MEDAN SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu mengapresiasi kinerja petugas pemakaman yang bekerja khusus menguburkan jenazah korban Covid-19 di Taman Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B, Medan Tuntungan. Ia meminta kepada Pemko Medan memberikan perhatian khusus kepada petugas pemakaman, yang setiap hari berjibaku memakamkan jenazah dengan protokol Covid-19.

Saat menggelar Reses I Masa Sidang I (tahun kedua) TA 2020, di Sembada Garden, Jalan Bunga Mawar, Medan Selayang, Rabu (23/12), Burhanuddin Sitepu memberikan tali asih kepada Hendra dari tim petugas pemakaman jenazah pasien Covid. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Pemko Medan memberikan tambahan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas pemakaman.

Hal tersebut untuk meminimalisir bahaya dan risiko kerja yang terjadi saat menguburkan jenazah korban Covid-19. “Selain APD-nya perlu ditambahkan, saya juga mengusulkan agar ada insentif lebih untuk petugas pemakaman ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, petugas pemakaman tersebut merupakan bagian dari elemen tenaga kesehatan yang bertugas menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19. Karena itu nasib dan kelangsungan hidup mereka beserta keluarga juga harus mendapatkan penghargaan yang setimpal. “Saya sangat mengapresiasi para petugas pemakaman ini. Kita sudah melihat langsung pekerjaannya sangat berat. Kita sendiri belum tentu bisa jika bertugas di situ,” tegasnya.

Selain itu, dalam reses tersebut, sejumlah masyarakat menanyakan kejelasan, kapan dilakukan proses belajar-mengajar secara tatap muka dilakukan. Bahkan menurut Sugiati, seorang guru di Yayasan Gajah Mada Medan, cukup banyak orangtua siswa yang menanyakan hal tersebut kepada pihak sekolah.

“Sekitar 9 bulan sudah siswa belajar daring. Siswa, orangtua, bahkan guru-guru juga sudah merasa jenuh. Saat bagi raport semester ganjil kemarin, banyak orangtua siswa yang bertanya, kapan dilakukan belajar tatap muka di Kota Medan. Kami hanya bisa menyampaikan, menunggu arahan dan petunjuk dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, mohonlah petunjuk dari Disdik, apakah di Januari nanti sudah bisa dilakukan sekolah tatap muka?” ungkap Sugiati.

Menyikapi hal ini, Hamzah Harahap mewakili Disdik Medan mengaku belum dapat memastikan kapan belajar tatap muka dapat diberlakukan di Kota Medan. Pasalnya, hingga saat ini Kota Medan masih masuk dalam zona merah penebaran Covid-19. “Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kita pada Januari 2021 sudah bisa belajar tatap muka seperti SKB 4 menteri. Tidak ada yang bisa menjamin para siswa akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik di sekolah maupun saat pulang sekolah. Karenanya, sampai saat ini anak-anak kita masih belajar daring,” bebernya.

Namun begitu, jelas Hamzah, Disdik Medan sudah mengeluarkan surat edaran ke sekolah-sekolah untuk mendata berapa siswanya yang bisa belajar daring dan luring. “Namun dari hasil poling yang kami lakukan di salah satu sekolah swasta di Medan, 33 persen setuju belajar tatap muka, 63 persen tidak setuju tatap muka, dan sisanya abstain,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Hamzah, dalam waktu dekat Disdik Medan akan kembali melakukan poling ke sekolah-sekolah, dan hasilnya akan menjadi pedoman bagi Disdik Medan dalam mengambil kebijakan.

Keluhan lain juga disampaikan warga terkait kondisi jalan rusak di Jalan Luku 1, 4 dan 5, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, dan Jalan Bunga Mawar 17, PB Selayang II, Medan Selayang. Selain itu, saluran drainase yang tidak berfungsi di Jalan Sembada 7 Medan Selayang, mengakibatkan banjir selalu di kawasan tersebut. Parit yang tumpat dipadati lumpur dan sampah sehingga air tidak sempurna mengalir dengan baik.

Terkait infrastruktur yang rusak, Burhanuddin mendesak Dinas PU Kota Medan melakukan perbaikan dan normalisasi drainase. Dan yang paling penting kata Burhanuddin, saluran pembuangan air harus dituntaskan sehingga debit air tidak tergenang. Bahkan Burhanuddin mendesak pihak Kecamatan Medan Selayang segera menurunkan petugas P3SU untuk melakukan pengorekan drainase sembari menunggu perbaikan dari Dinas PU. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gerakan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (GERAHAM) Sumatera Utara, menenggarai bahwa minyak goreng Kelapa Sawit yang beredar saat ini, mengandung glycidol dan ester asam lemak yang berada di ambang batas toleransi.

Hal ini merujuk kepada riset yang dilakukan oleh European Food Safety Authority (EFSA) tahun 2016, disebutkan bahwa pada minyak kelapa sawit terdapat kandungan glycidol dan ester asam lemak lainnya yang dalam batas tertentu jika dikonsumsi, dapat menyebabkan kanker, merusak kromosom dan organ tubuh seperti hati dan ginjal.

Hal ini diungkapkan oleh Edy Suryanto, Ketua Badan Pengurus GERAHAM Sumut, pada saat jumpa pers Deklarasi Pendirian GERAHAM Sumut, bertempat di Cafe Plano, Jalan Halat, Medan Kamis (24/12/2020).

Oleh karena itu, GERAHAM Sumut siap untuk melakukan advokasi mengenai dampak negatif kandungan bahan berbahaya pada minyak goreng Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ujar Edy kepada awak media.

“Dalam waktu dekat ini, akan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema keamanan pangan dan perlindungan hukum warga negara dari dampak negatif produk pangan olahan Kelapa Sawit khususnya minyak goreng Kelapa Sawit. Kegiatan ini nantinya akan mengikutsertakan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengusaha kelapa sawit, LSM, media, akademisi dan masyarakat”, kata Edy menambahkan.

Deklarasi GERAHAM Sumut ini, ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Pembentukan dan Pengesahan Badan Pengurus GERAHAM Sumatera Utara Periode 2020-2025 oleh Bambang Antariksa, S.H., M.H, mewakili Badan Pengurus GERAHAM.

Struktur GERAHAM Sumut periode 2020-2025 adalah Eddy Suryanto, BA sebagai Ketua Badan Pengurus, Khairi Afif Nasution, S.H., M.Kn. sebagai Sekretaris, dan Rezky Pahlevi, B. Art (Hons) sebagai Bendahara. Badan Pengawas adalah Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H. dan Sulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H.

“Prioritas program kerja di tahun 2021 adalah melakukan advokasi khususnya isu keamanan pangan dan perlindungan hukum dan HAM warga negara, dari dampak negatif produk pangan olahan Kelapa Sawit, melalui serangkaian kegiatan seperti: FGD, Kampanye Media, Public Hearing, Penyusunan Kertas Posisi dan Gugatan Legal Standing,” ujar Edy mengakhiri.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Kawasan Hutan. Selama Ranperda tersebut untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat demi tercapainya tujuan adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Fraksi PDI Perjuangan mendukung dan berada di garis terdepan untuk menyetujuinya.

“Namun apabila setelah disahkan menjadi Perda dan ditemukan bahwa semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para pemilik modal dan mengabaikan kepentingan ekonomi rakyat dan kelestarian hutan, maka Fraksi PDI Perjuangan juga akan berada di barisan terdepan untuk mengevaluasi dan menentang serta mencabut Perda tersebut,” tegas Penyabar Nakhe saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi tentang Ranperda Pengelolaan Hutan di Aula Sidang Paripurna DPRD Sumut, Rabu (23/12/2020).
 
Sikap Fraksi PDI Perjuangan tersebut berdasarkan pada hasil kajian dari berbagai pihak, terutama akademisi yang menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi dalam rencana pengelolaan kawasan hutan kemudian disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Utara adalah pemahaman mengenai KPH yang belum merata, kesiapan pemerintah kabupaten dalam pembentukan kelembagaan KPH berbeda-beda.

“Ada kekhawatiran dengan terbentuknya KPH akan membebani pemerintah daerah, sumberdaya manusia yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan masih sangat terbatas, dan masalah tata batas kawasan hutan yang belum jelas,” lanjut Penyabar.
 
Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, sosialisasi mengenai KPH kepada aparat pemerintah provinsi, kabupaten dan masyarakat sangat perlu dilakukan khususnya masyarakat yang berada di sekitar areal KPH dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan di Sumut.

“Partisipasi para pihak harus diimplementasikan karena partisipasi para pihak akan menghasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan yakni dengan timbulnya rasa memiliki yang tinggi terhadap proses pencapaian tujuan bersama,” sebut mantan politisi PDS tersebut.
.
Hal ini tentunya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan proses yang cukup lama. Akan tetapi jika hal tersebut dapat berhasil, maka pengelolaan hutan lestari dapat terwujud. Bentuk peningkatan yang diharapkan, meliputi: peningkatan efisiensi, peningkatan sustainabilitas dan dampak yang sustainable, peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban jika para pihak diberi informasi dan kuasa untuk mengambil keputusan, dan peningkatan kesetaraan yang akan berhasil jika semua kebutuhan, perhatian, dan kemampuan para pihak ikut dipertimbangkan.

Sebagaimana diketahui, ratusan ribu hektar hutan di Sumut telah dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya sering sekali terjadi bencana alam seperti longsor, banjir bandang dan kebakaran kawasan hutan.

“Melalui Sidang Paripurna yang terhormat ini, Fraksi PDI Perjuangan mengajak kita semua untuk berhati-hati dalam menyusun Perda Tentang Kawasan Hutan ini. Kita akan mempertanggungjawabkannya, tidak hanya di hadapan rakyat tetapi juga di hadapan Tuhan yang Esa bila Perda ini menjadi kelanjutan yang lebih masif atas kerusakan kawasan hutan di Sumut. Ingat, anak cucu kita yang akan memetik akibat baik dan buruknya hasil dari implementasi Perda tentang pengelolaan kawasan hutan di Sumut” pungkas Penyabar Nakhe. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta agar Pansus Covid-19 dilanjutkan. Alasannya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dari hasil refocusing yang diperuntukkan khusus terhadap penanganan dan pencegahan dampak dari wabah Covid-19 tetap harus dilakukan oleh DPRD Sumut.

“Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh eksekutif dalam bentuk apapun melekat dalam tubuh legislatif,” kata Penyanar Nakhe saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan saat Sidang Paripurna tentang laporan hasil kerja Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Rabu (23/12/2020).

Lebih lanjut Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, grafik penyebaran Covid-19 di Sumut masih pada trend naik yang cukup signifikan di tengah kontrol terhadap disiplin dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat lemah. “Seluruh anggota DPRD Sumut tetap harus mengambil peran aktif dalam pencegahan penularan dan sekaligus berperan aktif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Karena hal ini menjadi tanggungjawab melekat bagi setiap anggota legislatif ditingkatan apapun untuk menghentikan bencana nonalam ini,” lanjut Penyabar.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kepada Pemrovsu untuk memberikan laporan secara transparan dan berkala terhadap penggunaan anggaran khusus dalam hal penanganan Covid-19. Bukan itu saja, Pemrovsu juga diminta untuk secara terbuka dan kontiniu menyampaikan berbagai persoalan dan perkembangan terkait dengan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumut mengakui, pencapaian propemperda tahun 2020 sangat minim. Hal ini dinilai bukan saja akibat dampak bencana nonalam pandemi Covid-19, tetapi juga diakibatkan kurangnya persiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja dari Bapemperda dan kinerja anggota dewan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Sumut, Penyabar Nakhe saat membacakan naskah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada Sidang Paripurna DPRD Sumut yang berlangsung Rabu (23/12/2020). Anggota DPRD Sumut yang baru dilantik pengganti antar waktu dari Almarhum Budieli Laia ini menyatakan, masing-masing dari anggota dewan secara langsung otomatis rangkap tugas, baik di komisi, alat kelengkapan lain, fraksi maupun di partai yang mengakibatkan keterbatasan waktu untuk melakukan pembahasan maupun pendalaman terhadap substansi dan materi di setiap ranperda. “Dengan kondisi tersebut, menjadi suatu kewajaran apabila target propemperda tidak tercapai. Namun begitu, kita harus lebih serius di 2021” sebutnya.

Selain itu, kelemahan lainnya juga yaitu usulan Ranperda yang diajukan atas inisiatif DPRD maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan menjadi Propemperda tidak segera ditindaklanjuti dengan penyiapan naskah akademik, sehingga pembahasan terhadap Ranperda selalu dilakukan terburu-buru di akhir tahun anggaran berjalan, karena naskah akademik baru disampaikan mendekati akhir tahun anggaran.

Dari keseluruhan Ranperda yang diusulkan Bapemperda baik dari inisiatif DPRD Sumut maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka Fraksi PDI Perjuangan berpendapat menyetujuinya menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Namun demikian, ada beberapa Ranperda yang prioritas untuk dibahas dan disahkan di tahun 2021, seperti Ranperda tentang perubahan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentag sistem kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Ranperda tentang penyelenggaraan administrsi kependudukan dan Ranperda tentang pengelolaan persampahan.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan meminta Pemko Medan melakukan verifikasi ulang kepesertaan warga miskin BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Medan. Sebab, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat setiap saat berubah dan terbukti masih banyak warga miskin belum tercover.

Hal tersebut disampaikan Ishaq Abrar saat melaksanakan reses I masa sidang I Tahun ke II TA 2020 di Jalan Pancing Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Rabu (23/12/2020). Hadir saat reses, perwakilan OPD Pemko Medan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan konstituen.

Dikatakan Abrar, saat ini masih banyak warga miskin di Kota Medan yang belum mendapat pelayanan kesehatan gratis lewat program BPJS Kesehatan. Situasi demikian terkesan pelayanan pilih kasih. “Kita berharap warga yang benar-benar miskin wajib menjadi peserta BPJS PBI. Apalagi, di APBD tahun 2021 sudah dilakukan penambahan anggaran,” kata Abrar.

Pernyataan anggota dewan dari Partai Demokrat ini menyikapi keluhan warga terkait sulitnya mendapat BPJS PBI. Memang, saat mengikuti reses, sejumlah warga mengeluhkan kepada Ishaq Abrar belum terdaftar peserta program BPJS PBI. “Tolong lah pak dewan, warga Mabar Hilir di sini banyak belum terdaftar BPJS PBI padahal hidupnya susah,” kata Budiono, warga Mabar Hilir yang mengaku memiliki 5 orang anak, namun hanya 2 yang tercover BPJS PBI, sedangkan tiga orang lagi tidak.

Sementara Taufik, yang juga warga Mabar Hilir, mengaku sudah 14 tahun menetap di Kota Medan namun belum memiliki dokumen kependudukan, baik KTP maupun KK. Menyikapi keluhan warga ini, Abrar meminta kepada Lurah Mabar Hilir agar dapat membantunya.

Keluhan lain juga disampaikan warga terkait kondisi jalan rusak di Jalan Pancing Kelurahan Mabar Hilir. Selain itu, saluran drainase yang tidak berfungsi mengakibatkan banjir selalu di kawasan Mabar Hilir. Parit yang tumpat dipadati lumpur dan sampah sehingga air tidak sempurna mengalir dengan baik.

Terkait infrastruktur yang rusak, Ishaq mendesak Dinas PU Kota Medan melakukan perbaikan dan normalisasi drainase. Dan yang paling penting kata Abrar, saluran pembuangan air harus dituntaskan sehingga debit air tidak tergenang.

Mengakhiri acara reses, Ishaq Abrar menyebut segala aspirasi dan keluhan warga akan diteruskan secara resmi ke Pemko Medan. Kendati demikian sebut Abrar, aspirasi warga akan ditindaklanjuti guna percepatan realisasi. “Saya berharap warga tetap lebih peduli terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik di lingkungannya sehingga segala kekurangan dapat kita cari solusi,” tutup Ishaq.(adz)