“Saya sampaikan agar selalu belajar sehingga menguasai tugas yang telah diberikan pada para saudara,” tutup Bupati Asahan. (mag-9)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saling tuding plagiasi antar guru besar dan pejabat tinggi USU pasca-pemilihan rektor beberapa waktu lalu, telah menyebabkan preseden buruk terhadap dinamika USU. Terlebih lagi, para guru besar dan pejabat tinggi USU akan kehilangan kepercayaan intlektualnya di depan mahasiswa karena tidak memberikan keteladanan.
Aswan Jaya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut
“Demi kepentingan USU, calon alumni, dan mahasiswa USU ke depan, sebaiknya semua pihak berlapang dada selapang ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk menghentikan saling tuding plagiasi dan menerima proses pemilihan yang sudah berjalan sesuai dengan statuta USU tersebut,” kata Direktur Institut Aswaja, Aswan Jaya dalam siaran persnya yang diterima SumutPos.co, Rabu (13/1/2021).
Menurut Aswan yang juga Dosen Ilmu Komunikasi Pascasarjana UDA Medan ini, menghentikan saling tuding plagiasi dan menerima hasil pemilihan, merupakan tindakan bijak yang mencerdaskan dari kekhilafan para guru besar dan pejabat tinggi USU demi mahasiswa USU itu sendiri secara khusus dan demi dunia pendidikan secara umum. Apalagi, USU merupakan universitas terbesar di Sumatera Utara yang alumninya sangat dinantikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang membangun untuk Sumut demi kesejahteraan rakyat.
“Masyarakat Sumut pastinya tidak ingin kehilangan USU sebagai tempat para orang tua mempercayakan anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi untuk masa depan mereka dan masa depan Sumut,” tandas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini. (adz)
PANTAU: Kapolsek Sipispis AKP Syaipullah didampingi Camat Sipispis Rico Ebtian memantau penyaluran BST di Balai Desa Sipispis, Selasa (12/1).sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolsek Sipispis Resor Tebingtinggi, AKP Syaipullah langsung memantau pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap X di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sergai, tepatnya di Balai Desa Sipispis, Selasa (12/1). Dia minta masyarakat agar mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).
PANTAU: Kapolsek Sipispis AKP Syaipullah didampingi Camat Sipispis Rico Ebtian memantau penyaluran BST di Balai Desa Sipispis, Selasa (12/1).sopian/sumut pos.
AKP Syaipullah menyatakan, pihaknya melakukan monitoring penyaluran BST dan mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Sebab, ada 20 desa dengan keluarga penerima mamfaat sebanyak 1.827 yang menerima BST dari pihak PT Pos Indonesia.
“Kita melakukan pengawasan sekaligus monitoring penyaluran BST, kita jaga masyarakat agar tidak melanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan penyaluran. Ada masyarakat tidak mematuhi prokes, langsung diimbau,” jelasnya.
Imbuan itu meliputi antisipasi penyebaran Covid-19, karena hingga saat ini, angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. “Kita imbau masyarakat patuhi prokes, memakai masker, mencuci tangan dan mengatur jarak agar tidak terjadi penumpukan orang saat mengantri,” bilang AKP Syaipullah.
Sedangkan kepada pihak penyalur, yaitu PT Pos Indonesia, untuk mengatur jadwal pembagian BST sesuai perdesa dan jam berapa dilakukan penyaluran, sehingga nanti dalam pelaksanaan tidak terjadi antrian dan penumpukan orang.
“Kita sarankan juga kepada pihak PT Pos sebagai pengalur BST untuk bisa memberikan edukasi kepada warga penerima mamfaat agar tetap mematuhi prokes yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam pandemi Covid-19,” pintanya.
Dalam pelaksanaan penyaluran BST di balai desa ada sebanyak 20 desa meliputi Desa Bartong sebanyak 82 Kepala Keluarga (KK), Desa Parlambean 6 KK, Desa Naga Raja 68 KK, Desa Gunung Pane 86 KK, Desa Buluh Duri 108 KK, Desa Marjanji 198 KK, Desa Sibarau 11 KK, Desa Damai Urat 43 KK, Desa Gunung Manoko 37 KK, Desa Simalas 116 KK.
Desa Bajak Dolok 102 KK, Desa Marubun 251 KK, Desa Tinokah 99 KK, Desa Sipispis 208 KK, Desa Nagur Pane 17 KK, Desa Pispis 85 KK, Desa Rimbun 26 KK, Desa Serbananti 54 KK, Desa Silau Padang 100 KK dan Desa Maria Nagur sebanyak 132 KK.
Sedangkan Camat Sipispis, Rico Ebtian mengimbau kepada masyarakat yang sedang mengantri pembagian BST agar menjaga protokol kesehatan dan jaga jarak, cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, hindari kerumunan dan menggunakan tetap menggunakan masker dalam mengantisipasi menyebarnya wabah Virus Covid-19. (ian/han)
SERAHKAN: Bupati Batubara, Ir. H. Zahir, M.AP menyerahkan SK CPNS Formasi 2019 yang dilaksanakan di aula rumah dinas bupati, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Batubara, Selasa (12/1).Humas Kominfo/Sumut Pos.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pelantikan perdana tahun 2021, Bupati Batubara, Ir. H. Zahir, M.AP melantik 81 pejabat eselon I,II, III dan IV di lingkungan Pemkab Batubara yang dilaksanakan di aula rumah dinas bupati, Komplek Perumahan Inalum, Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Selasa (12/1).
SERAHKAN: Bupati Batubara, Ir. H. Zahir, M.AP menyerahkan SK CPNS Formasi 2019 yang dilaksanakan di aula rumah dinas bupati, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Batubara, Selasa (12/1).Humas Kominfo/Sumut Pos.
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Negara Nomor : B-3678/KASN/11/2020, pada tanggal 20 November 2020, serta SK Nomor : B-55/KASN/01/2021 tanggal 8 Januari 2021, yang sebelumnya telah dilakukan uji kompetensi oleh panitia seleksi.
Selain itu, juga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Batu Bara Nomor : 061/BKD/2021, Tertanggal, 11 Januari 2021.
Dalam sambutannya, Bupati Zahir menyampaikan kepada pejabat yang baru dilantik untuk dapat bekerja dengan jujur, berintegritas, loyalitas, tanggung jawab dan berdedikasi sesuai dengan sumpah yang diucapkan.
Tugas dan fungsi kerja telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, harus dapat bekerja efektif, efisien, dan bekerja secara tim. Karena Kabupaten Batubara akan terus berkompetisi dengan Kabupaten lain di tingkat provinsi maupun nasional. “Ke depannya saya dan tim penilai kinerja ASN akan terus mengevaluasi para pejabat, sehingga roda pemerintahan cepat bergerak secara efektif dan efisien serta dapat mewujudkan visi yaitu, “Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya Serta Religius,” ujar Zahir
Pada pelantikan tersebut, terdapat 7 orang pejabat eselon II, 18 orang pejabat eselon III, sedangkan pejabat eselon IV sebanyak 56 orang.
Adapun pejabat eselon II yang dilantik, di antaranya Azwar, S.P diankat menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batubara (II.b), Muhammad Ridwan mengisi jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Batubara.
Berikutnya, drh. Emmy Oftini diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara, yang sebelumnya Disnakbun, dr. Dewi Chailaty diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Batubara, Anwardi, S.Pd, bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Batu Bara, sebelumnya, Plt BPBD, dan Ahmadan Chair, S.Sos, M.AP diangkat pada jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batubara.
Kemudian, pejabat eselon III, di antaranya, Rina Sirait dilantik menjadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Batubara, dan Herlina Sianturi diangkat sebagai Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batubara.
Sedangkan Mahar Efendi dilantik menjadi Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batubara.
PELATIHAN: Irma Suryani Sirait, Kepala Desa Pardomuan, Ajibata, saat membuka program pelatihan komputer untuk pengusaha kecil lokal.
Regal Springs Indonesia melalui KAMI PEDULI dan Mendukung Masyarakat, memulai program pelatihan komputer bagi pengusaha kecil setempat selama tiga bulan di Parapat, Senin (11/1).
PELATIHAN: Irma Suryani Sirait, Kepala Desa Pardomuan, Ajibata, saat membuka program pelatihan komputer untuk pengusaha kecil lokal.
“Pelatihan ini akan memberikan keterampilan dasar komputer untuk pengusaha kecil di daerah pusat pariwisata Parapat dan Ajibata, agar mereka bisa menjalankan usaha secara lebih efesien dan memasarkan usaha secara online melalui platform e-commerce dan media sosial,” kata David Tampubolon, Head of Corporate Affairs Regal Springs Indonesia.
Dua puluh pengusaha lokal dari Kecamatan Parapat dan Ajibata mengikuti program pelatihan yang akan mengajarkan paket dasar aplikasi Microsoft Office dan pemasaran online.
“Kami sangat menghargai upaya terus menerus Regal Springs Indonesia untuk membantu masyarakat lokal Ajibata. Kami berharap program pelatihan ini akan membekali masyarakat dengan keterampilan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha mereka terutama di masa yang sulit ini,” kata Irma Suryani Sirait, Kepala Desa Pardomuan, Ajibata.
Program pelatihan yang merupakan bagian Pilar Pendidikan, KAMI PEDULI Program Pendidikan dilaksanakan bermitra dengan Yayasan Bina Kasih Parapat dan pemerintah desa.
“Para pengusaha kecil setempat sangat bersemangat mengikuti pelatihan ini dengan harapan bisa meningkatkan kemampuan bisnis mereka, dan memasarkan barang dan jasa mereka secara online,” kata Desmon Rumahorbo, Ketua Yayasan Bina Kasih.
Program pelatihan ini diselenggarakan dari Januari sampai Maret 2021 dan dilaksanakan di pusat pelatihan Yayasan Bina Kasih di Parapat. Program pelatihan ini akan memberikan keterampilan dasar paket Microsoft Office dan pemasaran online.
“Setelah mengikuti program pelatihan ini, kami berharap para peserta bisa menjalankan usaha mereka dengan lebih baik dengan meggunakan komputer dan juga menjual produk dan jasa mereka secara online,” kata Sakti Sinaga, Community Affairs Officer. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai hari ini, Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara akan mendistribusikan vaksin Covid-19 Sinovac ke kawasan Medan, Binjai, Deliserdang atau Mebidang. Berdasarkan data dalam tahap vaksinasi I ini, Medan akan mendapat 18.729 vial vaksin Sinovac, Deliserdang 4.874 vial, dan Binjai sebanyak 2.490 dosis vaksin.
Ilustrasi.
“Ya, rencana besok (hari ini) didistribusikan, karena daerahnya kan dekat-dekat sini ya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjawab wartawan, Selasa (12/1).
Ia mengatakan, pendistribusian vaksin sengaja tidak dilakukan sejak jauh hari, lantaran pihaknya ingin memastikan keamanan tempat penyimpanan vaksin di daerah yang akan dituju. “Khawatir kalau cepat didistribusikann
penyimpanannya nanti jadi masalah. Jadi supaya aman, mulai besok kita distribusikan,” katanya.
Terkait vaksinator atau petugas yang akan menyuntikkan vaksin di tiga daerah tersebut, imbuh dia, telah memadai dan semuanya sudah terlatih. “Itu kan berasal dari daerah masing masing dan beberapa daerah lain, jumlahnya cukup,” ujarnya.
Diketahui, Pemprov Sumut melalui Satgas Penanganan Covid-19 telah memutuskan bahwa vaksinasi Covid-19 di kabupaten/kota akan dimulai pada 15 Januari 2021. Medan, Binjai dan Deliserdang ditunjuk sebagai daerah tahap pertama yang akan melaksanakan vaksinasi terhadap para tenaga kesehatan, dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain.
Pemprov Sumut juga telah mendaftarkan SDMK untuk vaksinasi. Sedangkan untuk pejabat dan tokoh dalam waktu dua hari ke depan, pihaknya akan memeriksa dan memastikan langsung kesiapannya. “Nama-namanya sudah ada, dan yang sudah pasti itu pak gubernur dan juga saya. Untuk pejabat dan tokoh yang lain akan kita pastikan sebelum tanggal 14 Januari. Sedangkan untuk tenaga vaksinator kita sudah menyiapkan 1500 orang (dokter, perawat dan bidan) dan akan terus bertambah,” sebutnya.
Adapun termin II vaksinasi rencana dilaksanakan pada Februari untuk 30 kabupaten/kota di Sumut. “Tenaga kesehatan kita ada 69.614 orang, mereka semua tentu akan divaksin, insyaallah selesai di termin II,” pungkasnya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyebutkan selain kepala daerah, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda di kawasan Mebidang juga akan mendapat vaksinasi. “Bupati dan wali kota sesuai kan dengan kondisi. Kalau dia usia (lanjut) jangan, kalau dia ada kormobid ya jangan. Kalau bupati tak bisa wakilnya, wali kota tak bisa, wakil wali kotanya. Kalau tak bisa juga sekda. Kalau tak bisa juga, asisten. Kalau kadis kesehatan di daerah itu wajib,” katanya, Senin (11/1).
Vaksinasi di Indonesia sudah bisa dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Covid-19 Sinovac. Gubernur Edy memastikan dirinya akan disuntik pada Kamis (14/1) di Aula Tengku Rizal Nurdin/ Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan. “Saya duluan yang divaksin. Yang vaksin saya Dokter Handoyo,” katanya.
Nakes Medan Divaksin Mulai 15 Januari
Sementara itu, Pemko Medan melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan, tengah bersiap melakukan vaksinasi mulai 15 Januari 2021.
Tahap pertama, Pemko Medan akan menyalurkan vaksin kepada sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di 41 Puskesmas yang ada di Kota Medan. “Target pertama kita adalah tenaga kesehatan, sesuai instruksi pemerintah pusat, karena nakes paling rentan tertular,” ucap juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes kepada Sumut Pos, Selasa (12/1).
Hingga saat ini Pemko Medan belum mendapatkan angka pasti terkait jumlah vaksin jatah Kota Medan, dari total 40 ribu vial vaksin yang sudah masuk Sumut. Informasi beredar, Medan memperoleh 18.729 vial vaksin Sinovac. “Itu ada di website kementerian ya. Tapi yang pasti kita belum dapat informasi secara akurat dari Pemprovsu, bahwa (18.729) itulah jatah untuk Kota Medan. Apalagi jumlah vaksin yang masuk baru termin pertama, masih ada tiga termin lagi,” ujarnya.
Untuk itu, Mardohar meminta semua pihak bersabar dalam mendapatkan informasi terkait jumlah vaksin jatah Kota Medan. “Intinya, berapapun jumlah vaksin yang kita dapatkan, para tenaga kesehatan yang akan kita prioritaskan,” katanya.
Terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 Kota Medan, Robi Barus SE meminta Pemko Medan untuk mulai memastikan para nakes yang akan menjadi penerima vaksin Covid-19 asal negeri Cina tersebut. “Misalnya memang ada 18 ribu vial vaksin yang akan menjadi jatah Kota Medan, ya disiapkan lah setidaknya 20 ribu tenaga kesehatan kita,” tutur Robi.
Dikatakan Robi, Pansus Covid-19 DPRD Medan tidak menginginkan ada banyaknya penolakan vaksinasi oleh para tenaga kesehatan. “Makanya dari sekarang seharusnya sudah disosialisasikan dan ditentukan siapa saja yang akan menjadi penerima vaksinnya. Jangan sampai para nakes justru tidak mau di vaksin. Kita harapkan nakes bisa menjadi garda terdepan dalam memutus penyebaran virus ini sekaligus menjadi contoh bagi warga Kota Medan,” kata Robi.
Robi juga tetap meminta kepada Pemko Medan untuk mulai mendata dan memastikan jumlah nakes di Kota Medan, untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi. “Setelah nakes, tentu akan dilanjutkan dengan vaksinasi kepada golongan warga lainnya yang juga berisiko,” pungkasnya.
Vaksinasi Covid-19 di Indonesia digelar sesuai jadwal, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Covid-19 Sinovac. (prn/map)