Tiga Hal Ini Jadi Perhatian Presiden Jokowi dalam Pengelolaan Perbatasan Negara

2 December 2020 19:42 PM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, menyampaikan tiga hal strategis pengelolaan perbatasan negara yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Tiga hal tersebut adalah Rencana Induk (Renduk), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan memastikan kegiatan ekonomi di perbatasan negara berjalan lancar.

Renduk

Suhajar mengatakan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Negara saat ini telah memasuki tahap akhir. Setelah Renduk disahkan oleh Presiden Jokowi, Suhajar menyampaikan pihaknya akan mengoordinir untuk menetapkan Rencana Aksi yang merupakan penjabaran dari Renduk dan kesepakatan Kementeria/Lembaga anggota BNPP dalam mengelola program dan kegiatan di perbatasan negara.

“Pertama kita sedang tahap akhir penyusunan Renduk, targetnya seminggu ke depan akan diselesaikan untuk nantinya dibawa ke Sekretariat Kabinet untuk dibawa ke Presiden,” ujar Suhajar dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020).

PKSN

PKSN merupakan pintu gerbang penghubung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang memberikan first impression tentang NKRI. PKSN merupakan wujud dari sistem perkotaan nasional, dalam pengembangannya, suatu kota tidak dapat terlepas dari pengembangan desa. PKSN yang ideal dapat dicapai dengan membangun kawasan perdesaannya untuk kemudian berakselerasi menjadi kawasan perkotaan.

Suhajar yang juga Juru Bicara BNPP menyampaikan Presiden Jokowi mempunyai 41 Major Project dalam RPJMN 2020-2024. Satu diantaranya adalah membangun enam PKSN di perbatasan negara yaitu di Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw, Merauke, Nunukan dan Kefamenanu.

Lebih lanjut Suhajar mengatakan Presiden meminta rencana pembangunan tiga PKSN yaitu Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, dan Jayapura/Skouw dimatangkan.

“Kedua yang menjadi isu perhatian presiden adalah penetapan PKSN, beliau meminta agar segera mematangkan rencana pembangunan di tiga PKSN (Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw). Tiga PKSN ini inpresnya sudah berada di tahap akhir, hari ini sudah berada di Sekretariat Kabinet, Insya Allah apabila disetuju maka akan mulai dikerjakan di tahun 2021 dan 2022,” kata Suhajar.

Suhajar menambahkan untuk mematangkan rencana pembangunan tersebut Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, telah memerintahkan BNPP untuk mulai melakukan pemetaan. Tiga PKSN yaitu Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw sudah dipetakan potensi yang dapat dikembangkan. Tiga PKSN lainnya yaitu Merauke, Nunukan dan Kefamenanu akan dipetakan potensinya pada awal Tahun 2021.

“Pak Tito telah memerintahkan BNPP untuk memulai melakukan pemetaan atas PKSN yang lain yang menjadi major project. Maka BNPP akan mengajak K/L di awal 2021 untuk meneruskan perencanaan tiga PKSN berikutnya untuk dilaksanakan di 2022,” tambahnya.

Memastikan Kegiatan Ekonomi di Perbatasan Negara Berjalan Lancar

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun di perbatasan negara telah dilengkapi dengan bangunan pasar, salah satunya adalah di PLBN Skouw. Pasar ini merupakan tempat bertemunya pedagang Indonesia dengan pembeli yaitu masyarakat negara tetangga.

Suhajar mengatakan Presiden Jokowi pernah menyampaikan keinginannya meninjau pasar PLBN Skouw kepada Menteri Tito Karnavian.

“Ada satu hal lagi yang menjadi perhatian presiden yaitu memastikan bahwa bagian tertentu dari perbatasan yang sudah mulai maju kegiatan ekonominya mulai berjalan. Dan beliau pernah menyamapaikan ke Mendagri ingin meninjau pasar PLBN Skouw, jadi akhir tahun ini kira-kira ada tiga hal kerja berat dan bersama kita yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perhatian bapak presiden,” pungkasnya.(rel)

Selama Pandemi Covid-19: Klaim BPJamsostek Sumbagut Capai Rp1,469 T

2 December 2020 15:55 PM

Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut, Panji Wibisana. M IDRIS/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembayaran klaim BPJamsostek Sumbagut selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Total klaim mencapai Rp1,469 triliun lebih (periode Januari-September).

Berdasarkan data BPJamsostek Sumbagut, pembayaran klaim tersebut meliputi empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). Dari keempatnya, paling besar untuk pembayaran klaim JHT sebesar Rp1,305 miliar lebih dengan jumlah 119.575 tenaga kerja. Selanjutnya, klaim JKM Rp75,87 miliar (2.031 tenaga kerja), JKK Rp65,68 miliar (9.825 tenaga kerja), dan JP Rp21,87 miliar (4.079 tenaga kerja).

Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek Sumbagut, Panji Wibisana menyebutkan, klaim pembayaran JHT meningkat sejak Januari dan Februari. Pada Januari jumlah klaim mencapai Rp120,1 miliar (11.241 tenaga kerja), dan Februari meningkat menjadi Rp129 miliar (13.041 tenaga kerja).

Sedangkan pada Maret, klaim mengalami penurunan menjadi Rp108,6 miliar (10.362 tenaga kerja) dan juga April sebesar Rp79,4 miliar (6.642 tenaga kerja).

Namun, pada Mei kembali melonjak yaitu menjadi Rp97,7 miliar (8.857 tenaga kerja) hingga bulan berikutnya. Antara lain, Juni (Rp195,9 miliar, 19.040 tenaga kerja), Juli (Rp182,5 miliar, 18.749 tenaga kerja), Agustus (Rp159,9 miliar, 14.052 tenaga kerja), dan September (Rp231,9 miliar, 17.591 tenaga kerja). Sedangkan pada Oktober dan November masih dalam proses penghimpunan.

Ia melanjutkan, dari 11 kantor cabang (kacab) BPJamsostek Sumbagut, klaim JHT tertinggi yaitu Kacab Medan Kota (Medan) sebesar Rp285,1 miliar (21.625 tenaga kerja). Sedangkan terendah khususnya di Sumut adalah Kacab Padang Sidimpuan yakni Rp66,6 miliar (7.343 tenaga kerja).

“Meningkatnya jumlah pembayaran klaim sejalan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK selama masa pandemi. Peningkatannya luar biasa karena sampai sekarang belum ada penurunan sampai 7.000 peserta setiap bulannya. Rata-rata di atas 10 ribu peserta mengajukan klaim setiap bulan,” ungkap Panji saat media gathering bersama sejumlah wartawan di kantornya, Selasa (1/12).

Panji berharap, pada November jumlah klaim ini akan berangsur turun. Hal ini sejalan dengan beberapa badan usaha sudah kembali melakukan penerimaan tenaga kerja. “Tapi memang kita belum rilis data Novembernya. Mudah-mudah di November ada penurunan lah. Karena kita lihat beberapa badan usaha sudah mulai lagi merekrut pekerja baru,” ucap dia.

Menurut Panji, klaim JHT memang mengalami kenaikan. Namun, bisa saja ini bukan hanya klaim dari tenaga kerja di Sumut. Melainkan, dari tenaga kerja di daerah lain karena saat ini klaim bisa diakses dari seluruh Indonesia.

Dalam melakukan klaim terhadap JHT, sambung dia hal itu merupakan hak seluruh peserta BPJamsostek. JHT bisa diklaim apabila peserta sudah berhenti bekerja dan tidak bekerja kembali. Klaim ini bisa dilakukan dengan masa tunggu satu bulan. “Walaupun kepesertaan JHT baru dua bulan, misalnya pekerja mulai bekerja Agustus sampai September tapi berhenti pada Oktober. Kalau ia tidak bekerja kembali, ia punya hak melakukan klaim pada November karena ada masa tunggunya selama satu bulan,” jelasnya.

Untuk pelayanan, pihaknya juga menerapkan protokol kesehatan di kantor BPJamsostek.

Dalam memberikan kemudahan dalam pencairan JHT, dihadirkan LAPAK ASIK (Layanan Tanpa Kontak Fisik).

“Jadi layanan ini tanpa sentuhan, semua dokumen diunggah. Bahkan untuk verifikasi menggunakan video call. Namun saat ini juga sudah ada LAPAK ASIK ON SITE dimana peserta bisa datang langsung ke kantor cabang jika ada yang tidak dipahami dalam proses klaim JHT,” katanya. (ris/ram)

Calon Wali Kota Medan: Pedagang Sukaramai Yakin Bobby Bawa Perubahan

2 December 2020 14:32 PM

MENANGIS: Seorang pedagang Pasar Sukaramai, Reni, menangis saat mencurahkan hati kepada calon Wali Kota Medan nomor urut 2, Muhammad Bobby Afif Nasution kala blusukan ke pasar tersebut ditemani tokoh nasional, Deddy Mizwar, Selasa (1/12/2020).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bobby Nasution masih ditemani aktor senior nasional Deddy Mizwar blusukan di Kota Medan. Kali ini mereka berdua blusukan di Pasar Sukaramai Jalan AR Hakim Medan, Selasa (1/12).

Seperti diketahui, masalah Pasar Tradisional Sukaramai tak kunjung beres diselesaikan wali Kota Medan terdahulu. Gedung dibangun, namun pedagang ogah berjualan di dalam. Bagaimana tidak ogah, sebab pembeli pun tak mau belanja di dalam gedung. Apa pasal?

Ternyata pemerintah kota gagal memanajemen pedagang agar seluruhnya mau jualan di dalam gedung yang telah disediakan. Malah ramai pedagang berjualan di luar gedung dan di badan jalan umum.

Melihat fenomena itulah Bobby Nasution melihat langsung permasalahan yang terjadi. Bobby tampak blusukan melihat dagangan dan bertanya pada pedagang pun pembeli.

Salah satu permasalahan adalah perjanjian saat gedung dibangun, bahwa tidak boleh ada pasar lain didekat Pasar Sukaramai tidak terwujud.

“Dulu kita buat perjanjian dengan Pemko Medan agar tidak ada pasar-pasar lain radius dekat, namun tidak bisa diwujudkan. Pembeli pecah, akhirnya kita pedagang di dalam gedung susah,” kata Kamal Tanjung mewakili pedagang.

Ketika blusukan di dalam pasar, Bobby Nasution mendengarkan dengan seksama keluhan seluruh pedagang. Bahkan ada pedagang sayur mayur, Reni, terlihat sambil menitikkan air mata curhat kepada menantu Presiden Jokowi itu.

“Ini pembangunan gedung kami yang bayar, mana ada uang pemko ini. Kami cicil ini tiap bulan, bahkan saya sampai gadai rumah saya untuk DP (uang muka) lapak ini, Pak Bobby. Tolonglah kami, pembeli sepi tak mau masuk mereka belanja di luar. Bagaimana ini pengurusnya tolonglah nasib kami, pak,” kata Reni.

Kamal Tanjung lantas menimpali, memang benar bahwa pedagang mencicil lapak yang ada di dalam gedung.

“Nominalnya beda-beda tergantung ukuran. Masa cicilannya juga beda ada yang lima tahun. Rata-rata Rp1,5 juta/bulan, bahkan ada yang Rp3 juta. Jadi Pemko Medan itu menurut kami tak ada kontribusi. Manajemen pun kurang baik. Kita butuh kepemimpinan yang kuat yang bisa urus pasar ini. Pasti ada setoran liar yang kita tidak tahu masuk ke siapa. Itu harus dihentikan di masa Bobby kelak,” kata Kamal.

Anehnya, pascadibangun pada 2014 lalu, sampai kini gedung Pasar Sukaramai tidak diresmikan. Melihat fakta di lapangan, Bobby Nasution bilang masalah gedung tak lepas dari hal teknis.

“Di dalam kurang ramai, banyak lapak kosong. Di lantai dua dan tiga malah kosong sama sekali. Secara teknis memang bangunan ini tidak memudahkan pengunjung,” kata alumnus S2 IPB Bogor itu.

Solusinya, ditegaskan calo wali kota nomor urut 2 itu, akan dibangun sebuah ekosistem pasar yang sebenarnya di Sukaramai.

“Kita mau suruh pedagang masuk ke dalam, ya harus kita pastikan dulu kenyamanannya, keamanan, jaminan agar pedagang mau dan akhirnya pembeli juga mau masuk ke dalam,” kata dia.

Deddy Mizwar pada kesempatan itu melihat langsung antusiasme masyarakat.

“Kita lihat sendiri bagaimana animo masyarakat bertemu Bobby Nasution, artinya mereka menaruh harapan besar pada sosok pembawa harapan pada Bobby,” kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut. (rel/azw)

Jelang Pilkada Medan: Hari Ini, KPU Bagikan Formulir C-Pemberitahuan

2 December 2020 14:19 PM

FORMULIR: Petugas memberikan contoh Formulir-C yang akan dibagikan kepada masyarakat pemilih.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan berencana memulai membagikan formulir C-Pemberitahuan kepada masyarakat, hari ini Rabu (2/12). Formulir C tersebut nantinya diisi kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai tanda untuk memilih.

“Namanya sekarang C-Pemberitahuan, sudah ada. Besok kita turunkan ke masing-masing PPS Kelurahan untuk mengisi dan segera dibagikan (kepada pemilih),” ujar anggota KPU Medan, Rinaldy Khair kepada wartawan, Selasa (1/12).

Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Medan divisi Teknis itu juga menargetkan, petugas dapat membagikan formulir C-Pemberitahuan kepada masyarakat paling lama pada H-3 sebelum hari pemungutan suara Pilkada Medan. “Mudah-mudahan H-3 sudah kelar. Tinggal menunggu yang belum sampai, itu melapor sampai H-1,” ungkapnya.

Rinaldi juga mengatakan, saat ini namanya bukan lagi undangan C-6 memilih, melainkan C-Pemberitahuan. “Namanya C-pemberitahuan, maka bila pun tidak sampai C-pemberitahuan itu selama namanya terdaftar dalam DPT, warga tetap berhak menggunakan hak pilihnya. Dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB,” jelasnya. Lebih lanjut, Rinaldi mengatakan adanya kesalahpahaman memaknai undangan C-6, maka pihaknya melakukan pergantian menjadi C-pemberitahuan.

“Karena ada miskonsepsi selama ini, ada mispersepsi ketika pemilih tidak dapat undangan C-6 memilih, maka ia merasa tidak dapat undangan untuk menggunakan hak pilihnya. Lalu karena tidak diundang merasa haram untuk datang ke TPS, ini konsep pemikiran yang salah. Oleh karena itu kita ganti namanya menjadi C-pemberitahuan,” sambung Rinaldi.

Selain itu, Rinaldi juga mengingatkan bagi masyarakat yang tidak dapat C-pemberitahuan, tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), dapat menggunakan hak suaranya asal punya e-KTP.

“Tetap masih bisa memilih tapi jam 12 siang sampai jam 1 siang, petugas akan melayani sesuai dengan domisili alamat kelurahannya dan juga memperhatikan ketersediaan sisa surat suara,” tandasnya.

Seperti diketahui, dalam Pilkada Medan 2020, dua pasangan calon (paslon) akan bertarung dalam pesta demokrasi. Keduanya pasangan nomor urut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi dan Bobby Nasution-Aulia Rahman nomor urut dua (No.2). Hari pencoblosan Pilkada Medan nantinya digelar pada tanggal 9 Desember 2020. Meski berlangsung di tengah pandemi Covid-19, KPU Medan memastikan akan tetap menerapkan protokol kesehatan saat proses Pilkada berlangsung. (map/azw)

PC INTI Labuhanbatu Serahkan 3 Ribu Masker

2 December 2020 12:40 PM

Putuskan Rantai Penyebaran Covid-19

BANTUAN: PC INTI Kabupaten Labuhanbatu menyerahkan bantuan sebanyak 3000 masker kepada Polres Labuhanbatu.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO- Pengurus Cabang Indonesia Tionghoa (PC INTI) Kabupaten Labuhanbatu, menyerahkan bantuan sebanyak 3000 masker kepada Polres Labuhanbatu, Senin (30/11).

Penyerahan bantuan masker itu, langsung dilakukan Ketua PC INTI Labuhanbatu, juga anggota DPRD Sumatera Utara periode 2012 – 2017 Sujian atau Acan, didampingi Ketua Harian Yayasan Sosial Budi Agung, Johny dan Pembina Pundi Amal Viriya Rantauprapat, Nelo Salim. Dan diterima Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan.

Penyerahan masker ini sebagai bentuk kepedulian warga masyarakat etnis Tionghoa yang tergabung di organisasi INTI, dalam rangka menyambut Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021, sekaligus memutus pandemi Covid-19.

Menurut Ketua PC INTI Labuhanbatu, DR HC Sujian, pemberian ini mengingat kebutuhan masker bagi jajaran Polres Labuhanbatu, dalam hal memutus mata rantai sebaran Covid-19, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 juga dinilai perlu upaya melakukan pencegahan dan penerapan protokoler kesehatan, bagi jajaran kepolisian. Maka pihaknya, secara maraton sejak merebaknya pandemi, terus berupaya berbuat demi kepentingan bersama.

Dalam kesempatan ini, Acan/Sujian, mengapresiasi kinerja kepolisian, dalam upaya penerapan protokol kesehatan dan lainnya.

“Untuk itu, baik PC INTI, Budi Agung dan Badan Amal Virya akan memberikan perhatian terhadap berbagai upaya pencegahan sebaran Covid-19, termasuk dalam agenda pesta demokrasi maupun perayaan Nataru tahun 2020-2021,” ucapnya.

Saat menerima bantuan masker tersebut, Kapolres Labuhanbatu, AKBP Deni Kurniawan didampingi Wakapolres, Kompol Mhd Taufik dan Kasat Lantas, AKP Rusbenny menanggapi positif dukungan organisasi sosial etnis Tionghoa, yang dinilainya sangat membantu kinerja jajaran kepolisian.

Deni Kurniawan mengakui, tidak kali ini saja etnis Tionghoa memberikan perhatian terhadap kepolisian didaerah ini. Menurutnya, jauh sebelumnya Polres Labuhanbatu juga telah menerima masker serta baju pelindung diri. Yang berguna ketika melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan Covid-19.

Kata Kapolres, sekarang ini isunya bukan hanya keamanan. Tetapi keselamatan dan kesehatan juga.

“Karena musuh kita tidak kasat mata, siapapun bisa terjangkit. Jadi kita lakukan upaya – upaya pencegahan, salah satunya dengan menggunakan masker,” tandas Deni. (fdh/ram)

Tingkatkan Keterampilan Masyarakat, ARN Pastikan Anggaran Tak Efektif di Dispar Dialihkan

2 December 2020 12:11 PM

BERSAMA: Abdul Rahman Nasution diabadikan bersama warga Jalan Karya Ujung, Minggu (29/11).istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution (ARN), memastikan akan terus memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat Kota Medan melalui berbagai program, guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Hal itu sekaligus sebagai wujud nyata dari satu solusi penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

Hal itu diungkapkan ARN saat menggelar Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Karya Ujung, Gang Keluarga, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu (29/11) lalu.

Dalam sosialisasi yang dihadiri seratusan ibu-ibu itu, terjadi komunikasi yang baik dengan adanya berbagai pertanyaan. Satu di antaranya yang sangat menarik adalah terkait pelatihan keterampilan bagi masyarakat dengan tujuan untuk kemandirian.

Menjawab hal itu, ARN yang merupakan Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Kota Medan, khususnya di Kelurahan Helvetia Timur, bisa mendapatkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian. Satu di antaranya, pihaknya di Komisi III telah menggeser sebagian anggaran di Dinas Pariwisata Kota Medan kepada dinas-dinas yang memiliki program-program pelatihan keterampilan kepada masyarakat.

“Kami sudah menggeser anggaran dari Dinas Pariwisata yang dinilai kurang efektif, ke Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM. Sehingga, anggaran pelatihan untuk masyarakat tersebut terjamin. Kami ingin ada perubahan untuk masyarakat,” ungkap ARN.

Selain keterampilan, ARN juga menjawab keluhan-keluhan masyarakat, di antaranya masalah penerangan, jalan, banjir, dan drainase. Menurutnya, keluhan yang dilontarkan masyarakat itu sudah sering disampaikan. Namun, semua itu dapat diatasi sebagaimana harapan masyarakat.

“Bapak, ibu jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan keluhannya kepada saya. Saya mau bapak dan ibu memanfaatkan saya selaku anggota dewan. Saya akan berusaha juga memanfaatkan posisi ini untuk membantu demi kesejahteraan masyarakat,” kata politisi PAN ini.

Selain sosialisasi ini, ARN juga membahas tentang bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) senilai Rp2,4 juta kepada para masyarakat yang memiliki usaha kecil.

Diakhir acara, ARN mengaku akan membantu masyarakat di Kelurahan Helvetia Timur, terutama yang rumahnya di pinggiran sungai, untuk mendapatkan air bersih yang selama belasan tahun belum merasakannya.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk segera memasang pipa besar di kawasan pinggiran sungai, sehingga masyarakat sekitar yang hendak masuk air PDAM mudah melakukannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Lurah Helvetia Timur Teguh Sujatmiko, yang turut hadir dalam kegiatan itu, mengingatkan kepada seluruh warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan. (map/saz)

Jika Dikelola dengan Baik, Sampah Bisa Bernilai Ekonomis

2 December 2020 12:03 PM

SAMPAIKAN: Anggota DPRD Medan, M Rizki Nugraha, saat menyampaikan Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015 di Jalan Denai, Gang Mula Jadi, Minggu (29/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan, M Rizki Nugraha mengatakan, sampah juga bisa bernilai ekonomis, jika dikelola dengan baik. Karena itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Medan ini, mengajak masyarakat Kota Medan, khususnya yang bermukim di Kelurahan Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, untuk peduli terhadap lingkungan. Sebab menurutnya, perlu ada kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Hal ini disampaikan Rizki dalam Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan, di Jalan Denai, Gang Mula Jadi, Kelurahan Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, Minggu (29/11) lalu.

“Kami meminta masyarakat, khususnya yang bermukim di Tegal Sari Mandala 3 ini, untuk sama-sama menjaga kebersihan. Sehingga lingkungan kita ini menjadi bersih, sehat, bebas dari sampah,” ungkap Rizki.

Dalam sosialisasi kali ini, anggota dewan yang duduk di Komisi IV ini, menyampaikan, jika sampah dikelola dengan baik, bisa jadi bernilai ekonomis bagi masyarakat itu sendiri. Seperti di Kota Tebingtinggi misalnya, masyarakat di sana sudah bisa memanfaatkan sampah bernilai ekonomis.

“Di Medan kenapa tidak kita coba?” cetus Rizki.

Sementara itu, Kepala Lingkungan 8, Kelurahan Tegal Sari Mandala 3, Munir Sikumbang, mengeluhkan tentang kondisi lingkungannya yang sampai saat ini masuk dalam zona kumuh.

Penetapan zona kumuh ini, menurut Munir, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Medan. Ada 4 lingkungan yang masuk dalam zona kumuh, di Kelurahan Tegal Sari Mandala 3 ini, yakni Lingkungan 4, 5, 8, dan 10. Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat agar saling berkerja sama, sehingga lingkungannya bisa keluar dari zona kumuh.

“Kami sangat mengharapkan kepada bapak dan ibu, agar daerah kita ini bisa keluar dari zona lingkungan kumuh,” harap Munir.

Sebab, lanjut Munir, kawasan kumuh sangat rentan terhadap penyakit, sehingga perlu ada kerja sama masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Karena urusan keberhasilan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Untuk itu, melalui Pak Rizki, agar kiranya persoalan ini bisa dibawa ke DPRD, sehingga lingkungan ini bisa keluar dari zona kumuh,” pinta Munir lagi.

Seperti diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII Bab dan 37 Pasal, yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi, untuk menggugah kesadaran masyarakat agar hidup bersih. Dalam Perda tersebut, juga diatur tentang hak dan kewajiban. Yang setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan, yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Wali Kota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yang berakibat kerusakan lingkungan. (rel/saz)

Guru SMK Multi Karya Wajib Melek Teknologi

2 December 2020 12:00 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guru-guru SMK Multi Karya diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di masa pandemi Covid-19, dibutuhkan hal-hal baru terutama yang berhubungan dengan teknologi (media digital).

“Selain itu, yang terpenting saat ini adalah, sluruh guru tetap wajib menjaga kesehatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat dalam segala aktivitas baik di rumah maupun ketika berada di sekolah,” kata Ketua Yayasan Multi Gemilang Prestasi H Handri Agus Sukendro SE MM dalam sambutannya pada peringatan Hari Guru di SMK Multi Karya, Rabu (25/11) lalu.

Peringatan Hari Guru di SMK Multi Karya tahun ini dilaksanakan secara berbeda, dimana protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Setiap guru diwajibkan mencuci tangan, cek suhu tubuh, memakai masker dan faceshield,serta menjaga jarak. Kegiatan ini juga dihadiri Pembina Yayasan Multi Gemilang Prestasi H Marsimin, Badan Pembina Harian Bidang Manajerial Farida Amela SE MM, Badan Pembina Harian Bidang Kesiswaan dan Hubinmas Revan ED SH, Kepala Sekolah Lyly Rismaidy SPd, dan seluruh jajaran manajemen sekolah, serta seluruh guru SMK Multi Karya.

Sebelum dilaksanakan nya perayaan hari guru sebelumnya telah diadakan beberapa lomba diantaranya Lomba Pembuatan Media Interaktif Dengan Tema Covid 19, Lomba Video Edukasi melalui Aplikasi Tiktok, Pemilihan Guru Terkategori, Pemilihan Guru Terbaik dan Pemilihan Guru Yang mendapatkan Hadiah Umroh dari Yayasan.

Dalam peringatan Hari Guru tersebut telah diumumkan seluruh pemenang lomba dan guru yang terpilih menjadi Guru Terbaik dan guru yang mendapatkan hadiah Umroh dari yayasan. Dimana yang terpilih sebagai Guru Terbaik adalah Sahbanta Mulia Sembiring ST dan Guru yang beruntung mendapatkan hadiah Umroh adalah Siti Khodijah, SHI.

Acara ditutup dengan Persembahan dari siswa/i SMK Multi Karya melalui Media Daring sebagai ucapakan terimakasih siswa kepada guru mereka yang selama ini mengajar mereka dan sementara tidak bisa bertatap muka karena adanya Pandemi. serta dilanjutkan dengan Makan Bersama seluruh Guru SMK Multi Karya.(adz)

Tuntutan Dugaan Penipuan Uang BTN Senilai Rp14,5 Miliar Belum Siap, Terdakwa Gagal Disidang

2 December 2020 11:52 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang dugaan penipuan dan penggelapan atas peminjaman kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) bermodus mengagunkan 93 Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan terdakwa Canakya Suman, terpaksa ditunda Tuntutanpun urung terlaksana, lantara rencana tuntutan (rentut) jaksa belum siap.

“Ditunda mungkin Jumat (4/12) nanti. Tapi bisa jadi minggu depannya lagi. Karena rencana tuntutannya belum siap,” ungkap JPU Nelson Victor, saat dikonfirmasi di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (1/12).

Seperti diketahui, pada sidang sebelumnya, terdakwa Canakya mengaku di hadapan majelis hakim yang diketuai Tengku Oyong, telah membeli SHGB tersebut dari Mujianto, pengusaha properti Kota Medan.

Mengutip dakwaan jaksa, kasus bermula pada 2014, terdakwa Canakya sebagai Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA), mengajukan kredit pinjaman kepada PT BTN Cabang Medan dengan nilai Rp39,5 miliar, menggunakan jaminan 93 berkas SHGB atas nama PT Agung Cemara Realty. Saksi Mujianto memberikan kuasa kepada terdakwa Canakya di Kantor Notaris Elvira untuk menjual 93 SHGB, dan berdasarkan hal tersebut terdakwa mendapat pinjaman kredit sebesar Rp39,5 miliar.

Selanjutnya, di hadapan saksi Notaris Elviera, terdakwa memberikan kuasa kepada saksi Ferry Sonefille Abdullah, selaku Kepala Kantor PT BTN Cabang Medan untuk menjual ke-93 SHGB yang dijadikan sebagai jaminan kredit sebelumnya.

Kemudian, pihak PT BTN Cabang Medan melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 00640/Mdn.I/A/III/2011, tentang Pelayanan Jasa Notaris dan PPAT dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit oleh Bank Negara. Pada awalnya, perjanjian tersebut berjalan lancar, sebanyak 58 SHGB telah dilakukan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Namun, terhadap 35 SHGB yang belum dilakukan APHT, terdakwa Canakya menghubungi saksi Sulianto alias Pak Lek, selaku staf Notaris Elviera untuk meminta ke-35 SHGB yang sebelumnya lebih dulu memberitahukan kepada saksi Notaris Elviera.

Setelah 35 sertifikat tersebut berada pada saksi Sulianto, dia langsung menghubungi terdakwa Canakya, untuk janji bertemu di Cambridge Hotel dan menyerahkan sertifikat kepada terdakwa Canakya. Terdakwa Canakya memberikan uang kepada saksi Sulianto secara bervariasi, dan seterusnya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Canakya, hingga akhirnya ke-35 sertifikat tersebut berada di tangan terdakwa Canakya.

Pada Juni 2016 sampai Maret 2019, terdakwa Canakya mengalihkan dan atau menjual ke-35 sertifikat tersebut kepada orang lain tanpa seizin dari pihak PT BTN. Akibat perbuatan terdakwa Canakya, PT BTN Cabang Medan mengalami kerugian berupa hilangnya 35 SHGB yang bernilai kurang lebih sebesar Rp14.775.000.000. (man/saz)

Dinsos Medan Antarkan Kakek Tua yang Telantar di Halte Fly Over Amplas ke Tongging

2 December 2020 11:50 AM

ANTAR: Jajaran Dinsos Kota Medan saat mengantar Hasan Basri Naibaho ke keluarganya di Desa Tongging, Merek, Karo, Selasa (1/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan tentu masih ingat dengan kakek tua yang ditemukan telantar di Halte Bus Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, tepatnya di depan Fly Over Amplas, pada 16 November 2020 lalu. Saat ini, pria yang diketahui bernama Hasan Basri Naibaho (70) itu telah diantar kepada keluarganya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Dia disebut akan tinggal di rumah keluarga dari istrinya, karena mengaku tak lagi memiliki keluarga.

“Alhamdulillah tadi pagi (kemairn, red) pukul 09.30 WIB, pihak keluarga sudah menerima Hasan Basri untuk dirawat dan tinggal bersama mereka. Saat penyerahan turut dihadiri kepala desa setempat dan dibuat berita acara penyerahan. Itu rumah keluarga istrinya, istrinya sendiri sudah meninggal,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Lubis, Selasa (1/12).

Dalam kesempatan itu, Endar pun menjelaskan duduk persoalan yang terjadi, termasuk soal tersiarnya kabar, pria uzur itu sempat ditemukan telantar di kawasan Kabupaten Simalungun, tepatnya di Jalinsum Parapat.

“Kami jelaskan, yang bersangkutan ini awalnya ada laporan dari masyarakat kepada kami pada Senin, 16 November. Ada seorang warga telantar di halte bus dekat Fly Over Amplas,” tuturnya.

Berdasarkan laporan tersebut, lanjut Endar, petugas Dinas Sosial Kota Medan pun melakukan penjemputan bersama Lurah Timbangdeli, untuk dibawa dan dirawat ke RS Bina Kasih Kota Medan. Setelah mendapatkan perawatan, pada 17 November, pihak RS Bina Kasih menghubungi Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan penjemputan, karena sudah selesai dilakukan operasi dan perawatan.

“Petugas kami selanjutnya mengecek, ternyata secara kasat mata belum sehat betul. Sehingga belum bisa dibawa. Pada 27 November pihak rumah sakit kembali menghubungi kami, agar yang bersangkutan dijemput. Berdasarkan keterangan Hasan Basri, dia tidak memiliki keluarga dan meminta diantar kembali ke halte bus dekat Fly Over Amplas,” katanya.

Menurut keterangan Hasan Basri, ada tukang becak yang akan menjemputnya. Petugas Dinas Sosial Kota Medan pun menunggunya sampai pukul 24.00 WIB, namun yang ditunggu tak kunjung datang. Saat ingin membawa Hasan Basri ke tempat penampungan sementara, dia pun menolaknya dan memilih bertahan di halte.

“Rupanya besoknya pegawai mengecek lagi ke situ, tapi tetap belum ketemu. Belakangan dengar kabar, Hasan Basri telantar di Simalungun. Kami bingung, kenapa sudah sampai sana dan siapa yang membawanya ke sana?” ujar Endar lagi.

Endar pun ingin menegaskan, jika informasi yang menyebutkan Dinas Sosial Kota Medan telah menelantarkan Hasan Basri adalah tidak benar. Begitu juga dengan informasi RS Bina Kasih telah menelantarkan Hasan Basri, juga merupakan kabar bohong.

“Kami mau meluruskan informasi yang menyebutkan Dinas Sosial menelantarkan Hasan Basri, itu tidak benar. Ada juga yang bilang RS Bina Kasih menelantarkan, itu juga tidak benar. RS Bina Kasih justru merawat yang bersangkutan dengan baik dan kami yang menjemputnya langsung dari sana. Lalu pagi tadi kami sudah mengantarkan Hasan Basri kepada keluarganya di Tongging,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengaku, bahagia mendengar kabar tersebut. Dia menegaskan, sudah seharusnya Pemerintah melindungi dan memelihara warga miskin ataupun warga telantar.

“Ke depannya kami harapkan, semua yang telantar dapat dikembalikan kepada keluarganya,” harapnya.

Sedangkan untuk warga miskin ataupun telantar lainnya yang tidak memiliki keluarga, sehingga tidak tahu akan dikembalikan kepada siapa, Pemerintah wajib menampungnya dan memeliharanya dengan memberikan tempat tinggal berupa tempat penampungan yang layak, dan memberikan kebutuhan pokoknya seperti makanan dan pakaian yang layak.

“Jadi apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Medan itu sudah benar. Kami apresiasi untuk hal itu,” pungkas Afif. (map/saz)