26 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Home Blog Page 3764

Bupati Karo Serahkan 235 SK CPNS

SERAHKAN: Bupati Karo, Terkelin Brahmana menyerahkan SK ke perwakilan CPNS yang lulus.SOLIDEO/SUMUT POS.
SERAHKAN: Bupati Karo, Terkelin Brahmana menyerahkan SK ke perwakilan CPNS yang lulus.SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda Karo Formasi Tahun 2019. SK ini diserahkan kepada 50 orang CPNS di aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Rabu (6/1).

SERAHKAN: Bupati Karo, Terkelin Brahmana menyerahkan SK ke perwakilan CPNS yang lulus.SOLIDEO/SUMUT POS.
SERAHKAN: Bupati Karo, Terkelin Brahmana menyerahkan SK ke perwakilan CPNS yang lulus.SOLIDEO/SUMUT POS.

Untuk Formasi Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Karo menerima sebanyak 235 CPNS terdiri dari tenaga guru sebanyak 170 orang, 19 tenaga kesehatan dan 46 tenaga teknis.

Dalam Sambutannya Bupati Karo menyampaikan ucapan selamat kepada para CPNS yang lulus seleksi sembari menegaskan bahwa CPNS yang lulus adalah orang-orang pilihan karena terpilih dari ribuan pelamar yang yang diseleksi secara kompetitif, adil, objektif, transparan dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu, diharapkan menjadi energi baru bagi Pemda Karo dan menjadi aparat negara yang profesional, berdedikasi, loyal, ikhlas, bersih dan berwibawa serta lebih mengedepankan kewajiban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diakhir sambutannya, Bupati Karo mengatakan bahwa CPNS saat masuk ke dalam organisasi harus bisa membantu kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dalam hal ini Pemda Karo. Para CPNS harus bersikap disiplin mentaati aturan dan menjauhi larangan dan memiliki etos kerja yang baik terkait tantangan di dunia birokrasi pemerintahan semakin besar, terutama dalam masa Pandemi COVID-19 saat ini untuk itu diharapkan para CPNS yang baru diterima dituntut untuk meningkatkan inovasi dan kompetensi dengan mengoptimalkan keahlian dan wawasan. Acara penyerahan SK CPNS ini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai hand sanitizer, memakai masker/face Shield dan menjaga jarak. (deo/han)

CPNS 2019 Binjai Aktif Januari Ini

Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung Serba Guna Balekota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). Sebanyak 51.875 peserta yang terbagi dua kota dan empat kabupaten diantaranya Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran mengikuti seleksi yang dilaksanakan pada 1-27 Februari 2020. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Kepegawaian Daerah tengah menyiapkan Surat Keputusan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 kemarin.

Ilustrasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKD Kota Binjai, Hendra Januar ketika dikonfirmasi, Rabu (6/1). “Kepada CPNS yang lulus, saat ini SK sedang tahap proses. Pak Wali sudah menandatangani, tinggal Pak Sekda,” kata dia.

Dia menargetkan, CPNS 2019 yang dinyatakan lulus akan aktif pada Januari 2021 ini. Namun, Hendra tak dapat memastikan tanggal berapa persisnya mereka aktif.

“Bulan ini ditargetkan selesai (SK). Begitu selesai, langsung dibagikan,” ujar dia.

Sejauh ini, dia bilang, pihaknya tidak ada menemukan kendala. Menurut dia, CPNS 2019 yang lulus tersebut belum diberi tahu kabar mereka diaktifkan.

“Nanti setelah selesai semua, baru kami kabarkan dan kami undang,” ujar dia.

Artinya, CPNS 2019 langsung aktif menjadi pegawai di lingkungan Pemko Binjai usai menerima SK. “Dibanding dengan daerah lain, memang agak sedikit lama karena menunggu persetujuan dari BKN juga yang agak lambat keluarnya,” pungkasnya.

Diketahui, 84 CPNS dinyatakan lulus dari jumlah 88 formasi yang mau diisi. Mereka dinyatakan lulus diketahui dari Pengumuman Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham, Nomor: 813-7808 tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemko Binjai formasi tahun 2019 pada akhir Oktober 2020 kemarin.

Peserta yang dinyatakan lulus diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dan mengunduh dokumen secara daring melalui website sscn.bkn.go.id. Hal tersebut diminta agar Badan Kepegawaian Nasional dapat menetapkan Nomor Induk Pegawai.

Dokumen dimaksud pas foto terbaru, file scan ijazah pendidikan asli dan transkip nilai yang digunakan untuk melamar CPNS serta lainnya. Pengisian daftar riwayat hidup dan penyampaian dokumen seperti pendaftaran awal waktu melamar, selambat-lambatnya tanggal 15 November 2020. (ted/han)

Sampaikan Sejumlah Tuntutan, Unras Mahasiswa Labuhanbatu Dibubarkan Paksa

LABUHANBATU, SUMUT POS. Puluhan mahasiswa aliansi dari sejumlah universiats dan perguruan tinggi se Labuhanbatu dibubarkan paksa saat berunjukrasa (unras) ke Kantor Bupati Labuhanbatu, Kamis (7/1) di kawaaan jalan SM Raja Rantauprapat.

Mahasiswa aliansi dari sejumlah universiats dan perguruan tinggi se Labuhanbatu dibubarkan paksa saat berunjukrasa (unras) ke Kantor Bupati Labuhanbatu (fajar dame harahap)

Pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu menghalau para mahasiswa dari depan gerbang kantor bupati Labuhanbatu setelah beberapa menit menyampaikan orasi. Pihak kepolisian mendesak mahasiswa agar membubarkan diri. Sebab, aksi mereka dinilai tidak memenuhi protokol kesehatan (Porkes). Khususnya mengundang kerumunan manusia.

“Berdasarkan UU Kesehatan. Dan berdasarkan Perbup Labuhanbatu No43 Tahun 2020 mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Kabupaten Labuhanbatu, diminta adik-adik membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing,” demikian imbauan dari pengeras suara mobil Penyuluh dan Binmas Polres Labuhanbatu.

Seratusan petugas gabungan Polri, TNI dan Satpol PP Labuhanbatu tampak mengontrol aksi para mahasiswa tersebut.

Massa mahasisws dalam unras tersebut juga membawa media luar berupa spanduk yang memuat sejumlah tulisan. Diantaranya, “Pak bupati Labuhanbatu publikasikan aliran dana penanganan Covid-19. “Ikan sopat ikan mujaer. masuk berkas cepat beasiswa tak caer”. “Pak bupati Labuhanbatu, jangan hanya bisa membuat kami antri di bank. Tapi buat juga kami antri di ATM. “Janji pemerintah tak jauh beda dengan janji mantan. “Cairkan dana beasiswa”. Bahkan, massa mahasiswa juga mengusung tagar #cairkanbeasiswa #salurkangaji3bulan

Kordinator aksi mahasiswa, Dani melalui pengeras suara mengimbau bupati Labuhanbatu agar memberi penjelasan penyebab tergendalanya pencairan dana beasiswa.

Massa juga membagikan selebaran berisikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, mempertanyakan penyebab tidak terealisasinya bantuan Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi Tahun Akademik 2020 sesuai SK Bupati Labuhanbatu Nomor: 400/3462/Kesra/2020.

Massa juga mempertanyakan penyebab tidak disalurkannya realisasi Dana Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se-Kabupaten Labuhanbatu bulan November dan Desember TA2020 sesuai dengan surat pemberitahuan DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 05/DPC-APDESI/LB/2020.

Massa mahasiswa juga mempertanyakan tidak terealisasinya Dana dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS/ASN Kabupaten Labuhanbatu selama 3 bulan TA 2020.

Pertanyaan massa juga mengenai pemutusan Tenaga kerja kontrak di lingkungan instansi pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 71 orang dan gaji 3 bulan kerja TA 2020 tidak dibayarkan dengan alasan yang tidak jelas.

Massa mahasiswa meminta Bupati untuk segera merealiasasikan Bea Siswa Berprestasi TA.2020.sesuai UUD 1945 Tentang pedidikan Pasal 31 Ayat 4. Karena negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD dan APBN. Juga meminta Bupati untuk segera mempublikasikan realisasi Anggaran Belanja Daerah dalam penanganan Pandemi Covid 19 dikabupaten Labuhanbatu.

Meminta pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu segera membayar gaji 3 bulan kerja TA 2020 tenaga kontrak di lingkungan instansi pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 71 orang. (fdh)

Panitia Renovasi Masjid Al-Mukhlishin Kunjungi Bupati Karo

TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana menerima audiensi panitia renovasi masjid Al-Mukhlishin Simpang Empat.
TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana menerima audiensi panitia renovasi masjid Al-Mukhlishin Simpang Empat.

KARO, SUMUTPOS.CO – Panitia Pembangunan Masjid Al-Mukhlishin Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, meminta Bupati Karo dalam sisa masa jabatan yang akan berakhir pada April 2021, ikut berpartisipasi sebagai panitia renovasi.

TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana menerima audiensi panitia renovasi masjid Al-Mukhlishin Simpang Empat.
TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana menerima audiensi panitia renovasi masjid Al-Mukhlishin Simpang Empat.

Penegasan ini disampaikan Ketua Panitia Sepat Perangin Angin, SP bersama pengurus lainnya, saat beraudiensi ke Bupati Karo Terkelin Brahmana,Selasa (2/1) siang.

Menurut Septa, kondisi Masjid Al-Mukhlishin selama ini sudah tidak mampu dan layak lagi dalam penggunaannya. Pasalnya, lokasi masjid setiap hari sebagai tempat persinggahan orang banyak sekaligus simpang sebagai Ibu Kota Kecamatan. Sehingga dibutuhkan renovasi agar lebih besar daya tampung dan lokasi tempat parkir para jemaah yang hendak beribadah.

“Mengingat kondisi inilah, para jemaah sepakat dan mempercayakan kepada saya selaku panitia untuk merenovasi Masjid Al-Mukhlishin Ndokum Siroga,” ujarnya.

Jemaah juga meminta Bupati Karo dilibatkan dalam struktur panitia. “Untuk itulah, saya bertemu dengan bapak bupati sekarang ini, sebab jemaah salut dengan kepemimpinan bapak Terkelin Brahmana. Sehingga berharap bapak bupati dapat ikut sebagai panitia. Jujur dari lubuk hati yang dalam, kami ingin bapak bupati dalam sisa masa jabatan yang sebentar lagi akan lurna dapat memberikan kenangan bagi jemaah Al-Mukhlishin. Jadi kami tidak perlu menunggu bupati yang baru, sebab pekerjaan yang mulia ditujukan bagi orang yang bermanfaat bagi orang lain,” pintanya.

Menyahuti hal tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyambut baik adanya pemikiran dan gagasan jemaah Masjid Al-Mukhlishin dalam melakukan renovasi. Terkelin juga berterimakasih karena masih diberikan kepercayaan dan kesempatan dalam pekerjaan mulia yang besar pahalanya di surga. “Untuk itu pesan jemaah Masjid Al-Mukhlishin kepada saya, tidak akan saya sia- siakan. Komitmen saya dalam sisa masa jabatan, sebelum purna di bulan April 2021. Saya akan mendukung penuh sesuai amanah yang dipercayakan oleh jemaah,”katanya. (deo/han)

Teks,

70 Personel Kompi 126/KC Nonreaktif Covid-19

rapid test: Sebanyak 70 personel prajurit TNI AD di Markas Kompi Senapan C Yonif 126/KC Labuhanbatu menjalani Rapid Test.
rapid test: Sebanyak 70 personel prajurit TNI AD di Markas Kompi Senapan C Yonif 126/KC Labuhanbatu menjalani Rapid Test.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 70 personel prajurit TNI AD menjalani Rapid Test, di Markas Kompi Senapan C Yonif 126/KC Labuhanbatu di kawasan jalan WR Supratman Rantauprapat, Selasa (5/1).

rapid test: Sebanyak 70 personel prajurit TNI AD di Markas Kompi Senapan C Yonif 126/KC Labuhanbatu menjalani Rapid Test.
rapid test: Sebanyak 70 personel prajurit TNI AD di Markas Kompi Senapan C Yonif 126/KC Labuhanbatu menjalani Rapid Test.

Kegiatan itu rangkai upaya menekan dan memutus penyebaran wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hasilnya, seluruh prajurit yang menjalani rapid test non reaktif Covid-19.

Demikian Danyonif 126 Mayor Inf Dwi Widodo Sh, Mhan melalui Danki 126/KC Lettu Inf Tommy Marsileno Joonstenzs. Dijelaskan Tommy, atas dukungan Dokter Yonif 126, Markas Kompi Senapan C Yonif 126/KC menerima bantuan alat Rapid test sebanyak 70 Pcs.

Dan untuk menerapkan protokoler kesehatan (Prokes), pelaksanaan kegiatan Rapid Test dilakukan secara bergilir.

“Pelaksanaan dilakukan selama 2 hari, agar tidak menimbulkan kerumunan dan menjaga jarak,” bebernya.

Tommy juga menambahkan, perintah dari Danyonif 126, agar seluruh personel dan keluarga Yonif 126 tidak takut untuk di Rapid test dan ikuti Protokol Kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat semoga memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kompi Senapan C terkhusus jajaran Yonif 126,” katanya. (fdh/han)

Masyarakat Binjai Masih Gamang Vaksin Covid-19

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Kota Binjai mengakui, adanya kontroversi di tengah masyarakat soal vaksinisasi pencegahan penyebaran Covid-19. Sejauh ini, pemerintah pusat sudah mengirim vaksin ke sejumlah daerah, termasuk Sumatera Utara.

“Memang sih masih kontroversi karena isu yang beredar itu macam-macam,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr Sugianto ketika dikonfirmasi, Rabu (6/1).

Karenanya, menurut dia, Pemerintah Kota Binjai tidak dapat melakukan riset atau jajak pendapat melalui kuisioner yang dibagi ke masyarakat terkait vaksin tersebut. Menurut dia, Dinkes Binjai takut salah persepsi ketika melakukan riset terkait tingkat partisipasi masyarakat biasa yang bersedia divaksin.

“Nanti kita lihat saja pada saat pelaksanaannya. Nampak nanti (masyarakat menolak atau tidak),” sambung dia.

Meski demikian, Sugianto menegaskan, Dinskes sudah memberi pelatihan maupun edukasi soal vaksinasi kepada petugas yang akan memberikannya kepada masyarakat. “Diisukan (vaksin) yang tidak halal buat masyarakat jadi gamang. Memang saya akui, kegamanagan itu ada (di tengah masyarakat),” kata dia.

“Saya selaku kadis siap divaksin. Saya juga akan minta duluan divaksin seperti presiden juga, siap (divaksin),” sambung dia.

Lantas kapan vaksin tersebut disalurkan ke Binjai? Sugianto menjawab, Dinkes Binjai masih menunggu petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Rencananya, kata dia, Juknis tersebut keluar pada 14 Januari 2021. “Kita masig menunggu arahan dari Dinkes Sumut dan Kemenkes untuk pendistribusian. Diutamakan tahap pertama, tenaga kesehatan yang divaksin, baru tenaga pelayanan publik lainnya,” beber dia.

Dia menambahkan, Dinkes Binjai sudah mengirimkan data jumlah tenaga kesehatan yang ada sekitar 1.500-an orang. Sugianto berharap, seluruh nakes yang ada di Binjai dapat divaksin.

“Namun tidak semua ditampung. Jumlah yang dikirim (dari pusat) juga tidak tertampung semua, karena keterbatasan jumlah,” kata dia.

Sugianto melanjutkan, vaksin yang akan disuntik ke masyarakat tidak ada yang berbayar. Sejauh ini, grafik penyebaran virus di Kota Binjai menunjukan grafik menurun drastis pada sepekan belakangan. “Yang sembuh juga banyak dan yang meninggal juga sudah hampir tidak ada,” pungkasnya. (ted)

89 Pasien Covid-19 di Sumut Sembuh, 87 Positif, Kota Medan Kini Zona Orange

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumatera Utara (Sumut) kembali mencatat penambahan angka kesembuhan pasien Covid-19. Hingga Rabu (6/1), tercatat sebanyak 89 orang yang sembuh dari infeksi virus Corona.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, 89 orang yang sembuh tersebut berasal dari 17 kabupaten/kota. Paling banyak dari Medan 39 orang dan Deli Serdang 21 orang. “Sedangkan selebihnya dari Sergai (5 orang), Pematang Siantar (4 orang), Simalungun (3 orang), Tebing Tinggi (2 orang), Sibolga, (2 orang), Labuhanbatu (2 orang), Dairi (2 orang), Batu Bara (2 orang), Binjai (1 orang), Langkat (1 orang), Tapteng (1 orang), Madina (1 orang), Pakpak Bharat (1 orang), Humbahas (1 orang), dan Paluta (1 orang),” sebut Aris.

Dikatakan Aris, penambahan kasus baru juga terjadi pada angka terkonfirmasi positif Covid-19 yaitu sebanyak 87 orang. Penambahan kali ini diperoleh dari 14 kabupaten/kota. “Medan (41 orang) dan Deli Serdang (24 orang) terbanyak penambahan kasus baru positif. Kemudian, disusul Asahan (5 orang), Tebing Tinggi (4 orang), Binjai (2 orang), Dairi (2 orang), Batu Bara (2 orang), Langkat (1 orang), Karo (1 orang), Simalungun (1 orang), Taput (1 orang), Pakpak Bharat (1 orang), Sergai (1 orang), dan Labusel (1 orang),” ungkap dia.

Ia menuturkan, terkait angka kematian juga mengalami penambahan sebanyak 3 orang yang diperoleh dari Medan 2 orang dan Deli Serdang 1 orang. Dengan penambahan tersebut, akumulasi yang meninggal dunia mencapai 689 orang. “Saat ini diketahui terdapat 2.059 orang penderita Covid-19 di Sumut, baik yang melakukan isolasi mandiri maupun di rumah sakit,” tuturnya.

Lebih jauh Aris mengatakan, status risiko penyebaran Covid-19 di Medan kembali turun dari zona merah (risiko tinggi) menjadi zona oranye (risiko sedang). Hal ini berdasarkan update laporan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah pertanggal 3 Januari 2021 yang disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat di Jakarta, melalui website covid19.go.id.

Dalam update tersebut, juga disebutkan bahwasanya masih terdapat tiga Kabupaten di Kepulauan Nias yang berzona hijau yakni Kabupaten Nias, Nias Barat dan Nias Selatan. Sedangkan untuk zona kuning (risiko rendah) juga terdapat empat Kabupaten/Kota yakni Nias Utara, Padang Sidempuan, Simalungun dan Tapanuli Utara.

“Hingga Rabu (6/1) akumulasi kasus konfirmasi di Kota Medan sudah mencapai sebanyak 9.050 orang. Dari jumlah itu 7.889 orang diantaranya sudah sembuh dan 331 lainnya meninggal. Saat ini, jumlah penderita Covid-19 yang masih ada di Kota Medan mencapai sebanyak 830 orang,” ujarnya.

Sementara, untuk daerah berzona kuning yakni, Nias Utara jumlah akumulasi kasusnya ada sebanyak 12 orang dengan sembilan orang diantaranya sudah sembuh, sehingga hanya menyisakan tiga penderita. Kemudian Padang Sidempuan dari 192 kasus akumulasi 179 diantaranya sembuh dan sembilan lainnya meninggal, sehingga menyisakan empat penderita.

Lalu untuk Simalungun dari 558 kasus akumulasi 481 diantaranya sembuh dan 28 meninggal, sehingga tinggal menyisakan 49 penderita. Berikutnya Tapanuli Utara dari 141 kasus akumulasi 124 diantaranya sembuh dan dua lainnya meninggal sehingga menyisakan 15 penderita.

Sedangkan untuk zona hijau, yakni Kabupaten Nias, Aris mengatakan dari 36 akumulasi kasusnya 35 orang sudah dinyatakan sembuh sehingga menyisakan satu orang penderita. Lalu di Nias Barat dari total 16 kasus, semuanya sudah sembuh dan Nias Selatan dari total 82 kasus 81 orang diantaranya sudah sembuh, sehingga hanya menyisakan satu orang penderita lagi. (ris)

Gubsu: Tak Ada Alasan Menolak Vaksin COvid-19, Jatah Vaksin Tergantung Kondisi

ABADIKAN: Sejumlah wartawan foto mengabadikan vaksin Covid-19 saat tiba di gudang milik Dinas Kesehatan Sumut, Jalan HM Yamin Medan, untuk disimpan sebelum didistribusikan ke daerah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksin Covid-19 buatan Sinovac sebanyak 40 ribu dosis, saat ini masih disimpan di gudang milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Jalan HM Yamin, Medan. Namun, belum diketahui berapa jatah masing-masing kabupaten kota di Sumut. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi terlebih dulu ingin memastikan kondisi riil perkembangan Covid-19 di semua daerah se-Sumut.

ABADIKAN: Sejumlah wartawan foto mengabadikan vaksin Covid-19 saat tiba di gudang milik Dinas Kesehatan Sumut, Jalan HM Yamin Medan, untuk disimpan sebelum didistribusikan ke daerah.

“Besok saya akan rapat dengan bupati dan wali kota se-Sumut secara virtual. Isinya, memberikan informasi kondisi terkini Covid-19 yang berkembang di Sumut dan kabupaten kota agar tau persis apa yang terjadi secara riil di daerahnya masing-masing,” kata Edy saat mengikuti rapat virtual bersama Presiden RI Joko Widodo tentang penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Sumut, Rabu (6/1).

Kepada presiden, Edy melaporkan kondisi penanganan Covid-19 di Sumut. Hingga 5 Januari 2021, kasus aktif mencapai 2.064, kasus sembuh 15.836 atau 85,2 %. Angka kesembuhan Sumut berada di atas rata-rata nasional yakni 83 %. Sementara itu total kasus konfirmasi mencapai 18.586. “Kami berharap ini segera membaik, sedapat mungkin kami akan berbuat yang terbaik,” harapnya.

Usai rapat, Gubsu kembali menekankan segera mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se Sumut hari ini menindaklanjuti arahan presiden. Secara khusus terkait vaksinasi, Edy menyatakan bahwa Pemprov Sumut siap mendistribusikan vaksin yang ada ke kabupaten dan kota di Sumut sembari menunggu data pengalokasian ke daerah masing-masing.

Sehingga target vaksinasi di Sumut yang rencananya dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 bisa terealisasi. “Terkait akomodasi vaksin sudah memadai untuk di Sumut. Sehingga proses tanggal 14 Januari, bila BPOM mengizinkan, maka kita akan running untuk melakukan vaksin kepada orang-orang yang sudah terdaftar oleh kepala dinas kesehatan,” terangnya.

Gubsu juga kembali tegaskan, ia siap menjadi orang pertama di Sumut yang akan disuntikkan vaksin tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukannya sebagai kegiatan sosialisasi sekaligus contoh bagi masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi Covid-19. Sehingga ia berharap nantinya tak satu pun tenaga kesehatan (nakes) maupun masyarakat lainnya yang menolak ketika hendak divaksin. “Ini tidak ada penolakan. Ini kewajiban. Jadi kewajiban bagi tenaga kesehatan. Makanya diawali oleh gubernur. Kalau gubernur tidak menolak, maka yang lain tidak boleh menolak,” katanya.

Vaksinasi dilakukan bertujuan agar pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terkhusus Sumut, bisa berakhir. Dan harapannya segala aktivitas masyarakat bisa kembali normal seperti sebelumnya. “Kalau tenaga kesehatan, gubernur, kepala daerah harus divaksin maka semua harus divaksin. Sehingga menjadi harapan kita semua, Covid-19 bisa selesai,” katanya.

Ditambahkannya, bila di tengah masyarakat terjadi penolakan maka dipastikan kelompok masyarakat itu ingin mengorbankan keselamatan orang lain. Namun, ia berharap hal itu tidak terjadi di Sumut. “Secara regulasi, tidak ada alasan untuk menolak. Saya atau masyarakat di Sumut, kalau ada rakyat Sumut yang menolak berarti mengorbankan orang lain. Dari undang-undang kesehatan pasti ada sanksi. Tapi nggak usahlah ada sanksi-sanksi itu. Semua harus menyadari bahwa vaksin ini untuk keselamatan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan jumlah total vaksin hingga Januari sebesar 5.800.000 vaksin, Februari diharapkan 10.450.000, Maret berjumlah 13.300.000 vaksin harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasi di daerah. “Makanya saya minta kesiapan kita dalam rangka vaksinasi agar dicek dan dikontrol para Gubernur,” ujar Presiden.

Presiden juga mengharapkan yang pertama mengawali vaksinasi di tingkat provinsi adalah gubernur. Masyarakat juga diharapkan diberi pemahaman penuh mengenai vaksinasi. Kepala daerah juga diharapkan terus menggencarkan 3T (test, tracing dan treatment). Hal ini perlu dilakukan lantaran berdasarkan survei, motivasi masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan masyarakat cenderung berkurang. “Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur agar menggencarkan kembali masalah terkait kedisiplinan protokol kesehatan, karena surveinya memang disiplin protokol kesehatan menurun,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan logistik vaksinasi aman. Diharapkan vaksinasi tidak dijalankan sekaligus. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak seperti demam pada seluruh tenaga kesehatan. Maka diharapkan dilakukan sebanyak 2 tahap.

“Tahapan vaksinasi di setiap titik jangan sekaligus seluruh tenaga kesehatan, tolong kepala daerah dilakukan di setiap titik 2 tahap tidak sekaligus,” ujarnya.

Sumut Sudah Siap

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit menyampaikan, Sumut sudah siap melakukan vaksinasi. Untuk cold storage sebagai tempat penyimpanan vaksin di kabupaten/kota, pihaknya sudah meninjau dan tidak menemukan masalah. Begitu pula dengan tenaga yang melakukan vaksinasi, Alwi menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 1.500 tenaga yang siap bertugas. Selanjutnya pihaknya akan melatih 1.000 orang lagi untuk tenaga vaksinasi. “Persiapan untuk vaksinasi, Alhamdulillah, tidak ada masalah,” kata Alwi.

Mengenai teknis distribusi vaksin ke kabupaten kota di Sumut, Alwi mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Karenanya, kata Alwi, pihaknya selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari pemerintah pusat. “Kita masih menunggu pendistribusian vaksinnya ke kabupaten/kota di Sumut, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Karena begini, 1 koli itu terdiri dari 1.960 dosis dan yang dikirim ada 21 koli. Sementara, jumlah daerah yang ada 33 kabupaten/kota, sehingga kemungkinan besar akan dibuka 1 koli,” ungkap Alwi.

Dikatakannya, selain gubernur, kemungkinan nantinya unsur pimpinan juga akan divaksin tetapi tetap mempertimbangkan faktor usia. “Jadi, yang pasti saya (divaksin). (Unsur pimpinan) nanti akan dikomunikasikan dulu. Namun, alokasinya dari pusat di aplikasi PeduliLindungi. Masing-masing kita akan menerima SMS dan akan dapat pemberitahuan apakah kita termasuk yang mendapatkan vaksin atau tidak,” kata dia.

Mengenai rencana penyuntikan vaksin perdana pada 14 Januari mendatang, Alwi menyebutkan, kemungkinan kalau tidak di Rumah Dinas Gubernur Sumut atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. “Terkait itu sangat dinamis melihat perkembangan nantinya,” ucap dia.

Alwi mengaku, kesiapan cold storage atau alat pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19 di kabupaten/kota tidak ada masalah. “Kita sudah meninjau beberapa daerah yang dilakukan secara acak dan dikhawatirkan bermasalah. Dari hasil peninjauan sudah oke, tidak ada masalah,” cetusnya.

Disinggung tahap 2 program vaksin corona nantinya, Alwi menuturkan telah melakukan berbagai persiapan salah satunya terkait anggaran. “Kita sudah ada anggaran untuk itu (tahap 2), penambahan. Termasuk, juga kesiapan sumber daya manusianya (SDM). Saat ini SDM untuk tahap 1 sekitar 1.500 nakes (tenaga kesehatan). Makanya, pada tahap 2 nanti ditambah dan sedang dilatih 1.000 nakes,” tutur dia.

Ia menyatakan, vaksinasi tahap 1 ini menjadi pembelajaran penting. Dia tidak khawatir jika terjadi penolakan lagi pada tahap 2, apabila pada tahap 1 seperti yang diharapkan berjalan dengan sukses. “Justru masalahnya sekarang vaksinnya tidak banyak, dan itu yang menjadi persoalan. Jika ada pihak-pihak yang menolak vaksinasi ini, ya silahkan saja. Tapi, kalau nanti vaksinasi ini aman dan sesuai yang diharapkan misalnya kebal terhadap virus corona, tentu pastinya masyarakat akan percaya dan kemungkinan tidak ada yang menolak lagi,” papar Alwi.

Terkait kabar vaksin tersebut mendapat penolakan dari beberapa negara karena berdampak terhadap kesehatan, Alwi mengaku, saat ini masih dalam proses persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Kalau BPOM menyatakan tidak (boleh), ya tentu kita juga tidak. Tapi kalau BPOM menyatakan iya, ya tidak ada masalah,” tandasnya.

Sementara, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, tempat pelaksanaan vaksin memang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Sakit dan Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Hanya saja, sambung dia, fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi persyaratan. Mulai dari memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi, sarana rantai dingin sesuai dengan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada sarana rantai pendingin, dapat menjadi tempat pelayanan vaksinasi Covid-19 namun dikoordinasi oleh puskesmas setempat,” ujar Aris.

(prn)

KPK Sita Mobil Anak Bupati Labura

DIPERIKSA: Bupati Labura nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus usai diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.
DIPERIKSA: Bupati Labura nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus usai diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil milik Erni Arianti, anak Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus. Penyitaan ini dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura yang menjerat Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung.

DIPERIKSA: Bupati Labura nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus usai diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.
DIPERIKSA: Bupati Labura nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus usai diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.

“Tim penyidik melakukan penyitaan satu unit mobil dari anak bupati Labura yaitu Erni Arianti, dititipkan di direktorat tahanan dan barang bukti Polda Sumut,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/1).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, penyitaan perlu dilakukan karena mobil tersebut diduga dibeli menggunakan uang dari kontraktor yang mendapatkan proyek di Labuhanbatu Utara. Sehingga hal ini perlu didalami oleh penyidik KPK. “Mobil tersebut diduga pembeliannya menggunakan uang dari kontraktor yang mendapatkan proyek di Labura,” beber Ali.

Penyidik lembaga antirasuah juga turut memeriksa tiga saksi untuk tersangka Khairuddin pada Selasa (5/1). Mereka yakni pegawai Gembira Money Changer Widya Santi Kumari, pemilik/pegawai Deli Megah Valutindo Sally, dan Kepala Cabang Dealer Suzuki Arista Abadi Liwan.

Ali mengungkapkan, Widya dan Sally didalami mengenai pengetahuannya tentang barang bukti yang ada hubungannya dengan kasus ini dan soal adanya proses penukaran uang di money changer terkait dengan perkara. “Liwan dikonfirmasi mengenai adanya pembelian unit kendaraan untuk kepentingan tersangka yang uangnya diduga berasal dari pihak kontraktor,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah dan mantan Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labuanbatu Utara. Penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018.

KPK menduga, Khairuddin memberikan suap senilai total SGD 290.000 untuk mengurus DAK pada APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara. Suap tersebut diberikan melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labuhanbatu Utara, Agusman Sinaga kepada mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan pada Kemenkeu, Rifa Surya

Kharuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Puji Suhartono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP. (jpc)

Aktivitas Gunung Sinabung Terus Meningkat, Kubah Lava Semakin Membesar

PANTAU: Petugas mengamati aktivitas Gunung Sinabung dari Pos Pemantau. Sepekan terakhir, aktivitas Gunung Sinabung semakin meningkat.
PANTAU: Petugas mengamati aktivitas Gunung Sinabung dari Pos Pemantau. Sepekan terakhir, aktivitas Gunung Sinabung semakin meningkat.

KARO, SUMUTPOS.CO – Sepekan terakhir, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tercatat mengalami peningkatan aktivitas yang cukup signifikan. Hingga saat ini, sedikitnya Sinabung mengalami erupsi sebanyak 8 kali. Terbaru, Selasa (5/1) malam, Sinabung erupsi sebanyak dua kali, namun tinggi kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut.

PANTAU: Petugas mengamati aktivitas Gunung Sinabung dari Pos Pemantau. Sepekan terakhir, aktivitas Gunung Sinabung semakin meningkat.
PANTAU: Petugas mengamati aktivitas Gunung Sinabung dari Pos Pemantau. Sepekan terakhir, aktivitas Gunung Sinabung semakin meningkat.

“Tadi (Selasa) malam terjadi dua kali erupsi. Kalau kita lihat, erupsinya lebih besar dari sebelumnya. Kita melihat dari amplitudo kegempaannya, kemungkinan besarn

letusannya cuma tidak dapat kita lihat tinggi kolom abunya karena visual Sinabung tertutup kabut,” kata Kepala Pos Pantau Gunung Api Sinabung, Armen Putra, Rabu (6/1).

Armen menjelaskan, pihaknya melihat sampai saat ini aktivitas Gunung Sinabung masih tercatat cukup tinggi. Dirinya menyebutkan, selain erupsi yang terjadi belakangan ini pihaknya juga masih melihat tingginya aktivitas guguran yang terjadi.

Dia juga mengungkapkan, untuk kondisi saat ini Gunung Sinabung masih didominasi oleh gempa-gempa guguran. Selain itu, dirinya mengatakan, pihaknya juga melihat aktivitas gempa hembusan juga masih ada. “Kita lihat aktivitas Sinabung masih cukup tinggi, dan aktivitas gugurannya juga masih tinggi. Untuk pasokan gas juga masih cukup tinggi, dengan masih adanya gempa-gempa low frekuensi dan gempa hybrid,” katanya.

Lebih lanjut, Armen menjelaskan, pihaknya juga melihat kumpulan kubah lava di puncak Gunung Sinabung semakin membesar dan belum banyak yang jatuh. Dirinya mengatakan, berdasarkan pemantauan secara visual saat ini kubah lava sudah melebihi tinggi dari puncak gunung. (bbs)