RAKOR: Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang memimpin rakor penegakan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 di di Aula Patriatama Polres Sergai, Rabu (18/11).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri harus menjadi contoh di masyarakat dalam penegakan penerapan protokol kesehatan (Prokes). Para pejabat harus berani melakukan penindakan terhadap pelanggar Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19.
RAKOR: Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang memimpin rakor penegakan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 di di Aula Patriatama Polres Sergai, Rabu (18/11).
Demikian sampaikan Kapolres Serdangbedagai, AKBP Robin Simatupang pada kegiatan rapat koordinasi (Rakor) tentang tindak lanjut penanganan Covid-19 di Kabupaten Sergai, di Aula Patriatama Polres Sergai, Rabu (18/11).
Menurut Robin Simatupang, sampai saat ini tingkat kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Sergai telah mencapai 10 orang. Karenanya, Covid-19 tidak boleh diabaikan karena akan tetap terus menularkan.
“Seluruhnya kita termasuk gugus tugas dan elemen masyarakat ini harus berperan bersama TNI-Polri dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan,” ujar Kapolres Sergai.
Mantan Kapolres Batubara ini menambahkan, Vaksin Covid-19 akhir Nopember akan masuk ke Indonesia. Hal ini akan diproses kembali di Menteri Kesehatan.
“Kita upayakan untuk jumlah terpapar jangan bertambah. Mari kita kerja keras untuk lakukan pencegahan Covid-19,”imbuhnya.
Dijelaskannya, negara negara lain melakukan peraturan berbeda dalam penanganan Covid-19, Indonesia tidak melakukan lockdown namun melakukan PSBB di lokasi tertentu. Forkopimda harus berani mengambil tindakan hukum kepada pelanggar protokol kesehatan, sesuai dengan Inpres no 6 thn 2020, Pergub nomor 34, Perbub nomor 35.
“Ke depan semua intansi terkait ikut dalam pencegahan Covid-19, jika kita kompak masyarakat pasti akan patuh terhadap protokol kesehatan,”pintanya.
AKBP Robin Simatupang menegaskan, di tengah situasi Pilkada mendatang, ASN, TNI dan Polri harus menjadi contoh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
Para pejabat harus berani menindak anggotanya yang melanggar protokol kesehatan.
“Dalam pelaksanaan Pilkada, ASN harus netral sehingga pelaksanaan Pilkada Sergai kondusif,”tegas Kapolres Sergai.
Sementara Sekdakab Sergai HM Faisal Hasrimy mengatakan atas nama Pemkab Sergai mengucapkan apresiasi kepada TNI/Polri dalam penanganan Covid-19, angka penyebaran Covid-19 Sergai termasuk terendah.
“Kita juga membantu tim dilapangan agar dana BPT disalurkan kepada rekan rekan di Lapangan. Mari kita sama- sama berdoa terkait vaksin, semoga vaksin ini cepat di distribusikan kepada Garda Terdepan tenaga Medis, TNI/Polri, Satpol PP,”pungkasnya.
Turut hadir, Sekdakab Sergai, H. M.Faisal Hasrimy, Ketua PN Sei Rampah, Rio Barten,Dandim 0204/DS diwakili Pasi Ops, Kapten K. Malau, Perwakilan Kajari Serdang Bedagai, PJU Polres Sergai, Kadis Kesehatan, dr. Bulan Simanungkalit, Sekretaris Dinas Satpol PP, Fery Lubis,Para Camat Wilkum Polres Sergai, perwakilan Bawaslu dan KPU, Para Kapuskesmas dan undangan. (rel/han)
TINJAU: Presiden Jokowi saat meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11). Vaksinasi diperkirakan akan terealisasi akhir 2020 atau awal 2021.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru akan terealisasi pada akhir tahun ini atau awal 2021. Hal itu lantaran semua vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia mesti terdaftar dan disetujui oleh WHO. Setelah vaksin-vaksin masuk, sejumlah tahapan tetap ditempuh untuk memastikan keamanan penggunaannya.
TINJAU: Presiden Jokowi saat meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11). Vaksinasi diperkirakan akan terealisasi akhir 2020 atau awal 2021.
“KRITERIA vaksin yang akan digunakan harus terdaftar dan disetujui oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO. Semua vaksin yang kita pakai, itu harus masuk dalam list-nya WHO. Ini wajib,” ungkap Jokowi usai meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11).
Vaksin COVID-19 yang akan dibeli Indonesia, adalah yang dibuat oleh perusahaan dan memiliki merek yang ada dalam daftar WHO. “Saya tidak berbicara mereknya apa, asal ada di dalam list-nya WHOn
itu yang akan kita beli,” ujarnya. “Kemudian yang kedua juga, kemanfaatan dari vaksin itu harus maksimal,” tambah Jokowi.
Setelah itu, vaksin mesti lolos uji dan verifikasi standar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga pengawas, untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.
Jokowi menyebut, tiap vaksin dari produsen yang berbeda memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda. Sebab itu, pemerintah harus menjamin vaksin yang akan disuntikkan tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.
Menurut Jokowi, keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas paling tinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti. “Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kami ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” tutur dia.
Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin Covid-19 kepada para tenaga medis, aparat TNI-Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) dan guru yang bertugas dalam pelayanan publik.
Jokowi juga menyatakan kesiapannya jika harus menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19. Meski begitu, Jokowi harus menunggu keputusan dari tim kesehatan. “Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan, ya saya siap,” kata Jokowi.
Selain Itu, pendistribusian vaksin juga menjadi perhatian pemerintah yang juga dinilai membutuhkan waktu. “Kami memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,”
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, mengatakan pemerintah melibatkan dan berkonsultasi dengan WHO dalam setiap simulasi vaksinasi Covid-19. Hal itu dilakukan untuk membuktikan Indonesia sangat serius dalam penanganan Covid-19.
“WHO ikut memantau supaya originalitas kita dalam melakukan simulasi itu sesuai fakta apa yang akan kita lakukan dan itu menjadi sorotan dunia,” imbuhnya. “Kita terus menyiapkan supaya nanti kalau vaksin itu sudah ada, kita tinggal melaksanakan. Supaya tidak kagok, tidak gagap,” tutupnya.
75 Juta Kebagian Vaksin Mandiri
Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan jika pemerintah tengah mempersiapkan 160 juta dosis vaksin mandiri Covid-19 bagi 75 juta warga Indonesia, selain pengadaan vaksin pemerintah.
Nantinya, proses vaksinasi tersebut akan melibatkan 2 BUMN, yaitu BUMN bidang farmasi Bio Farma dan BUMN bidang telekomunikasi Telkom. “Kita ada serep kurang lebih 10 persen. Ini pun kemarin sudah rapat dengan sejumlah pihak kemungkinan angka yang tidak terpakai atau rusak kemarin mereka tingkatkan sampai 15 persen,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/11).
Erick menjelaskan alasannya menggandeng Telkom untuk proses vaksinasi ini. Selain melibatkan Bio Farma yang memang bertugas dalam pengadaan vaksin, Telkom dinilai akan membantu proses vaksinasi dari segi teknologi informasi (TI), baik untuk penyaluran vaksin Covid-19 mandiri maupun vaksin pemerintah.
Erick ingin agar perencanaan vaksinasi ini dapat sedetail dan selengkap mungkin. “Di mana sistem ini dibangun antara Telkom dan Bio Farma karena kita juga agar menjaga proses kehati-hatian dan transparansi dan juga memastikan dengan adanya vaksinasi itu sendiri,” kata Erick.
Nantinya sistem ini akan diterapkan dalam proses vaksinasi baik vaksin Covid-19 dari pemerintah maupun vaksin mandiri. “Kementerian BUMN juga menggandeng TNI, Polri, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kominfo, Dukcapil, dan Kemendagri untuk hal ini,” ujarnya.
Produksi Vaksin Merah Putih
Sementara itu, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Ali Ghufron Mukti mengatakan, vaksin produksi dalam negeri, Merah Putih, diharapkan bisa diproduksi pada akhir 2021. Menurutnya, diperlukan proses panjang sebelum akhirnya vaksin lokal itu bisa diproduksi.
“Jadi kami memang berharap Vaksin Merah Putih itu akhir 2021, katakanlah Desember akhir 2021 sudah bisa mulai produksi,” ujar Ali dalam talkshow daring yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo, Rabu (18/11).
Memang target pemerintah vaksin Merah Putih bisa selesai diproduksi pada awal 2021. Namun, kata Ali, serangkaian tahapan seperti uji klinis kepada hewan, uji praklinis, uji klinis tahap I, II dan III membutuhkan waktu. Selain itu, izin dari BPOM untuk bisa memproduksi vaksin sampai tahap uji coba yang terbatas jumlahnya juga memerlukan waktu.
“Tentu vaksin ini kan tidak mudah ya, prosesnya panjang. Tahapan-tahapan itu harus dilalui. Dan kita lihat penekanan untuk keamanan, efektivitasnya itu perlu diperhatikan,” lanjut Ali.
Deputi Fundamental Research Eijkman Institute Herawati Sudoyo-Supolo mengatakan, Vaksin Merah Putih merupakan vaksin untuk jangka panjang. Sehingga, agar bisa menggunakan vaksin itu, semua pihak harus menunggu. “Sebab kita pun tidak ingin memberikan vaksin yang tidak manjur dan tidak aman. Jadi kita akan melalui semua proses tersebut tetapi kemudian kan tetap ada percepatan buat Covid-19,” tuturnya.
Kerjasama dengan AS
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump dan Wakil Presiden AS Mike Pence di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (17/11) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut Pence menawarkan kerjasama produksi vaksin bersama antara Perusahaan AS dan Indonesia. Luhut pun menyambut baik tawaran tersebut.
“Apapun hasil resmi pemilu AS, pertemanan tetap perlu dijaga. Kita akan selalu menjadi kawan,” kata Luhut dalam pertemuan tersebut melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Adapun saat bertemu Trump, Luhut menyampaikan terima kasih kepada Presiden AS itu atas berbagai kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dan AS. Luhut berharap Indonesia dan AS dapat meneruskan berbagai kerja sama ke depannya untuk mempererat hubungan kedua negara. “Saya atas nama Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Donald Trump,” kata Luhut.
“Saya juga berharap komunikasi yang baik seperti ini dengan Gedung Putih dapat juga terjalin setelah Januari 2021 nanti,” lanjut dia.
Sebelumnya Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh produsen vaksin termasuk Moderna. Diketahui, Moderna merupakan perusahaan farmasi asal AS. (kps/lp6/bbs)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tren angka kesembuhan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih terus melampaui angka kasus baru terkonfirmasi positif. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Rabu (18/11), terdapat 87 orang yang sembuh dari virus corona Sedangkan angka positif 85 orang.
“Angka kesembuhan (Covid-19) yang diperoleh masih lebih tinggi dari kasus terkonfirmasi positif. Sembuh 87 orang, positif 85 orang,” ungkap Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah, Rabu sore.
Disebutkan Aris, bertambahnya 87 orang yang sembuh maka akumulasi angka kesembuhan saat ini menjadi 11.995 orang. Jumlah kesembuhan 87 orang ini, paling banyak berasal dari Medan 35 orang dan Pematangsiantar 14 orang.
Dengan penambahan 85 orang positif, otomatis akumulasi kasusnya menjadi 14.597 orang. Dari 85 orang tersebut, paling banyak juga dari Medan 40 orang dan Deliserdang 10 orang. “Kemudian, Labusel (7 orang), Toba (7 orang), Tebingtinggi (4 orang), Humbahas (4 orang), Sergai (3 orang), Karo (2 orang), Siantar (1 orang), Langkat (1 orang), Simalungun (1 orang), Asahan (1 orang), Tapsel (1 orang), Samosir (1 orang), dan luar Sumut (2 orang),” kata Aris.
Dia juga mengungkapkan, untuk angka suspek mengalami penurunan cukup banyak yakni 60 orang. Kini, akumulasinya menjadi 609 orang. Terkait angka meninggal dunia akibat Covid-19, bertambah 2 orang sehingga jumlahnya menjadi 585 orang. “Untuk jumlah spesimen yang dilakukan pemeriksaan swab di laboratorium, total sementara sebanyak 172.108 sampel,” paparnya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, tak bosan-bosannya diingatkan kepada masyarakat Sumut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penularan virus corona karena pandemi di Sumut belum berakhir.
“Perilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan, harus bagian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan konsumsi vitamin juga tetap konsisten dilakukan. Semua itu dilakukan untuk memproteksi diri kita dan keluarga agar tidak tertular Covid-19,” pungkasnya.
Optimis Keluar dari Zona Merah
Beberapa kecamatan di Kota Medan masih memiliki angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Salahsatu di antaranya adalah Kecamatan Medan Johor.
Camat Medan Johor, Zul Fahri Ahmadi, mengatakan kecamatan yang ia pimpin saat ini memang merupakan salahsatu kecamatan dengan angka penyebaran terbesar di Kota Medan. Yaitu menduduki peringkat ke 3 tertinggi setelah Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Helvetia.
“Kalau untuk angka positif tertinggi di Medan Johor, berada di Kelurahan Gedung Johor, “ ucap Zul di posko Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan pada gedung PKK Kota Medan, Jalan Rotan Proyek Petisah, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Rabu (18/11).
Dijelaskan Zul, hingga minggu ke -2 bulan November, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif di Medan Johor sebanyak 537 orang. Dari total itu, 440 orang telah dinyatakan sembuh, 58 orang meninggal dan 130 orang lainnya masih dalam perawatan.
Meskipun angka positif masih tinggi, namun sebulan terakhir terjadi angka penurunan jumlah pasien yang meninggal. “Sebulan ini yang meninggal hanya 3 orang. Padahal sebelumnya, hampir setiap hari kami terima laporan ada korban yang meninggal,” katanya.
Penurunan jumlah pasien Covid-19 di Medan Johor juga terjadi. Hal itu terjadi karena masyarakat di kecamatan tersebut terus memberlakukan protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat mulai meningkat dari hari ke hari. Dampaknya, angka penurunan pun terus terjadi.
Selain itu, sosialisasi yang gencar dilakukan di lokasi- lokasi keramaian seperti cafe dan swalayan, menjadi salahsatu dampak mulai menurunnya jumlah penyebaran virus ini. “Kita juga mengapresiasi warga yang semakin sadar dalam menerapkan protokol kesehatan,” sambungnya.
Sejak tanggal 16 November kemarin, pihak kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, serta pihak terkait lainnya telah membentuk relawan Satgas Covid-19 Kecamatan sebanyak 100 orang. “Relawan Satgas ini setiap hari memberikan edukasi dan peringatan tentang protokol kesehatan kepada warga dan pelaku usaha,” jelasnya.
Terkait target kecamatan untuk terus menekan angka penyebaran Covid-19, Zul mengakui, tak bisa memastikan secara rinci. Namun ia berharap, dalam waktu dekat status Medan Johor berubah dari zona merah menjadi zona oranye. “Jika disiplin protokol kesehatan dijalankan, saya optimis Medan Johor akan berubah ke zona oranye,” harapnya.
Dalam kesempatan ini, Zul menyampaikan bahwa warga yang ingin menggelar acara pesta pernikahan sudah diperbolehkan. Hanya saja, pelaksanaan kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yakni menerapkan 3M.
“Penyelenggara wajib menyiapkan masker bagi undangan yang tidak membawa masker, serta menyediakan alat untuk cuci tangan dan hand hanitizer, serta menyediakan tempat duduk yang terjaga jaraknya,” pungkasnya. (ris/map)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) merampungkan penyidikan terhadap 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara tersangka kasus suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD. Penyidik telah menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum KPK, Rabu (18/11).
Palu Hakim-Ilustrasi
“Hari ini (18/11) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), penyidik KPK melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada JPU KPK dalam perkara dugaan TPK memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu.
Empat belas tersangka tersebut ialah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Nurhasanah, Megalia Agustina, Ida Budiningisih, Ahmad Hosein Hutagalung, dan Syamsul Hilal. Kemudian, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, Irwansyah Damanik, dan Mulyani.
Dengan pelimpahan ini, maka penahanan ke-14 terdakwa itu akan menjadi kewenangan JPU selam 20 hari terhitung Rabu ini sampai dengan 7 Desember 2020. “Selanjutnya dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor,” kata Ali.
Menurut rencana, 14 mantan anggota DPRD Sumatera Utara tersebut akan disidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan.
Sebelumnya, KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara ketika itu, Gatot Pujo Nugroho. “Bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee berupa uang dengan jumlah beragam dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara,” kata Ali dalam konferensi pers, Kamis (30/1).
Ali mengatakan, suap itu diberikan kepada 14 anggota DPRD tersebut terkait empat hal.
Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. (kps)
CEGAH CORONA: Sekretaris DKP Kota Medan, Fahri Matondang memaparkan penegakan protokol kesehatan saat berdiskusi di Aula Gedung TP PKK Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.Co – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan melarang pegawai maupun tamu yang tidak memakai masker memasuki lingkungan kantor sejak pandemi Covid-19 menerpa Kota Medan. Langkah tegas ini dilakukan sebagai upaya mencegah penularan virus Corona di lingkungan DKP.
CEGAH CORONA: Sekretaris DKP Kota Medan, Fahri Matondang memaparkan penegakan protokol kesehatan saat berdiskusi di Aula Gedung TP PKK Medan.
“Wajib masker telah kita terapkan, artinya siapa pun yang berada di lingkungan kantor DKP harus memakai masker. Sebab, masker salah satu cara yang paling efektif mencegah penularan virus Corona,” kata Kadis DKP Kota Medan HM Husni diwakili Sekretaris Fahri Matondang di Aula Gedung TP PKK, Jalan Rotan Medan, Selasa (17/11).
Selain masker, kata Fahri, DKP juga menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti penyediaan wastafel untuk cuci tangan serta menghindari terjadinya kerumunan dengan menjaga jarak. Kemudian, melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermo gun bagi setiap pegawai maupun tamu yang akan memasuki kantor DKP. “Jika ditemukan ada pegawai maupun tamu yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat celcius, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan memasuki kantor dan diminta untuk memeriksakan kesehatannya,” ungkapnya.
Didampingi Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan Mutia Nimpar, Kasi Kedaruratan Bidang Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yan Anhar Lubis, Fahri dalam sosialisasi Perwal No.27/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Fahri selanjutnya mengatakan, DKP juga telah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di DKP.
Dikatakan Fahri, satgas ini bertugas untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan DKP. “Apabila ada pegawai kita yang mengalami gejala, seperti panas, batuk, sesak nafas serta kehilangan indera penciuman, maka satgas langsung membawanya ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Tidak hanya pegawai di lingkungan DKP saja, Fahri juga menjelaskan, petugas lapangan juga diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar tidak tertular Covid-19. “Kita harapkan upaya yang dilakukan ini mampu mencegah penularan Covid-19,” harapnya. (map/ila)
Sebelumnya, Kasi BPBD Yan Anhar Lubis yang juga menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut, mengajak para peserta sosialisasi yang merupakan jajaran DKP Kota Medan agar mewaspadai masyarakat yang masuk kategori orang tanpa gejala (OTG). Sebab, OTG sangat rentan menularkan virus Corona, terutama yang imunitas tubuhnya menurun.
“Mencegah penularan melalui OTG, kita harus memakai masker dimana pun berada. Kemudian, hindari tempat keramaian dan menjaga jarak. Kalau pun mau berkumpul, harus jaga jarak minimal 2 meter. Intinya, kita harus mengutamakan keselamatan diri lebih dahulu agar tidak tertular virus Corona. Sebab, apabila kita tertular, maka keluarga kita juga akan ikut tertular. Untuk itu, mari kita laksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” pesan Yan. (map/ila)
KETERANGAN: Ketua HNSI Sumut, Zulfahri Siagian, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (17/11).fachril/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Patroli razia yang dilakukan Polisi Maritim Malaysia kepada 2 kapal nelayan Pantailabu, Sumatera Utara, di perairan Indonesia disesalkan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD – HNSI) Sumut. Demikianlah dikatakan Ketua HNSI Sumut, Zulfahri Siagian, Selasa (17/11).
KETERANGAN: Ketua HNSI Sumut, Zulfahri Siagian, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (17/11).fachril/sumutpos.
Dijelaskannya, Kepolisian Maritim Malaysia telah memeriksa nelayan di wilayah teritorial Indonesia sesuai titik kordinat 04? 04′ 500 dan 99 37.500.
Zulfahri menegaskan apa yang dilakukan oleh Kepolisian Maritim Malaysi merupakan tindakan yang tidak bisa ditolelir. Masuknya Kapal Maritim Malaysia ke wilayah Indonesia mengusik tanah air sendiri.
Selama ini nelayan adalah warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai UU No11 tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan.”Dengan kejadian ini, kami (nelayan sumut) tetap akan mempertahan wilayah perairan RI sesuai UNCLOS 1982,” tegas Zulfahri.
DPD HNSI Sumut, kata Zulfahri, akan melaporkan kejadian ini kepada DPP HNSI di Jakarta dan instansi terkait lainnya agar mendapat perhatian. “Kami meminta juga Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bertindak melakukan protes atas kejadian ini,” pungkas Zulfahri.
Zulfahri menceritakan bahwa Nelayan kita itu melaporkan ke DPD HNSI Sumut terkait pemeriksaan mereka yang dilakukan oleh Kepolisian Maritim Malaysia.
Nelayan asal Pantai Labu tersebut mengontak lewat radio kapal ikan lainnya yang sedang operasi di seputaran lokasi tersebut, kemudian puluhan kapal ikan langsung merapat dan sempat terjadi adu mulut antara nelayan dengan petugas kapal Maritim Malaysia yang masing-masing mengklaim wilayah tersebut.
“Karena kapal ikan Indonesia semakin banyak yang merapat, akhirnya kapal Maritim Malaysia tersebut batal melakukan pemeriksaan dan lebih kurang dua jam kemudian kapal Kepolisian Maritim Malaysia itu meninggalkan lokasi,” terang Zulfahri. (fac/ila)
Kasubbid Penmas Bidang Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah pemutasian 5 Pejabat Utama (PJU) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan 1 Kepala Polisi Resort (Polres) Kota Tebingtinggi, kini PJU dan sejumlah Kapolres lainnya di Sumut juga menyusul.
Kasubbid Penmas Bidang Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan.
Hal itu tertuang di dalam Surat Telegram Kapolri, Nomor ST/3233/XI/KEP/2020, ST/3235/XI/KEP/2020 dan ST/3236/XI/KEP/2020, Tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani An Kapolri As SDM Irjen Pol Sutrisno Budi Hermawann
PJU tersebut, yakni Wakil Komandan Satuan brimob (Wadansatbrimob) Polda Sumut AKBP Ferry Raimond Ukoli diangkat dalam jabatan baru sebagai Dansatbrimob Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Posisinya bakal digantikan AKBP James Parlindungan Hutagaol, yang sebelumnya menjabat Kapolres Tebingtinggi.
Sementara, Kapolres Tebingtinggi digantikan oleh AKBP Agus Sugiyarso yang sebelumnya merupakan Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Sumut. Kemudian, Dirintelkam Polda Sumut Kombes Ruslan Efendi diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirintelkam Polda Jabar. Posisinya bakal digantikan oleh Kombes Dwi Indra Maulana.
Kapolres Tapanuli Utara (Taput) bakal diisi oleh AKBP Muhammad Saleh yang sebelumnya menjabat Kapolres Samosir. Kapolres Samosir bakal diisi oleh AKBP Josua NAM Tampubolon, yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Sumut.
Sedangkan Kabidlabfor Polda Sumut Kombes Sodiq Pratomo diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabidlabfor Polda Jatim. Posisinya bakal digantikan oleh Kombes Andi Firdaus yang sebelumnya menjabat Kabidkimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri.
Karorena Polda Sumut Kombes Mas Gunarso diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabaglakgarrev Rojemengar Srena Polri. Posisinya bakal digantikan oleh Kombes Harries Budiharto yang sebelumnya menjabat Analais Kebijakan Madya Bidang Pamobvit Baharkam Polri.
Selain itu, Auditor Kepolisian Madya III Itwasda Polda Sumut, Kombes Rio Ronald Risbohal Nababan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid Tik Polda Sumsel. Posisinya bakal digantikan oleh AKBP Budiman Bostang Panjaitan yang sebelumnya menjabat Kabagbinkar ROSDM Polda Sumut. Kabagbinkar ROSDM Polda Sumut bakal diisi oleh AKBP Jonner MH Samosir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Utara (Taput).
Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Medan, Rabu (18/11), Kasubbid Penmas Bidang Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan mengatakan, bahwa hal itu biasa terjadi di tubuh Polri, sebagai bentuk penyegaran. “Mutasi di tubuh Polri hal yang biasa sebagai penyegaran,” ujarnya. (mag-1/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meningkatnya jumlah penderita terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) dan harus menjalani isolasi di rumah sakit, secara tidak langsung membawa dampak terhadap pengelolaan limbah medis di rumah sakit itu sendiri. Sebab, limbah medis yang mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3) memerlukan penanganan khusus oleh masing-masing rumah sakit.
Dari tiga rumah sakit milik pemerintah di Kota Medan yang menangani pasien Covid-19, hanya satu yang mengelola limbah medis secara mandiri yaitu RSUD Dr Pirngadi Medan. Sedangkan dua lagi, yakni RSUP H Adam Malik dan RS USU dikelola pihak ketiga atau swasta.
Kepala Unit PAL (Kesling) RSUP H Adam Malik, Indra Singarimbun mengatakan, ada dua sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan dari rumah sakit yaitu limbah medis dan limbah domestik (limbah rumah tangga atau limbah perkantoran). Khusus limbah medis berasal dari ruangan pelayanan pasien yang infeksius dipisahkan di ruangan dengan memakai tong dan plastik warna kuning.
Indra menuturkan, semua limbah medis termasuk limbah Covid-19, pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga. Untuk limbah domestik, pengelolaannya bekerja sama dengan Pemko Medan melalui dinas terkait.
“Setiap hari diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan dikemas oleh pihak ketiga. Kemudian, dimusnahkan dengan alat incinerator oleh pihak SDLi Tembung dengan transporter Indostar Kargo,” ujar Indra kepada wartawan, Rabu (18/11).
Kata Indra, terkait limbah Covid-19, pada dasarnya sama dengan limbah medis namun memang ada sedikit perbedaan. Limbah dari ruang pelayanan Covid-19 tidak dipisahkan. “Semua limbah dari ruangan pasien dikategorikan limbah medis. Namun, sebelum diangkat ke TPS maka disemprot terlebih dulu dengan disinfektan baru diangkat ke TPS. Bahkan, sampai di TPS, sebelum dikemas ke kotak disemprot lagi oleh pihak ketiga,” jelasnya.
Disebutkan dia, jumlah limbah di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan RI ini, secara keseluruhan lebih kurang 450 sampai 500 kilogram (kg) per hari. Jumlah tersebut sudah termasuk limbah dari pasien Covid-19. “Limbah medis (non Covid-19) sekitar 300-350 kg/hari. Sedangkan limbah medis Covid-19 sekira 100-150 kg/hari. Limbah medis ini setiap hari dikemas di TPS. Selanjutnya, diangkut ke tempat pemusnahan setiap dua hari sekali,” pungkas Indra.
Sementara, Humas RS USU M Zeinizen menuturkan, di RS USU pengelolaan limbah medis dikelola oleh pihak ketiga, yakni melalui kerja sama Biparti dan Triparti oleh PT Sumatera Deli Lestari Indah sebagai pengelola dan PT Indostar Kargo sebagai pengangkut. “Jadi limbah-limbah kita dikelola oleh pihak ketiga. Adapun kisaran total limbah medis yang dihasilkan RS USU per harinya, kurang lebih 150 kg,” ujar Zein.
Dikatakan Zein, pengelolaan limbah medis di RS USU memiliki aturan khusus, di mana setiap tenaga kesehatan dalam pembuangan Alat Pelindung Diri (APD) dilakukan perbedaan tempat sampah. Misalnya, untuk tempat sampah infeksius menggunakan tempat sampah berwarna kuning. Sedangkan sampah domestik menggunakan tempat sampah berwarna hitam.
Kepala Unit PAL (Kesling) RS USU, Eko Wibowo mengatakan, dari 150 kg limbah medis yang dihasilkan RS USU, APD menjadi penyumbang terbesar di tengah pandemi saat ini. “Baju hazmat dan masker yang mendominasi. Apalagi, kalau banyak operasi itu akan lebih banyak lagi. Untuk sebulan bisa sekitar 1,5 – 2 ton, dan ini tergantung jumlah pasien juga. Tapi, tidak semuanya juga jika ada yang bisa kita daur ulang, misalnya kacamata, sepatu masih bisa kita cuci lagi. Ini kita sterilisasi pakai alat juga,” ujarnya.
Terpisah, RSUD Dr Pirngadi Medan mengelola limbah medis secara mandiri. Hal itu lantaran rumah sakit milik Pemko Medan ini sudah memiliki alat incinerator. (ris/ila)
Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin menyatakan, limbah medis yang dihasilkan selalu dipisahkan. Limbah medis tersebut berasal dari pasien, baik itu pasien Covid-19 atau pasien non Covid-19. “Setiap limbah memang selalu kita pisah menjadi limbah medis dan limbah non medis (limbah domestik). Kalau limbah medis semua berasal dari pasien, sedangkan limbah domestik berupa sisa-sisa bungkus nasi atau plastik dan lainnya,” kata Edison.
Untuk pembuangan limbahnya, sambung dia, RSUD Dr Pirngadi Medan memiliki incinerator sendiri yakni alat pembakar untuk limbah medis tersebut. “Kita punya izin sendiri terkait ini, dan kita enggak membakarnya asal-asalan,” ucapnya.
Senada disampaikan Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Dr Pirngadi Medan, Sanferi. Kata dia, pengelolaan limbah medis dengan cara dibakar langsung menggunakan mesin incinerator yang sudah mendapat izin dan sesuai prosedur. “Sampah medis ini kita kelola, mulai yang dihasilkan dari ruang perawatan di tempat sampah. Ada plastik kuning khusus yang langsung dibawa untuk dibakar ke mesin incinerator. Kebetulan, rumah sakit ini punya alatnya dan ini yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk memusnahkan sampah medis dan sudah sesuai aturan,” paparnya.
Untuk berat limbah medisnya sendiri, Sanferi tidak dapat memprediksi lantaran langsung diproses ke incinerator tanpa ada penimbangan. Namun, untuk limbah yang sudah menjadi abu ini beratnya berkisar 2 kg. “Pembakarannya ini disarankan pagi idealnya ataupun pulang kerja. Ada petugas khusus untuk melakukan pembakaran ini, dan kita memang tidak ada penimbangan langsung,” tandasnya. (ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) telah beroperasi lebih dari satu pekan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Namun, keberadaan satu-satunya mesin ADM di Sumut itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kota Medan.
Pasalnya hingga saat ini, belum begitu banyak masyarakat Kota Medan yang menggunakan mesin pencetak dokumen kependudukan itu. Padahal mesin ADM berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam mencetak sendiri dokumen kependudukannya tanpa harus melakukan kontak langsung dengan pada.
Kepada Sumut Pos, Kepala Disdukcapil Kota Medan, Dr Drs Zulkarnain MSi, mengatakan jika hingga saat ini rata-rata jumlah dokumen kependudukan yang dicetak oleh mesin ADM pada kantor Disdukcapil Medan di Jalan Iskandar Muda, masih sekitar 30 dokumen setiap harinya. “Per harinya yang dicetak melalui mesin ADM di kantor kita masih sekitar 30 dokumen. Target kita ya sebanyak mungkin, setidaknya di atas 50 dokumen lah setiap harinya,” ucap Zul.
Dikatakan Zul, hal itu terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang memilih untuk dicetakkan dokumen kependudukannya oleh petugas atau mencetak secara manual. Saat diarahkan untuk mecetak melalui mesin ADM, masyarakat justru banyak yang enggan menggunakannya. “Sebab dalam mindset kebanyakan masyarakat, susah pakai mesin itu, padahal tidak. Tapi Alhamdulillah, yang mau mencetak lewat mesin ADM juga semakin bertambah,” katanya.
Untuk itu, Zul menegaskan, jika pihaknya terus mensosialisasikan keberadaan dam penggunaan mesin ADM kepada masyarakat Kota Medan yang ingin mengurus dokumen kependudukanya secara Online. Sebab, keberadaan mesin ADM adalah salah satu cara jitu dalam memberantas praktik-praktik perantara ataupun calo saat mengurus dokumen kependudukan.
“Petugas kita tidak henti-hentinya mengarahkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang datang untuk melakukan pencetakan dokumen kependudukan lewat mesin ADM. Sosialisasi terus kita lakukan, kita optimis penggunaan mesin ADM ini akan terus meningkat,” ujarnya.
Zul pun mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat segera mengurus dokumen kependudukannya sedini mungkin, bukan mengurusnya saat sudah terdesak.
Sebab Disdukcapil telah menyediakan kepengurusan dokumen kependudukan secara Online, tujuannya agar masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil ataupun kantor-kantor Kecamatan untuk mengurusnya. Dan yang paling penting, masyarakat akan terhindar dari praktik-praktik perantara ataupun calo.
“Pelayanan online melalui sibisa.pemkomedan.go.id sangat memudahkan masyarakat. Kita tahi tidak semua masyarakat punya waktu untuk datang ke kantor Disdukcapil, maka bisa diurus secara Online dari mana saja. Sedangkan untuk proses pencetakan dokumen, kita imbau untuk memanfaatkan mesin ADM yang saat ini sudah beroperasi di kantor Disdukcapil Kota Medan,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH turut mengimbau kepada masyarakat Kota Medan untuk memanfaatkan mesin ADM tersebut. Pasalnya keberadaan mesin ADM merupakan jawaban dari keluhan masyarakat atas banyaknya praktik calo yang membuat besarnya biaya kepengurusan dokumen kependudukan.
Selain itu, mesin ADM tersebut merupakan mesin ADM percontohan di Sumatera Utara, hingga saat ini baru Kota Medan yang menerapkannya.”Kalau berhasil, maka akan dicontoh oleh Kabupaten/Kota lain di Sumut, artinya mastarakat Kota Medan yang menjadi motor perubahan,” katanya.
Selain itu, anggota dewan dari Dapil Medan 2 (Medan Utara) itu juga mendukung langkah Pemprovsu yang ingin memberikan bantuan 1 unit mesin ADM tambahan untuk dioperasiakan di kawasan Medan Utara. “Sebab jumlah masyarakat di Medan Utara cukup besar, tapi mereka cukup jauh untuk datang ke kantor Disdukcapil Kota Medan untuk menggunakan mesin ADM,” tuturnya.
Ia pun meminta Pemko Medan, yakni Kecamatan hingga setiap Kelurahan di Kota Medan untuk membantu Disdukcapil Kota Medan dalam mensosialisasikan keberadaan dan manfaat serta fungsi dari mesin ADM dalam proses kepengurusan dokumen kependudukan.
“Jadi peran sosialisasi itu bukan hanya ada pada Disdukcapil, tapi jiga Kecamatan hingga Kelurahan. Begitu pun kita minta Disdukcapil utuk terus meningkatkan upayanya dalam mensosialisasikan mesin ADM itu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Disdukcapil Kota Medan secara resmi telah mengoperasikan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri melalui mesin ADM di kantor Disdukcapil Kota Medan, Jalan Iskandar Medan, Selasa (10/11) yang lalu. Peresmian itu dilakukan langsung Kadisdukcapil Provinsi Sumut, Ismael P Sinaga dan Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain.
Sebelumnya dijelaskan, setelah mendaftar secara Online dan mendapatkan pin, masyarakat bisa langsung mencetak dokumen kependudukannya dengan menggunakan mesin ADM. Selain cepat, mudah dan tanpa biaya, mesin ADM dapat mencetak berbagai dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Akte Kelahiran, KIA dan lain sebagainya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumatera Utara berencana mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk SMA/SMK negeri sederajat. Kebijakan dimaksud berupa subsidi iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Subsidi SPP akan diberlakukan pada awal Januari 2021.
Ilustrasi
“Nilai subsidi SPP sebesar Rp35 ribu per siswa. Awalnya, saya ingin BOP ini disubsidi senilai Rp50 ribu. Namun karena dampak pandemi Covid-19n
anggaran untuk sektor pendidikan berkurang. Jadi subsidi hanya Rp35 ribu. Jadi mulai 2021, setiap anak sekolah yang SPP-nya Rp50 ribu per bulan, cukup membayar Rp15 ribu,” ujar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Rabu (18/11).
Kata Edy, sektor pendidikan merupakan salahsatu visi prioritasnya bersama Wakil Gubernur, Musa Rajekshah (Ijeck), guna diwujudkan selama memimpin Sumut.
Pada tahun anggaran 2019, Pemprov Sumut telah melakukan terobosan dengan menaikkan tunjangan guru honor di tingkat SMA/SMK sederajat hingga Rp90 ribu per jam. “Amanah UU, seharusnya 20 persen (APBN untuk sektor pendidikan). Kita akan lihat nanti ke depan. Karena ‘kan tergantung pendapatan daerah juga. Pendapatan daerah besar akan lebih memudahkan pemberian bantuan terhadap visi dan misi,” katanya.
Selain pendidikan, dirinya juga berharap program prioritas di sektor pertanian, peternakan, agraria, dan ketatatenagakerjaan, dapat diwujudkan di masa pemerintahannya sekitar tiga tahun lagi. “Termasuk pariwisata. Semua ini juga dalam rangka pemulihan ekonomi kita (akibat dampak Covid-19),” pungkasnya.
Khusus Negeri
Terpisah, Kepala Seksi Kurikulum SMA pada Dinas Pendidikan Sumut, Saut Aritonang, mengatakan kebijakan BOP itu hanya diberlakukan untuk SMA/SMK negeri sederajat di wilayah Sumut.
“Swasta kayaknya belum. Ini baru untuk SMA sederajat negeri dulu kami susun,” terangnya saat dikonfirmasi Sumut Pos.
Ia mengamini kebijakan dimaksud bakal diberlakukan pada awal 2021 mendatang. “Ya, awal Januari 2021 akan dimulai,” ungkapnya.
Saut menerangkan, saat ini pihaknya tengah menggodok untuk pematangan regulasi baru dimaksud sehingga dapat ditetapkan sesuai waktu yang direncanakan. “Nantinya diperlukan aturan sebagai pedoman atas pelaksanaan (kebijakan) ini. Apakah peraturan gubernur atau surat edaran. Jadi sekarang kami sedang menuju ke arah itu, sedang kami matangkan lagi programnya,” pungkasnya. (prn)
