28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 376

Dirut PGN Pastikan Pemanfaatan Jargas Rumah Tangga di Sleman Lancar

INSPEKSI: Direktur Utama PT PGN Tbk Arief Setiawan Handoko melakukan inspeksi langsung pada pengembangan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta, Jumat (27/9/2024).

YOGYAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama PT PGN Tbk Arief Setiawan Handoko melakukan inspeksi langsung pada pengembangan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta, Jumat (27/9/2024). Pengembangan jaringan gas di wilayah ini menggunakan skema Compressed Natural Gas (CNG) Clustering.

CNG Clustering dipakai karena wilayah Kabupaten Sleman belum terjangkau oleh jaringan pipa transmisi maupun distrbusi gas bumi. Maka dari itu, gas bumi dari Blora diangkut dalam bentuk CNG menggunakan truk Gas Transport Module (GTM), kemudian dikompres untuk diturunkan tekanannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah pelanggan.

Sampai dengan saat ini, jaringan gas untuk rumah tangga di Sleman sudah terpasang sebanyak 3.500 sambungan Rumah (SR) dari target sebanyak 7.000 SR. Jumlah pelanggan akan terus meningkat seiring dengan infrastruktur jargas yang terus dibangun di wilayah ini.

“Layanan gas bumi untuk rumah tangga merupakan bentuk kewajiban PGN melaksanakan public service obligation. Jadi PGN berkewajiban untuk melayani masyarakat. Selain melayani masyarakat, kami menuju program net zero emission,” ujar Arief.

Program jargas juga diharapkan dapat mengurangi impor LPG, sekaligus juga mengurangi penggunaan LPG bersubsidi. “Karena LPG masih impor, maka jargas akan membantu mengurangi beban arus impor dan subsidi LPG. Mudah-mudahan penggunaan jargas semakin banyak dicontoh ibu-ibu lain agar masak lebih efisien dan cepat,” ujar Arief.

Arief juga menghimbau agar tim PGN yang bertugas di area Yogyakarta menggencarkan sosialisasi pemanfaatan jargas kepada masyarakat. Termasuk edukasi terkait keselamatan penggunaan gas bumi. Mengingat Yogyakarta merupakan wilayah pengembangan baru, maka PGN perlu memberikan edukasi ke masyarakat yang wilayahnya dilalui pipa jargas.

Arief juga berkesempatan untuk mengunjungi pelanggan sekaligus melakukan gas in. Kepada pelanggan, ia juga menyampaikan terkait safety. “Safety adalah nomor satu bagi kita. Maka penting diinformasikan bahwa kalau gas bumi sifatnya lebih ringan udara. Kalau ada kebocoran, gas bumi mudah terdeteksi karena diberi aroma pembau, sehingga valve bisa segera ditutup oleh pelanggan,” jelasnya.

Keunggulan jargas yang lebih safety pun menjadi daya tarik bagi Maria untuk berkenan menggunakan jargas PGN. Ia juga antusias karena jargas dapat digunakan selama 24 jam. “Pembayarannya juga gampang menggunakan mobile banking, e-wallet atau di jaringan mini market terdekat,” katanya.

Senada dengan Maria, Ita juga menyambut Gas In gas bumi di rumahnya dengan antusias.

“Sebelumya kami sekeluarga menggunakan tabung gas beberapa macam ukuran. Lalu ada kabar baik dari PGN menawarkan untuk konversi ke gas bumi. Tidak perlu risau kehabisan gas karena dapat digunakan setiap saat dan pembayaran bisa via online. Saya berharap bisa PGN bisa mensosialisasikan ke ibu-ibu bahwa gas yang dipakai dari PGN lebih bagus, baik dari sisi keamanan dan efisiensi,” ujar Ita. (rel/ram)

Lokot Nasution, si Anak Pedagang Pusat Pasar yang Dilantik Jadi Anggota DPR RI

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, H Muhammad Lokot Nasution dilantik menjadi Anggota DPR RI periode 2024-2029. Politisi muda asal Sumut ini meraih kursi ke delapan dari 10 kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan Sumut 1 (Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi).

Lokot Nasution sebenarnya adalah tokoh politik baru di Sumut. Namun pergulatan pergaulannya sudah sejak lahir di Kota Medan. Apalagi, beliau merupakan sosok politisi muda yang lahir dari darah seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang di Pusat Pasar Medan.

Sehingga secara pergaulan, Lokot Nasution yang baru empat tahun ini menjadi Politisi Demokrat, langsung mendapatkan tempat di hati sahabatnya, keluarganya, dan jejaring komunitas di wilayah Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, dan Tebingtinggi.
Dia mengatakan, ada sebagian politisi yang bercerita tentang kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) tingkat DPR RI dapil Sumut 1 pada 14 Februari 2024 lalu, ada merasa memiliki kesulitan mendekati simpul dan akar rumput.

“Aku ini bukan siapa-siapa, aku gak punya darah ‘ningrat’ di lingkungan politik, militer, birokrasi atau apapun di negeri ini. Jadi aku merasa lebih mudah masuk ke akar rumput itu, karena aku juga bagian dari akar rumput itu, dan ruang pergaulan ku juga dulu di lingkungan akar rumput itu,” katanya ketika diwawancarai usai pelantikannya sebagai Anggota DPR RI, Selasa (1/10).

Politisi yang lahir dan tumbuh di Kota Medan ini mengakui, pertarungan politik kali ini agak lain. Selain banyak tokoh dan politisi senior yang sudah berkiprah banyak dalam politik nasional, ada juga yang membuat anggapan di luar sana, Dapil Sumut 1 adalah Dapil “neraka” yang sulit dimasuki oleh politisi muda yang baru berkiprah di bidang politik.

“Aku harus bersyukur hari ini, ada banyak ragam dukungan dan banyak doa yang didapatkan. Kalau tidak karena doa dari banyak orang, dan tentu saja takdir Tuhan, lalu apalagi?” ujar Lokot.

“Sekali lagi ku sampaikan, dan sudah sering ku bilang ini. Apa yang aku peroleh saat ini, itu atas izin Allah Swt. Doa Ayah dan Omak ku, serta doa dan dukungan keluarga, sahabat, kawan yang mengguncang langit, sehingga kasihan Tuhan sama aku,” ujar Lokot.

Lebih lanjut, ia berharap doa kepada seluruh masyarakat Sumut agar terus mendoakan dalam menjalankan perjalanan ini serta bisa terus menjaga pribadi yang amanah untuk banyak orang di Sumut. “Doakan aku dapat dapat menjaga amanah dari orang banyak ini. Insya Allah aku pasti berjuang keras disini ( Gedung Senayan-red ), untuk Sumatera Utara yang lebih baik” Tegas Lokot. (adz)

STIKes Mitra Husada Medan Gelar Pengabdian Masyarakat Cegah HIV/AIDS

HIV/AIDS: Pengabdian masyarakat cegah HIV/AIDS yang diadakan STIKes Mitra Husada Medan.(ISTIMEWA)

SEKOLAH Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan berkolaborasi dengan Yayasan Roasro dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Medan Johor. Yayasan Roasro ini telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : 207/STIkes-MHM/I/II/2021 dan Nomor : 358/Yay.Roasro/II.2021.

Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan dipimpin Ester Simanullang STrKeb Bd MKes PhD. Sedangkan anggota tim yakni Dr Herna Rinayanti Manurung Bd MKes, Dr Rosmani Sinaga MM dan Febriana Sari SST MKeb.

Dua mahasiswa semester V Prodi Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan Priska Estika Sianipar dan Eva Ulina Lompota Pinem juga ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

Pengabdian masyarakat yang memenangkan dana hibah Kemendikbudristek tahun anggaran 2024 diadakan Juli hingga Desember 2024. Kegiatan diawali dengan sosialisasi peduli HIV/AIDS.

Sejak lama, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaksanakan program pencegahan. HIV/AIDS mayoritas karena faktor tidak setia pada pasangan hidup. Tidak setia pada pasangan hidup juga dapat menyebabkan kejadian seperti ca serviks, PMS serta keluhan pada alat genetalia baik pada pria dan wanita.

HIV/AIDS bisa menyebar ke semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan pasangan usia subur. Bahkan HIV/AIDS bisa mengenai pada kandungan ibu selama kehamilan.

Tim pengabdian masyarakat fokus dalam pencegahan HIV AIDS. Seluruh responden pengabdian masyarakat sangat antusias dalam kegiatan pengabdian tersebut.

Bu Daniel, responden bersyukur bisa ikut kegiatan sehingga tahu tentang kesehatan wanita mencegah HIV/AIDS. Novena sebagai responden juga menyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat menambah pengetahuan untuk pencegahan dan antisipasi HIV/AIDS.

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah turunan dari penelitian dosen STIKes Mitra Husada Medan yang selalu mengukir dan mengasah pengetahuan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ketua PKM mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbudristek, LLDikti Wilayah I, STIKes Mitra Husada Medan dan Yayasan Roasro yang telah mendukung pengabdian masyarakat.

STIKes Mitra Husada Medan merupakan penyelenggara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dalam bidang kesehatan dengan service excellent. STIKes ini memiliki profil sebagai care provider (pemberi asuhan), community leader (penggerak masyarakat), communicator (komunikator), decision maker (pengambil keputusan), manager (pengelola), entrepreneur (kewirausahaan) dan researcher (peneliti). (dmp)

Tim PKM Polmed Beri Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan kepada UKM Mery Craft Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dosen Politeknik Negeri Medan kembali mengadakan pengabdian kepada masyarakat (PKM), Sabtu (28/9). Pada pengabdian kali ini, tim memberikan pelatihan pencatatan laporan keuangan dan pemberdayaan tenaga kerja terampil pada UKM Mery Craft Medan.

Ketua Tim Pengabdian, Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si, mengatakan, Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari tiga pilar, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. “Nah, pelaksanaan PKM ini merupakan pilar ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,” kata Raya Puspita Sari Hasibuan dalam pesan tertulisnya kepada Sumut Pos, Selasa (1/10).

Raya juga mengungkapkan, kegiatan PKM ini dibiayai oleh dana DIPA Polmed. Selain kegiatan utama, memberikan pelatihan pencatatan laporan keuangan, tim PKM Polmed juga memberikan beberapa peralatan berupa stelling besar dan stelling kecil untuk menempatkan produk Handy Craft tersebut, beserta berbagai bahan untuk kegiatan produksi handycraft.

Menurutnya, UKM Mery Craft merupakan UKM yang sangat layak untuk di bantu, demi meningkatkan perekonomian Kota Medan. “UKM yang berdiri sejak tahun 2015 ini, merupakan salah satu UKM yang terdampak Covid dan saat ini sudah mulai bangkit. Mereka sangat bersemangat untuk mengelola usahanya dengan baik. Bahkan memaksimalkan produksi dan pemasarannya melalui e-commerce seperti shopee, tiktok shop dan tokopedia,” bebernya.

Pengabdian Masyarakat ini diketuai oleh Raya Puspita Sari Hasibuan, SE, M.Si dengan anggota Dr. Deliana, S.E., Ak., M.Si.,CA, M. Rikwan Effendi Salam Manik, S.E., M.E, ⁠Mardelia Desfrida, S.E., M.Si dan dibantu oleh beberapa Mahasiswa Polmed. (adz)

Plt Wali Kota Binjai Buka Kerukunan Umat Beragama

SAMBUTAN: Plt Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu saat memberi sambutan.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Binjai menggelar dialog kerukunan umat beragama, Senin (30/9/2024). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu.

Ketua FKUB Sumut, M Hatta Siregar turut hadir dalam kesempatan tersebut. Bahkan, Hatta juga menjadi narasumber.

Kegiatan tersebut mengusung tema, merawat kerukunan dalam kebhinekaan dalam mewujudkan Kota Binjai yang damai. Rizky menyambut baik kegiatan tersebut.

Dia juga menilai, momentum ini dapat memperkuat hubungan silaturahmi yang telah terbangun baik selama ini. Juga dapat dijadikan sebagai media untuk menjalin komunikasi serta berdiskusi berbagai ilmu dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kota Binjai.

“Kepada saudara-saudara yang duduk dalam kepengurusan FKUB, hendaknya dapat terus membangun komunikasi, melalui dialog lintas agama agar selalu terpelihara kesepahaman antar Umat beragama,” ujarnya.

Rizky berharap, FKUB dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan lagi peran serta fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

“Dengan menanamkan nilai persatuan dan kesatuan, persaudaraan, hubungan kebangsaan serta persaudaraan atas dasar kemanusiaan, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya. (ted/han)

Plt Wali Kota Binjai Pimpin Apel Gabungan Perdana

APEL:Plt Wali Kota Binjai, Rizky Yunanda Sitepu saat memimpin apel gabungan perdana.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rizky Yunanda Sitepu memimpin apel gabungan ASN dan non ASN perdana sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, Senin (30/9/2024). Rizky juga sebagai sebagai pembina apel dengan pelaksana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Binjai.

Sekretaris Daerah Binjai, Irwansyah Nasution dan jajaran asisten hingga kepala organisasi perangkat daerah, kecamatan serta kelurahan pun hadir dalam apel tersebut. Dalam arahannya, Rizky menekankan agar segala bentuk koordinasi yang terjalin, baik itu antar jajaran OPD dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Dengan koordinasi yang diperkuat dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, kata dia, akan mempermudah langkah dalam memajukan Kota Binjai. Dalam 2 bulan kedepan, akan mulai masuk tahapan kampanye.

Rizky pun meminta kepada seluruh pihak, menjaga kekondusifan baik dalam lingkungan kerja maupun tempat tinggal masing-masing. “Mari kita jaga stabilitas roda pemerintahan dengan tetap menjaga netralitas,” ujarnya.

Dia berpesan kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Binjai untuk bekerja dengan baik. Rizky menekankan pentingnya pengabdian yang membawa berkah bagi orang lain.

“Jangan pernah lupa bahwa kita bekerja adalah ibadah. Kita mencari amal jariyah, bukan materi ataupun jabatan. Siapapun kita, semoga apapun yang kita lakukan menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain,” tukasnya. (ted/han)

BPMP Provinsi Sumatera Utara Optimalisasi Literasi dan Numerasi untuk Peningkatan Kualitas SDM

PMO: Kegiatan PMO BPMP Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan Provsu pada 30 September 2024.(ISTIMEWA)

BALAI Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di daerah terus mendorong peningkatan literasi dan numerasi.

BPMP Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan. Sedangkan fungsinya pemetaan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Fungsi berikutnya pelaksanaan supervisi pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan serta pelaksanaan urusan administrasi.

Selain program Merdeka Belajar episode 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, BPMP Provinsi Sumatera Utara juga melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk advokasi dan pendampingan untuk memastikan optimalisasi literasi dan numerasi dapat terwujud.

Berbagai kegiatan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi juga dilakukan kepada pengambil kebijakan, staf pelaksana teknis, pengawas, kepala sekolah dan guru. Seperti kegiatan rapat koordinasi, bimbingan teknis, lokakarya dan Komunitas Belajar (Kombel).

”BPMP merupakan struktural eselon III yang salah satunya, membijaksanai bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Sumut,” sebut Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara Tajuddin Idris, S.Si., MT, Senin (30/9).

Di Sumut, kata kepala BPMP, salah satu evaluasi kita adalah literasi dan numerasi. Kenapa literasi dan numerasi ini penting? Karena berdasarkan catatan terkini dari sampling lima provinsi di tanah air, Sumut masih rendah. Untuk mewujudkan optimalisasi literasi dan numerasi, BPMP Sumut tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kolaborasi dari berbagai pihak.

”Dibandingkan dengan Sumbar, Kalsel, Kepri dan Kalbar. Untuk literasi dan numerasi pada sekolah dasar masih rendah. Demikian pula untuk sekolah menengah pertama. Untuk itu, kita ingin literasi dan numerasi di Sumut dapat meningkatkan,” kata Tajuddin Idris, S.Si., MT kepada Sumut Pos diruang kerjanya.

Tajuddin Idris, S.Si., MT menyebutkan bahwa pihaknya tiap bulan mengintensifkan advokasi ke Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut dan beberapa kegiatan lainnya.

”Tiap dua bulan, kita juga melaksanakan Project Management Office (PMO) mengadvokasi satuan pendidikan. Salah satunya, untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Hari ini kita lakukan PMO dengan Dinas Pendidikan Provsu menghadirkan semua Kacabdis. Hadir juga Bappeda Provsu dan Dinas Pemerintahan Desa, Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya,” urai kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu juga mengadakan kegiatan Bulan Merdeka Belajar di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan Festival Kurikulum Merdeka. Kemudian kegiatan Kombel UPT Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diadakan di Sumut pada 18-20 September.

”Seluruh UPT di Indonesia yang membidangi penjaminan mutu pendidikan kita hadirkan di BPMP Provinsi Sumatera Utara. Salah satu keluarannya adalah terbitnya Deklarasi Simalungun,” jelasnya.

Dalam Deklarasi Simalungun pada 20 September 2024, menurut Tajuddin Idris, S.Si., MT, ditegaskan kesepakatan untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Deklarasi ini ditandatangani Katman SPd MA (Perwakilan Kombel Wilayah I), Dr Nugraheni Triastuti SE MSi (Perwakilan Kombel Wilayah II), Dra Widyati Rosita MPd (Perwakilan Kombel Wilayah III) dan Muslihuddin MPd (Perwakilan Kombel Wilayah IV).

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara secara khusus juga meminta dukungan dari gubernur, bupati/wali kota hingga pemerintahan desa di Sumut dalam meningkatkan literasi dan numerasi.

”Apa yang sudah dilakukan Kemendikbudristek beserta jajarannya seperti program Merdeka Belajar juga dapat dilanjutkan karena sudah banyak capaian-capaian yang positif. Kita juga berharap anggaran pendidikan baik di APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengacu pada amanat UUD 1945 sebesar 20 persen khusus untuk pendidikan. Mari beri atensi pada pendidikan yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia,” harapnya.

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara berharap pendidikan dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan pemerintah kota menaruh perhatian khusus, fokus, dapat bersinergi dan berkolaborasi terhadap pendidikan.

Dengan peningkatan literasi dan numerasi, kata kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, bonus demografi Indonesia harus dipersiapkan dari sekarang. Sehingga pada 20-30 tahun kedepan dapat mewujudkan Indonesia Emas.

Secara internal, Tajuddin Idris, S.Si., MT juga meminta jajaran BPMP Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kapasitas kompetensi melalui In House Training (IHT) yang segera dilaksanakan.

”Yang namanya mutu pendidikan ada di BPMP. Kami sangat berkepentingan pada anak-anak kita. Pertama, dari tugas dan fungsi BPMP. Kedua, kita ingin menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni mengelola negara,” katanya.

Dibagian lain, Tajuddin Idris, S.Si., MT berharap peran aktif orangtua dalam pendidikan. Ia mencontohkan mengutarakan transformasi digital tidak bisa dihindari dimana asupan digitalisasi yang diterima anak-anak, terkadang tidak terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. ”Orangtua diharapkan bisa mengawasi dan mendampingi agar media digitalisasi ini bisa mewujudkan kemajuan anak,” pesannya. (dmp)

Polres Pelabuhan Belawan Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

UPACARA: Polres Pelabuhan Belawan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Apel Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (1/10/2024). FOTO: ISTIMEWA/SUMUTPOS

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Apel Polres Pelabuhan Belawan, Selasa (1/10/2024).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP., dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU), perwira, serta personil Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam upacara tersebut, rangkaian kegiatan dimulai dengan pembacaan Teks Pancasila oleh Kapolres, dilanjutkan dengan pembacaan Naskah Teks UUD 1945, serta pembacaan Naskah Ikrar Kesetiaan terhadap Pancasila sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah upacara berlangsung khidmat, seluruh peserta upacara bersama-sama mengucapkan yel-yel sebagai penyemangat kecintaan terhadap NKRI, meneguhkan semangat Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Kapolres Pelabuhan Belawan menyampaikan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan sekadar seremoni, melainkan momen penting untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini saya mengajak seluruhnya khususnya warga wilkum Polres Pelabuhan Belawan untuk kembali menggali dan meresapi nilai – nilai Pancasila terutama dalam kegidupan bertetangga agar dapat lebih harmonis lagi dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan aksi tawuran.” Ujar Kapolres.(san/han)

Kembali Dilantik sebagai Anggota DPD RI, M Nuh Berharap Komunikasi dan Silaturahim Bisa Lebih Intens

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai lembaga yang berisikan perwakilan setiap provinsi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mempunyai fungsi yang sama dengan DPR RI. Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPD dan DPR RI relatif sama, bisa memanggil menteri atau pemerintah daerah untuk berdialog.

“Perbedaannya hanya pada bobotnya saja,” kata KH Muhammad Nuh MSP dalam pers rilisnya usai dilantik sebagai Anggota DPD RI Periode 2024-2029 digedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dalam hal legislasi atau pembuatan undang-undang, DPD RI berhak mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), ikut membahas RUU yang terkait dengan kewenangan DPD RI (otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, sumber ekonomi, pendidikan, dan agama).

Akan tetapi, lanjut Nuh, DPD RI tidak ikut memutuskan sesuatu RUU menjadi UU. Ini dianggap sebagai sisi minus DPD RI. Namun, karena hal itu disebut secara rinci dalam UUD NRI tahun 1945, maka solusinya diamandemen butir tersebut. “Hal ini tentu tidak mudah. Demikian juga di bidang anggaran, DPD RI hanya bisa memberi pertimbangan terhadap RAPBN yang diajukan pemerintah,” jelasnya.

Muhammad Nuh yang saat ini juga diamanahi sebagai Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara menambahkan, meski dengan kewenangan yang terbatas dan jumlah yang hanya 4 orang, bisa dibandingkan dengan anggota DPR RI asal Sumatera Utara yang berjumlah 30 orang. Di samping jumlahnya lebih banyak, kewenangannya juga lebih besar.

Pada kesempatan itu, Nuh menyampaikan beberapa kegiatan atau upaya yang sudah dilakukannya pada periode 2019-2024. Hal ini dilakukannya sebagai wujud pertanggung jawaban secara moral atas kepercayaan dan amanah yang diberikan masyarakat Sumatera Utara kepadanya.

Pertama, kasus KM 50. Pada Selasa, 4 Juli 2023, Komite I DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan), Jaksa Agung, dan BIN. Pada kesempatan tersebut Muhammad Nuh menyampaikan hal terkait dengan 6 orang pemuda Indonesia yang gugur di KM 50 tol Cikampek.

Menurut Komnas HAM, 4 diantaranya merupakan pelanggaran HAM. Nuh meminta agar masalah ini dituntaskan. Mengingat masyarakat luas masih beranggapan bahwa keterlibatan pihak tertentu belum diungkap secara nyata.

Kedua, peyelesaian permasalahan tanah di Sumatera Utara. Pada rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang)/ (Badan Pertanahan Nasional) Agus Harimurti Yudoyono (AHY), Muhammad Nuh menyampaikan agar kasus-kasus pertanahan di Sumatera Utara segera diselesaikan. Hal yang paling menonjol adalah terkait dengan eks HGU PTPN 2 dan sengketa pertanahan lainnya.

Ketiga, Aspirasi FKPPN. Saat Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mataliti berkunjung ke Medan, Forum Komunikasi Purna Karya Perkebunan Negara (FKPPN) menyampaikan aspirasi, bahwa 10.820 purna karya (pensiun) PTPN yang belum menerima tunjangan hari tua senilai Rp835,1 miliar. Muhammad Nuh melalui alat kelengkapan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) menindaklanjuti hal tersebut. “Dengan izin Allah Swt, secara bertahap hak pensiunan itu didapatkan,” ujarnya.

Keempat, masalah kepemiluan. Pemilu serentak (Pilpres dan Pemilu Legislatif) membawa korban yang tidak bisa dianggap ringan. Pada Pemilu serentak 2019 sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.275 petugas KPPS sakit. Sedangkan pada Pemilu serentak 2024, merilis data kemenkes disebutkan 57 orang petugas KPPS meninggal dunia dan 8381 petugas KPPS sakit.

Oleh karena itu, pada Sabtu 6 April 2024, Muhammad Nuh mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan para tokoh dan pakar. Mengemuka ketika itu adanya pemikiran agar dipisah antara pemilu nasional (Presiden, DPR dan DPD RI), Provinsi (Pemilihan Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi) dan Pemilihan Daerah (Memilih Walikota/Bupati dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota)

Masih banyak hal yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Sumatera Utara pada periode sebelumnya. “Semoga ke depannya dapat lebih intens berkomunikasi dan bersilaturahim dengan masyarakat di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara,” pungkasnya. (adz)

PLN UID Sumatera Utara Sambungkan Listrik Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik H. Sitompul secara simbolis melakukan penyalaan dirumah salah satu penerima BPBL atas nama Sanjaya, di Desa Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (30/9).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara kembali melakukan penyalaan sambungan listrik untuk warga tidak mampu melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (30/9/2024).

Dalam sambutannya, Senior Specialist Management Niaga PT PLN (Persero), Chairuddin mengatakan program BPBL ini menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

“PLN berkomitmen penuh dalam pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat, dimana melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang mana mandat dari inpres tersebut adalah menyiapkan ketersediaan dan ketercukupan energi dan elektrifikasi bagi keluarga miskin ekstrem,” ungkap Chairuddin.

Anggota komisi VII DPR RI, Hendrik Halomoan Sitompul saat peresmian BPBL menyampaikan program ini diinisiasi oleh pemerintah dan disalurkan dengan baik oleh PLN kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Langkat. Menurutnya, kehadiran listrik sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, program ini dapat terwujud berkat sinergitas pemerintah daerah, pemerintah pusat dan PLN,” ungkap Hendrik.

Di tempat terpisah, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Saleh Siswanto mengatakan bantuan yang diterima oleh setiap keluarga penerima program BPBL mendapatkan fasilitas seperti pemasangan instalasi listrik rumah sebanyak 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta pengisian token listrik perdana secara gratis.

“Tercatat hingga tanggal 25 September 2024, PLN UID Sumatera Utara berhasil menyalakan sebanyak 562 rumah tangga kurang mampu di Kabupaten Deli Serdang,” ujar Saleh.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang mendukung dan mensukseskan program BPBL sehingga dapat berjalan dengan baik. Selain itu, PLN mengajak masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan legal untuk menghindari kejadian kebakaran akibat penggunaan listrik secara illegal. (ila)

1...375376377...15,734Page 376 of 15,734

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor