MEDAN, SUMUTOS.CO – Seluruh pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut diingatkan segera mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memberikan batas waktu kepada para pejabat Pemprovsu agar paling lama penyerahannya pada 28 Februari 2021. Walaupun berdasarkan tenggat terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk LHKPN adalah pada 31 Maret 2021.”LHKPN itu terakhir 31 Maret. Tapi saya mau 28 Februari itu sudah harus selesai itu,” katanya menjawab wartawan, Jumat (5/2).

Diakuinya, adapun total jumlah pejabat di OPD Pemprov Sumut yang telah menyerahkan LHKPN hingga saat ini mencapai 56 persen. Edy meminta sebelum Maret mendatang, seluruhnya sudah tuntas menyerahkan LHKPN.”Kenapa? Kita ingin melakukan pengecekkan di sini di awal-awal Maret. Kalau sekarang sudah 56 persen. Saya sudah,” ucapnya.

Sekdaprovsu R Sabrina mengungkapkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN hingga Januari 2021 sudah mencapai 30 persen.”Posisinya sudah sampai 30 persen yang melaporkan hingga Januari 2021. Sesuai instruksi gubernur untuk segera melaksanakan kepatuhan LHKPN,” katanya.

Diketahui, peringatan Gubsu Edy soal LHKPN pejabat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center of Prevention (MCP) penertiban aset dan optimalisasi PAD Pemprov Sumut bersama Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Didik Agung Widjanarko, Selasa (2/2).

Menurut Didik Agung pada kesempatan itu, strategi pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu pendidikan masyarakat sebagai core business (kegiatan inti) KPK selain pencegahan dan penindakan. “Dengan demikian maka pemberantasan korupsi dilakukan dengan tiga pendekatan yakni pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan,” katanya.

Disebutnya tindak pidana yang banyak terjadi saat ini adalah suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan dalam pengadaan. “Kami hadir di Provinsi Sumut untuk mengingatkan karena banyaknya masalah di wilayah dan kami ingin meminimalisir masalah itu,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan terpaksa harus menahan rencananya untuk melakukan pembangunan atau revitalisasi gedung bersejarah Warenhuis yang terletak di Jalan Ahmad Yani VII – Jalan Hindu, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat pada tahun ini.

Pasalnya, gedung heritage yang merupakan bangunan Supermarket pertama di Kota Medan itu masih bersengketa hukum dalam persoalan aset kepemilikan, yakni antara Pemko Medan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik gedung Warenhuis.

Kepada Sumut Pos, Kepala Bidang (Kabid) Aset dan Investasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi, mengatakan sejak gedung Warenhuis disidangkan pada 2019 lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan, kasus sengketa kepemilikan Warrenhuis hingga kini masih belum mendapatkan titik terang.

“Selain Pemko, kemarin kan ada beberapa pihak yang tergugat, salah satunya BPN (Medan). Memang waktu di persidangan (tingkat pertama) pihak tergugat kalah, kalau tidak salah kemarin pihak tergugat melakukan kasasi. Jadi yang saya tahu masih berlanjut prosesnya,” ucap Sumiadi saat ditemui Sumut Pos di ruang kerjanya, Kamis (4/2) sore.

Sumiadi menjelaskan, pada akhir 2019 lalu, sebenarnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah sempat mengagendakan pembangunan gedung Warenhuis di tahun 2020.

Untuk itu, Kementerian PUPR telah menganggarkan dana untuk membangun kawasan Kesawan (Jalan Ahmad Yani) Medan yang seluruhnya akan direncanakan sebagai kawasan Gedung Tua (Heritage) ataupun Gedung Bersejarah di Kota Medan, termasuk gedung Warenhuis.

Namun sayang, pandemi membuyarkan semua rencana tersebut di tahun lalu.”Waktu itu Kementrian PUPR sudah sempat berencana untuk mengucurkan dana untuk menjadikan Warenhuis sebagai situs yang bersejarah, karena Warenhuis ini masuk dalam kawasan heritage Kesawan. Tapi karena Covid-19 di Maret 2020 kemarin, ya terpaksa lah harus di pending (rencananya). Anggarannya harus di refocussing untuk anggaran Covid,” jelasnya.

Sementara proses sengketa di persidangan masih berlangsung, Sumiadi mengatakan bahwa Pemko Medan tidak mungkin membangun gedung Warenhuis tersebut.”Saat ini belum bisa diapa-apakan. Karena belum jelas status kepemilikannya. Jadi khusus untuk Warenhuis, selain karena anggaran, juga karena masih terkait masalah hukum juga,” ujarnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT. Kepada Sumut Pos, Benny mengatakan jika revitalisasi Gedung Warenhuis tidak bisa dilakukan pada tahun ini.

“Warenhuis gak bisa di revitalisasi tahun ini, karena masih tersangkut masalah hukum,” jawab Benny kepada Sumut Pos, Jumat (5/1).

Benny membenarkan jika Pemko Medan mengalami kekalahan dalam sengketa kepemilikan gedung Warenhuis pada tingkat pertama di PTUN Medan.”Kabarnya kita (Pemko) kalah di tingkat pertama di PTUN. Namun kami belum terima dokumen resmi dari bagian hukum. Tapi setahu saya ke KPK sudah kita laporkan, untuk pendampingan,” ujarnya.

Bila nantinya perkara kepemilikan aset gedung Warenhuis telah selesai, lanjut Benny, maka kemungkinan besar kawasan Kesawan akan dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.

“Kita sudah minta ke pusat, sudah disetujui. Provinsi juga siap (membangunnya),” ungkap Benny.

Pantauan Sumut Pos, saat ini gedung Warenhuis sudah tampak kosong ataupun tidak berpenghuni. Atap bangunannya banyak yang sudah rusak, hanya saja gedung tersebut tampak sudah lebih rapi dibagian depan bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya karena pernah dilakukan pengecatan oleh Pemko Medan di akhir tahun 2019.

Disisi kanan bangunan, terdapat plang yang menyatakan bertuliskan jika Tanah tersebut merupakan lahan milik Pemerintah Kota Medan dengan Luas 1.752 meter persegi dan bersertifikat.

Seperti diketahui, pihak penggugat kepemilikan gedung Warenhuis oleh Pemko Medan adalah pihak yang mengaku sebagai ahli waris atas nama Maya Seminole Pulungan selaku putri almarhum G Dalip Singh Bath dan juga ahli waris PT Oscar Deli Of Medan Bioscope – ODB Medan.l yang disebut sebagai pemilik gedung Warenhuis yang sesungguhnya.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Maya Seminiole Pulungan telah melayangkan surat keberatan kepada BPN Sumut dan telah ditanggapi dengan keluarnya surat BPN Sumut tertanggal 21 Maret 2018 yang ditujukan ke BPN Medan yang meminta blokir permohonan sertifikat. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus DPP Aceh Sepakat akan menempuh jalur hukum apabila ada oknum yang menggelar Musyawarah Bersama (Mubes) tandingan yang rencananya akan digelar di Hotel Adimulia pada 8-9 Februari 2021 mendatang.

Ketua DPP Aceh Sepakat Husni Mustafa, menjelaskan bahwa sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) pada 24 April 2019 hanya ada satu DPP Aceh Sepakat, tidak ada tandingan.

“Dulu memang ada dualisme, sejak ada putusan MA hanya ada satu pengurus yang sah itu kami. Makanya kalau ada pihak-pihak lain yang mengatasnamakan Aceh Sepakat diluar kami itu tidak sah, ilegal. Makanya kalau ada Mubes 8-9 Februari nanti itu tidak sah, kami minta polisi untuk membubarkan kegiatan tersebut,” kata Husni, Medan, Kamis (4/2).

Sementara itu, Sekretaris DPP Aceh Sepakat HT Bahrumsyah menambahkan, pihaknya sudah menyurati Kapolda Sumut dan unsur Forkompinda yang lain terkait agenda mubes tandingan tersebut.

“Kami akan menempuh upaya hukum. Kami minta kegiatan itu dihentikan karena tidak punya payung hukum jelas. Dengan adanya putusan MA yang menyatakan kepengurusan mereka yang sah, seharusnya tidak ada lagi mubes tandingan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Medan ini mendapat informasi bahwa yang akan menggelar Mubes diduga adalah eks Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat yakni Bustami Syam.”Beliau sudah pernah membubarkan DPP Aceh Sepakat, keluar dari Dewan Musapat, bersengketa di pengadilan hingga kalah sampai membentuk pengurus tandingan,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Bahrumsyah juga menyayangkan ada pernyataan dari Pemprov Sumut melalui Kesbangpol yang mendukung mubes tandingan itu. Menurut dia, Pemprov Sumut tidak mendapat informasi yang utuh terkait hal ini.

Sementara itu, Bustami Syam yang disebut akan menggelar Mubes tandingan belum bisa dimintai konfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Musapat Aceh Sepakat Sumut, Sayed Khairuzzaman, kuasa hukum Sofyan Adami dan pengurus lainnya. (dek/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pihak pimpinan USU saat ini melakukan upaya tindaklanjut mendalami pelanggaran kode etika yang dilakukan terhadap Prof Yusuf atas tuduhan rasisme terhadap warga Papua di akun twitternya.

Bila ada dugaan pelanggaran kode etik tersebut, surat sanksi akan diberikan USU kepada Prof Yusuf. ”Ya, untuk kasus Pak Henuk didalami sesuai peraturan kode etik yang berlaku,” tegas Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi USU, Elvi Sumanti, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (5/2).

Elvi mengatakan, pihaknya menyerahkan proses hukum kepada Polda Sumut yang juga melakukan penyeledikan berdasarkan laporan masyarakat terhadap guru besar Fakultas Pertanian USU itu.

“Dan untuk proses hukum antara Pak Henuk dan pelapor terus berjalan. Ya kan ada yang melaporkan Pak Henuk. Kalau ada yang melapor kami serahkan kasusnya ke aparat hukum saja,” tutur Elvi.

Penulusuran dugaan kode etik ini, menyikapi tuntutan Ikatan Mahasiswa Papua yang menggelar unjuk rasa didepan Gedung Biro Rektor USU di Jalan Dr Mansyur, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 2 Febuari 2021.

Ada 4 tuntutan disampaikan Ikatan Mahasiswa Papua melawan rasisme, yakni pertama copot jabatan Prof.Yusuf Leonard Henuk sebagai guru besar USU. Kedua, mereka meminta pihak kepolisian untuk menangkap Prof Henuk dan diproses sesuai dengan hukum.

Ketiga, mereka meminta untuk menghentikan rasisme terhadap orang Papua. Keempat, bila tidak direalisasi, pihak mahasiswa tersebut mengancam akan menggelar demo dengan jumlah besar.

Sekadar diketahui, dalam cuitannya di Twitter, Prof Henuk menyampaikan rasisme dengan menyebut semua orang Papua bodoh disertai dengan gambar monyet. “Di twitter dibilang (Prof.Henuk) orang-orang Papua bodoh dan monyet,” ujar Kordinator Aksi, Yance Emany kepada wartawan di Kampus USU.

Yance mengatakan pihaknya menuntut keras, hentikan rasisme terhadap orang Papua dan jangan lagi ada rasisme.”Kami mahasiswa untuk segera dituntaskan pelaku-pelaku rasisme untuk diproses hukum,” tegas Yance.

Prof Yusuf belakangan waktu ini, ia menjadi sorotan publik dengan cuitannya yang dinilai kontroversi di akun twitternya. Sebelumnya, ia menyerang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menyebut ‘Bapak Mangkrak Indonesia’ dan menyerang putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut AHY bodoh sekali di twiter.

Prof Yusuf pun dilaporkan kader Demokrat Kota Medan ke Mako Polda Sumut pada Rabu 13 Januari 2021. Dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan nomor : STTLP/75/I/2021/SUMUT/SPKT ‘I’. Tidak sampai di situ saja, Prof. Yusuf kembali menyerang yang dinilai rasisme terhadap aktivis HAM, Natalius Pigai. Dengan menyandingkan Pigai dengan foto monyet. Lagi-lagi, Guru besar itu dilaporkan oleh KNPI Kabupaten Deliserdang ke Polresta Deli Serdang, Jumat 29 Januari 2021. (gus/ila)

‘Sulap’ Rumah Gubuk jadi Layak Huni

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Raut wajah Adelina boru Gultom cukup sumringah. Kedua matanya pun sampai berkaca-kaca. Bahkan air matanya pun sampai menetes menahan haru. Wanita bertubuh kurus berusia 66 tahun itu, tak pernah menyangka bakal memiliki rumah layak huni yang sangat diidamkannya.

Ya, janda satu anak ini, mendapat program bedah rumah dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-59 Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang digagas Kosekhanudnas III Medan, bekerja sama dengan Lions Club International Distrik 307 A2 Indonesia, dan Paguyuban Perumahan Komplek Polonia Medan.

Rumah gubuk Adelina yang telah menjanda selama 33 tahun ini, berada di Jalan Sisingamangaraja, Km 9,5, Gang Martoba 1, Lorong 4, Kelurahan Timbangdeli, Kecamatan Medan Amplas ini, pun dalam tempo 14 hari disulap menjadi rumah sangat layak huni. Dia bersama anaknya pun mengucapkan terima kasih.

“Kami sangat senang sekali bisa dapat hadiah ini dari Panglima, sungguh tidak menyangka. Selama 15 tahun kami tinggal di sini, tidak pernah sekali pun dapat bantuan, baru kali ini lah ada yang peduli sama kami. Dalam 2 bulan terakhir ini, kami harus tidur dalam kebanjiran. Terima kasih Pak Panglima, sekarang kami tidur tidak kebanjiran lagi,” ungkap Adelina boru Gultom, didampingi anaknya Andi Sinaga (36), dengan nada terisak, di sela penyerahan kunci rumah siap bedah itu, Rabu (3/2) siang.

Rasa haru dan senang tidak hanya dirasakan keluarga Adelina boru Gultom. Keluarga Polma Panggabean (44) dan istrinya Evi boru Sinaga (41), juga merasakan hal sama. Rumah gubuknya yang hanya berdinding papan di Jalan Tangguk Bongkar 8, Kelurahan Tegalsari Mandala 2, Lingkungan 8, No 36, Kecamatan Medan Denai, juga disulap menjadi sangat layak huni.

“Senang kali kami Pak, enggak bisa saya mengatakannya lagi bagaimana rasa senangnya. Biasa kami kena banjir, tapi sekarang tidak lagi, dan malah bisa memiliki rumah layak huni, sungguh senang kali kami Pak. Sehat, panjang umur, rezeki lancar, dan sukses selalu Bapak Tentara ya,” tutur Evi boru Sinaga dengan polos.

Pangkosekhanudnas III Marsma TNI Esron SB Sinaga, didampingi Ketua IKKT PWA Cabang 04-Kosekhanudnas III Nyonya Diana Esron SB Sinaga, yang langsung hadir dalam peresmian itu, mengatakan, maksud bakti sosial ini dalam rangka memperingati hari lahir Kohanudnas pada 9 Februari 1962, yang bertugas menjaga pertahanan udara Indonesia, khususnya di wilayah Medan dan Sumatera bagian Utara.

“Tahun ini berbeda dari setiap tahunnya dengan mengadakan bedah rumah. Kami bersyukur selama berjalannya pembangunan rumah ini, lebih kurang selama 2 minggu, sehingga bisa terlihat layak huni ditempati boru Gultom. Jadi bantuan ini sebagai bentuk kontribusi kami membantu tenaga atau moril ke tengah masyarakat. Satu di antara caranya adalah dengan terus berusaha meningkatkan perhatian kepada masyarakat di luar komplek dengan membedah rumah,” jelas Esron.

Sementara, pihak Lions Club International Distrik 307 A2 Indonesia, diwakili Wakil Gubernur I Karun Wirianto, dan Ketua Panitia David So, mengatakan, pihaknya merupakan organisasi pengabdian untuk masyarakat, yang memiliki donasi anggotanya untuk disalurkan ke tengah masyarakat.

“Kami melakukan bedah rumah ini hanya dalam tempo 14 hari, dari rumah yang tidak layak menjadi layak huni. Semoga ini terus berlanjut demi membantu sesama yang benar-benar membutuhkan,” kata Karun.

Acara peresmian bedah rumah di 2 tempat tersebut, ditandai juga dengan pemberian 100 paket sembako, yang dibagikan kepada masyarakat setempat. Acara puncak perayaan ini telah digelar pada Kamis (4/2) lalu di Mako Kosekhanudnas Medan, dengan menggelar berbagai macam baksos, seperti pemberian sembako, kacamata baca, kaki palsu, kursi roda, serta donor darah. (rel/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang HUT ke-13 Partai Gerindra yang tepat jatuh pada hari ini, Sabtu (6/2/2021), para kader muda Partai Gerindra Kota Medan memperingatinya dengan membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Kota Medan yang tidak mampu.

“Alhamdulillah kemarin, Kamis (4/1), kita sudah membagi-bagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Kota Medan yang tidak mampu. Ini sebagai bentuk kesyukuran kita atas peringatan HUT Ke-13 Partai Gerindra. Partai yang selalu ingin lebih dekat dengan rakyat, dan berangkat dari aspirasi rakyat,” ucap Kader Muda DPC Partai Gerindra Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution SH kepada Sumut Pos, Jumat (5/2).

Tentu sebelumnya, pihaknya sudah ikut mendata dan mengusulkan para warga yang telah di data kepada Pemko Medan dan pihak terkait untuk dapat diberikan KIS sebagai jaminan kesehatan bagi warga yang tidak mampu.

Dikatakan anggota Komisi I DPRD Medan ini, para kader muda Partai Gerindra deng-an sengaja memilih cara yang sederhana untuk memperingati HUT ke-13 partai nya. Sebab mereka menilai, tidak ada perayaan yang lebih bermakna selain berbagi kebahagiaan kepada orang lain, khususnya kepada warga Kota Medan yang membutuhkan perhatian banyak pihak.

“HUT ke-13 Partai Gerindra ini kita harapkan bukan hanya seremonial dan hanya dirasakan oleh para kader, tetapi kita ingin memperingatinya dengan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat. Kami kader muda Partai Gerindra akan sangat bahagia bila rakyat bisa ikut berbahagia bersama kami,” ujarnya.

Mulia juga menegaskan, bentuk kepedulian kepada masyarakat ini bertujuan agar masyarakat Kota Medan yang tidak mampu, bisa dimudahkan melalui KIS yang dibagikan. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat dinilai sangat membutuhkan bantuan pemerintah, terkhusus soal pelayanan kesehatan. “Ke depan kita harap jangan hanya kartu (KIS) saja yang bisa dibagikan. Tapi yang terpenting, bagaimana pemerintah dapat meningkatkan dan membenahi pelayanan di semua RS dan faskes yang ada di Kota Me-dan. Kita meminta dengan tegas, jangan ada perbedaan pelayanan berdasarkan status sosial,” pungkasnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Medan Polonia, Darmanto mengaku telah membagi-bagikan KIS yang dimaksud kepada lebih dari 100 orang di Kelurahan Polonia dan Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia. “Pak Mulia membantu warga untuk menguruskan Kartu KIS untuk kami para warga di Medan Polonia. Saya sendiri yang membagikannya, total kemarin yang saya bagi ada sekitar 100 Kartu,” ucap pria paruh baya yang akrab disapa Pak Dar tersebut.

Pak Dar menuturkan, respon masyarakat sangat baik dalam menyambut bantuan KIS tersebut. Sebab faktanya, selama ini masih cukup banyak warga kurang mampu di Kecamatan Medan Polonia yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa KIS. Namun saat ini, dengan bantuan tersebut para warga dapat langsung mempergunakannya atau setidaknya memiliki rasa aman karena telah memiliki jaminan kesehatan.

“Respon warga semuanya sangat baik. Bahkan ada yang betul-betul lagi sakit tapi gak punya uang untuk berobat, tapi sekarang dia senang sekali karena mendapatkan kartu itu. Warga kurang mampu yang lain saat ini berharap agar ke depannya bisa mendapatkan bantuan yang sama. Mereka berterima kasih sekali kepada kader-ka-der muda Partai Gerindra, khususnya Pak Mulia. Semoga beliau selalu dimuliakan Allah SWT,” harapnya. (map/ila)