Home Blog Page 3709

BKKBN Sosialisasikan KKBPK

Bersama Komisi IX DPR RI 2020

BERSAMA: BKKBN dan Komisi IX DPR RI 2020 diabadikan bersama peserta sosialisasi Program KKBPK di Desa Suka Rejo, Binjai Utara, Kota Binjai, baru-baru ini.

BINJAI, SUMUTPOS.CO-BKKBN menggelar sosialisasi, advokasi, dan KIE program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI 2020 di Desa Suka Rejo, Binjai Utara, Kota Binjai, belum lama ini.
Dalam sambutannya, Kabid Adpin Perwakilan BKKBN Sumut, Rabiatun Adawiyah menekankan, sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam pembentukan Kampung KB. Khususnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KB, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program KB.
“Dengan begitu, akan melahirkan generasi berkualitas. Karena saat ini program KB tidak saja untuk perempuan, melainkan juga pria. Sehingga setiap kehamilan bisa direncanakan. Dengan perencanaan kehamilan maka setiap orang tua akan memberikan perawatan yang lebih, sehingga melahirkan generasi yang diharapkan,” ungkap Rabiatun.
Pemahaman tersebut, lanjut Rabiatun, dapat disampaikan melalui komunikasi informasi dan edukasi. Sejauh ini pemerintah terus menyerukan pentingnya program KB ini lewat poster,
factsheet, umbul-umbul, dan stiker.
Seiring perkembangan teknologi, pemerintah juga memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik seperti mobil unit penerangan, radio, televisi, maupun internet, yang memungkinkan diakses masyarakat secara lebih luas.
Wakil Ketua Komisi IX, H Ansory Siregar, sebagai mitra kerja menambahkan, pengendalian penduduk melalui program KB, sangat penting dalam mencegah persoalan baru. Seperti angka pengangguran, pernikahan dini, dan kemiskinan. Untuk memeriahkan kegiatan, Politisi PKS ini, mengajak warga berdialog interaktif. Bagi warga yang dapat menjawab pertanyaan seputar program KB, diberikan hadiah menarik. (rel/saz)

Menggerakkan Ekonomi Daerah Terluar Melalui Penyaluran Bantuan Stimulus Pemerintah

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keberadaan BRI di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), memiliki peran penting terhadap perputaran ekonomi di daerah terluar.

Keterbatasan infrastruktur serta medan yang tidak mudah, menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pemasar BRI, atau akrab disebut Mantri BRI, dalam menjalankan tugasnya.

Mantri BRI tidak hanya mengemban tugas pemasaran, namun juga turut andil tugas mulia dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satunya yakni pengalaman Mantri BRI dari Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Hendri. Pria berusia 27 tahun ini menjalani tugas untuk mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat. Secara geografis, wilayah kerja Hendri masuk dalam kategori kawasan terdepan atau perbatasan Indonesia. Galing merupakan kecamatan di Sambas yang hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan dengan Malaysia.

Hendri merasa profesi yang dilakoninya sebagai mantri BRI di kawasan terdepan memberikan manfaat kepada masyarakat serta berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Saat ini, dirinya sudah genap satu tahun menjadi mantri. Persis selama setahun ini pula ia harus bekerja dengan banyak penyesuaian lantaran terjadinya pandemi Covid-19.

Dia mengungkapkan, penyebaran pandemi Covid-19 otomatis mengubah pola dan teknis kerja mantri. Pertama, pekerjaan harus dilakukan dengan protokol kesehatan.

Kedua, mantri juga harus semakin sering berhadapan dengan debitur yang terdampak usahanya akibat pandemi.
Mayoritas nasabah BRI di Galing adalah petani karet, lada, sawit, dan sayur-sayuran. Hendri berkata, bisnis mereka terdampak cukup parah lantaran distribusi produk pertanian ke Malaysia tak lagi bisa dilakukan bebas, pasca penutupan perbatasan akibat pandemi.

“Tapi di sini nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit hanya sedikit, yang banyak itu justru penerima bantuan-bantuan seperti BPUM, totalnya di Kecamatan Galing ada sekitar 300an nasabah,” tuturnya.

Hendri kerap memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak mereka, di sela kesibukannya menjalankan pendampingan dan tugas sebagai Mantri. Ia menyadari bahwa bantuan stimulus dari pemerintah harus disalurkan dengan tepat sasaran sehingga berdampak positif pemulihan ekonomi. “BPUM memberikan efek positif karena masyarakat menggunakannya dengan baik seperti belanja dan memenuhi kebutuhan, hal tersebut membuat roda ekonomi berputar,” imbuhnya.

Dengan penuh antusiasme ia juga menghampiri nasabah penerima bantuan yang lama tidak mencairkan haknya, karena halangan infrastruktur dan sinyal telekomunikasi menghambat nasabah mendapatkan informasi soal penyaluran bantuan. “Kami bantu itu, apabila nasabah tidak terima notifikasi karena susah sinyal dan lainnya, kami bantu mengunjungi nasabah tersebut. Kami biasa lakukan itu saat jalan survei dan pendampingan,” tutupnya.(rel)

Satgas Klaim Belum Ada Sindikat Vaksin Palsu

Ilustrasi: Vaksin Covid-19.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan sindikat atau pengedar vaksin Covid-19 palsu di Indonesia.

Ilustrasi: Vaksin Covid-19.

Wiku sekaligus menjamin bahwa vaksin corona yang saat ini telah tiba di Indonesia dan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah terpantau aman. Sebab, mekanisme kedatangan vaksin yang dilakukan hingga saat ini masih melalui skema government to government (G to G).

“Sampai saat ini belum ditemukan sindikat vaksin di Indonesia, dan semua tahapan pengadaan vaksinasi dilakukan melalui skema G to G, sehingga keaslian vaksin tetap terjamin,” kata Wiku dalam Virtual International Media Briefing yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Senin (8/3).

Wiku mewanti-wanti masyarakat bahwa praktik pemalsuan vaksin merupakan perbuatan kriminal yang apabila dilakukan maka pelaku akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, lanjut Wiku, pemerintah juga akan terus mengedukasi dan berkoordinasi soal keaslian vaksin kepada para pelaksana vaksinasi gotong royong yang nantinya akan melibatkan sektor swasta dalam pengadaannya.

Pun sebelum mulai didistribusikan, Wiku menegaskan bila merek vaksin gotong royong yang akan digunakan di Indonesia masih harus melalui seleksi ketat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga aspek halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).”Nantinya jenis vaksin yang akan digunakan harus mendapat izin penggunaan dan nomor izin edar dari BPOM dan kehalalan vaksin dari MUI,” ujarnya.

Perihal vaksin palsu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono sebelumnya mengatakan, pihaknya bakal membantu lembaga atau instansi terkait yang berwenang dalam proses vaksinasi.

Adapun kekhawatiran itu muncul usai Interpol berhasil membongkar sindikat distributor vaksin palsu di pasar global China dan Afrika Selatan. Interpol berhasil membongkar gudang tempat sekitar 400 ampul atau setara 2.400 dosis vaksin corona palsu di sebuah gedung di Germiston, Gauteng, Afrika Selatan. Sementara itu di China, Interpol juga berhasil mengidentifikasi jaringan yang menjual vaksin Covid-19 palsu, berhasil merazia gudang produksi, menyita lebih dari 3.000 dosis vaksin palsu. (cnn/ila)

, dan menahan sekitar 80 orang tersangka. (cnn/ila)

Hasil Fee Pengadaan Bansos, Hotma Sitompul Terima Uang Rp3 M

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19, Adi Wahyono mengaku menyerahkan uang senilai Rp 3 miliar kepada pengacara kondang, Hotma Sitompul. Uang itu diduga bersumber dari fee pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“Ada bayar pengacara, untuk kebutuhan kunjungan kerja ke Semarang, kemudian ada, biaya lainnya untuk sewa pesawat,” kata Adi Wahyono bersaksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3).

Mendengar pernyataan Adi, lantas jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Nur Azis mendalami hal tersebut. Dia menggali soal pembayaran pengacara tersebut.” Pengcara apa maskudnya?” telisik Jaksa Nur Azis.

“Waktu itu ada kasus di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, ada kasus anak yang di Pengadilan Tangerang atau mana, saya lupa, itu saya dipanggil pak menteri untuk membyar pengacara,” ungkap Adi.

Adi mengaku, hal itu langsung diperintahkan oleh Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos). Pembayaran jasa pengacara kepada Hotma Sitompul itu sebesar Rp 3 miliar.

“Berapa?” cecar Jaksa.

“Pada saat itu, menyiapkan dana sekitar Rp 3 miliar,” akui Adi.

“Pengacaranya siapa namanya?,” tanya Jaksa.

“Pak Hotma Sitompul,” beber Adi.

Adi pun mengakui, uang senilai Rp 3 miliar itu dia minta dari mantan PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso. Diduga, Matheus Joko yang mengumpulkan uang fee pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

“Jadi akhirnya saudara minta ke Pak Joko, dikasih?,” cetus Jaksa.

“Iya,” singkat Adi menandaskan.

Dalam persidangan ini, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar. Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (jpnn/ila)

Tetapkan Libur 10 hingga 14 Maret 2021, ASN Dilarang Bepergian ke Luar Daerah

NAIK BUS: Beberapa ASN saat menumpang bus. ASN dilarang bepergian ke luar kota saat libur 10 hingga 14 Maret ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Hari Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam Masa Pandemi Covid-19.

NAIK BUS: Beberapa ASN saat menumpang bus. ASN dilarang bepergian ke luar kota saat libur 10 hingga 14 Maret ini.

Dalam SE tersebut, ASN dan keluarganya dilarang melalukan kegiatan bepergian ke luar daerah sejak 10 Maret hingga 14 Maret 2021. “Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret sampai 14 Maret,” kata Tjahjo dikutip dari lembaran SE yang disampaikannya pada Senin (8/3).

Namun, larangan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang mengalami dua kondisi. Pertama, ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Kedua, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya. “Namun, pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan sejumlah hal. Antara lain peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19,” lanjut Tjahjo.

Kemudian, kata Tjahj, perhatikan peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan. Selain itu perlu diperhatikan pula kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. “Hal-hal di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai ASN yang dalam status cuti,” tegas jahjo.

Transportasi Maksimum 50 Persen

Hal yang sama dikatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pegawai negeri sipil (PNS), aparatur negara dalam hal ini TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dan BUMN tetap dilarang bepergian keluar kota pada masa libur panjang pekan ini yaitu, 10 hingga 14 Maret 2021. Pegawai swasta juga diimbau tak berkegiatan ke luar daerah selama PPKM Mikro.

“Pelarangan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN, TNI-Polri, BUMN dan BUMD terkait dengan masa liburan Isra’ Miraj dan hari raya Nyepi yang berlangsung 10-14 Maret 2021,” ujarnya secara virtual, Senin (8/3).

Sementara, untuk fasilitas umum (fasum) mulai diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimum 50 persen dengan peraturan oleh daerah. “Pada prinsipnya ini adalah fasilitas umum yang berbasis komunitas,” ucapnya.

Airlangga menuturkan, selama ini fasum yang terkait dengan kegiatan sosial dan budaya masih dilarang supaya tidak memicu kerumunan. “Selain itu fasilitas lain seperti moda transportasi umum masih beroperasi dengan kapasitas terbatas,” pungkasnya.

Pemerintah memang telah memutuskan untuk memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro, dari tanggal 9 Maret hingga 22 Maret 2021 mendatang. Dalam penerapan pembatasan tersebut, aturan kegiatan masyarakat masih sama, kecuali pada transportasi umum maksimal 50 persen

PPKM Mikro diusung sebagai respons atas pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali yang dinilai tidak berjalan efektif. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, PPKM Mikro diterapkan di 7 provinsi yang ada di Jawa-Bali yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Sementara, pelaksanaan PPKM Mikro yang diperpanjang hingga 22 Maret 2021 juga akan diperluas ke tiga provinsi. Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. (kps/jpnn)

BSI Tawarkan DP Nol Persen Pembelian Otomotif

CEK: Calon pembeli sedang melihat-lihat mobil bekas di showroom mobil bekas, beberapa waktu yang lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bank Syariah Indonesia (BSI) dorong pertumbuhan pembiayaan otomotif dengan program pembiayaan BSI Oto Special 2021. Margin ringan diterapkan mulai setara 2,98 persen flat dan jangka waktu pembiayaan hingga tujuh tahun.

CEK: Calon pembeli sedang melihat-lihat mobil bekas di showroom mobil bekas, beberapa waktu yang lalu.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi mengatakan program ini menjadi salah satu komitmen BSI untuk turut membangkitkan sektor industri otomotif. Seiring dengan relaksasi pajak PPnBM sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berharap pembiayaan otomotif BSI yang sesuai dengan prinsip syariah ini dapat membantu masyarakat memiliki kendaraaan dan mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan otomotif nasional,” kata Hery dalam keterangan pers, Senin (8/3).

Program ini berlaku selama periode 3 Maret – 30 April 2021. Pembelian motor maupun mobil dilakukan dengan akad murabahah atau jual beli dengan prinsip syariah. Promo BSI Oto Special 2021 ditujukan untuk nasabah pegawai berpenghasilan tetap, Pegawai BUMN, Aparatur Sipil Negara dan profesi dokter.

Promo ini berlaku di seluruh Kantor Bank Syariah Indonesia dan telah bekerja sama dengan lebih dari 13.000 authorized dealer yang telah menjangkau seluruh wilayah dari Aceh hingga Papua. Pembiayaan BSI Oto Special 2021 dikembangkan untuk memudahkan masyarakat sehingga proses pengajuannya cepat, mudah, bebas biaya appraisal, uang muka atau DP 0 persen, serta bebas PPnBM untuk kendaraan dibawah 1500 cc.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan, penjualan mobil pada tahun 2020 dari pabrikan ke dealer atau wholesales di pasar domestik sebesar 532.027 unit. Sementara untuk penjualan dari diler ke konsumen ritel tercatat 578.327 unit.

Jumlah penjualan tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hery berharap program BSI Oto Special 2021 ini, dapat merangsang pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi sehingga mampu membawa perekonomian nasional tumbuh ke arah yang jauh lebih baik di tahun ini. (rol/ram)

Nilai Impor Turun, Ekspor Naik

PADAT: Aktivitas bongkar muat ekspor dan impor di Pelabuhan Belawan terlihat padat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada bulan Januari 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Desember 2020, yaitu dari US$748,58 juta menjadi US$799,21 juta atau naik sebesar 6,76 persen. “Bila dibandingkan dengan bulan Januari 2020, ekspor Sumut mengalami kenaikan sebesar 35,45 persen,” ungkap Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, Senin (8/3).

PADAT: Aktivitas bongkar muat ekspor dan impor di Pelabuhan Belawan terlihat padat.

Syech menjelaskan untuk golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar Sumut pada Januari 2021 terhadap Desember 2020 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$67,30 juta (23,72%).

“Ekspor ke Amerika Serikat pada Januari 2021 merupakan yang terbesar yaitu US$81,84 juta diikuti Tiongkok sebesar US$69,76 juta dan India sebesar US$63,19 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 26,88 persen,” tutur Syech.

Menurut kelompok negara utama tujuan ekspor pada Januari 2021, ekspor ke kawasan Asia atau di luar ASEAN merupakan yang terbesar dengan nilai US$223,43 (27,96%).

Sementara itu, Nilai impor melalui Sumatera Utara bulan Januari 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar US$322,50 juta, atau turun sebesar 16,96 persen dibandingkan bulan Desember 2020 yang mencapai US$388,36 juta.

“Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 17,59 persen,” jelas Syech.

Untuk nilai impor menurut golongan penggunaan barang bulan Januari 2021 dibanding bulan Desember 2020, barang modal turun sebesar 25,53 persen, bahan baku/penolong turun sebesar 14,32 persen dan barang konsumsi turun sebesar 25,62 persen.

Pada Januari 2021, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar adalah gula dan kembang gula sebesar US$9,38 juta (665,25%). Golongan barang yang mengalami penurunan nilai impor terbesar adalah mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar US$8,17 juta (-19,80%).

“Nilai impor bulan Januari 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu US$94,05 juta dengan perannya mencapai 29,16 persen dari total impor Sumatera Utara, diikuti Malaysia sebesar US$50,34 juta (15,61%) dan India sebesar US$30,28 juta (9,39%),” pungkasnya.(gus/ram)

Miliki Aset Capai Rp275,79 Triliun, Perbankan Sumut Tumbuh Positif

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perbankan Sumatera Utara (Sumut) di tengah pandemi Covid-19 tumbuh positif. Secara year on year (yoy), aset tumbuh 9,39 persen. Dengan aset perbankan sebesar Rp275,79 Triliun yang terdiri dari Bank Umum sebesar Rp273,65 Triliun dan BPR/S sebesar Rp2,14 triliun.

Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Yusup Ansori mengatakan bahwa kinerja Sektor Perbankan di Sumut yang terdiri dari 60 Bank Umum dan 60 BPR/BPRS per Januari 2021 berada dalam kondisi yang stabil.

Sedangkan, penghimpunan DPK sektor Perbankan bertumbuh double digit, dana Tabungan bertumbuh paling tinggi penghimpunan DPK pada sektor Perbankan bertumbuh double digit sebesar 10,67% secara yoy menjadi Rp260,13 Triliun.

“Pertumbuhan tertinggi terdapat pada dana Tabungan bank umum di angka 14,27% secara yoy menjadi Rp111,43 triliun, hampir mengimbangi dana Deposito sebesar Rp112,86 triliun. Sedangkan profil risiko perbankan tetap dijaga dalam level yang aman meskipun aktivitas usaha terhambat akibat pandemi,” ungkap Yusup, Senin (8/3).

Yusup mengungkapkan meskipun penyaluran kredit/pembiayaan di Sumut bertumbuh -2,65% yoy menjadi Rp216,01 triliun atas dampak terhambatnya aktivitas usaha akibat pandemi, profil risiko perbankan masih dapat dijaga dalam level yang sehat tercermin dari rasio NPL gross 3,46%, bahkan turun dari angka periode yang sama tahun lalu sebesar 3,53%.

Sementara itu, Kinerja Bank Umum berkantor Pusat di Sumatera Utara terpantau baik dengan pertumbuhan double digit dan perbaikan signifikan terhadap kredit macet Pertumbuhan konsolidasi Bank Umum yang berkantor pusat di Sumut, yang terdiri dari Bank Sumut dan Bank Mestika Dharma, terpantau dalam kondisi yang cukup baik.

Ia mengatakan tercermin dari pertumbuhan double digit untuk total aset 13,44% menjadi Rp49,45 triliun dan pertumbuhan penghimpunan DPK 19,54% yoy menjadi Rp38,73 triliun

“Adapun pertumbuhan kredit tercapai -1,19% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan konsolidasi bank umum di Sumut -2,67% maupun Nasional -1,90%. Sementara kredit macet juga berhasil dijaga dengan rasio NPL gross sebesar 3,26%, terdapat perbaikan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,08%,” tutur Yusup.

Sementara itu, BPR/BPRS di Sumut juga kembali on track di 2021 dengan pertumbuhan triple positive. Per Januari 2021, BPR/BPRS mencatatkan pertumbuhan positif di ketiga indikator

kinerja utama setelah sebelumnya tertahan akibat pandemi. Total aset bertumbuh 2,83% yoy menjadi Rp2,14 triliun, penghimpunan DPK bertumbuh 4,98% yoy menjadi Rp1,63 triliun, dan penyaluran kredit/pembiayaan bertumbuh 0,91% yoy menjadi Rp1,37 triliun.

Penyaluran pembiayaan/pinjaman sektor IKNB masih dapat bertumbuh positif Perusahaan Modal Ventura menyalurkan pembiayaan Rp54,28 miliar dengan pertumbuhan 6,79% yoy per Januari 2021 dan Pergadaian Swasta telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp33,36 miliar dengan pertumbuhan 2.759% yoy per Desember 2020, seiring dengan bertambahnya jumlah entitas gadai terdaftar dari 2 di 2019 menjadi 10 di 2020.

“Sementara itu, Perusahaan Pembiayaan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp15,38 Triliun dengan pertumbuhan yang melambat, namun dalam profil risiko yang manageable, ditandai dengan menurunnya rasio NPF dari 3,03% per Desember 2020 menjadi 2,96% per Januari 2021,” tandas Yusup.(gus/ram)

Saham Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Dijual ke Hong Kong

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Waskita Toll Road (WTR) menjual seluruh saham di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (JMKT) kepada investor Road King Expressway (RKE) melalui anak perusahaannya Kings Ring Limmited (KRL).

Kesepakatan divestasi saham ditandai dengan penandatanganan Conditional Sale Purchase Agreement antara PT Waskita Toll Road (WTR) dengan Kings Ring Limmited.

Melalui anak perusahaannya Kings Ring Limited (KRL), perusahaan yang berdomisili di Hong Kong itu sepakat mengambil alih seluruh saham WTR di JMKT sebesar 30%.

Transaksinya senilai Rp824 miliar yang akan dibayarkan secara bertahap setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli / Sale Purchase Agreement apabila seluruh dokumen dan legalitas telah dilengkapi.

“Setelah disepakatinya perjanjian awal ini, kami akan segera memproses dokumen dan melengkapi apa saja yang dibutuhkan dari pihak Investor maupun WTR sebelum penandatanganan Sale Purchase Agreement tersebut dilakukan,” kata Direktur Utama WTR, Septiawan Andri Purwanto melalui keterangan tertulis, Senin (8/3).

Dia menjelaskan pelaksanaan divestasi ruas tol JMKT merupakan strategi bisnis perusahaan dan diharapkan akan menjadi momentum yang baik untuk rencana divestasi selanjutnya di masa mendatang.

Direktur Business Development & QHSE PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Fery Hendriyanto menjelaskan penandatanganan Conditional Sale Purchase Agreement (CSPA) merupakan momentum yang baik untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur jalan tol.

“Penandatanganan CSPA ini hanyalah awal dari semua peluang investasi di Indonesia. Transaksi ini menunjukan peluang investasi yang tak terhitung jumlahnya di Indonesia, tidak hanya proyek di jalan tol tetapi juga di sektor lain. Kami berharap proses divestasi ini berjalan dengan lancar sehingga sinergi kerjasama antara Waskita Group dan Road King Expressway dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Untuk diketahui ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi merupakan tol yang terletak di Sumatera Utara dan menjadi bagian dari jalan tol Trans Sumatera.

Panjangnya 61,7 km dan telah beroperasi penuh sejak 2016.

Ruas tol tersebut menghubungkan kota Medan dan daerah sekitarnya, khususnya ke Bandara Kualanamu dan wilayah Tebing Tinggi. (dtc/ram)

GBK Aset Termahal Indonesia

MAHAL: Gelora Bung karno (GBK) menjadi aset teermahal di Indonesia. GBK saat ini bernilai Rp347 triliun.penanganan pengaduan Tindak Pidana

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita mengenai aset negara termahal yakni Gelora Bung Karno (GBK) di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Saat ini nilai aset tersebut sebesar Rp 347 triliun.

MAHAL: Gelora Bung karno (GBK) menjadi aset teermahal di Indonesia. GBK saat ini bernilai Rp347 triliun.penanganan pengaduan Tindak Pidana

Berdasarkan akun Instagram milik Sri Mulyani, dia merinci nilai aset tanah sekitar Rp 345 triliun. Sedangkan aset bangunannya senilai Rp 3 triliun, sehingga total nilai aset di Kompleks Stadion GBK mencapai Rp 348 triliun.

“Nilai aset Kompleks GBK Senayan mencapai 3,3 persen dari total aset negara yang saat ini mencapai Rp 10.467,53 triliun. Ini merupakan nilai aset tertinggi di Indonesia,” ujarnya, Senin (8/3).

Sri Mulyani melanjutkan, pembangunan GBK diprakarsai oleh Presiden Soekarno saat Jakarta terpilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada tahun 1962. Sebuah momentum yang sangat membanggakan Indonesia.?

“Tahukah kamu Gelora Bung Karno atau lebih dikenal dengan singkatannya GBK adalah kawasan olahraga terbesar di Indonesia dan merupakan aset negara? ?Gelora bermakna, semangat membara yang membangkitkan bangsa, untuk menunjukkan kehebatannya pada dunia. Sampai kapanpun, tak kunjung padam,” ungkapnya.

Setelah 56 tahun, Indonesia kembali terpilih menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Maka itu, memberikan performa terbaik, kawasan GBK direnovasi. ?

“Seluruh renovasi kawasan GBK menggunakan biaya APBN sebesar Rp 2,03 triliun, berbagai fasilitas diperbaiki dan GBK bertransformasi menjadi stadion olahraga dengan fasilitas terbaik di Asia,” ungkapnya.?

Menurut dia, GBK merupakan aset negara yang memiliki tidak hanya nilai sejarah perjuangan, tapi GBK selamanya akan menjadi api, energi yang menyalakan semangat juang bangsa dalam meraih cita-citanya.

“Mari jaga aset negara, karena ini milik rakyat Indonesia!” tutupnya. (rol/ram)

1...3,7083,7093,710...15,902Page 3,709 of 15,902