MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan diminta melakukan pekerjaan super prioritas di tahun anggaran 2021. Ini mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pada masa pandemi yang masih melanda Kota Medan. Sebagai mitra Komisi IV, siap mengawal seluruh program kerja Dinas PU Medan dalam aktualisasi di lapangan pada tahun ini.

“Dengan anggaran yang terbatas di APBD tahun 2021 ini kita minta kepada Dinas PU untuk fokus mengerjakan skala prioritas yang menjadi kebutuhan dalam perbaikan drainase dan jalan di setiap kelurahan,” kata Hendra DS menjawab Sumut Pos, Selasa (5/1).

Pihaknya mengungkapkan, sudah mendapat bocoran pada April mendatang Kementerian PUPR akan melaksanakan pengerjaan normalisasi tiga sungai yang ada di Kota Medan. Selain itu akan turun juga kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang jumlahnya cukup besar di 2021 ini. “Dengan adanya kolaborasi anggaran daerah dan pusat kita yakini pembangunan di Medan akan dapat mengejar ketertinggalan kota ini dengan kota besar lainnya,” ujar politisi Hanura tersebut.

Dedy Aksyari Nasution menyatakan hal senada. Namun ia juga menekankan sesuai dengan APBD yang sudah disahkan, sebaiknya Dinas PU fokus dalam penanganan masalah banjir di beberapa titik yang ada di Kota Medan serta melaksanakan pembangunan drainase yang terkoneksi.”Jadi jangan hanya mengerjakan tambal sulam jalan yang masih baik kondisinya. Sementara masalah banjir tidak teratasi dari tahun ke tahun,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Sedangkan Syaiful Ramadhan berharap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU di bawah komando Zulfansyah Ali Saputra berjalan sesuai perencanaan. Instansi tersebut pun diingatkan agar mengikuti seluruh rencana kerja (renja) yang telah disusun pada tahun anggaran ini. “Ikuti renja yang sudah ditetapkan. Jadi (pekerjaan yang dilakukan) tidak terkesan asal-asalan dan kejar tayang,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Dinas PU Kota Medan telah menyiapkan sejumlah rencana kerja yang siap untuk direalisasikan di tahun ini. Adapun sejumlah rencana dimaksud yakni perbaikan fungsi jalan, fungsi drainase dan fungsi trotoar. Tak cuma fokus di situ, Dinas PU Medan juga akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan berbagai pembangunan lainnya.”Fokusnya masih dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, jalan dan trotoar,” ucap Kepala Dinas PU Medan, Zulfansyah Ali Saputra kepada Sumut Pos, Senin (4/1).

Untuk pembangunan jalan, pihaknya fokus dalam pembangunan akses yang menghubungkan antarwilayah dalam Kota Medan, antara lain lanjutan pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang. “Tahun ini dilanjutkan lagi dengan pembangunan gelagar, rencananya paling lama bulan Juni sudah bisa dipergunakan,” ujarnya.

Sedangkan dalam meningkatkan kenyamanan dan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan jaringan jalan di Kota Medan, Dinas PU akan fokus pada perbaikan dan rehabilitasi beberapa ruas jalan di Kota Medan.

“Kita akan mengembalikan fungsi dan memperindah trotoar yang ada di Kota Medan, yaitu perbaikan trotoar di beberapa titik strategis di pusat kota. Apalagi ada beberapa trotoar yang memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu yang harus ditertibkan dulu dan kita buat menjadi lebih indah,” katanya.

Begitupun untuk drainase, Dinas PU akan mengurangi titik-titik banjir dan genangan dengan melaksanakan rehabilitasi dan perbaikan jaringan drainase, normalisasi saluran drainase dan pembersihan drainase.”Karena sedikit banyaknya fungsi drainase ini kan cukup berpengaruh dalam mengatasi banjir di Kota Medan. Itu makanya kita akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk bisa mencakup semua itu. Total anggaran untuk Dinas PU di tahun 2021 ini ada sekitar Rp300-an miliar,” pungkasnya. (prn/map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sanksi administrasi berupa denda yang diberikan jika terlambat dalam pengurusan akta lahir, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

Nantinya, besaran denda keterlambatan mengurus akta kelahiran akan diatur lebih jauh dalam peraturan wali kota (perwal).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Zulkarnain menjawab wartawan, Selasa (5/1).

“Di perda kemarin diatur denda maksimal Rp100 ribu, tapi itu belum tentu diberlakukan, jumlahnya bisa kurang dari itu atau sama seperti denda yang berlaku saat ini yakni Rp10 ribu,” ujarnya.

Dikatakannya, baik pemko dan DPRD Medan sepakat mengatur besaran sanksi administrasi berupa denda terkait pengurusan adminduk tersebut dalam perwal. “Perwal cukup kebijakan kepala daerah, menggantinya tidak sulit. Makanya di perda diatur jumlah maksimal, untuk besaran angka pastinya diatur di dalam perwal. Untuk saat ini angkanya belum bisa dipublikasikan,” katanya.

Begitupun, mantan kepala Dinas Kebudayaan Medan ini menekankan, denda atau sanksi administrasi bukan bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan. Namun, lebih kepada meningkatkan kesadaran masyarakat.”Yang diberlakukan denda itu hanya untuk akta kelahiran, jumlahnya variatif juga, ada yang sampai Rp500 ribu untuk orang asing atau WNA (Warga Negara Asing),” pungkasnya.

Diketahui, Pemko Medan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disahkan di penghujung 2020 kemarin. Dalam perda tersebut diatur mengenai jumlah denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran. Yakni dari semula hanya Rp 10 ribu menjadi Rp100 ribu atau naik 1.000 persen.

Denda tersebut dikenakan bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran ketika anak berusia di atas 60 hari. Jika mengurus di bawah usia 60 hari tidak dikenakan biaya alias gratis.

Anggota DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, menyebut sanksi keterlambatan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran dan Perubahan Kartu Keluarga diatur pada pasal 109 ayat 2 yang jumlahnya mencapai Rp100 ribu.

Menurut dia, denda Rp100 ribu untuk keterlambatan pengurusan akta kelahiran sangat memberatkan, khususnya kepada masyarakat pinggiran yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pihaknya bisa menerima apabila kenaikan denda ditujukan sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. (prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Belawan Bersatu (AMBB) melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk PT. Sumatera Tobacco Trading Company (STTC) di Jalan Ahmad Bekawan, lingkungan Xl, Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan, Selasa (5/1).Dalam aksi tersebut, warga menuntut kepada perusahaan untuk membuka akses jalan pemukiman warga yang diserobot Perusahaan.

Dari pantauan wartawan di lokasi, selain mengadakan orasi, massa aksi juga membakar ban di depan pintu masuk perusahaan dan membongkar tembok pembatas.

Koordinator Aksi, Dedi Ritongah dalam orasinya meminta perusahaan untuk membuka akses jalan warga yang ditutup sepihak oleh perusahaan.”Kepada pimpinan STTC untuk menghentikan pembangunan dan membuka jalan yang telah di akses oleh BPN Medan, sebagai jalan masyarakat Belawan Bahari seluas 13. 431 Meter persegi,” katanya.

Lanjut Dedi Ritonga, hal itu berdasarkan atas surat hibah saudara Mujianto serta hasil notulen rapat dari kepala BPN Kota Medan, bahwa benar lahan seluas tanah 25 × 573,24 M2 atau 13.431 meter persegi dari yang di pecah seluas 109.172 dengan SHM Nomor: 720 di kuasai PT. STTC tersebut diperuntukkan untuk fasilitas umum.

Selain itu, semenjak adanya perusahaan ini kerap kali rumah warga dilanda banjir yang sudah tidak dapat diprediksi lagi. PT. STTC perusahaan yang bergerak di bidang tembakau rokok ini, membuat tembok tinggi sehingga membuat warga yang bermukim di area kesulitan untuk beraktivitas. Selain itu pihak perusahaan juga menimbun tinggi areal perusahaan tanpa mempertimbangkan warga yang bermukim.

Dalam orasinya juga, Dedi Ritonga menegaskan, akan terus melakukan aksi dengan massa yang lebih besar kalau pihak perusahaan tidak memberikan hak warga. Sementara itu, hingga aksi demo digelar tidak seorang pun perwakilan perusahaan yang menemui para warga.(fac/adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kampung Kubur di Jalan KH Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Medan Petisah, kini berubah nama menjadi Kampung Sejahtera, masih terus berbenah. Bahkan, warganya ingin merubah pandangan negatif Kampung Kubur ke arah positif dengan melatih anak-anak di kampung itu menjadi atlet panjat tebing.

Memang, sebelumnya Kampung Kubur sangat identik dengan peredaran narkoba. Saat itu pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BBN) kerap melakukan penggrebekan di kampung tersebut. Kini, sejumlah warga Kampung Kumbur sudah meninggal bisnis haram tersebut.

Seiring dengan perubahan itu, sebagian penduduk setempat yang selama ini terlibat dalam bisnis haram, kini mulai bahu membahu membangun kampung merekan

lewat wadah Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (PPPKS).

PPPKS terus berinovasi untuk meningkatkan kehidupan yang baik dan menghilang tren negatif dari kampung ini. PPPKS bekerja sama dengan sejumlah pihak membangun fasilitas olahraga dan kegiatan bagi warga hingga anak-anak.

Di Kampung ini, terlahir pemain sepak bola nasional seperti Vijay yang pernah memperkuat PSMS Medan, Timnas dan Sriwijaya FC. Kemudian, Sony Gunawan yang pernah merumput bersama tim skuad PSMS sebagai kiper dan PSM Makasar.

Yang lebih mencengangkan lagi adalah sosok legendaris sepak bola di tanar air yang belum lama ini meninggal dunia, Almarhum Ricky Yakobi. Ternyata asli kelahiran Kampung Kubur yang selama ini dicap sebagai perkampungan narkoba.

Meski label hitam itu disandang oleh Kampung Kubur bertahun-tahun, namun secara berangsur pula kisah kelam itu mulai pudar. Terlebih, sejak kawasan itu berubah nama menjadi Kampung Sejahtera.

Tak hanya urusan membenahi kawasan lewat gotong-royong dan penghijauan, mereka juga berupaya mengulang cerita lewat pencarian dan penjaringan bibit atlet berbagai cabang olahraga. Salahsatu fokusnya adalah mencari bibit atlet panjat tebing.

Ketua PPPKS, Aminurasyid bercita-cita agar anak-anak di Kampung Sejahtera, bisa menjadi penyuplai atlet yang bertanding di PON saat Aceh-Sumut menjadi tuan rumah pada 2024.

Keinginan itu bukan sekadar lip service semata. Karena untuk mewujudkan itu, mereka dibantu oleh Vertical Rescue, Teratai Rescue, PMI, dan Pewarta Foto Indonesia yang kini sudah membangun sarana untuk latihan panjat tebing yang bisa digunakan oleh anak-anak di lingkungan Kampung Sejahtera.

“Tiga Minggu lalu kita baru buat untuk latihan panjat tebing. Dan animo masyarakat dengan adanya sarana olahraga baru ini, membuat mereka semakin bersemangat untuk mempelajari olahraga yang dipertandingkan di setiap kejuaraan,” ungkap pria yang akrab disapa Rasyid kepada wartawan di Medan, Selasa (5/1).

Ke depan, Rasyid juga bertekad, pihaknya bisa menyuplai atlet yang berkompeten untuk turut serta mengharumkan nama provinsi Sumut dan Kampung Sejahtera.

“Kita pun berkeinginan ke depan, ada atlet panjat tebing yang turut berpartisipasi dalam kegiatan PON, di mana Sumut menjadi tuan rumah bersama dengam Aceh pada 2024 mendatang,” harap Rasyid.

Rasyid mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan FPTI Medan agar bisa mendidik anak-anak di Kampung Sejahtera yang bisa menjadi bibit atlet untuk menyokong FPTI Medan dalam event bergengsi itu.

Ia juga menjelaskan, ada sekitar ribuan kepala keluarga di Kampung Sejahtera. Estimasinya, jika dalam satu rumah ada 3 atau 5 anak yang apabila orangtuanya bisa mengizinkan satu anaknya untuk latihan panjat tebing, tak menutup kemungkinan dua atau tiga tahun ke depan mereka punya atlet panjat tebing.

Tujuannya, kata Rasyid, bagaimana ke depan pemikiran anak-anak bisa beralih dari hal negatif ke positif. “Dalam hal ini, dan untuk saat ini panjat tebing sarana olahraga yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar,” pungkas Rasyid.(gus/ila)