26 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 3711

Polres Dairi Siapkan 3 Pos Pengamanan Libur Nataru

Operasi Lilin Toba 2020

TERANGKAN: Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting memberikan keterangan usai apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2020 di Mapolres Dairi, Senin (21/12).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resort (Polres) Dairi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Dairi dan TNI, melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2020. Apel gabungan di halaman Mapolres, Senin (21/12).

Menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021, Polres Dairi mendirikan 3 pos pengamanan (Pospam). Usai apel, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting mengatakan, pendirian Pospam berdasarkan kerawanan kemacetan dan berkumpulnya banyak orang. Pospam didirikan di Simpang Silalahi, Panji Sibur-bura dan Pusat Pasar Sidikalang.

Melalui koordinasi dengan instansi terkait, setiap Pospam disiagakan 1 unit ambulans untuk memberikan layanan medis segera apabila ada kejadian darurat atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga dengan kesiapan antisipasi bencana seperti jalan longsor menyebabkan arus lalu-lintas terganggu.

“Melalui koordinasi dengan Dinas PUTR Dairi serta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah I Medan, telah kita minta untuk kesiapsiagaan alat berat untuk penanganan serta mengurai kemacetan,” jelasnya.

Pengamanan Malam Natal di Gereja

Sementara itu, personel Polres Dairi juga akan melakukan pengamanan malam Natal di 114 gereja se-Kabupaten Dairi. Pihaknya juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat, karena personel Polres Dairi tidak mencukupi.

Ia mengatakan sudah menyarankan kepada tokoh/pengurus gereja dalam melaksanakan perayaan Natal agar mematuhi protokol kesehatan. “Pengurus gereja sudah diimbau, agar perayaan Natal dilakukan kegiatan ibadah saja dan tidak melakukan perayaan,” katanya.

Ferio Sano membaca amanat Kapolri Republik Indonesia mengatakan, pelaksanaan Operasi Lilin melibatkan personel Polri dan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Pemadam kebakaran, Linmas, Senkom dan lainnya.

Pengamanan tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga cenderung under estimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan tahun baru menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.

Lanjutnya, berdasarkan pemetaan kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus yang harus diantisipasi. Di antaranya ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras serta tindakan kriminal lainnya.

Apel gelar pasukan turut dihadiri, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, Dandim 0206/Dairi, Letkol Inf Adietya Yuni Nurtono, jajaran Polres Dairi dan lainnya. (rud)

Banyak Warga Tak Tercover BPJS PBI, Ishaq Abrar Minta Pemko Verifikasi Ulang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan meminta Pemko Medan melakukan verifikasi ulang kepesertaan warga miskin BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Medan. Sebab, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat setiap saat berubah dan terbukti masih banyak warga miskin belum tercover.

Hal tersebut disampaikan Ishaq Abrar saat melaksanakan reses I masa sidang I Tahun ke II TA 2020 di Jalan Pancing Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Rabu (23/12/2020). Hadir saat reses, perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Dikatakan Abrar, saat ini masih banyak warga miskin di Kota Medan yang belum mendapat pelayanan kesehatan gratis lewat program BPJS Kesehatan. Situasi demikian terkesan pelayanan pilih kasih. “Kita berharap warga yang benar-benar miskin wajib menjadi peserta BPJS PBI. Apalagi, di APBD tahun 2021 sudah dilakukan penambahan anggaran,” kata Abrar.

Pernyataan anggota dewan dari Partai Demokrat ini menyikapi keluhan warga terkait sulitnya mendapat BPJS PBI. Memang, saat mengikuti reses, sejumlah warga mengeluhkan kepada Ishaq Abrar belum terdaftar peserta program BPJS PBI. “Tolong lah pak dewan, warga Mabar Hilir di sini banyak belum terdaftar BPJS PBI padahal hidupnya susah,” kata Budiono, warga Mabar Hilir yang mengaku memiliki 5 orang anak, namun hanya 2 yang tercover BPJS PBI, sedangkan tiga orang lagi tidak.

Sementara Taufik, yang juga warga Mabar Hilir, mengaku sudah 14 tahun menetap di Kota Medan namun belum memiliki dokumen kependudukan, baik KTP maupun KK. Menyikapi keluhan warga ini, Abrar meminta kepada Lurah Mabar Hilir agar dapat membantunya.

Keluhan lain juga disampaikan warga terkait kondisi jalan rusak di Jalan Pancing Kelurahan Mabar Hilir. Selain itu, saluran drainase yang tidak berfungsi mengakibatkan banjir selalu di kawasan Mabar Hilir. Parit yang tumpat dipadati lumpur dan sampah sehingga air tidak sempurna mengalir dengan baik.

Terkait infrastruktur yang rusak, Ishaq mendesak Dinas PU Kota Medan melakukan perbaikan dan normalisasi drainase. Dan yang paling penting kata Abrar, saluran pembuangan air harus dituntaskan sehingga debit air tidak tergenang.

Mengakhiri acara reses, Ishaq Abrar menyebut segala aspirasi dan keluhan warga akan diteruskan secara resmi ke Pemko Medan. Kendati demikian sebut Abrar, aspirasi warga akan ditindaklanjuti guna percepatan realisasi. “Saya berharap warga tetap lebih peduli terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik di lingkungannya sehingga segala kekurangan dapat kita cari solusi,” tutup Ishaq.(adz)

Kejaksaan Dairi Satu-satunya di Sumut Penerima Piagam Predikat WBK dari Kemenpan-RB

JELASKAN: Kajari Dairi, Syahrul Juaksa Subuki (tengah) didampingi pejabat jajaran saat menjelaskan penganugerahan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dari Meneteri Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, Senin (21/12).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Dairi menerima piagam penghargaan, atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Kajari Dairi, Syahrul Juaksa Subuki, Senin (21/12) mengatakan, Kejaksaan Dairi satu-satunya dari kejaksaan di wilayah Sumut sebagai penerima predikat WBK. Penganugerahan predikat WBK/WBBm kepada satuan unit kerja digelar setiap tahun.

“Satker yang diusulkan harus nyata memberikan perubahan pada enam area. Yaitu manajemen, penataan tatalaksana, penataan sitem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akutabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik,” katanya.

Selain itu, juga melakukan inovasi yaitu mobil layanan di Pakpak Bharat, dengan adanya mobil tersebut pelayanan administrasi di Kabupaten Pakpak Bharat sudah lebih mudah, yang membutuhkan administrasi tidak lagi harus datang ke Kejaksaan Dairi.

Kemudian ada media kopi, Kejaksaan Dairi bekerja sama dengan UMKM penjualan bubuk kopi, di mana pada label kemasan kopi dituliskan pesan singkat tentang penyuluhan hukum dan inovasi lainnya.

“Saat ini, Kejaksaan Dairi sudah berstatus zona integritas. Kami harus menjaga predikat itu, agar tidak ditarik Kemenpan RB,” ucapnya.

Selain menjaga, juga berupaya meningkatkan lebih tinggi. Atas predikat itu, masyarakat juga sudah lebih percaya kepada Kejaksaan Dairi. (rud)

Asian Agri Wilayah Sumut Bagikan Paket Sembako di 25 Desa

Menyambut Hari Natal Dan Tahun Baru

PT Gunung Melayu dan PT Saudara Sejati Luhur, anak perusahaan Asian Agri, menyerahkan paket sembako pada hari Selasa, 22 Desember 2020.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Asian Agri Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan paket sembako sebanyak 965 paket sembako, kepada masyarakat sekitar perusahaan yang merayakan natal dan tahun baru. Pemberian bantuan ini dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 22-23 Desember 2020. Bantuan paket sembako ini disalurkan melalui unit Kebun Asian Agri ke 25 Desa yang berada di sekitar operasional perusahaan. 

Program Asian Agri Peduli dengan tema “the more you give, the more you have” ini diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama yang berkategori duafa dan kurang mampu. Paket berisi beras 5 kg, gula pasir, dan teh kotak. 

PT Gunung Melayu dan PT Saudara Sejati Luhur –anak perusahaan Asian Agri–melaksanakan penyerahan paket sembako pada hari Selasa, 22 Desember 2020. Total paket sembako yang diberikan sebanyak 190 paket, dibagikan ke 3 desa yaitu Desa Gonting Malaha, Desa Sidomulyo dan Desa Batu Anam. Ikut serta saat pemberian Manager Kebun Sentral, Sabam Nadapdap, Manager Kebun Aek Tarum, Jetro H Damanik, Humas PT GM/PT SSL Agus S Batubara, Koordinator CSR AA Sumut, Aris Yuneidi.

“Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian global termasuk Indonesia, sehingga seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya. Melalui bantuan sembako ini, diharapkan dapat meringankan beban bapak-bapak dan ibu-ibu terutama yang akan merayakan Natal dan tahun baru. Saya mewakili perusahaan  mengucapkan selamat menyambut sukacita Natal dan tahun baru kepada bapak dan ibu yang merayakan. Semoga tahun 2021 menjadi lebih baik lagi untuk kita semua, dan Covid-19 segera hilang sehingga kita dapat beraktifitas seperti sedia kala,” kata Jetro H Damanik.

Menyambut pesan dari Manager PT Gunung Melayu, Kepala Desa Gonting Malaha, Supian SAg menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Asian Agri, dan mengingatkan untuk selalu bersatu antar umat beragama dan selalu berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai dasar Negara.

“Terima kasih kepada perusahaan Asian Agri Group yang telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kami. Indonesia adalah Negara yang berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Mau apapun agama, apapun suku kita tetap satu Indonesia. Mari sama-sama kita jaga kerukunan sesama warga negara, kerukunan dengan perusahaan, saling bekerjasama membangun Indonesia menjadi lebih baik khususnya Desa Gonting Malaha,” ujar Supian.

Manager PT Gunung Melayu lainnya, Sabam Nadapdap, mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan mengingat masih tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Mari bersama-sama kita terapkan tiga M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Konsistensi kita menerapkan 3 M akan sangat membantu mengurangi penyebaran Covid-19. Untuk pembagian paket sembako ke penerima manfaat, pihak desa dapat membuat jadwal pengambilan paket sehingga tidak ada keramaian yang terjadi dan protokol kesehatan dapat dikontrol dengan baik,” tambah Sabam

Pembagian paket duafa untuk Natal merupakan salah satu dari rangkaian program CSR Asian Agri dalam tahun 2020 . Sejak munculnya Covid-19, Asian Agri peduli aktif dalam usaha mencegah penyebaran Covid-19.  Koordinator CSR Asian Agri Sumatera Utara, Aris Yuneidi, menyampaikan rangkaian program Asian Agri dalam menghadapi dampak dari Covid-19.

“Selama tahun 2020, Asian Agri telah manyalurkan ribuan APD kepada rumah sakit dan puskesmas, pemberian baliho dan poster informasi tentang Covid-19 ke desa-desa, bantuan penyemprotan desinfektan, pengadaan tempat cuci tangan dan sabun di fasilitas umum serta bantuan sembako dan vitamin  untuk masyarakat sekitar perusahaan,” ujarnya. (Rel)

Robi Barus Siap Perjuangkan Kenaikan Honor Posyandu di Kota Medan

Robi Barus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dasar yang ditanggungjawabi kepala desa ataupun Kelurahan.

Keberadaan Posyandu tentu menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Namun hingga saat ini, perhatian Pemerintah Kota Medan masih sangat minim terhadap keberlangsungan fungsi Posyandu ditengah-tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Medan sekaligus Ketua Fraksi PDIP, Robi Barus SE MAP saat melakukan pertemuan dengan masyarakat guna menampung aspirasi atau Reses di Sekretariat Relawan Irmadi Robi Centre (IRC) di Jalan Laboratorium, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Rabu (23/12).

“Bagaimana pelayanan kesehatan kita bisa meningkat jika orang-orang yang berkecimpung disitu tidak diperhatikan dengan baik. Kurang pantas memang kalau para kader Posyandu hanya diberi honor Rp50 ribu per bulan, sedangkan mereka bekerja untuk kesehatan masyarakat,” ucap Robi.

Hal itu dikatakan Robi dalam menanggapi aspirasi warga yang kebanyakan di hadiri oleh kaum ibu yang beberapa diantaranya merupakan kader Posyandu. Mereka mengatakan, honor Rp50 ribu perbulan merupakan honor yang diterima sejak beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah mengalami kenaikan.

Sedangkan disisi lain, kebutuhan mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai kader Posyandu terus meningkat.

“Ini lebih kepada pengabdian sebetulnya, karena logikanya tidak ada yang mau diberi honor segitu,” ucap boru Simanjuntak, salah satu kader Posyandu.

Tak cuma itu, fasilitas kesehatan Posyandu juga tidak meningkat dari waktu ke waktu. Seperti hal nya timbangan untuk anak yang tidak pernah diganti dari timbangan konvensional dengan sistem timbangan gantung menjadi timbangan berdiri ataupun digital.

“Banyak sekali orangtua yang tidak mau anaknya ditimbang dengan timbangan (gantung) itu. Fasilitasnya perlu banyak dibenahi. Tolong dibantu pak,” ujarnya yang diamini para kader Posyandu dan warga lainnya yang hadir dalam reses yang digelar dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut.

Dihadapan Lurah Kesawan Maswan Harahap, Lurah Glugur Kota Abdul Razak, perwakilan Kecamatan Medan Barat Nurul Rahmad, perwakilan Dinas PU Wawan Setiawan dan pihak Puskesmas Glugur Kota dr Togi, Robi Barus mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut di DPRD Medan.

“Nanti akan kami coba perjuangkan di Banggar (badan anggaran) supaya bisa di anggarkan di Perubahan APBD (P-APBD) 2021 untuk honor kader Posyandu. Ya dari Rp50ribu setidaknya bisa lah naik jadi Rp100ribu. Untuk tahap awal lah dulu, mengingat inflasi kan terus terjadi dari tahun ke tahun,” ujar Robi.

Dalam kesempatan itu, Robi juga meminta Dinas PU untuk turun langsung ke lokasi-lokasi yang masih terjadi banjir walaupun telah dilakukan pengoretan parit.

“Seperti di Jalan Mistar, Jalan Sambu Baru dan beberapa kawasan lainnya di Dapil saya, ada parit yang selesai di koret, justru paritnya penuh dan meluber sampai masuk ke rumah-rumah warga. Makin di korek kok makin banjir, ini harus diperhatikan. Kita minta supaya teman-teman di PU segera turun ini ke lokasi, cari apa masalahnya dan selesaikan,” tegasnya.

Mendengar hal itu, perwakilan Dinas PU, Wawan Setiawan mengaku akan segera turun ke lokasi untuk mencari sumber masalahnya dan memperbaikinya. Sebab seharusnya bila sudah di keruk, parit akan berfungsi dengan lebih baik.

Terakhir, sebelum acara ditutup dengan memberikan cinderamata kepada para warga yang datang, Robi memastikan akan menyampaikan seluruh aspirasi yang diungkapkan dalam kesempatan itu kepada Pemko Medan melalui OPD-OPD terkait untuk ditindaklanjuti.

“Aspirasi-aspirasi ini akan menjadi semangat bagi saya untuk merealisasikan apa yang kita harapkan. Tetap jaga kesehatan ditengah pandemi Covid-19 ini. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi 3M, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ditempat yang sama, Robi Barus juga melakukan kegiatan reses satu hari sebelumnya. Tak jauh berbeda, warga pun menyampaikan hal yang relatif sama, yakni soal honor dan fasilitas Posyandu untuk bisa segera dibenahi agar menjadi lebih layak. (map)

Terdakwa Kepemilikan Senpi Ilegal Divonis Bebas, JPU Ajukan Kasasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa kepemilikan senjata api (senpi) ilegal, Joni lepas dari jeratan hukum. Pasalnya, Hakim Ketua Jarihat Simarmata memvonis bebas warga Komplek Brayan City tersebut, dalam sidang di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (23/12).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai terdakwa Joni tidak terbukti melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951.

“Menyatakan terdakwa Joni tidak terbukti atas dakwaan JPU sebagaimana yang didakwakan memiliki senjata api ilegal, membebaskan terdakwa Joni dari dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya,” kata Jarihat.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Anwar Ketaren menuntut terdakwa Joni selama 2 tahun penjara. Atas putusan ini, JPU menyatakan akan mengajukan kasasi. “Kita ajukan kasasi,” tegasnya.

Menanggapi putusan bebas Joni, pengamat hukum Julheri Sinaga menilai putusan hakim ini sebagai bentuk penzaliman.

“Vonis bebas yang diberikan kepada terdakwa kepemilikan softgun ilegal adalah suatu bentuk penzaliman dalam penegakan hukum,” katanya.

Menurut Zulheri, jaksa penuntut umum (JPU) harus melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Jaksa selaku penuntut bisa melakukan kasasi atas putusan bebas itu,” terangnya.

Terpisah, vonis bebas terhadap Joni sangat membuat sekitar Kompleks Brayan City kecewa. Sebab, menurut mereka kepemilikan Softgun ilegal Joni sangat meresahkan karena dikhawatirkan disalahgunakan.

“Kita menduga vonis bebas ini diberikan karena adanya permainan aparat penegak hukum dengan mafia kasus,” sebut Agus, warga sekitar Kompleks Brayan City

Lanjut Agus meminta Komisi Yudisial agar turun tangan dalam kasus ini, dari awal Masyarakat sudah mencium ada permainan dari Penegak hukum ,sejak Terdakwa di beri tahanan luar oleh Hakim.

Diketahui, bahwa kasus itu bermula pada 7 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa digerebek petugas kepolisian di rumahnya.

Saat itu petugas mencurigai terdakwa masuk ke dalam jaringan judi online. Ketika petugas menggeledah rumah terdakwa, petugas menemukan sebuah tas jinjing yang disimpan di dalam lemari.

“Ternyata, tas itu berisi sepucuk senjata Air Soft Gun lengkap dengan tabung gas dan gotri/mimis,” ucap jaksa.

Jaksa menjelaskan, di hadapan petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan menyimpan senjata Air Soft Gun tersebut.

Terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Indra Gunawan alias Asiong yang bekerja sebagai pengurus satpam Komplek Brayan City seharga Rp1.500.000, pada tahun 2017. (man)

GrabFood ‘Yuk Berbagi’ Salurkan 2.000 Paket Makanan ke 17 Panti Asuhan di Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Grab melalui program ‘Yuk Berbagi’ yang hadir di 7 kota di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Berhasil mengajak ribuan pelanggan dan lebih dari 40 mitra merchant GrabFood untuk berdonasi lebih dari 2.000 paket makanan kepada 17 panti asuhan di Kota Medan.

GrabFood ‘Yuk Berbagi’ Salurkan Lebih dari 2.000 Paket Makanan ke 17 Panti Asuhan di Kota Medan.(ist)

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di tengah pandemi COVID-19. Grab hadir untuk menolong dan membantu bersama pelanggan dan mitra merchant. Kemudian, sejak November hingga awal Desember 2020, para pelanggan yang telah memesan makanan favorit mereka menggunakan kode promo “YUKBERBAGI” dari restoran yang berpartisipasi juga turut berdonasi satu paket makanan untuk panti asuhan di setiap kota.

Bertepatan dengan Hari Ibu, Grab bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara juga membagikan paket makanan kepada para ibu yang berprofesi sebagai penyapu jalanan. Sebelumnya, Grab juga telah membagikan bantuan kepada para korban bencana banjir di Medan dan Tebing Tinggi.

Richard Aditya, Director of West Indonesia, Grab Indonesia menjelaskan melalui program ‘Yuk Berbagi’, Grab ingin merayakan semangat kebersamaan dari pelanggan dan mitra merchant untuk berbagi kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah situasi yang menantang bagi semua.

“Walaupun sederhana, kami berharap inisiatif ini tidak hanya menggerakan masyarakat untuk terus melakukan kebaikan, namun juga dapat terus mendorong roda perekonomian lokal berkat kontribusi dari seluruh ekosistem GrabFood, mulai dari pelanggan, mitra merchant, hingga mitra pengantaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait yang telah mendukung kami dalam menyalurkan paket makanan kepada anak-anak di panti asuhan, korban bencana banjir, hingga ibu-ibu penyapu jalanan di Medan,” sebutnya, Rabu (23/12).

Hj. Nawal Edy Rahmayadi, Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, sangat mengapresiasi langkah Grab yang memperhatikan para anak yatim di era pandemi ini.

“Pemerintah menilai langkah yang dilakukan Grab ini sangat bagus karena dapat melibatkan banyak elemen di dalamnya,” sebutnya.

Ia menilai Grab dan masyarakat dapat mendukung jalannya roda perekonomian daerah dengan membeli produk dari UMKM lokal sehingga buat mereka tetap dapat mempertahankan bisnis di masa pandemi. Selain itu, penting bagi kita bersama untuk dapat berbagi dengan anak-anak yang ada di panti asuhan agar dapat meringankan beban sesama.

“Bertepatan dengan momen perayaan Hari Ibu, pemerintah juga ingin mengapresiasi para ibu tangguh yang bekerja dan merawat keluarga setiap harinya. Kami juga turut membagikan paket makanan kepada para ibu tangguh yang berprofesi sebagai penyapu jalanan yang dengan gigih bekerja setiap hari sambil merawat keluarga mereka,” tuturnya.

Ribuan paket makanan telah disalurkan kepada anak yatim di 17 panti asuhan di Medan, termasuk Panti Asuhan Bani Adam As’ Panti Asuhan Bait Allah, Elim Grace Orphanage, Panti Asuhan Claresta, dan Yayasan Amal Sosial Panti Asuhan Al-Jamiyatul Washliyah.

Nur Syafriana, Kepala Panti Asuhan Bani Adam As’,⁣ menyampaikan apresiasinya kepada Grab. Di tengah pandemi ini, banyak donatur tetap yang terkena dampak dan ini jadi tantangan untuk panti asuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Grab yang hadir untuk menyalurkan paket makanan untuk anak-anak yatim di panti asuhan ini.

“Semoga bantuan ini bisa menjadi berkah untuk semua orang yang terlibat di dalamnya dan mereka mendapatkan balasan yang berlipat,” katanya.

Grab Bantu Semua Lapisan Masyarakat di Medan #TerusUsaha di Tengah Pandemi
Selama masa pandemi, Grab turut serta dalam membantu masyarakat dan mitra Grab dengan berbagai rangkaian kegiatan dan inisiatif. Grab telah mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran virus dengan menghadirkan GrabProtect di Medan, protokol keamanan dan kebersihan berkendara dengan perlindungan ekstra bagi penumpang dan mitra pengemudi.

Grab juga menghadirkan dua layanan baru yakni GrabMart dan GrabAssistant yang membantu mendorong roda perekonomian mitra dan UMKM di tengah pandemi.

Selain itu, Grab juga menghadirkan program #TerusUsaha di Medan yang didedikasikan untuk mendukung digitalisasi para pelaku UMKM dan pedagang tradisional, termasuk melalui kerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk mendigitalisasi 5 pasar tradisional di Medan. Riset Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics menunjukkan kontribusi ekonomi Grab yang mencapai Rp2,66 triliun di Sumatera Utara dan meningkatkan kualitas hidup mitra sebesar 8%.(gus/rel)

GM PLN UIK SBU Cek Kondisi Pembangkit Belawan

Cadangan 453 MW Mampu Memenuhi Kebutuhan Investor

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjaga keandalan listrik juga menjadi tugas utama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIK SBU). Unit ini memiliki tanggungjawab di 4 provinsi, Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau. Terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020/2021.

BERSAMA: GM PLN UIKSBU Bambang Iswanto dan Senior Manager SDM dan Umum Sigit Prasetyo, Manager UPK Belawan Syahminan Siregar dan staf usai melakukan pengecekan mesin pembangkit ke UPK Sicanang, Belawan.

Untuk memastikan kesiapan itu semua , General Manager PLN UIKSBU Bambang Iswanto, melakukan pengecekan ke Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Sicanang, Belawan, Rabu (23/12)
Di sela peninjauan dan wawancara akhir tahun 2020, Bambang Iswanto,didampingi Senior Manager SDM dan Umum Sigit Prasetyo , Manager UPK Belawan Syahminan Siregar mengatakan, bahwa ada 3 hal penting di akhir tahun yang sejak awal sudah dipersiapkan pihaknya dan semuanya menyangkut keandalan listrik.

“Yang pertama Pilkada, alhamdulillah sudah bisa dilalui dengan baik. Sekarang akan kita hadapi adalah perayaan Natal 25 Desember dan tahun baru,” katanya.

Untuk itu semua, 7 UPK di bawah PLN UIP SBU yang tersebar mulai dari Nagan Raya dan Arun di Aceh. Pangkalansusu, Sicanang, Renun, Labuhan Angin dan Pandan di Sumut, serta Riau dan Kepulauan Riau, seluruhnya bersiaga dalam menyukseskan hari besar keagamaan itu.

Dijelaskan, selain Nagan Raya, ada UPK Arun1 dengan daya 190 MW, Arun2 daya 250 MW. PLTU Pangkalansusu 4 x 200 MW. Belawan kapasitas total 1.200 MW. Kemudian Pandan 100 MW yang ditopang oleh Sipan Sipahoras dan Renun. Labuhan Angin 2×100 MW. Pekanbaru dan Kota Panjang. Duri 250 MW. Tembilahan 2×7 MW. Ada juga pembangkit di Kepri. Tanjungbalai Karimun 2×7 MW, serta ditopang lagi dengan PLTD di Bintan, Tanjungpinang.

“Dengan daya mampu 2.700 MW, beban puncak 2.200 MW dan kemampuan cadangan yang tersedia sekitar 453 MW , kita cukup aman dan optimis tidak hanya mampu menyalurkan listrik ke masyarakat yang pengelolaannya ditangani pihak PLN Wilayah, serta optimisi mampu memenuhi kebutuhan investor yang akan berinvestasi di wilayah kerja kita,” katanya.

Namun khusus untuk hari besar keagamaan Nataru, lanjut Bambang, pihaknya tetap mengakui adanya dilema ketika di saat pembangkit banyak, tapi harus beroperasi di beban minimal.

“Misalnya saja pada saat musim libur seperti ini, banyak perusahaan yang selama ini penggunaan listriknya tinggi, lalu tidak beroperasi. Atau dampak dari pandemi Covid-19 ini, banyak perusahaan yang mengurangi jam operasional atau bahkan yang terpaksa menutup usahanya. Meski demikian, kelangsungan sistem elektrifikasi harus tetap kita penuhi,” katanya.

Khusus untuk Nataru, juga turut disiagakan personel di seluruh UPK. “Jam piket kita berlakukan sehingga tidak terjadi kekosongan petugas selama Nataru,” ujarnya. (ila)

Edriansyah Rendy Siap Perjuangkan Soal Kesejahteraan Sosial di Mabar

SERAP: Anggota DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH menyerap aspirasi warga di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Rabu (23/12). (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan utama di Kawasan Medan Utara, tak terkecuali di Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar. Sejumlah masyarakat mengeluhkan minimnya pemerataan bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, padahal ada sangat banyak masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut yang tak kunjung tersentuh bantuan yang layak diterimanya.

Hal itu terungkap dalam Reses I Tahun Kedua 2020 yang digelar anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, T Edriansyah Rendy SH di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Rabu (23/12).

“Kenapa selama ini yang dapat PKH itu-itu aja orangnya, sementara kami yang miskin gak dapat. Suami saya gak kerja, anak saya dua. Nanti yang dapat KIP, PKH ya itu-itu aja orangnya, padahal gak susah-susah kali orangnya. Sementara kami, kami jauh lebih susah, tapi gak dapat apa-apa. Kami juga sudah mengajukan bantuan UMKM, tapi belum juga dapat bantuannya,” ucap Nur Asmawati Siregar selaku warga setempat.

Senada dengan Asmawati, Intan selaku warga setempat juga menanyakan soal UMKM. Ia bertanya apakah benar masyarakat penerima PKH tidak diizinkan lagi untuk mendapatkan bantuan UMKM senilai Rp2,4 juta itu.

“Tapi di kecamatan lain, saya dengar ada anggota PKH tapi dapat bantuan UMKM,” tutur Intan.

Selain itu, Bapak Medari selaku warga juga meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda di Kelurahan Mabar Hilir supaya mendapatkan pekerjaan dan tidak banyak yang menganggur seperti saat ini. Padahal ironisnya, kawasan tersebut merupakan daerah industri yang seharusnya dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Kegiatan yang digelar dengan mengikuti protokol kesehatan itu juga tampak menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya. Warga tampak antusias dalam melontarkan keluh kesahnya kepada Rendy pada kegiatan yang turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Darwin Peranginangin, perwakilan Dinas Sosial Wage, perwakilan Disdukcapil Hamka Pasaribu, Camat Medan Deli Fery Suhery, Lurah Mabar Farandhy Siregar, UPT Puskesmas Medan Deli dr Satya Maher dan para Kepling Kelurahan Mabar.

Seperti hal nya, Rizki Ramadani Siregar selaku pemudi setempat yang mengeluhkan sulitnya melakukan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, surat ahli waris dan sebagainya.

“Lalu kami juga meminta kepada pemerintah, tolong lah kasih sanksi tegas kepada pabrik-pabrik disini yang tidak taat aturan. Limbah pabrik kenanya sama kam. Baunya, asapnya, kami yang kena imbasnya, jangan dibiarkan saja,” pintanya.

Mendengar berbagai keluhan warga, Rendy pun meminta para OPD yang hadir untuk menjawab keluhan para warga.

Untuk bantuan sosial, Wage selaku perwakilan Dinas Sosial mengatakan jika pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan melakukan pendataan ulang kepada masyarakat, khususnya kepada warga tidak mampu agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara merata.

“Kalau ada yang dapat bantuan double-double dengan ketentuan hal itu memang tidak boleh, tolong warga laporkan kepada kami ataupun Kecamatan dan Kelurahan. Setahu saya sejauh ini tidak ada, ” jawabnya.

Selain itu, perwakilan UMKM, Darwin Perangin-angin menyebutkan memang benar ada beberapa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Untuk masyarakat dengan penerima kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tentu tidak masuk dalam kategori lagi.

“Keluarga PNS, TNI ataupun Polri, utu juga tidak boleh. Lalu yang pasti harus ada usaha, karena nanti akan di kroscek. Terkait PKH, tidak ada kaitannya. Penerima PKH ataupun tidak, bila mempunyai usaha mikro dan memenuhi syarat, maka bisa mendapatkan bantuan UMKM itu,” tegasnya.

Terkait lapangan pekerjaan, Camat Medan Deli Fery Suhery menyebutkan, agar masyarakat untuk mencoba mendaftar ke Disnaker untuk dapatkan bantuan kartu pra kerja. Namun begitu pihaknya berharap agar nantinya ada program dari Disnaker Kota Medan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kota Medan.

Menyikapi seluruh Aspirasi, Rendy yang duduk di Komisi III DPRD Medan itu berjanji akan menyikapi, meneruskan dan menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi warga kepada Pemko Medan lewat OPD-OPD terkait. Selanjutnya, hal itu akan disampikannya dalam sidang Paripurna DPRD Medan.

“Termasuk tadi masalah infrastruktur di Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar, saya juga akan sampaikan ke OPD terkait agar bisa diselesaikan di tahun 2021. Intinya, semua aspirasi akan kita tindaklanjuti, apalagi kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan counterpart saya di Komisi III,” tegas Rendy.

Dalam kesempatan itu, panitia juga membagikan lembar aspirasi yang dikumpulkan di akhir acara guna dipelajari serta ditindaklanjuti.

“Aspirasi ini sangat berharga buat saya. Untuk masyarakat yang tidak sempat menyampaikan aspirasinya secara langsung, saya akan pelajari dari lembar aspirasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Semoga semua harapan bapak/ibu semua dapat saya perjuangkan dan terealisasi di tahun mendatang,” pungkas Rendy. (map)

Taruna STTD Silaturahim ke Bupati Batubara

AUDIENSI: Bupati Batubara, Ir Zahir MAP bersama Ketua DPRD M Safi’i, menerima audiensi dan silaturahmi 7 Taruna STTD asal Batubara, di Ruang Fraksi PDIP di DPRD Batubara, Selasa (22/12).ist/Sumut Pos.
AUDIENSI: Bupati Batubara, Ir Zahir MAP bersama Ketua DPRD M Safi’i, menerima audiensi dan silaturahmi 7 Taruna STTD asal Batubara, di Ruang Fraksi PDIP di DPRD Batubara, Selasa (22/12).ist/Sumut Pos.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara, Ir H Zahir, MAP bersama Ketua DPRD M. Safi’i dan sejumlah anggota DPRD lainnya, menerima audiensi dan silaturahim Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) putra-putri Batubara di ruang fraksi PDIP gedung DPRD Batubara, Selasa (22/12).

AUDIENSI: Bupati Batubara, Ir Zahir MAP bersama Ketua DPRD M Safi’i, menerima audiensi dan silaturahmi 7 Taruna STTD asal Batubara, di Ruang Fraksi PDIP di DPRD Batubara, Selasa (22/12).ist/Sumut Pos.
AUDIENSI: Bupati Batubara, Ir Zahir MAP bersama Ketua DPRD M Safi’i, menerima audiensi dan silaturahmi 7 Taruna STTD asal Batubara, di Ruang Fraksi PDIP di DPRD Batubara, Selasa (22/12).ist/Sumut Pos.

Pertemuan tersebut disambut baik oleh Bupati Zahir, sembari mengucapkan selamat datang di Kabupaten Batu Bara.

Pada kesempatan itu, Bupati Zahir berharap kepada putra-putri Taruna STTD dari Kabupaten Batubara agar dapat mengisi pendidikan yang baik di Indonesia ini, dan nantinya dapat kembali ke daerah asal untuk mengabdi dan membangun Batubara yang kita cintai.

Selain itu, lanjut Bupati Batubara, para Taruna STTD diminta berperan aktif memperkenalkan Kabupaten Batubara, dan juga senantiasa dapat menjaga nama baik Batubara.

“Bagi para taruna taruni STTD yang masih berstatus reguler, apabila sudah menyelesaikan pendidikannya agar bekerja di Pemkab Batubara,”kata Zahir.

Sementara itu, Ketua DPRD Batubara, M Safi’i dalam sambutannya mengatakan, para taruna taruni agar belajar dengan baik. “Mari kita harumkan nama baik Batubara, kalian merupakan generasi penerus yang nantinya akan membangun Batubara,”pintanya.

Dikesempatan itu, salah satu taruna STTD turut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Batubara, Ketua DPRD beserta jajaran atas kesediannya menerima kami dalam rangka audiensi serta silahturahmi, tuturnya singkat.

Hadir pada pertemuan tersebut, Bupati Batu Bara, Ir. Zahir, M.AP, Ketua DPRD Batu Bara, M. Safi’i, Anggota DPRD, Kadis Perhubungan, Jonnis Marpaung, S. Pd, serta 7 Taruna STTD asal Batu Bara. (fdh)