MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh mendukung penuh langkah Komnas HAM mengungkap fakta tewasnya 6 warga sipil yang merupakan anggota FPI, pada awal Desember 2020 lalu. Sebagai bentuk dukungannya, Nuh melayangkan surat resmi ke Ketua Komnas HAM agar dapat bekerja secara profesional dan tranparan dalam menyidik dan mengungkap fakta di balik peristiwa yang diduga sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan extra-judiciall killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan).

“Tindakan extra-judiciall killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak azasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya. Karenanya, tindakan itu tidak boleh terjadi di Indonesia yang merupakan negara hukum,” kata Nuh dalam siaran persnya terkait refleksi 2020 dan semangat menyongsong tahun 2021 yang diterima SumutPos.co, Kamis (7/1/2021).

Muhammad Nuh juga menyikapi soal aspirasi masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang mengharapkan agar dana desa bisa sepenuhnya untuk pembangunan, tidak dialokasikan untuk program covid 19. “Karena masih banyak  infrastruktur desa yang harus diperbaiki dengan dana desa tersebut.  Masyarakat juga berharap pembagian dana desa disesuaikan dengan jumlah penduduknya (proporsional),” sebut Nuh.

Mantan anggota DPRD Sumut ini juga mengungkapkan, kondisi infrastruktur khususnya ruas jalan nasional di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) masih banyak yang rusak. “Seperti di Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padanglawas, dan Padanglawas Utara, banyak jalan yang rusak dan berlubang sehingga sering terjadi kecelakaan. Karenanya, diharapkan perbaikan jalan nasional tersebut dapat disegerakan,” bebernya.
Selain itu, Nuh juga menyikapi soal penyaluran bantuan Covid-19 kepada masyarakat, di mana ia masih banyak menemui kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19. “Kita harapkan teknis pembagian bantuan dapat lebih kondusif dan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi penularan Covid,” imbaunya.

Di bidang pendidikan, Nuh mengaku banyak mendapat aspirasi dari guru honorer, khususnya pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Medan, agar mereka dapat diangkat menjadi PNS. “Saat ini pemerintah akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PNS. Kita harap, mereka ini dapat diprioritaskan karena selama ini guru PAI jarang diangkat menjadi PNS, padahal mereka sudah lama mengabdi,” ungkapnya.

Begitu juga dengan anak-anak lulusan sekolah luar biasa (SLB), lanjut Nuh, mereka sangat berharap agar perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat meberikan peluang yang besar bagi mereka. “Karena selama ini sangat sedikit perguruan tinggi yang menerima lulusan SLB. Kita tidak mau ada diskriminasi,” tandasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan dan sekitarnya sudah mulai tidak aman dari musibah banjir, hanya hujan deras selama satu jam saja, air sudah menggenangi hingga sebatas betis orang dewasa. Hal ini menjadi perhatian Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Helvetia.

Dalam upaya memastikan situasi aman dan kondusif di wilayah hukumnya, Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamean Hutahaean SH SIK MH memerintahkan anggotanya untuk melakukan patroli rutin dan selalu berkoordinasi dengan para kepala lingkungan yang daerahnya terdapat air aliran sungai, guna melakukan pengecekan debit air sungai yang berada di wilayah Medan Helvetia.

“Saat ini kami sedang lakukan pengecekan, salah satunya debit air di sungai Sunggal yang berbatasan dengan wilayah kami, Medan Helvetia,” ujar Pardamean melalui Panit Sabhara Idha Yudha kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (6/1).

Menurutnya, debit air kelihatan ada peningkatan ketinggian tidak seperti biasanya, namun saat ini belum begitu mengkhwatirkan. Adapun, lanjutnya, kegiatan Patroli Polsek Medan Helvetia ini untuk mengantisipasi bencana yang mungkin bisa timbul adanya gangguan alam seperti saat ini yang dirasakan warga.

“Curah hujan tidak menentu, jadi kami dari Polsek Medan Helvetia dalam hal ini meningkatkan patroli dan personel Bhabinkamtibmas kami selalu berkoordinasi kepada Babinsa dan kepala lingkungan setempat serta selalu memberikan himbauan-himbauan kepada warga yang berada di bantaran sungai tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya dalam hal ini juga meminta agar kegiatan patroli yang dilakukan oleh anggotanya ini merupakan satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan kamtibmas khususnya di wilayah Kecamatan Medan Helvetia. “Pak Kapolsek yang mengingatkan soal ini,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Medan desak Inspektorat Medan segera mengeluarkan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mengambil tindakan terhadap oknum JS selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 064025, Jalan Flamboyan Raya, Medan Tuntungan.Pasalnya, tindakan oknum JS dinilai telah meresahkan karena diduga memiliki perilaku kelainan homoseks.

Desakan itu merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan yang dipimpin Ketua Komisi II Surianto didampingi Sekretaris Komisi Dhiyaul, Wakil Ketua Sudari, dan anggota Modesta Marpaung. Hadir pula Kepala Disdik Medan Adlan, Plt Kepala Inspektorat Medan, Hutasuhut, guru tetap, guru honor dan orangtua murid, Rabu (6/1).

Sudari mengatakan, terkait masalah yang sangat meresahkan itu, Inspektorat diberi tenggat waktu satu bulan untuk diberi solusi. “Disdik dan Inspektorat harus mengambil sikap dan bekerjasama,” ujarnya.

Bahkan, Ketua Komisi II Surianto menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Inspektorat tidak perlu berlama-lama mengambil kebijakan.

“Tujuannya agar tercipta kenyamanan peroses belajar mengajar di sekolah dimaksud. Kepala Disdik Medan harus menjaga citra pendidikan di Kota Medan. Pihaknya bakal merekomendasikan pergantian JS demi kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah tersebut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Dhyahul Hayati. Menurut dia, kasus ini sudah mencuat sejak Juli 2020. Artinya sudah beberapa bulan lalu. Namun, sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari Inspektorat dan Disdik. “Saya sebagai orangtua juga khawatirkan kalau anak saya sekolah di sana. Apalagi kasus ini sudah viral, Inspektorat harus cepat menangani ini, jangan ini jadi boomerang bagi dunia pendidikan kita,” ungkapnya.

Menjawab itu, Kadisdik Medan Adlan menyampaikan, pada prinsipnya pihaknya tetap menyahuti dan mengumpulkan bukti untuk tindaklanjuti. “Kami tidak diam dan tentu tidak mau salah dalam mengambil keputusan. Kami arif dan bijaksana,” ujarnya.

Sedangkan Hutasuhut mengatakan, pihaknya perlu prinsip kehati-hatian. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan tetap menyahuti segala pengaduan.

Sebelumnya, orangtua murid dan guru menyampaikan kekhawatiran atas dugaan kelainan seks tersebut. Sebab jangan sampai terjadi korban terhadap murid lagi di masa mendatang.

Seperti diketahui, puluhan orangtua murid di salah satu SDN yang berlokasi di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu (23/12) mendemo JS, kepsek sekolah tersebut mundur karena diduga memiliki kelainan seksual alias penyuka sesama jenis atau homo.

Raiman, salah satu orangtua murid mengatakan, kasus ini sudah lama terjadi. Bahkan sempat viral di media sosial Facebook pada April 2020. Di mana, ada akun atas nama Jefri Simbolon yang mengungkapkan bagaimana hubungan kepsek JS dengan JU.

“Kami berembung guru dan murid agar tidak ada korban. Ini sudah diketahui ibu lurah dan camat Medan tuntungan. Dihadapan ibu lurah, JU sudah mengakui punya hubungan badan dan di hadapan kami tanggal 13 April JU mengakui semuanya,” ujarnya. (prn/ila)

Teks foto

RDP: Suasana RDP Komisi II DPRD Medan terkait tindakan Kepsek SDN 064025 Jl. Flamboyan Raya, Kec. Medan Tuntungan, JS yang diduga memiliki perilaku kelainan homoseks, Rabu (6/1). IST