MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Wahyu (20), warga Desa Jambur, Kabupaten Serdangbedagai ini, dituntut pidana selama 10 tahun penjara. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan ini, dinilai terbukti atas kepemilikan 26 butir pil ekstasi, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (10/3).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Hakim Harahap, dalam nota tuntutannya, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Muhammad Wahyu dengan pidana penjara selama 10 tahun denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara,” ungkap Abdul di hadapan Hakim Ketua, Denny Lumbantobing.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan pada sidang pekan depan.

Mengutip surat dakwaan, kasus itu bermula pada 22 Juli 2020, 2 personel Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi tentang terdakwa Muhammad Wahyu, melakukan peredaran narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Pasar I, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang.

Kemudian, tim langsung menuju lokasi tersebut dan melihat 2 laki-laki yang menucigakan dengan menggunakan sepeda motor di pinggir Jalan Pasar I, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang.

Seorang peersonel langsung melakukan penindakan dengan memepet sepeda motor terdakwa hingga terjatuh dari sepeda motor. Dari genggaman tangan kiri terdakwa tersebut, personel menemukan satu bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi pil ekstasi warna hijau dengan logo hulk.

Selanjutnya teman terdakwa, ARI (DPO), berhasil melarikan diri. Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut, guna proses hukum selanjutnya. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim yang diketuai Safril Batubara, menghukum maksimal Muhammad Ricky Nasution alias Kibo (47). Bandar narkotika jenis daun ganja kering seberat 240 kilogram ini, divonis pidana mati dalam sidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (10/3) lalu.

Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

“Mengadili, menjatuhkan terdakwa Muhammad Ricky Nasution alias Kibo, oleh karenanya dengan pidana mati,” tegas Safril.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika. Sedangkan hal yang meringankan, tidak ditemukan.

Usai mendengarkan putusan, majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Buha Reo Saragih dan Tita Rosmawati selaku penasihat hukum terdakwa, untuk menyatakan terima atau banding. Vonis ini sama dengan tuntutan JPU, yang semula menuntut terdakwa dengan pidana mati.

Mengutip surat dakwaan, kasus berawal pada 15 Mei 2020, petugas kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya, di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Petisah, terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dengan sebutan daun ganja kering.

Kemudian para saksi langsung pergi menuju tempat kejadian perkara, dan para petugas kepolisian melihat terdakwa di dalam rumah yang berada di Jalan Gatot Subroto, Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah. Setelah itu, para petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 240 kilogram narkotika jenis daun ganja kering dari dalam kamarnya.

Saat diinterogasi, terdakwa mengaku, barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Ismail (DPO) dengan harga Rp600 ribu per kilogramnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, guna penyelidikan lebih lanjut. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan penyiksaan hingga tewas terhadap seorang tahanan, Joko Dedi Kurniawan di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Sunggal pada 2020 lalu, kembali diungkap.

Pihak kepolisian akhirnya memenuhi tuntutan keluarga almarhum Joko, untuk melaksanakan ekshumasi atau pembongkaran kuburan (penggalian mayat), pada Rabu (10/3) lalu, sekira pukul 10.00 WIB.

Pelaksanaan ekshumasi di TPU Muslim Desa Saentis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang tersebut, dilakukan oleh pihak Ditreskrimum Polda Sumut, dokter forensik, bersama keluarga korban yang didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, usai dilakukan gelar perkara.

“Pelaksanaan ekshumasi dilakukan secara maksimal, objektif, trasnparan, independen, dan tanpa intervensi dengan memegang teguh sumpah atau janji sebagai dokter, sebagaimana amanat pasal 1 Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012,” ungkap Wakil Direktur (Wadir) LBH Medan Irvan Sahputra, didampingi Martinu Jaya Halawa, dalam siaran pers yang diterima Sumut Pos di Kota Medan, Rabu (10/3).

Irvan menjelaskan, ekshumasi dilaksanakan karena adanya dugaan penyiksaan di Polsek Sunggal terhadap tersangka almarhum Joko. Hal ini, untuk membuat terang-benderang dugaan tindak pidana penyiksaan terhadap almarhum.

“Ini juga untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Terkhusus pihak keluarga yang meyakini, almarhum Joko meninggal dunia bukan karena sakit, melainkan adanya dugaan penyiksaan,” jelasnya.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan, LBH Medan mendesak Komnas HAM, LPSK RI, dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), untuk turun langsung melihat dan memantau jalannya ekshumasi dugaan tindak pidana penyiksaan a quo, yang tindakan tersebut merupakan pelanggaran HAM.

“Karena hal itu secara tegas merupakan komitmen dari Komnas HAM, LPSK, dan ORI, merupakan 3 dari 5 lembaga yang tergabung dalam National Preventive Mechanism (NPM), yang mengecam dan menolak tindakan penyiksaan dan perlakukan kejam serta merendahkan martabat di tempat-tempat penahanan di Indonesia,” tegas Irvan.

Menurut Irvan, LBH Medan menduga tindak pidana penyiksaan tersebut telah melanggar UUD 1945 pasal 28 A, 28 G dan I, UU 39/1999, tentang HAM, dan pasal 4, UU No 5/1998, tentang Pengesahan Covention Againt Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment on Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).

“Juga melanggar Undang-Undang No 12/2005 pasal 7, tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 5,” pungkas Irvan. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Marianty (41), terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial (medsos), ternyata juga pernah menuduh dan mencurigai wanita lain mempunyai hubungan ‘spesial’ dengan suaminya. Hal itu diungkapkan Mery, saat memberikan kesaksian di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (10/3) lalu.

“Awalnya, sebelum saya mengirimkan foto korban kepada terdakwa, saya pernah dituding oleh terdakwa ada hubungan dengan suaminya,” ungkap saksi Mery.

Mery langsung menjelaskan kepada terdakwa melalui obrolan di medsos. Dia berdalih, hubungannya dengan Jeendry (suami terdakwa) hanya sebatas teman.

“Kebetulan saya dengan suami korban adalah teman sekolah dulunya. Namun terdakwa Marianty malah menuduh saya ada hubungan dengan suaminya,” imbuhnya.

Mery juga membenarkan, terdakwa Marianty memosting foto korban dengan kalimat yang tak pantas dipublikasikan, yakni menuding korban sebagai pelakor.

“Benar majelis, saya tahunya saat melihat di Instagram dan Facebook terdakwa. Dalam postingannya, terdakwa mengupload foto korban dengan tulisan tersebut,” jelas Mery.

Ketika Mery dicecar pertanyaan oleh pengacara terdakwa terkait pengiriman foto korban dengan terdakwa, Hakim Anggota, Merry Donna, langsung menengahi.

“Sebentar, ini saya luruskan dulu. Tadi penasihat hukum bilang, saksi Mery mengirimkan foto ke terdakwa dengan tulisan. Tulisan yang dimaksud itu yang mana? Apa tulisan yang diposting terdakwa?” tanya Donna.

Donna juga sempat menegur pengacara terdakwa, karena dinilai tidak fair saat bertanya kepada saksi. “Saya minta sama pengacara terdakwa, kalau bertanya itu yang fair dong,” katanya lagi.

Usai mendengarkan keterangan Mery, majelis hakim kemudian mengkonfrontir keterangannya kepada Marianty.

“Bagaimana terdakwa, atas keterangan saksi, benar atau tidak?” tanya hakim ke terdakwa.

Mendengar itu, terdakwa sejenak terdiam.

“Bagaimana tadi majelis hakim?” kata Marianty.

“Makanya kamu dengarkan, jangan melamun. Yang kamu katakan itu tak usah ke mana-mana, kamu hanya mengatakan benar atau tidak keterangan saksi tadi. Nanti ada giliran kamu,” tegas Hakim Ketua Denny Lumbantobing.

Selain Mery, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan saksi lainnya, yakni Lenny. Dalam keterangannya, Lenny membenarkan, terdakwa ada memposting foto dengan tulisan dengan menuding korban sebagai pelakor.

Usai dengarkan keterangan para saksi, Denny menunda persidangan pekan depan, dengan agenda keterangan saksi lainnya.

Mengutip dakwaan JPU Dwi Meily Nova, mengatakan, kasus bermula pada Selasa 10 Maret 2020 lalu, terdakwa mengirimkan foto dengan kalimat yang bermuatan penghinaan terhadap korban melalui akun medsos miliknya, di Insta Story Instagram dan Cerita Facebook.

Akibat perbuatan terdakwa, melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016, Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008, tentang ITE, subs Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (man/saz)