MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesejahteraan sosial masih menjadi permasalahan utama di Kawasan Medan Utara, tak terkecuali di Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar. Sejumlah masyarakat mengeluhkan minimnya pemerataan bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, padahal ada sangat banyak masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut yang tak kunjung tersentuh bantuan yang layak diterimanya.

Hal itu terungkap dalam Reses I Tahun Kedua 2020 yang digelar anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, T Edriansyah Rendy SH di Jalan Rumah Potong Hewan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Rabu (23/12).

“Kenapa selama ini yang dapat PKH itu-itu aja orangnya, sementara kami yang miskin gak dapat. Suami saya gak kerja, anak saya dua. Nanti yang dapat KIP, PKH ya itu-itu aja orangnya, padahal gak susah-susah kali orangnya. Sementara kami, kami jauh lebih susah, tapi gak dapat apa-apa. Kami juga sudah mengajukan bantuan UMKM, tapi belum juga dapat bantuannya,” ucap Nur Asmawati Siregar selaku warga setempat.

Senada dengan Asmawati, Intan selaku warga setempat juga menanyakan soal UMKM. Ia bertanya apakah benar masyarakat penerima PKH tidak diizinkan lagi untuk mendapatkan bantuan UMKM senilai Rp2,4 juta itu.

“Tapi di kecamatan lain, saya dengar ada anggota PKH tapi dapat bantuan UMKM,” tutur Intan.

Selain itu, Bapak Medari selaku warga juga meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda di Kelurahan Mabar Hilir supaya mendapatkan pekerjaan dan tidak banyak yang menganggur seperti saat ini. Padahal ironisnya, kawasan tersebut merupakan daerah industri yang seharusnya dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Kegiatan yang digelar dengan mengikuti protokol kesehatan itu juga tampak menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya. Warga tampak antusias dalam melontarkan keluh kesahnya kepada Rendy pada kegiatan yang turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Darwin Peranginangin, perwakilan Dinas Sosial Wage, perwakilan Disdukcapil Hamka Pasaribu, Camat Medan Deli Fery Suhery, Lurah Mabar Farandhy Siregar, UPT Puskesmas Medan Deli dr Satya Maher dan para Kepling Kelurahan Mabar.

Seperti hal nya, Rizki Ramadani Siregar selaku pemudi setempat yang mengeluhkan sulitnya melakukan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, surat ahli waris dan sebagainya.

“Lalu kami juga meminta kepada pemerintah, tolong lah kasih sanksi tegas kepada pabrik-pabrik disini yang tidak taat aturan. Limbah pabrik kenanya sama kam. Baunya, asapnya, kami yang kena imbasnya, jangan dibiarkan saja,” pintanya.

Mendengar berbagai keluhan warga, Rendy pun meminta para OPD yang hadir untuk menjawab keluhan para warga.

Untuk bantuan sosial, Wage selaku perwakilan Dinas Sosial mengatakan jika pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan melakukan pendataan ulang kepada masyarakat, khususnya kepada warga tidak mampu agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara merata.

“Kalau ada yang dapat bantuan double-double dengan ketentuan hal itu memang tidak boleh, tolong warga laporkan kepada kami ataupun Kecamatan dan Kelurahan. Setahu saya sejauh ini tidak ada, ” jawabnya.

Selain itu, perwakilan UMKM, Darwin Perangin-angin menyebutkan memang benar ada beberapa kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Untuk masyarakat dengan penerima kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tentu tidak masuk dalam kategori lagi.

“Keluarga PNS, TNI ataupun Polri, utu juga tidak boleh. Lalu yang pasti harus ada usaha, karena nanti akan di kroscek. Terkait PKH, tidak ada kaitannya. Penerima PKH ataupun tidak, bila mempunyai usaha mikro dan memenuhi syarat, maka bisa mendapatkan bantuan UMKM itu,” tegasnya.

Terkait lapangan pekerjaan, Camat Medan Deli Fery Suhery menyebutkan, agar masyarakat untuk mencoba mendaftar ke Disnaker untuk dapatkan bantuan kartu pra kerja. Namun begitu pihaknya berharap agar nantinya ada program dari Disnaker Kota Medan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kota Medan.

Menyikapi seluruh Aspirasi, Rendy yang duduk di Komisi III DPRD Medan itu berjanji akan menyikapi, meneruskan dan menindaklanjuti semua keluhan dan aspirasi warga kepada Pemko Medan lewat OPD-OPD terkait. Selanjutnya, hal itu akan disampikannya dalam sidang Paripurna DPRD Medan.

“Termasuk tadi masalah infrastruktur di Jalan Mangaan, Kelurahan Mabar, saya juga akan sampaikan ke OPD terkait agar bisa diselesaikan di tahun 2021. Intinya, semua aspirasi akan kita tindaklanjuti, apalagi kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang merupakan counterpart saya di Komisi III,” tegas Rendy.

Dalam kesempatan itu, panitia juga membagikan lembar aspirasi yang dikumpulkan di akhir acara guna dipelajari serta ditindaklanjuti.

“Aspirasi ini sangat berharga buat saya. Untuk masyarakat yang tidak sempat menyampaikan aspirasinya secara langsung, saya akan pelajari dari lembar aspirasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Semoga semua harapan bapak/ibu semua dapat saya perjuangkan dan terealisasi di tahun mendatang,” pungkas Rendy. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, benteng sungai Batuan yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal sudah banyak yang roboh. Akibatnya, banjir menjadi persoalan besar bagi masyarakat kota Medan yang tinggal dekat dengan bantaran sungai batuan, diantaranya pada kawasan jalan Setia, Perjuangan Abadi, Murni dan Sei Kapuas Kecamatan Sunggal Medan.

Hal ini disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses I masa sidang I Tahun Anggaran 2020 yang digelar anggota DPRD Medan Fraksi Partai Nasem, Habibburrahman Sinuraya yang diselenggarakan di Jalan Setia Gg Keluarga, kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal pada Senin (21/12).

Pokok utama yang dilaporkan masyarakat, karenanya benteng sungai Batuan sudah roboh, maka setiap hujan turun masyarakat di sekitar menjadi cemas dan khawatir akan masuknya air sungai ke rumah mereka. Akibatnya, barang-barang perabotan milik masyarakat rusak dan terlebih lagi dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Habib pun meminta agar Pemko Medan segera melakukan pendalaman alur sungai batuan atau revitalisasi benteng sungai batuan, melalui koordinasi dan kerjasama dengan Pemprovsu dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Kata Habib, persoalan ini sangat penting dan menjadi prioritas karena masyarakat setempat sudah sangat cemas setiap hujan turun. Selain itu, masyarakat setempat juga mengeluhkan besarnya iuran BPJS Kesehatan. Sebab umumnya masyarakat sekitar merupakan warga kurang mampu, namun tidak mendapatkan bantuan BPJS gratis dari pemerintah.

“Sudah lah air sungai meluap ke rumah kami kalau hujan, BPJS gratis gak dapat, eh bantuan PKH (program keluarga harapan) pun kami gak dapat pak. Padahal jujur saja, rata-rata kurang mampu nya kami disini pak,” ujar salah seorang warga.

Mendengar hal itu, Habib pun berjanji akan menyampaikan keluhan kepada masyarakat dengan meminta Dinas Sosial untuk segera melakukan pendataan ulang kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka mendapatkan bantuan-bantuan yang dimaksud.

Tak cuma itu, masyarakat juga mengeluhkan banyaknya lampu untuk penerangan jalan yang putus dan tidak berfungsi di kawasan tersebut. Selain itu, di kawasan tersebut juga banyak jalan yang berlubang.

Dalam kesempatan itu, Habib pun mengaku sangat kecewa terhadap para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tidak hadir dalam resesnya. Padahal dalam melakukan reses, sebelumnya setiap anggota dewan telah mengundang OPD-OPD untuk dapat memberikan jawaban atas keluhan warga.

“Kalau ada undangan, seharusnya OPD hadir, karena reses ini adalah aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke Pemerintah kota Medan melalui dewannya. Jangan menyepelekan undangan anggota dewan dalam reses, karena di reses tersebut banyak masukan dan keluhan masyarakat yang harus ditanggapi. Ini salah satu bentuk ketidakpedulian OPD kepada warga Kota Medan. Begitu pun saya pastikan, aspirasi ini akan saya sampaikan ke OPD-OPD terkait,” pungkasnya.

Siang ini, Rabu (21/12), Habib Sinuraya juga melakukan Reses di Jalan Sei Kapuas, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal guna menampung aspirasi masyarakat di kawasan tersebut. (map)