KARO, SUMUTPOS.CO – Setelah beberapa kali erupsi awal tahun 2021, Gunung Sinabung mengalami perubahan fisik. Kubah lava Sinabung saat ini telah mencapai 4 juta meter kubik. Wisatawan dan warga dilarang mendekat atau masuk zona merah.

Hal ini dikatakan Kepala Pos Pantau Gunung Api Sinabung Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Armen Putra saat dikonfirmasi, Kamis (4/2) sore. Menurut Armen, saat ini aktifitas Sinabung masih sangat tinggi dan masih sering terjadi gempa. Aktifitas ini yang menyebabkan kubah lava semakin besar.

Meski demikian, aktivitas Sinabung terpantau masih terus dapat berubah sewaktu-waktu atau fluktuatif. Terlebih, sampain

saat ini pertumbuhan kubah lava di puncak Gunung Sinabung masih terus membesar dan telah mencapai 4 juta kubik, ditambah lagi tekanan magma dari dalam perut gunung.

“Selagi kubah lava masih ada jadi potensi guguran dan awan panas masih tinggi. Untuk tekanan dan jarak luncur masih terus fluktuatif tergantung dari dorongan,” ujarnya.

Gempa-gempa guguran juga terjadi peningkatan hingga potensi awan lanas guguran juga semakin tinggi.

Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Tanah Karo untuk tidak mendekati seputaran gunung, khususnya zona merah yang sudah ditetapkan. Karena ancaman awan panas guguran dan erupsi Gunung Sinabung masih cukup tinggi. “Apalagi aktifitas guguran awan panas bisa terjadi sewaktu-waktu,” katanya.

Kubah lava di puncak Sinabung juga sudah cukup besar, hingga berpotensi terjadinya awan panas guguran yang mengarah ke sektor Tenggara Timur dan selatan, serta bisa juga ke arah lain.

Masyarakat dan wisatawan juga dihimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata untuk mengantisipasi gangguan pernafasan dan penglihatan akibat dampak dari abu vulkanik.

Masyarakat dan pengunjung/wisatawan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 5 km untuk sektor selatan-timur, dan 4 km untuk sektor timur-utara.

Selain itu, masyarakat diminta agar dapat mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh. Berikutnya, masyarakat yang tinggal dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung api Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar dingin. (deo)

Foto: Istimewa

KUBAH: Kubah lava Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumut, makin melebar dan memicu terjadinya erupsi dan guguran awan panas.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) yang telah melaksanakan program vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes), bertambah. Sebelumnya hanya 7 daerah, kini menjadi 11 dengan penambahan 4 daerah, yaitu Batubara, Karo, Tanjungbalai dan Serdangbedagai (Sergai). Tujuh daerah pertama yakni Medan, Binjai, Deliserdang, Simalungun, Tapanuli Tengah (Tapteng), Pematangsiantar, dan Dairi.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, berdasarkan data vaksinasi Covid-19 per kabupaten/kota di dashboard KPC PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihann

Ekonomi Nasional) tertanggal 4 Februari, tercatat sudah 15.981 nakes divaksin dosis 1 di 11 daerah, dengan sasaran 74.011. Jumlah ini bertambah dari hari sebelumnya, 13.522 nakes di 7 daerah dari sasaran 72.944 .”Sudah 11 daerah yang melaksanakan vaksinasi Covid-19, sebelumnya baru 7 daerah,” sebut Aris.

Adapun secara rinci jumlah nakes di 11 daerah tersebut, antara lain Medan 8.982, Deliserdang 2.468, Simalungun 1.393, Pematangsiantar 857, Binjai 848, Karo 432, Tapteng 367, Dairi 348, Batu Bara 314, Tanjungbalai 14, dan Sergai 1.

Terkait jumlah nakes yang batal divaksin dosis 1 kini jumlahnya 2.630 orang. Sedangkan yang ditunda 1.571 nakes. “Sekali lagi ditekankan bahwa nakes yang batal divaksin atau ditunda bukan karena tidak mau, tetapi tidak lolos screening. Misalnya, ketika dicek tekanan darahnya ternyata tidak memenuhi syarat. Selain itu, mungkin saja ada yang terkonfirmasi positif (Covid-19),” tuturnya.

Aris mengatakan, terdapat 3 daerah yang sudah menyuntikkan vaksin dosis 2 kepada nakes yakni Medan, Binjai, Deliserdang (Mebidang) dengan jumlah 2.771 orang. “Selain dosis 1, vaksinasi dosis 2 sudah dilakukan 3 daerah terhadap nakes di Mebidang. Medan 1.673, Binjai 280, dan Deliserdang 840,” katanya.

126 Positif, 112 Sembuh

Terkait perkembangan kasus baru Covid-19 di Sumut, Aris membeberkan, terdapat penambahan 126 orang terkonfirmasi positif dan 112 sembuh dari Covid-19. Dengan penambahan tersebut, akumulasi positif menjadi 21.359 orang sedangkan angka kesembuhan 18.493 orang. “Kasus baru positif paling banyak dari Medan 62 orang dan Deliserdang 44 orang. Untuk angka kesembuhan juga kedua daerah tersebut, Medan 75 orang dan Deliserdang 14 orang,” paparnya.

Untuk angka kematian, diperoleh penambahan sebanyak 3 kasus baru dari Medan. Kini, total angka kematian menjadi 756 orang. “Untuk jumlah penderita Covid-19 aktif di Sumut menjadi ada 2.110 orang yang menjalani isolasi,” tandasnya.

63,7 Persen Nakes Sudah Divaksin

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengklaim vaksinasi Covid-19 dosis 1 terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Medan sudah 63,7 persen dari jumlah 22 ribu lebih yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

Kepala Dinkes Medan, dr Edwin Effendi, mengatakan optimis target vaksinasi nakes selesai pada bulan Februari. Sebab setiap harinya cakupan capaian vaksinasi Covid-19 terhadap nakes terus bertambah jumlahnya. “Akhir minggu ini bisa lebih maksimal capaiannya dan kita optimis vaksinasi nakes selesai akhir Februari ini,” kata Edwin kepada wartawan, Kamis (4/2).

Meski begitu, Edwin juga mengaku pada awal vaksinasi Covid-19 untuk nakes dilakukan di Medan memang rendah. Alasannya hal itu dikarenakan aplikasi PeduliLindungi. Untuk itu, meminta petunjuk ke Kementerian Kesehatan guna mengatasinya.

“Memang awalnya rendah. Tapi terus kita evaluasi dan ternyata penyebabnya karena aplikasi yang masih terus dikoreksi. Makanya, banyak yang belum ada menerima SMS untuk vaksinasi. Kemudian, pilihan faskes (fasilitas kesehatan) tidak sesuai. Ada yang tidak update lagi. Karena itulah melalui zoom meeting, kita minta petunjuk dengan kementerian. Baru setelah itu, tanpa SMS dari aplikasi tapi masuk dalam SISDMK dan terdaftar di KCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) boleh divaksin,” ungkapnya.

Untuk mempercepat capaian target vaksinasi Covid-19 terhadap nakes, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan semua faskes yang ditunjuk melayani vaksinasi. “Saya sudah melakukan konsolidasi dengan 89 faskes yang ditunjuk melayani vaksinasi Covid-19. Terdiri dari 41 Puskesmas, 39 rumah sakit, dan 9 klinik. Faskes yang melayani vaksinasi Covid-19 ini, faskes yang punya username dan sudah ada aplikasi langsung dengan kementerian,” ujarnya.

Edwin menyatakan, tidak ada faskes lain selain 89 Faskes yang ditunjuk melayani vaksinasi Covid-19. “Perlu kita tekankan, inilah faskes yang melayani vaksinasi, tidak ada selain itu. Lalu, saat ini yang divaksinasi baru tenaga kesehatan tidak ada yang lain, kecuali pencanangan vaksinasi kemarin itu hanya Forkopimda, tokoh masyarakat, agama. Jadi jangan percaya kalau ada masyarakat umum yang meninggal karena vaksinasi. Setelah nakes, baru tenaga pelayan publik yang diperkirakan bulan Maret dilakukan,” terang dia.

Ia juga menyatakan, sampai saat ini belum ada nakes yang menolak untuk divaksin Covid-19, melainkan tunda dan batal. “Memang ada kriteria yang tidak bisa divaksin. Misalnya, orang yang sudah terpapar Covid-19. Orang tersebut sudah kebal terhadap itu, dan tujuan vaksinasi untuk merangsang kekebalan yang spesifik,” paparnya.

Selain terpapar Covid-19 nakes yang batal divaksin, lanjut Edwin, karena ada komorbid atau penyakit kronis bawaan dan menetap. Bahkan sering kambuh dalam waktu dekat dan memakai peralatan khusus, serta ada keterangan dari dokter yang memeriksanya atau penanggung jawabnya. “Ini masuk dalam kategori batal vaksin karena memang tak boleh divaksinasi,” sambung dia.

Sedangkan penundaan, tambah Edwin, karena saat diperiksa ada merasa demam dan sebagainya. “Jadi tunda itu karena ada keluhan klinis yang perlu penyesuaian atau penundaan waktu, tapi bukan menolak. Karena saat itu dia merasa demam atau lainnya. Jadi, mudah-mudahan di Medan tidak ada nakes yang menolak divaksinasi,” harapnya.

Ia menuturkan, selama berlangsung vaksinasi Covid-19 nakes, belum ada laporan KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) baik secara nasional maupun Medan sendiri. “Artinya, tidak perlu diragukan lagi karena tidak menimbulkan efek yang berisiko,” tandasnya.

Sementara itu, capaian 63,7 persen nakes Medan divaksin Covid-19 berbeda dengan data vaksinasi Covid-19 per kabupaten/kota di Sumut. Berdasarkan data yang diperoleh tertanggal 4 Februari, tercatat angka vaksinasi nakes Medan dosis 1 baru 47,3 persen (8.982) dari sasaran 19.174. Selanjutnya, 782 nakes batal vaksin dan 574 tunda.

Pengamat: Kesenjangan Komunikasi

Terkait informasi yang menyebutkan sejumlah tenaga kesehatan (nakes), termasuk di Sumatera Utara (Sumut) tidak bersedia atau menolak mengikuti vaksinasi Covid-19, menurut pengamat kesehatan, Dr dr Umar Zein DTM&H SPPD-KPTI, muncul karena ada masalah kesenjangan komunikasi.

Kesenjangan dalam komunikasi itu membuat masyarakat menjadi tidak paham. Selain itu, berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial juga menjadi salah satu penyebabnya. Bahkan para dokter, senator, anggota dewan ada juga yang menolak.

“Menolak itu ‘kan karena belum paham seutuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya ada upaya memberi pemahaman yang jelas dan transparan,” kata Umar Zein kepada wartawan saat diminta tanggapannya, Kamis (4/2).

Menurutnya, vaksin ini belum diteliti secara sempurna dan sudah langsung diberikan karena kebutuhan situasi. Namun secara ilmiah pemerintah sudah bertanggung jawab bahwa aman dan halal. Jadi masyarakat diminta jangan takut untuk divaksinasi.

“Kalau efektivitasnya itu ‘kan memang belum bisa kita nyatakan pasti untuk Indonesia. Namun hasil penelitian negara lain mengatakan efektivitas vaksin ini 60-70 persen. Artinya, berapapun efektivitasnya, itu merupakan upaya kita untuk menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus corona ini. Tetapi bisa diteliti kembali sambil berjalannya program tersebut,” ungkapnya.

Ia mengatakan, masih banyak warga yang menolak vaksinasi memang haknya. Tak hanya vaksinasi Covid-19 saja, melainkan vaksin program lama juga banyak yang menolak. Alasannya takut konspirasi, takut efek samping, takut kena penyakit yang lebih parah, dan sebagainya. Itu semua karena informasi yang masih belum mampu untuk membuat para tenaga kesehatan paham, apalagi masyarakat.

“Masukan saya terhadap pemerintah dalam program penanggulangan kesehatan terutama penyakit menular ada beberapa cara, preventif, promotif, dan kuratif,” jelas mantan akademisi UISU ini.

Dia menerangkan, perlu langkah preventif untuk pencegahan termasuk vaksin. Sedangkan promotif adalah penyuluhan tetapi tidak serta-merta membuat masyarakat paham. “Diperlukan banyak pihak yang berperan dalam penyuluhan ini bukan hanya satgas dan pemerintah. Namun semua orang harus dilibatkan dalam penanggulangan pandemi ini,” ujar Umar Zein.

Ditambahkan dia, vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghempang penularan Covid-19 selain program lain seperti penerapan 5M dan 3T (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan). “Jika vaksin ini berhasil, akan menimbulkan kekebalan komunitas. Apalagi jika vaksin ini berhasil mencegah orang yang divaksin itu terlindung Covid-19 mencapai 70 persen atau lebih pada populasi yang ada. Maka, diharapkan keseluruhan populasi itu mengalami kekebalan alamiah atau Herd Imnunity,” tandas mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan ini.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, sejauh ini sudah sekitar 40% tenaga kesehatan di Sumut telah mengikuti vaksinasi Covid-19. Lalu sisanya 60% tenaga kesehatan masih menunggu jadwal untuk divaksin.

Namun kata dia, 25% dari 60% tenaga kesehatan itu tidak bersedia atau menolak mengikuti vaksinasi. “Jadi 60% ini, kurang lebih 25% dari 60% itu yang masih antara mau, nanti, menunda,” katanya usai mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Ruma Dinas Gubernur Sumut, Selasa (2/2) sore. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembukaan belajar tatap muka oleh Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, ditentang keras Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi.

Menurut Edy, bila sekolah tetap dibuka di tengah pandemi Covid-19, dikhawatirkan akan menambah jumlah kasus masyarakat yang terpapar virus Corona.

“Kasatgasnya itu adalah gubernur. Segala yang bersangkutan dengan Covid, ikuti instruksi gubernur. Tidak bisa (buka sekolah). Kalau sakit gimana,” tegas Edy menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Kamis (4/2).

Ia kembali mengatakan, rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di seluruh jenjang pendidikan di Sumut, akan kembali dibahas pada Maret mendatang. Di mana akan kembali diundang para ahli di bidangnya seperti pakar anak, pendidikan, psikologi dan lainnya yang terkait.

Sebelumnya, Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani mewacanakan pembukaan sekolah tatap muka di Tapteng, apabila tidak ada lagi ditemukan kasus Covid-19 di daerah tersebut. Bakhtiar mengatakan, kebijakan PTM itu tetap akan dilakukan meski nantinya tidak mendapat persetujuan dari Gubsu Edy Rahmayadi selaku Kasatgas Penanganan Covid-19 Sumut.

Namun, sebut Bakhtiar, dirinya tidak mau gegabah. Pihaknya akan terlebih dahulu memastikan angka penularan Covid-19 yang berkembang di Kabupaten Tapteng. Termasuk melihat kesiapan tenaga medis untuk ditempatkan di seluruh sekolah yang ada di daerah tersebut.

“Iya, kalau Covid di tempat kami selesai. Kalau tidak ada lagi Covid, kami akan buka sekolah. Sekarang masih ada 26 kasus. Kalau 26 orang ini sudah sembuh, gubernur setuju atau tidak setuju, sekolah tetap saya buka,” ungkapnya.

Menurut Bakhtiar, adapun yang menjadi alasan mengapa dirinya menginginkan pembukaan sekolah, lantaran para siswa di Kabupaten Tapteng menjadi sulit diawasi. Di samping juga tidak semua pelajar di Kabupaten Tapteng memiliki alat komunikasi berupa smartphone android, untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring.

Apalagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim juga menodorong pemerintah daerah membuka sekolah, demi menghindari lost learning bagi daerah yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh.

“Justru anak-anak sekarang kurang mendapat pengawasan dari orangtua. Anak-anak makin bebas di luaran. Toh juga tidak terkontrol. Kalau di sekolah ‘kan bisa dikontrol. Tidak semua anak di Tapteng punya handphone. Toh Mendikbud menyatakan (keputusan) itu dikembalikan ke daerah,” jelasnya.

Ketika sekolah di Tapteng dibuka, pihaknya akan tetap mengedepankan protokol kesehatan. “Tinggal pengaturannya kami atur. Mungkin nanti pas sekolah ada yang masuk pagi atau siang. Satu meja itu hanya ditempati satu orang. Yang seharusnya satu lokal itu sekali masuk, kami buat dua atau tiga kali masuk,” ungkapnya.

Sebelum pembukaan sekolah dilakukan, Pemkab Tapteng berjanji akan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur Sumut. “Saya akan maju terus. Kalau Covid di tempat kami tidak ada lagi, kami akan tetapkan sekolah. Kalau gubernur setuju, alhamdulillah. Kalau tidak, apa boleh buat. Kami akan tetap buka,” ujarnya. (prn)