TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polsek Dolok Merawan, Resor Tebingtinggi, bersama TNI dan Satpol PP Kecamatan, menggelar razia rutin, Senin (14/12) malam. Razia ini dimaksudkan untuk melakukan penertiban balap liar serta penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) pada masa pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polres Tebingtinggi.

Kapolsek Dolok Merawan, AKP Asmon Bufitra mengatakan, razia rutin ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, tenang, dan kondusif kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan Tebingtinggi-Pematangsiantar.

“Sebelumnya kami menggelar operasi rutin penanganan balap liar, karena adanya laporan masyarakat. Tapi saat menggelar razia ini, kami belum mendapati adanya aksi balap liar. Ke depannya, razia balap liar akan terus kami lakukan,” ungkap Asmon.

Selain melaksanakan operasi rutin balap liar, personel gabungan ini, juga melakukan razia penegakan disiplin prokes. Menurut Asmon, masih banyak ditemukan masyarakat tidak mematuhi prokes, seperti tidak memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah.

“Mereka yang tidak pakai masker, kami berikan sanksi sosial, seperti bagi laki-laki melakukan push-up, wanita diberi sanski sosial dengan mengutip sampah,” bebernya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat pelaku pengusaha, yang masih membuka usaha, agar tetap mematuhi prokes, seperti menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun, dan selalu memakai masker.

“Kami harap tetap memakai makser, mencuci tangan menggunakan air mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan,” pungkas Asmin. (ian/saz)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Komisi 2 DPRD Batubara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait proyek pembangunan Jalan Produksi Perikanan di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Selasa (15/12). Hal ini dimaksudkan untuk meluruskan masalah yang sudah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Pada RDP tersebut, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Batubara Ismar Khomri, yang turut dihadiri Dinas Perikanan Kabupaten Batubara, Dinas Kehutanan Sumut, kelompok masyarakat pecinta mangrove, Kepala Desa Perupuk, serta sejumlah masyarakat.

Menurut Ismar, RDP tersebut, penting dilakukan. Pasalnya, selama proses pembangunan jalan itu, banyak dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari klaim kepemilikan lahan, status lokasi proyek yang berada di kawasan hutan, adanya dugaan masyarakat soal perusakan kawasan hutan, pemindahan lokasi proyek yang semula di Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, serta lainnya.

“Diharapkan, dari RDP ini, kita bisa meluruskan masalahnya. Dengan adanya keterangan yang jelas, baik secara perencanaan, teknis pekerjaan, hingga pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini dimaksudkan, agar masyarakat dapat memahami proses pembangunan yang sedang berlangsung,” ungkap Ismar.

Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Batubara, Azmi, menyampaikan hal terkait pemindahan lokasi pelaksanaan proyek, yang semula di Desa Gambus Laut, ke Desa Perupuk. Menurutnya, lokasi awal berpotensi terdegradasi, terkait pengembangan wilayah industri Kualatanjung. Karena itu, pihaknya mencari lokasi pengganti.

“Ini kan kearifan lokal, jadi harus dicari alternatif tempat pengganti, agar budidaya kerang tetap ada di Batubara. Nah setelah kami lihat, rupanya sebagian besar bibit kerang yang dibudidayakan di Gambus Laut, ada di depan Pantai Sejarah. Jadi di lokasi itu yang pas, dan bibit banyak di sana,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Perupuk, Syarkawi mengaku kecewa. Sebab, pihak pelaksana proyek tidak ada berkoordinasi dengan pemerintah desa, khususnya terkait areal yang masuk ke dalam kawasan hutan.

“Kami tidak pernah dilibatkan atau koordinasi terkait proyek tersebut, khususnya areal yang masuk dalam kawasan hutan. Sampai saat ini, yang kami minta terkait kawasan hutan, belum ada diterima. Seperti saat ini, ada klaim sejumlah warga atas kepemilikan lahan di lokasi itu. Warga taunya bertanya ke pihak desa,” katanya.

UPT KPH Wilayah II, Tamuk Roy Martin mengaku, sebelum proyek dilaksanakan, pihaknya sudah membentuk tim dan sudah turun ke lapangan, guna melihat lokasi mana yang tepat dan dapat meminimalisir kerusakan hutan akibat pelaksanaan proyek.

“Kelompok tani dimungkinkan untuk berkerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun swasta. Terkait izin penebangan, kami dapat Dinas Kehutanan,” pungkasnya. (mag-14/saz)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Koramil 13 0204 Deliserdang, bersama Kelurahan Bandar Utama dan Kelurahan Bandar Sakti, Kota Tebingtinggi, Selasa (15/12), menggelar gotong-royong dalam menormalisasi drainase, pasca banjir besar melanda Kota Lemang beberapa waktu lalu. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kembali terjadinya banjir, serta timbulnya berbagai penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD).

Dandim 0204 Deliserdang, melalui Komandan Koramil 13 Tebingtinggi, Kapten Inf Budiono menjelaskan, pelaksanaan gotong-royong ini dilakukan karena pasca banjir besar, biasanya banyak penyakit yang bisa bermunculan. Seperti DBD, karena banyak drainase tertutup sampah, sehingga air sulit mengalir dengan normal.

“Selain untuk mencegah timbulnya penyakit, gotong-royong ini untuk mencegah kembali terjadinya banjir, yang disebabkan penyumbatan air, karena banyak tumpukan sampah dan rumput yang menutupi jalur drainase. Sehingga air sulit mengalir, yang akhirnya menimbulkan genangan,” ungkap Budiono.

Menurut Budiono, kegiatan bersama masyarakat Kelurahan Bandar Utama dan Bandar Sakti ini, sasarannya yakni menormalisasi drainase sepanjang 500 meter di sekitar Pasar Bandar Sakti menuju Sungai Padang.

“Karena selama ini, apabila terjadi hujan yang cukup deras, di kawasan Bandar Utama dan Bandar Sakti sering dilanda banjir. Penyebabnya, banyak tumpukan tanah dan sampah yang tertimbun di dalam drainase,” jelasnya lagi.

Dia juga mengimbau masyarakat, agar selalu menjaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan.

“Bila perlu dibakar, agar tidak menimbulkankan bibit penyakit,” harap Budiono.

Pada kesempatan itu, Budiono juga memberikan bantuan beras sebanyak 50 karung kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir baru-baru ini, untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban. (ian/saz)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pemkab Batubara melalui Bupati Zahir, menerima Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM RI Senin (14/12) lalu.

Penyerahan penghargaan ini sekaligus merayakan peringatan Hari HAM se-Dunia ke-72, 2020, di Aula Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sumut, Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan.

Hari HAM se-Dunia diperingati pada 10 Desember setiap tahunnya. International Humanist and Ethical Union (IHEU) pun menyatakan, pada tanggal tersebut jadi hari resmi perayaan kaum Humanisme. Atas penghargaan tersebut, Zahir pun mengucapkan terima kasih.

“Terima kasih dan syukur Alhamdulillah, Batubara kembali meraih nilai tinggi dalam penilaian yang dilakukan Kemenkum HAM Sumut. Ini menjadi bukti dedikasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat,” ungkap Zahir.

Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-72, 2020 ini, mengusung tema ‘Recover Better-Stand Up for Human Rights’.

Dalam sambutannya, Menkum HAM RI, Yasonna H Laoly mengatakan, meski dalam situasi pandemi Covid-19, seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan HAM, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, dan seluruh masyarakat, dapat bekerja sama.

“Tentunya dalam meningkatkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di bumi Indonesia tercinta ini,” tuturnya.

“Ini semua adalah komitmen bersama untuk penegakan HAM,” imbuh Yasonna.

Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan, dengan meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka Indonesia telah menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju.

Diketahui, pada 2020, penyerahan penghargaan kepada kabupaten kota yang berjumlah 439 se-Indonesia, khusus Sumatera Utara (Sumut) yang menerima ada 16 kabupaten kota. Adapun ke-16 kabupaten kota itu, yakni Kabupaten Asahan, Batubara, Pakpak Bharat, Samosir, Deliserdang, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Labuhanbatu Utara, Langkat, Padanglawas, Padanglawas Utara, Kota Binjai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Tebingtinggi. (mag-14/saz)

KARO, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI Dapil Sumut Badikenita Putri br Sitepu bersama tokoh agama, Pendeta Masada Sinukaban, melakukan pertemuan dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Selasa (15/12) siang. Pertemuan ini membahas sejumlah program di pengujung 2020.

Dalam kesempatan itu, Badikenita merencanakan 2 program di Kabupaten Karo. Yakni Program Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan penambahan anggaran PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo. Pelaksanaan program ini akan terealisasi pada 2021 mendatang.

Menurut Badikenita, Program Wasbang ini ditujukan bagi kaum milenial. Tujuannya agar pemuda dan masyarakat Kabupaten Karo mengerti cara pandang terhadap diri dan lingkungannya. Tidak terbawa arus dalam praktik-praktik ilegal yang bertentangan dengan hukum.

Kegiatan ini, lanjutnya, telah dikoordinasikan dengan Kodim 0205/TK.

“Februari dan Maret 2021 akan dilaksanakan. Sedangkan untuk anggaran, saya pribadi yang siapkan. Untuk pembina dan pelatih, Kodim Tanah Karo yang menyiapkan. Target jumlah peserta 100 orang,” tutur Badikenita.

Sedangkan untuk program kedua, PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo, akan dibantu oleh World Bank.

“Ini akan saya fasilitasi juga, menurut World Bank, Januari 2021 akan dikucurkan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk revitalisasi. Ini dilakukan jika Pemkab Karo sepakat dengan syarat dan ketentuannya,” jelas Badikenita.

Badikenita juga mengingatkan, Pemkab Karo harus mengetahui UU Cipta Kerja yang sudah diundangkan. Akan ada Perda yang bakal dihapus, satu di antaranya mengenai perizinan.

“Ke depan perizinan akan diambil alih oleh pemerintan pusat, bukan wewenang pemerintah daerah lagi,” katanya.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengaku, sangat mendukung semua program yang disampaikan oleh Badikenita.

“Pemkab Karo siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar Wasbang dan bantuan dari World Bank, dapat terealisasi. Pemkab Karo juga mengapresiasi kepedulian Badikenita untuk membangun Karo lebih baik lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Pendeta Masada Sinukaban, juga berkomitmen mendukung penuh Wasbang yang dipromotori oleh Badikenita. Kegiatan ini diyakini dapat menjauhkan generasi milenial dari penyakit-penyakit masyarakat. (deo/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Selama 3 tahun berturut, Kabupaten Langkat menerima penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Kini Kabupaten Langkat kembali menerima penghargaan tersebut, untuk yang keempat kalinya.

Penghargaan ini diterima Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, diwakili Plt Asisten I Pemerintahan Basrah Pardomuan Siregar, didampingi Kabag Hukum Setdakab Langkat Alimat Tarigan.

Piagan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Sutrisno, pada acara peringatan Hari HAM se-Dunia ke-72, 2020, dan penyerahan penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM secara virtual di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, di Kota Medan, Senin (14/12) lalu.

Kegiatan yang diperingati setiap 10 Desember sejak 1948 silam ini, digelar Menkumham RI Yasonna Laoly dari Jakarta, secara virtual. Diikuti Presiden RI Joko Widodo, Menlu RI Retno Marsudi, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, serta seluruh cabang dan wilayah Kemenkumham, serta pemerintahan provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia.

Jokowi pada kesempatan tersebut, mengatakan, HAM menjadi pilar penting bagi kemajuan bangsa. Untuk itu Presiden menugaskan Menkumham untuk selalu menyelesaikan kasus HAM, dan hasilnya diterima masyarakat, baik di daerah, nasional, maupun internasional.

“Terima kasih atas aktifnya pemerintah daerah dalam kesadaran menegakkan HAM di daerahnya,” ungkap Jokowi.

Menkumham Yasonna Laoly, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, yang telah mengikuti acara peringatan Hari HAM se-Dunia. Dia juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia sangat khusus untuk mengatasi HAM, sampai pihak internasional mengakui HAM Indonesia, sehingga mendapat kesempatan kembali di PBB sebagai bagian dari Bidang HAM.

Bukti kebaikan HAM di Indonesia, juga terlihat saat pandemi Covid-19. Satu contohnya, di akhir tahun ini di beberapa daerah, baik provinsi dan kabupaten kota, masyarakat melaksanakan haknya memilih kepala daerah dengan berjalan baik dan aman.

Menlu Retno Marsudi, dalam sambutannya, menjelaskan, Indonesia kembali terpilih menjadi angota PBB dalam Bidang HAM. Beberapa hal yang diupayakan Indonesia untuk memperjuangkan, yakni Indonesia dan Australia mengusulkan peningkatan perhatian kepada perempuan dengan mendobrak PBB, yang disetujui 31 angota PBB. Indonesia di masa pandemi juga menggebrak PBB untuk memberikan HAM bagi pelaut.

“Bahkan pada 2021, Indonesia juga akan mengajukan pengakuan untuk penyandang disabilitas, agar mendapat kan hak-hak asasinya,” bebernya.

Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, menyerahkan piagam penghargaan daerah Peduli HAM kepada 16 kabupaten kota di Sumut. Terdiri dari 12 kabupaten, masing-masing Langkat, Asahan, Batubara, Deliserdang, Karo, Labuhanbatu Utara, Padanglawas, Padanglawas Utara, Papak Bharat, Samosir, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Serta 4 kota, yakni Binjai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Tebingtinggi. (yas/saz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sikem, Resort Parongil, di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, dikabarkan akan direlokasi. Hal ini akibat adanya pembangunan tempat pembuangan limbah milik PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Informasi rencana relokasi Gereja HKBP Sikem ini, dibenarkan seorang jemaat gereja, Marihot Manurung (33), Selasa (15/12). Marihot yang juga Kepala Dusun 4, Desa Longkotan, menjelaskan, ada pembicaraan di kalangan jemaat terkait pemindahan gereja, karena adanya pembangunan bendungan untuk penampungan limbah PT DPM.

Dia mengatakan, secara resmi belum ada pemberitahuan dari pimpinan Gereja HKBP Sikem, ataupun pembahasan antara jemaat atau pengurus Gereja HKBP Sikem, dengan PT DPM.

Namun diakui, informasi pemindahan gereja itu sudah santer terdengar dan diperbincangkan di kalangan jemaaat.

Lebih lanjut Marihot mengatakan, pada dasarnya jemaat yang berjumlah 47 kepala keluarga (KK) tidak keberatan gereja dipindah. Asalkan tempat relokasinya, harus lebih nyaman dari pencemaran limbah.

“Aman, tempatnya strategis, dan tidak jauh dari jangkauan jemaat,” harap Marihot.

Sebelumnya, menurut Marihot, 6 pengurus Gereja HKBP Sikem mundur dari jabatan. Alasan mereka mundur pada November 2020 lalu, masih belum diketahui. Karena itu, urusan

peribadatan diambilalih oleh Sintua Resort HKBP Parongil.

Sementara itu, seorang pengurus Gereja Sintua HKBP Sikem, Perry Sinaga, yang dikonfirmasi lewat telepon selular, membenarkan dia dan rekan sesama pengurus gereja yang berjumlah 6

orang, memilih mundur. Menurutnya, alasan mereka mundur karena adanya gejolak terkait pemindahan gereja.

“Untuk menghindari hal tidak baik serta menjaga kekondusifan di antara jemaat, kami mundur. Pada hakikatnya, sebagian besar jemaat bersedia gereja dipindahkan, tapi tempat gantinya

harus strategis dan mudah dijangkau jemaat, serta tidak berada di lokasi hutan lindung,” pungkasnya. (rud/saz)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Mes PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Dusun Huta Ginjang, Desa Polling Anak-Anak, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, terus berlanjut meski tak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Koordinator Pekerja PT Sanwa Prefab Tecnology (SPT), yang merupakan aplikator PT DPM, Firman mengatakan, pihaknya terus bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mes milik perusahaan tambang timah hitam tersebut.

Dia mengaku, tidak tahu menahu soal pembangunan mes belum memiliki IMB.

“Sebagai aplikator PT DPM, sesuai kontrak kerja dan perintah pimpinan, kami tetap bekerja,” ungkap Firman saat ditemui wartawan di lokasi pembangunan mes, Selasa (15/12).

Firman juga menyebutkan, perusahaannya akan menyelesaikan pembangunan 25 unit mes serta kantin, untuk karyawan warga negara Indonesia, dan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.

“Sekarang sudah selesai kami kerjakan sebanyak 20 unit. Kami tetap bekerja, sampai sekarang tidak ada surat atau pemberitahuan dari pimpinan, untuk penghentian pekerjaan,” jelasnya lagi.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dairi, Eddy Banurea mengatakan, sudah melakukan penyegelan dan pemberhentian pekerjaan mes PT DPM.

“Tadi sudah kami segel siang tadi (kemarin, red). Dan sudah kami hentikan pengerjaannya. Supaya karyawan tidak bisa bekerja sebelum IMB diurus,” pungkasnya. (rud/saz)