MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gelaran PLN Journalist Award (PJA) 2020 dilakukan oleh PLN, berhasil mengundang antusiasme para awak media. Sampai dengan pendaftaran ditutup pada Minggu (28/2) lalu.

PJA 2020 berhasil menghimpun sebanyak 1.000 karya jurnalistik yang berasal dari sabang sampai merauke. 

PLN Journalist Award 2020 merupakan bentuk apresiasi kepada rekan-rekan jurnalis  atas kerja sama dan dukungannya terhadap PLN dalam memberikan informasi yang positif dan konstruktif.

“Kami sangat berterima kasih atas antusiasme rekan-rekan jurnalis pada gelaran PJA perdana ini. Ke depannya secara konsisten acara ini akan dilaksanakan PLN setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada rekan-rekan jurnalis,” terang Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR, Agung Murdifi, Senin (8/3).

Menurut Agung, melalui gelaran PJA 2020 yang bertemakan Terangi Negeri, Indonesia Maju, PLN  mengajak para jurnalis untuk menyampaikan informasi mengenai peran ketenagalistrikan di Indonesia dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan Agung, bahwa ajang ini juga untuk memotivasi insan pers untuk terus membuat karya komprehensif dan memberikan informasi  konstruktif kepada masyarakat.  Saat ini, keseluruhan karya para awak media tersebut tengah dalam proses penjurian. 

“Menjadi tantangan yang besar dari para juri yang terlibat dalam PJA 2020, karena kami lihat karya-karya yang dikirimkan oleh para rekan media didominasi oleh karya yang  komprehensif, faktual dan berkualitas,” kata Agung. 

Dalam waktu dekat, PLN segera mengumumkan para pemenang PJA 2020 pada tiap kategorinya. Dalam PJA 2020, terdapat 9 kategori karya jurnalistik yang dilombakan yaitu hardnews media cetak, feature media cetak, hardnews media online, feature media online, hardnews televisi, feature televisi, foto esai, foto tunggal, dan publikasi CSR. Karya tersebut merupakan karya yang telah ditayangkan pada medianya pada rentang waktu 1 Januari 2020 hingga 28 Februari 2021.”Nantikan informasi lebih lanjut seputar PJA 2020 melalui akun media sosial resmi PLN (Facebook, Instagram atau Twitter) dan aplikasi PLN Mobile,” pungkas Agung. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Medan Tahun 2021 di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Senin (8/3) Dalam paripurna tersebut, Pemko Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati 28 jenis Ranperda yang akan diusulkan dan dibahas sehingga dapat menjadi Perda di Tahun 2021.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE bersama para Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah tersebut, turut di hadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution bersama sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan.

Dalam laporannya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution SE MM mengatakan, ke-28 Ranperda yang disampaikan merupakan hasil kesepakatan Pemko Medan dan DPRD Medan. Dari 28 jenis Ranperda, terdapat 12 Ranperda yang merupakan usulan atau inisiatif dari lembaga legislatif di DPRD Medan, sedangkan 16 usulan lainnya merupakan usulan eksekutif di Pemko Medan.

Disampaikan Edwin Sugesti, adapun tujuan Propemperda adalah untuk membentuk Perda yang disasarkan pada skala prioritas sesuai kebutuhan hukum masyarakat. Perda tetap disesuaikan secara horizontal dan vertikal dengan peraturan undang-undangan lainnya dan pembentukan Perda tetap terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif.

Untuk itu, Bapemperda melalui anggota dewan yang tergabung di dalamnya akan segera melakukan rapat dengan Pemko Medan guna melakukan percepatan pembahasan. “Dalam rapat kami, nanti akan kita tentukan skala prioritas jenis Ranperda untuk prioritas sesuai kebutuhan umum saat ini,” jelas Edwin.

Usia menandatangani kesepakatan bersama, dalam kata sambutannya, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, pembentukan perundang-undangan telah dilakukan berdasarkan tatanan yang tertib. “Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh Pemerintah dan Legislatif. Dengan demikian, Perda terlah diakui dalam hirarki peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk 5 target kami, yakni bidang kesehatan, kebersihan kota medan, perbaikan infrastruktur, kawasan Kesawan, menjadi salah satu tempat terwujudnya the kitchen of Asia. Dan kelima, masalah banjir di Kota Medan,” papar Wali Kota.

Bobby juga berharap, Ranperda dapat dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Pembahasan pun harus tetap mengacu dan sesuai dengan aturan. “Harapannya, Perda yang nantinya dilahirkan, dapat mendukung 5 target prioritas kerja Pemko Medan. Ke depannya apapun yang diusulkan ini adalah untuk mendukung target kerja Pemko Medan. Target itu adalah masalah kesehatan dengan melakukan percepatan vaksinasi Covid-19,” kata Wali Kota.

Adapun jenis Ranperda yang merupakan usulan inisiatif DPRD Medan yakni, Ranperda tentang PUD Rumah Potong Hewan (RPH), Ranperda tentang Izin Lingkungan, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Ranperda tentang perlindungan penyandang disabilitas dan Lansia, Renperda tentang penanggulangan dan pengendalian Covid-19 19.

Selanjutnya masih dalam Ranperda yang diinisiasi oleh DPRD Medan, yakni Renperda tentang perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ranperda tentang penyediaan tempat ibadah muslim di fasilitas umum dan komersial, Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan, Ranperda tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Ranperda tentang Revisi Perda No 9 Tahun 2012 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, Ranperda tentang penyertaan modal terhadap PT Bank Sumut, serta Ranperda tentang perubahan atas Perda No 1 2015 tentang bangunan gedung.

Di sisi lain, yang menjadi Ranperda usulan eksekutif atau Pemko Medan, yakni Ranperda tentang RPJM Kota Kota Medan 2021-2024, Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Ranperda tentang keolahragaan, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda No.11 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Ranperda tentang penetapan zonasi aktivitas PKL, Ranperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Ranperda tentang Inovasi daerah, Ranperda tentang rencana pembangunan industri Kota Medan (RPIK) Tahun 2021-2041, serta Ranpenda tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian juga Ranperda tentang perubahan atas Perda No.13 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2011 sampai 2031, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, Ranperda tentang perubahan APBD TA 2021, Ranperda tentang APBD TA 2022 dan Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan Ranperda tentang perubahan atas Perda No.2 Tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan merupakan usulan eksekutif dan inisiatif.

Dalam Paripurna tersebut, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Medan, Sudari ST sempat melakukan interupsi. Sudari berharap, agar Pemko Medan dapat menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terhadap sejumlah Perda yang telah ada. Pasalnya, masih banyak Perda yang telah disahkan, namun tidak memiliki Perwal. “Kita meminta agar Pemko Medan bisa segera menerbitkan Perwal dari Perda-Perda yang sudah ada,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, usai Paripurna di DPRD Medan, kepada awak media, Bobby Nasution mengatakan jika Pemko Medan siap untuk menerbitkan Perwal dari Perda yang telah ada. Hanya saja, semua harus memprioritaskan ke lima target kerja yang telah disampaikan.

“Tadi saya sampaikan juga, fokus kita ini kan ada 5, dari situ dulu nanti kita buat (Perwalnya). Jangan lari dari situ dulu, dari 5 ini lah nanti kalau sudah ada Perdanya, kita Perwalkan,” jawabnya.

Seperti diketahui, ada pun beberapa contoh Perda Kota Medan yang belum memiliki Perwal, seperti Perda tentang MDTA, Perda tentang Pengelolaan Persampahan, Perda tentang Pengawasan dan Jaminan Produk Halal dan Higienis, dan sejumlah Perda lainnya. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak pidana khusus dan tindak pidana umum telah berkekuatan hukum tetap, berlangsung di Halaman Kejari Belawan, Jalan Pelabuhan Raya, Belawan, Senin (8/3) pagi.

Pemusnahan yang dipimpin Kajari Belawan Ikeu Bachtiar turut dihadiri Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Herwansyah, Camat Medan Belawan Ahmad dan utusan Bea Cukai dan Dinas Kesehatan Medan beserta undangan lainnya.

Kegiatan pemusanahan untuk barang bukti rokok, ganja dan mesin judi dilakukan dengan dibakar, sedangkan narkoba jenis ekstasi dan sabu diblender. Kemudian, barang bukti berupa senjata api jenis pistol dan ponsel serta senjata tajam dimusnahkan dengan dihancurkan.

Kepala Kejari Belawan Ikeu Bachtiar mengatakan, adapun barang bukti yang dimusnahkan adalah, sabu sebanyak 700 gram, ganja 42.000 gram, ekstasi 120 butir, dan 50 butir pil happy five serta 3 mesin judi, senjata api, uang palsu, 2.800 rokok ilegal dan 55 unit Hp.

“Berbagai jenis barang yang dimusnahkan terdiri dari 763 perkara yang disita sejak 2017 hingga tahun 2020, dengan rincian tindak pidana khusus/kepabeanan sebanyak 2 perkara, tindak pidana umum 761 perkara, terdiri dari 666 perkara narkotika dan zat adiktif lainnya, 59 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta 36 perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum,” jelas Kajari Belawan.

Pihaknya akan tetap berkomitmen dalam penegakan hukum di masyarakat. Semua ini dilakukan dengan adanya bentuk kerja sama di lingkungan aparat penegak hukum agar dapat dipahami oleh masyarakat.

“Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya Kejaksaan tidak bisa sendiri. Keberhasilan penuntutan merupakan hasil dari penyidikan oleh Polri, TNI, Bea Cukai dan aparat lainnya, inilah hasil sebuah penindakan perkara,” pungkas Ikeu. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilik gedung di Jalan Ahmad Yani VII, Kelurahan Kesawan, Medan Barat ditenggat dua minggu untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemko Medan.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan telah menyurati pemilik gedung eks Harian Portibi Gedung, yang telah merubah bentuk asli bangunan tersebut dan telah membangunnya kembali tanpa IMB itu. Dalam surat itu, Pemko Medan memberikan waktu 2 minggu bagi pemilik bangunan untuk dapat mengurus izin bangunannya.

Tak cuma itu, Bobby Nasution juga menegaskan, jika bangunan itu harus dikembalikan ke bentuk semula oleh pemiliknya.”Itu sudah saya sampaikan, hari ini (kemarin) pemilik gedung sudah disurati. Kita kasih waktu 2 minggu dari surat itu keluar, kita layangkan ke mereka, itu harus diubah lagi ke bentuk semula,” tegas Bobby.

Bobby juga berjanji akan memberikan kemudahan kepada pemilik gedung dalam proses pengurusan izinnya, agar izin bangunan tersebut bisa cepat selesai. Namun dibalik itu, Bobby tetap bersikap tegas kepada pemilik gedung.

Sanksinya, apabila dalam kurun waktu 2 minggu dari surat tersebut dikeluarkan, namun pemilik gedung ternyata tidak menjalankan rekomendasi, maka Bobby juga berjanji akan bertindak lebih tegas, yakni menghancurkan bangunan rata dengan tanah. “Izin harus diurus, kita permudah izinnya, biar izinnya gak lama. Kalau dua minggu tidak ada perubahan juga, kita hancurkan rata,” tegasnya lagi.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Dedy Aksyari memberikan apresiasinya kepada Wali Kota Medan yang telah bersikap tegas dengan pemilik gedung Warenhuis. “Ya memang harus begitu, harus tegas. Selama ini banyak bangunan yang melanggar aturan, seolah pemilik gedung tidak perduli dengan sanksi yang ada. Tapi dengan adanya tindakan tegas seperti ini, maka tidak hanya membuat pemilik gedung menjadi jera, tetapi juga menjadi pelajaran bagi pemilik-pemilik gedung yang lain,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Senin (8/3).

Dedy pun mendukung tindakan tegas yang akan dilakukan Pemko Medan kepada gedung yang dimaksud bila dalam 2 minggu bangunan tersebut tidak juga diurus perizinnya. Tak cuma itu, Dedy juga mendukung langkah Pemko Medan untuk dapat mengembalikan bentuk gedung ke bentul awalnya.

Sebelumnya, Pemko Medan membongkar gedung tersebut dengan alat berat milik Dinas PU Kota Medan, pada Kamis (4/3) lalu yang dipimpin langsung Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. (map/ila)