26 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Home Blog Page 3702

Sidang Tujuh Oknum Polres Sidimpuan Miliki 327 Kg Ganja: Polisi Dituntut Seumur Hidup, Sipil Pidana Mati

Palu Hakim-Ilustrasi

SIDEMPUAN, SUMUTPOS.CO – Bripka Witno Suwito oknum Polres Padangsidimpun dan Edi Anto Ritonga alias Gaya selaku warga sipil, dituntut pidana mati. Selain itu, Aiptu Martua Pandapotan selaku mantan Kanit, dituntut pidana seumur hidup karena dinilai terbukti atas kepemilikan ganja seberat 327 kilogram (kg).

Palu Hakim-Ilustrasi.

Dalam nota tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Anita, menyatakan ketiga terdakwa melanggar Pasal 114 ayat 2 junto (jo) Pasal 132 ayat 1 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Witno Suwito dan Edi Anto Ritonga alias Gaya dengan pidana mati. Kemudian, menuntut terdakwa Martua Pandapotan dengan pidana seumur hidup,” ucapnya dalam sidang virtual di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (29/12).

Sementara 6 rekan lainnya, Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Antoni Fresdy Lubis, Brigadir Amdani Damanik, dan Briptu Rory Mirryam Sihite dituntut masing-masing selama 20 tahun penjara.

“Keenam terdakwa masing-masing juga didenda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara,” sebut JPU.

Keenam terdakwa oknum dari Polres Padangsidimpuan ini, dinilai terbukti melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut JPU, kedelapan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Kemudian, hal yang memberatkan lainnya, tujuh terdakwa merupakan oknum polisi.

Usai membacakan tuntutan, Hakim Ketua Tengku Oyong memberikan kesempatan kepada penasihat hukum para terdakwa, untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang Selasa (4/1) tahun depan.

Usai persidangan, JPU Anita yang ditanyai pertimbangan hukumnya menuntut mati dua terdakwa satu seumur hidup, mengaku belum membaca berkas nota tuntutannya. “Saya belum baca bang, kalau mau wawancara ke Jaksa Abdul Hakim saja. Saya hanya jaksa tiga dalam perkara ini,” katanya.

Terpisah, Salman Alfariji selaku salah satu penasihat hukum para terdakwa menyatakan tuntutan yang diberikan JPU dianggap kurang arif dan bijaksana.

“JPU tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, seluruhnya diabaikan. Bagi kami ini tuntutan yang tidak masuk diakal,” tegasnya.

Mengutip dakwaan JPU Abdul Hakim Harahap, pada 28 Februari 2020, AKP Charles Jhonson Panjaitan selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan mengumpulkan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Padangsidimpuan yang terdiri dari terdakwa, Aiptu Martua Pandapotan, Bripka Andi Pranata, Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap, Bripka Rudi Hartono, Brigadir Antoni Fresdy Lubis, Brigadir Amdani Damanik dan Briptu Rory Miryam Sihite.

Lalu, AKP Charles Jhonson Panjaitan memberikan arahan kepada anggota Team Reserse Satuan Narkoba Polres Kota Padangsidempuan agar melakukan penangkapan terhadap peredaran gelap Narkotika diwilayah Polres Kota Padangsidimpuan.

Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa menghubungi HP milik Bripka Andi Pranata lalu menyuruh Bripka Andi Pranata untuk bertemu di sebuah warung makan di belakang City Walk.

Kemudian sekitar pukul 13.40 WIB, terdakwa bersama Bripka Andi Pranata bertemu di warung makan di belakang City Walk dan saat bertemu dengan Bripka Andi Pranata lalu terdakwa mengajak Bripka Andi Pranata menuju Kampung Darek Padangsidimpuan dengan mengendarai Mobil yang dikendarai Bripka Andi Pranata.

Kemudian, Witno menyuruh Bripka Andi Pranata untuk menghentikan Mobil yang dikendarainya. Selanjutnya, Witno kembali masuk menuju salah satu rumah makan. Sesampainya disana, Witno menghubungi Edi Santoso (DPO) dan menyatakan akan menyerahkan Ganja miliknya.

Sesaat setelah diserahkan oleh Edi, Witnopun menghubungi Gaya bertemu di Gunung Kampung Darek Bang. Setelah melakukan komunikasi tersebut, Witno bersama Bripka Andi Prana langsung menuju kampung Darek.

Karena kondisi jalan menanjak, Witno bersama Brigadir Amdani Damanik menggunakan sepeda motor langsung pergi menuju sebuah bukit yang berada di Kampung Darek sesuai perkataan Gaya.

Kemudian, Edi Gaya bersama Kucok (DPO) langsung mengeluarkan empat buah karung plastik yang berisi ganja kering dari dalam rumah Kucok, lalu meletakkan karung plastik yang berisi ganja kering tersebut dipinggir jalan.

Selanjutnya, setelah diserahkan empat karung ganja tersebut, Witno menghubungi Aiptu Martua Pandapotan (Kanit) meminta tolong untuk bawa mobil naik ke Gunung Kampung Darek. Sesampainya di sana, Aiptu Martua Pandapotan bersama Brigadir Dedi Azwar Anas Harahap langsung mengangkat dan memasukkan empat buah karung plastik yang berisi daun ganja kering tersebut ke dalam mobil dinas. (man/azw)

Setelah itu, Witno dan Amdani mengikuti dari mobil dinas, dan sesampainya disalah satu gang, Gaya kembali memberhentikan mobil milik yang ditumpangi oleh Martua. Gaya menyuruh mobil dinas itu dengan cara mundur ke sebuah rumah, dan mobil yang dibawa oleh Witno menutupi gang.

Setelah seluruh karung plastik yang berisi ganja kering dimasukkan ke dalam mobil, para oknum polisi ini langsung menuju posko polisi di Jalan Padangsidempuan-Sibolga. Sesampainya di posko tersebut, terdapat beberapa polisi lain dan Briptu Rorry Mirryam Sihite, dan disetting agar ganja tersebut dijadikan barang temuan.

Selanjutnya, mereka menyetting telah menemukan 19 karung ganja di salah satu perkebunan milik negara. Namun, pada tanggal 2 Maret 2020 dilakukan penimbangan terhadap 19 karung plastik seberat 327 kilogram. (man/azw)

PGN Kerja Sama dengan Polda Lampung untuk Menjaga Pengamanan Obvitnas Lampung

BERSAMA: Manajemen PGN berfoto bersama dengan personel Polda Lampung.

LAMPUNG, SUMUTPOS.CO-  Dalam upaya menjaga situasi keamanan yang kondusif dalam kegiatan operasional dan Objek Vital Nasional  (Obvitnas) di wilayah Lampung, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Group menjalin kerjasama dengan Kepolisian Daerah Lampung. Kerja sama tersebut sebagai tindak lanjut atas MOU antara Holding Migas PT Pertamina (Persero) dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Melalui kerja sama ini, diharapkan PGN Group mendapatkan jaminan pengamanan terhadap adanya potensi gangguan keamanan terkait kegiatan-kegiatan penyaluran gas bumi di wilayah Provinsi Lampung.

Kerja sama ini diimplementasikan dengan penandatanganan Naskah Pedoman Kerja Teknis yang mengatur hal-hal yang bersifar teknis operasional di lapangan. Penandatanganan dilakukan oleh Wahyudi Anas selaku Group Head Health Safety Security and Environment PGN dan Kombes Pol Yusmanjaya selaku Direktur Pengamanan Obyek Vital Nasional Polda Lampung di Hotel Sheraton (29/12). 

“Infrastruktur dan instalasi PGN merupakan obyek vital nasional yang perlu mendapatkan pengamanan ketat, karena sangat mudah terjadi risiko seperti terbakar atau ledakan. Dampaknya bisa berimbas pada terganggungnya operasional pelanggan, khususnya kegiatan industri dan _supply_ energi ke pembangkit listrik PLN yang akhirnya bisa berpengaruh pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan,” jelas Rachmat.

Kerja sama antara PGN dan Kapolda Lampung mencakup sejumlah kegiatan diantaranya kegiatan pre-emptif dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar operasi PGN dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta membangun kemitraan dengan masyarakat melalui kegiatan CSR atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai Standar Operasional Prosesur (SOP).

Selanjutnya dalam kegiatan preventif, PGN akan terbantu dalam hal pengamanan dan pengawalan untuk menjaga asset di lingkungan objek vital nasional atau objek tertentu, serta pelaksanaan patroli terhadap operasional yang ada di darat maupun di laut.

“Kerjasama ini tentunya dapat mempermudah koordinasi antara PGN dan Kepolisian dalam melakukan penanganan apabila terjadi insiden pada infrastruktur gas bumi PGN, sehingga proses investigasi ataupun penanganan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Rachmat.

“Untuk wilayah provinsi Lampung, PGN mengoperasikan pipa transmisi gas bumi sekitar 212 KM yang terbentang dari Kabupaten Way Kanan sampai dengan Kabupaten Lampung Timur. Pipa ini mengangkut 780 juta kaki kubik gas per hari dan dialirkan melewati bawah laut menuju Cilegon dan Bekasi, Jawa Barat,” Rachmat Hutama selaku Sekretaris Perusahaan PGN di Jakarta.

Sebagian gas lainnya disalurkan untuk kebutuhan energi di Lampung yang disalurkan melalui pengoperasian pipa distribusi gas bumi sepanjang 97 KM dari Labuhan Maringgar sampai ke Bandarlampung. Di wilayah Lampung, saat ini PGN telah melayani lebih dari 10.300 pelanggan rumah tangga serta 22 pelanggan komersial. PGN juga melayanai kebutuhan gas bumi untuk pembakit listrik PLN, industri, hotel.

Selain pipa transmisi dan distribusi gas bumi, Anak-Anak Perusahaan juga mengelola usaha bisnis gas lainnya. Pertama, usaha peyimpanan dan pengiriman LNG dalam bentuk regasifikasi gas alam untuk mendukung bisnis utama PGN melalui Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di lepas pantai Labuhan Maringgai. FSRU Lampung dikelola oleh PT. PGN LNG. 

Kedua, usaha niaga gas bumi dalam bentuk pengoperasian SPBG untuk mengkonversi penggunaan BBM yang dikelola oleh PT. Gagas Energi Indonesia. Ketiga, usaha penyediaan jasa telekomunikasi dan layanan ICT melalui pengoperasian jaringan fiber optic (FO) yang dikelola oleh PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara.

“Kerjasama Kepolisian Daerah menjadi bagian dari upaya PGN Group dalam menjaga kehandalan infrastruktur gas bumi untuk melayani kebutuhan energi di berbagai sektor pelanggan. Dengan semangat menyalurkan manfaat gas bumi dan melaksanakan tanggung jawab sosial-lingkungan, PGN optimis untuk memperluas pembangunan infrastruktur agar semangat tersebut dapat direalisasikan. Hal ini sejalan dengan semangat _Energizing You Holding_ Pertamina untuk selalu berusaha melayani masyarakat dan menyalurkan energi baik untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tutup Rachmat.

PGN sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas Pertamina, kini mengelola 96% infrastruktur gas bumi dengan panjang pipa lebih dari 10.000 KM. Dari infrastruktur tersebut, PGN mendistribusikan gas bumi sebesar ±3000 BBTUD untuk lebih dari 2.550 pelanggan komersial industri dan pembangkit listrik, serta lebih dari 1.500 pelanggan kecil dengan total penguasaan market share 92 % di Indonesia. (rel/ram)

DPLK Manulife Gencar Sosialisasikan Persiapan Hari Tua

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi yang tengah berlangsung sepanjang 2020, DPLK Manulife Indonesia senantiasa berkomitmen menggelar edukasi mengenai pentingnya perencanaan dana pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja secara virtual.

Kegiatan ini merupakan komitmen Manulife Indonesia membantu memudahkan keluarga Indonesia menyediakan solusi perlindungan hari tua guna membantu keluarga Indonesia meraih hidup yang semakin hari semakin baik serta memudahkan mereka dalam mengambil setiap keputusan finansial.

Covid-19 telah memberikan dampak salah satunya, peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbaru di 2020 mencapai sebesar 7,07 persen. Jumlah tersebut meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan tahun 2019.

Data BPS juga menunjukkan penduduk yang bekerja turun sebanyak 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang dibandingkan tahun 2019. Bahkan dalam setahun terakhir, terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dan 2,56 juta orang penduduk diantaranya merupakan pengangguran.

“Melihat kondisi saat ini yang memberikan imbas bagi semua aspek, kami terus berupaya memberikan edukasi kepada Perusahaan walaupun tanpa bertatap muka secara langsung. Kami terus secara konsisten mensosialisasikan pentingnya peranan dana pensiun bagi perusahaan. Kami juga senantiasa memberikan layanan tanpa perlu bertatap muka demi kenyamanan para peserta serta memprioritaskan kesehatan mereka,” ungkap Karjadi Pranoto, Direktur dan Chief of Employee Benefits & Unit Syariah Manulife Indonesia.

Jumlah pekerja formal di Indonesia dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 tercatat sebesar lebih dari 56 juta orang dan hanya 3.010.174 orang atau hanya berkisar 5% di antaranya yang tergabung dalam program DPLK. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang memiliki peluang besar untuk dapat dikembangkan oleh DPLK Manulife Indonesia.

“Melihat persentase yang rendah dari kepesertaan karyawan dalam dana pensiun, hal ini menjadi peluang dan potensi bagi DPLK Manulife Indonesia untuk terus menggarap pasar tersebut dan secara berkala melakukan sosialisasi peranan dana pensiun guna membangun kesadaran para pemberi kerja. Ini juga yang menjadi tujuan kami untuk memperluas pasar kami di berbagai wilayah Indonesia,” jelas Karjadi.

Karjadi juga menambahkan, pengelolaan dana pensiun merupakan nilai tambah bagi

perusahaan sehingga mereka tidak hanya menjadi perusahaan yang memberikan manfaat keuangan secara reguler namun dapat memberikan manfaat kesejahteraan jangka panjang untuk karyawannya di masa depan maupun sebagai antisipasi terhadap risiko di kemudian hari seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hingga November 2020, aset kelolaan DPLK Manulife Indonesia mencapai lebih dari Rp 19 triliun dan melayani lebih dari 422 ribu karyawan di lebih dari 2.300 perusahaan serta membayarkan klaim sejumlah lebih dari Rp 2,8 triliun. Hal ini membuktikan bahwa DPLK Manulife Indonesia senantiasa menjadi salah satu DPLK terpercaya dan andal di Indonesia. (rel/mea)

Rizki Lubis Jemput Aspirasi Warga Kelurahan Hamdan

BINGKISAN: Anggota DPRD Medan, M. Afri Rizki Lubis, memberikan bingkisan kepada warga di Kelurahan Hamdan, di sela-sela resesnya secara door to door, Rabu (23/12)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan, Muhammad Afri Rizki Lubis, menjemput aspirasi dan keluhan masyarakat di beberapa lokasi di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Rabu (23/12). Secara door to door, Rizki yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu turun langsung ke daerah pinggiran Sungai Deli tersebut di dampingi Lurah Hamdan, Muslim Lubis dalam rangkaian kegiatan Reses I Masa Sidang I Tahun Anggaran 2020.

Sejumlah keluhan pun disampaikan warga kepada M. Afri Rizki Lubis, terutama soal keluhan mereka yang menjadi korban banjir besar di awal Desember lalu.

Seperti diungkapkan Elita Nasution, warga Lingkungan IX, Kelurahan Hamdan. Rumah Elita dan keluarganya tersebut bahkan hanyut akibat derasnya arus banjir. “Kami berharap bantuan dari pemerintah, Pak,” ujarnya.

Ridwan, warga lainnya, berharap di pinggir sungai tersebut dibangun beronjong. “Memang daerah sini sudah langganan banjir jika air sungai meluap. Tapi tak separah banjir baru-baru ini (awal Desember). Hanya tahun ini banjirnya luar biasa,” katanya.

Sementara seorang ibu, Rita, warga Lingkungan IX, mengungkapkan dirinya selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah. “Hanya dapat bantuan saat banjir saja,” ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa menyalurkan bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk dirinya. “Karena suami saya udah gak kerja lagi, Pak,” katanya kepada M. Afri Rizki Lubis.

Wanita itu juga mengungkapkan kesedihannya karena rumah mereka tidak bisa ditempati lagi akibat diterjang banjir awal Desember lalu.

“Karena rumah kami sudah lapuk akibat terendam 3 hari. Udah miring. Gak berani kami. Jadi mohon perhatian dan bantuan bapak,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Umi Kalsum, warga Lingkungan IX, Kelurahan Hamdan, juga mengaku sebagian mereka belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

“Seperti bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya, sebagian belum dapat. Begitu bantuan untuk anak sekolah. Hanya sebagian yang udah dapat di sini, Pak,” ungkapnya.

Saat reses secara door to door itu, M. Afri Rizki Lubis juga mendapat masukan dari tokoh pemuda setempat, Ahyar Makawaru, warga Jalan Teratai, Kelurahan Hamdan.

Ahyar mengungkapkan, kelompok pemuda di daerah itu bermaksud berswadaya membuat penghijauan di pinggir sungai Deli di Kelurahan Hamdan itu, sehingga bisa jadi objek wisata.

“Untuk itu kami butuh pendampingan dari anggota DPRD Medan. Kami juga sudah berkordinasi dengan pihak Kelurahan dan Kecamatan. Jadi kami butuh dewan sebagai pendamping,” tutumya.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Medan, M. Afri Rizki Lubis, menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah banjir yang menimpa warga di Kelurahan Hamdan. “Apalagi sampai ada rumah warga yang hanyut dan tak bisa ditempati lagi,” ujarnya.

Rizki Lubis juga menyayangkan masih ada warga yang tidak menerima bantuan program sosial masyarakat. “Tentunya ini perlu pendataan ulang dan akurat terhadap penerima bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

Ketua Komisi III itu pun berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut. “Semua aspirasi ini akan kita masukkan dalam laporan reses pada sidang paripurna nanti. Mudah-mudahan segera disikapi pemerintah,” pungkasnya. (map)

Harga Bitcoin Capai Rp400 Juta

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Harga bitcoin kian menggila jelang tutup tahun ini. Harga bitcoin belum lama ini bahkan tembus hingga Rp 400 juta per bitcoin.

Harga bitcoin pun masih terpantau tinggi pada hari ini, Senin (28/12/2020). Di bitcoin.id, harga bitcoin seharga Rp 382.105.000 pada pukul 16.43 WIB. Sementara, di Indodax harganya sebesar Rp 382.028.000.

Harga bitcoin yang menyentuh angka Rp 400 jutaan ini menunjukkan jika uang digital itu kini bukan barang murah. Bagaimana tidak, dengan nilai yang sama bisa digunakan untuk membeli properti di Jakarta.

Dalam platform jual beli rumah masih ditemukan rumah seharga Rp 382 juta di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi disampaikan pemasang iklan, rumah itu memiliki luas tanah 76 m2 dan luas bangunan 36 m2.

Ada juga yang menjual rumah seharga Rp 307 juta di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Rumah itu memiliki luas tanah 35 m2 dan luas bangunan 33 m2.

Selain itu, ada juga yang menjual rumah seharga Rp 285 juta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rumah yang diiklankan memiliki luas tanah 30 m2 dan luas bangunan 30 m2.

Tak hanya rumah, mobil pun bisa terbeli dengan harga bitcoin sekarang. Dalam catatan, harga Toyota Avanza paling rendah per Oktober 2020 ialah Rp 197.700.000, Daihatsu Xenia Rp 194.250.000, Mitsubishi Xpander Rp 217.800.000, dan lain-lain.

Dalam keterangan Indodax, bitcoin menembus Rp 400 juta pada 27 Desember 2020. Harga bitcoin naik lebih dari 300% dibanding harganya di Januari sekitar Rp 90 jutaan.

Harga bitcoin yang hampir menembus Rp 400 juta per 1 bitcoin setara dengan harga apartment di wilayah Jakarta. Padahal awal mulanya bitcoin muncul memiliki harga kurang dari $1 per 1 bitcoinnya di tahun 2010.

“Bitcoin sekarang menjadi komoditas yang kian menarik dan secara harga sendiri sekarang 1 bitcoin seperti memiliki 1 buah apartment di Jakarta “ ungkap CEO Indodax Oscar Darmawan, Minggu, 27 Desember 2020. (dtc/ram)

Indosat dan 3 Merger

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar merger atau bergabungnya PT Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) dan PT Indosat Tbk (ISAT) semakin nyata. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ooredoo Q.P.S.C. dan CK Hutchison Holdings Limited.

Ooredoo Q.P.S.C telah menandatangani Memorandum of Understanding eksklusif dan tidak mengikat secara hukum dengan CK Hutchison. Itu dilakukan sehubungan dengan potensi transaksi untuk menggabungkan bisnis telekomunikasi masing-masing di Indonesia, Indosat dan Hutchison 3 Indonesia.

“Periode eksklusivitas MoU ini berlaku hingga 30 April 2021,” jelas pernyataan Ooredoo dalam keterangan yang diterima Senin (28/12).

Saat ini Ooredoo sedang dalam tahap awal menilai manfaat dari transaksi potensial tersebut.

Sebagai bagian dari strategi perusahaan, mereka secara teratur meninjau prioritas strategis dan posisi pasar di semua operasi dan kontribusinya kepada Grup Ooredoo.

“Ooredoo ingin menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang mengikat sehubungan dengan kemungkinan kombinasi yang telah dibuat pada tanggal pengumuman ini. Perusahaan akan membuat pengumuman lebih lanjut jika diperlukan,” tambahnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan dukungan.

Menkominfo mengatakan dukungan terjadinya konsilidasi antar operator seluler di Indonesia untuk memberikan dampak efisiensi dan peningkatan nilai tambah pada industri.

“Untuk efisiensi dan peningkatan nilai tambah pada industri telepon selular, maka tentu kami menyambut baik langkah konsolidasi yang dilakukan opsel secara business to business,” ujar Johnny

Lebih lanjut, kata Menkominfo, bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, membuka ruang kerja sama yang lebih baik (ekonomis dan efisien) bagi industri telco dan penyiaran.

“Konsolidasi juga diperlukan untuk mendukung perusahaan telekomunikasi dalam mempersiapkan investasi initial deployment 5G di Indonesia,” ucapnya. (dtc/ram)

Tingkatkan Kompetensi dan Apresiasi kepada Guru, ‘Aku Pintar’ Bentuk Komunitas Guru Pintar

VIRTUAL: Pelatihan menulis virtual pada Kelas Penulisan Kreatif pada program Kelas Guru Pintar. Kegiatan ini berlangsung dari 1-20 November 2020 yang diikuti 62 guru yang tergabung dalam Komunitas Guru Pintar.
VIRTUAL: Pelatihan menulis virtual pada Kelas Penulisan Kreatif pada program Kelas Guru Pintar. Kegiatan ini berlangsung dari 1-20 November 2020 yang diikuti 62 guru yang tergabung dalam Komunitas Guru Pintar.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi dan era perkembangan teknologi, semua pihak dituntut untuk berinovasi dan meningkatkan skill dalam pekerjaan. Tidak terkecuali di dunia pendidikan, seorang Guru dituntut dapat berinovasi serta memberikan pengajaran yang menarik bagi Siswa.

VIRTUAL: Pelatihan menulis virtual pada Kelas Penulisan Kreatif pada program Kelas Guru Pintar. Kegiatan ini berlangsung dari 1-20 November 2020 yang diikuti 62 guru yang tergabung dalam Komunitas Guru Pintar.
VIRTUAL: Pelatihan menulis virtual pada Kelas Penulisan Kreatif pada program Kelas Guru Pintar. Kegiatan ini berlangsung dari 1-20 November 2020 yang diikuti 62 guru yang tergabung dalam Komunitas Guru Pintar.

Sebagai bentuk inisiatif terhadap perkembangan dunia pendidikan sekaligus menambah wawasan serta meningkatkan kompetensi para guru di Indonesia, ‘Aku Pintar’ mem bentuk Komunitas Guru Pintar sebagai wadah pengembangan bagi Guru sejak Juli 2020.

Melalui komunitas ini, Aku Pintar menghadirkan berbagai program yang secara spesifik dapat memenuhi kebutuhan Guru sesuai dengan tuntutan zaman dan profesi.

Program bagi Komunitas Guru Pintar diadakan sejak Juli 2020, diawali dengan kegiatan pelatihan online bagi Guru BK di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Rumah Guru BK (RGBK). Kegiatan dilanjutkan dengan Webinar Series bertajuk ‘Strategi Mengenali dan Memahami Karakter Siswa melalui Aplikasi Aku Pintar Guru’ dan ‘Tantangan Guru dalam Era Revolusi Industri 4.0’ yang diadakan pada September dan Oktober 2020.

“Kami menyadari betul, peran guru sangatlah penting bagi perkembangan siswa yang menentukan masa depan bangsa. Guru perlu difasilitasi secara konsisten agar dapat mengembangkan kapasitas diri, meng-upgrade potensinya, dan meningkatkan kompetensi baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan,” ujar Lutvianto Pebri Handoko, CEO dan Co-Founder Aku Pintar.

Menurutnya, hal ini untuk menunjang  kemampuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Demikian juga untuk guru bimbingan dan konseling dalam  memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswanya. “Melalui Komunitas Guru Pintar, kami berkomitmen untuk secara berkala membuat kegiatan webinar atau pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan para guru,” lanjutnya.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan Webinar Series, Aku Pintar mengadakan program Kelas Guru Pintar yang ditujukan khusus bagi Komunitas Guru Pintar. Kegiatan tersebut berupa kelas pelatihan dan pendampingan kepada Guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan keahlian untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) atau layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan Kelas Guru Pintar berlangsung dari 1 hingga 20 November 2020, diawali dengan kelas pelatihan, pendampingan, dan kelas evaluasi. Kelas Guru Pintar menghadirkan pelatihan menulis dan meng-edit video melalui Kelas Penulisan Kreatif yang berlangsung dari 1 hingga 15 November 2020 dan Kelas Video Editing berlangsung dari 1 hingga 20 November 2020. Guna mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, para peserta wajib mengikuti proses seleksi terlebih dahulu yang akhirnya tersaring 62 peserta dari 250 guru yang tergabung dalam Komunitas Guru Pintar.

Dalam program Webinar dan Kelas Guru Pintar ini, Aku Pintar kembali bersinergi dengan Rumah Guru BK (RGBK), sebuah komunitas yang menaungi Guru BK sebagai sarana untuk berbagi dan berkembang bersama agar menjadi guru BK yang profesional. ”Aku Pintar dan RGBK memiliki visi yang sama khususnya dalam upaya memfasilitasi dan memberdayakan serta meningkatkan kompetensi Guru BK”, ujar Ana Susanti, selaku Founder Rumah Guru BK.

Selain program Kelas Guru Pintar, Aku Pintar juga menghadirkan Pahlawan Guru Pintar yaitu sebuah kompetisi berhadiah bagi guru yang tergabung di Komunitas Guru Pintar. Kompetisi ini dihadirkan untuk memberikan dukungan sekaligus apresiasi bagi Guru yang aktif dalam menggunakan dan mensosialisasikan aplikasi Aku Pintar dalam KBM. Penilaian dilakukan atas dua kategori yakni kepada Guru di daerah 3T (tertinggal-terdepan-terluar) dan Non 3T.

Sebagai penghargaan bagi semua guru yang mengikuti program dari Aku Pintar, hadiah berupa smartphone tidak hanya diberikan kepada pemenang kompetisi Pahlawan Guru Pintar, namun juga kepada pemenang Kelas Guru Pintar untuk karya tulisan dan video terbaik.

Selain Komunitas Guru Pintar, Aku Pintar juga mengadakan program bagi orangtua siswa yang sudah berjalan sejak Juli 2020 yaitu sharing online melalui sosial media Aku Pintar. Program tersebut diantaranya adalah Curhat Ortu dan Battle Pintar yang membahas mengenai masalah yang dihadapi orangtua dan siswa, serta mencari solusi dari narasumber lainnya seperti psikolog atau profesional. Kemudian program yang terbaru adalah Cerita Ortu Pintar dan Cerita Guru Pintar, program ini mempertemukan Orang Tua dengan Guru untuk mencari solusi dari permasalahan belajar Anak yang dibahas dengan menarik. (rel/adz)

RE Nainggolan: Japorman Itu Tak Pernah Minta-minta

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Sekdaprovsu Tahun 2008, Drs Rustam Efendi (RE) Nainggolan mengaku terkejut sekaligus prihatin atas apa yang menimpa sahabatnya Japorman Saragih saat ini. Karena setahu RE, sejak duduk di kursi legislatif selama 3 periode dan selama ia menjabat dipemerintahan yang berhubungan dengan jabatan politiknya, Japorman Saragih tidak pernah minta-minta dalam bentuk apapun.

“Terus terang sebagai sahabat saya prihatin atas kondisi Japorman saat ini, karena setahu saya beliau ini salah satu politikus di Sumut yang tidak pernah minta-minta,” kata RE Nainggolan kepada wartawan, Selasa (29/12/2020).

Mantan Birokrat Senior ini menuturkan, Japorman sosok yang low profil dan sangat sederhana serta mudah bergaul dengan siapa saja, terlebih lagi soal menjaga komitmen, beliau sangat kuat. “Selama kami bermitra, yakni saya di eksekutif beliau di legislatif, Japorman tidak pernah menyinggung soal jatah. Begitu saya mendengar beliau tersandung masalah dengan KPK, saya terkejut sekali sekaligus prihatin,” kata RE.

Dia pun berharap agar Japorman tabah dalam menjalani semua ini, karena ada hikmah di balik apa yang dijalani saat ini. Sebagaimana diketahui, Japorman Saragih tersangkut permasalahan dugaan suap yang dilakukan mantan Gubsu, Gatot Pujonugroho.

Dalam sidang Tipikor yang mengadili 14 tersangka suap Gatot, Japorman sempat menyatakan di depan pengadil bahwa selama 3 periode menjabat sebagai anggota DPRD Sumut ia tidak pernah meminta uang serupiah pun atau meminta dalam bentuk lainnya kepada eksekutif. Japorman juga menegaskan, pernyataannya itu bisa dikonfirmasi kepada mantan-mantan pejabat Pemprovsu yang masih ada hingga sekarang ini. (adz)

P2G Minta Tunda Belajar Tatap Muka

BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.
BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.

PERHIMPUNAN untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) untuk menunda rencana belajar tatap muka di Januari 2021.

BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.
BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, penundaan belajar tatap muka yang diminta bukan tanpa alasan, karena kasus Covid-19 yang terus meningkat di akhir-akhir ini.

“Ditambah lagi libur siswa pasca UAS, Natal, dan Tahun Baru. Mobilitas masyarakat tinggi, makanya kami menyuarakan, agar guru, siswa, dan orangtua menunda rencana untuk libur di akhir tahun, demi meredam Covid-19,” ungkap dia dalam siaran persnya, Senin (28/12).

Dia melihat, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tidak tegas dengan diksi memperbolehkan belajar tatap muka dan menyerahkan begitu saja kepada pemerintah daerah (Pemda). Maka dari itu, dia meminta pemerintah pusat dan Pemda untuk menunda belajar tatap muka di 2021, khususnya yang berada di zona merah, oranye, dan kuning. Memang, dia mengaku, rencana belajar tatap muka tidak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona. Adapun di zona hijau, dapat saja melakukan belajar tatap muka, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Perlu juga tes swab bagi guru dan siswa yang akan melakukan belajar tatap muka. Lalu juga harus dapat izin dari masing-masing orangtua,” ungkapnya.

Dia menekankan, jika semua syarat tidak terpenuhi, maka perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pilihan yang terbaik untuk kembali dijalankan.

“Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya, bila Kemendikbud dan Pemda memperbolehkan belajar tatap muka di sekolah mulai awal Januari 2021,” tegasnya. Lanjut dia mengatakan, memang bagi daerah-daerah yang memperpanjang PJJ bagi siswa bukan merupakan pilihan yang terbaik, apalagi selama sembilan bulan ini siswa tak mengikuti PJJ dengan optimal.

Dia menyebutkan, dari hasil survei yang dilakukan P2G di akhir November 2020 di 100 kota/kabupaten dan 29 provinsi, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya PJJ melalui metode guru mengunjungi siswanya.

“Kami mendesak agar Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar konsen pada semua SOP dan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah yang ada di daerah,” ujarnya.

Satriawan juga meminta Kemendikbud agar tidak pasif menerima atau sekedar mengecek kesiapan sekolah via online. Namun, harus agresif dan proaktif dalam mengecek kesiapan sekolah secara langsung.

“Optimalisasi peran pengawas sekolah sebagai jembatan sekolah dengan Disdik, koordinasi harus intens dengan Disdik dapat dilakukan Kemendikbud segera,” pungkas dia. (bbs/azw)

Kemendikbud: Januari, Belajar Tatap Muka Bertahap

BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.
BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri telah memberikan power atau persetujuan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam menentukan belajar tatap muka di sekolah mulai Januari 2021.

BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.
BELAJAR: Sejumlah siswa hadir dalam belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19, beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri mengatakan, meski sudah diberikan power, belajar tatap muka harus dilakukan secara berjenjang atau bertahap.

“Mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemda/kanwil/Kantor Kemenag, penentuan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan belajar tatap muka,” ucap Jumeri melansir laman Kemendikbud, Senin (28/12).

Jumeri menegaskan, kesehatan dan keselamatan siswa, guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat merupakan prioritas utama, dalam menentukan belajar tatap muka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Jumeri mengaku, demi mendukung PJJ serta sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi Covid-19, Kemendikbud menyiapkan program Belajar Dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD).

“Tayangan tersebut akan di mulai dari bulan Januari sampai Maret 2021, akan disiarkan Senin hingga Jumat, pukul 08.00 sampai 11.30 WIB,” ungkap Jumeri. Pada jenjang PAUD, kata dia, tayangan pembelajaran dimulai pukul 08.00 sampai 08.30 WIB.

Adapun jenjang SD kelas 1 dari pukul 08.30 sampai 09.00 WIB, SD kelas 2 pukul 09.00 sampai 09.30 WIB, SD kelas 3 pukul 09.30 sampai 10.00 WIB, SD kelas 4 pukul 10.00 sampai 10.30 WIB, SD kelas 5 pukul 10.30 sampai 11.00 WIB, dan SD kelas 6 pukul 11.00 sampai 11.30 WIB. “Tayangan untuk SD mengikuti modul pembelajaran sesuai kurikulum (darurat) dengan mengutamakan pemenuhan kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan karakter,” ungkap Jumeri.

Selain pembelajaran melalui TVRI, lanjut dia, Kemendikbud menyediakan kanal pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau online yang dapat diakses melalui akun pembelajaran dengan domain belajar.id.

Akun elektronik tersebut dapat digunakan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. Tayangan pembelajaran juga dapat disaksikan TV Edukasi dan Radio Edukasi. Televisi dibawah naungan Kemendikbud tersebut dapat diakses pada satelit Telkom-4 frekuensi 4125/V/5500. “Informasi mengenai TV Edukasi dapat diakses di laman resmi https://tve.kemdikbud.go.id,” jelasnya. Sumber pembelajaran secara online juga disediakan di aplikasi Rumah Belajar dan para pendidik juga dapat saling berbagi pola pembelajaran yang dapat diakses melalui laman Guru Berbagi. Selain itu, bahan bacaan, lembar aktivitas, panduan berkegiatan bersama anak-anak dan remaja juga tersedia pada laman www.bersamahadapikorona. kemdikbud.go.id.

“Kami mengajak para pendidik, dan peserta didik serta orang tua untuk memanfaatkan kanal atau alternatif pembelajaran yang dihadirkan oleh Kemendikbud,” tutur Jumeri. (bbs/azw)