NASKAH: Rektor Unpab Dr HM Isa Indrawan SE MM dan Bupati Batubara Ir H Zahir MAP menunjukkan naskah MoU yang baru ditandatangani.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara menandatangani kesepahaman kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam berbagai bidang pembangunan.
NASKAH: Rektor Unpab Dr HM Isa Indrawan SE MM dan Bupati Batubara Ir H Zahir MAP menunjukkan naskah MoU yang baru ditandatangani.
Naskah MoU diteken langsung Rektor Unpab Dr H Muhammad Isa Indrawan SE MM dan Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP di Hotel Garuda Plaza Jalan Sisingamangaraja Medan, Sabtu (14/11). Penandatangan MoU disaksikan Rektor I-III Unpab dan Kepala Dinas Pendidikan Batubara Drs Ilyas Sitorus MPd.
Bupati Batubara Ir H Zahir, MAP mengatakan, banyak bidang yang dikerjasamakan di antaranya pendidikan dan pengajaran, pembangunan ekonomi desa, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, pembinaan UMKM dan Bumdes, pariwisata desa serta pemanfaatan bersama potensi dan sumber daya manusia dalam berbagai kegiatan.
“MoU ini adalah komitmen dan momen yang tepat untuk saling belajar dan bertukar informasi dalam hal yang di MoU kan tadi,” kata Zahir.
Bupati Zahir juga menyampaikan beberapa harapannya agar kalangan akademisi Unpab, bisa menjadi katalisator pembangunan di sektor pembangunan sumber daya manusiia, teknologi informasi, UMKM, perencanaan pembangunan dan E-Goverment sehingga kesejahtetaan dan pemberdayaan masyarakat yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud.
Sementara itu, Rektor Unpab Dr Muhammad Isa Indrawan mengatakan, pihaknya juga sudah punya desa binaan di Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.
“Karenanya, MoU ini sangat perlu sebagai legal standing pihak kami dalam menyampaikan laporan kami sampai ke Kemendikbud RI di Jakarta,” ujar rektor.
Isa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bung Ivan Batubara, Komite Advokasi Daerah (KAD) Bung Santri Azhar Sinaga SH, dan khususnya kepada Bupati Batu Bara H Ir Zahir MAP beserta rombongan. (ris/azw)
SAMBUTAN: Ir H Akhyar Nasution MSi (kiri) menyambut kedatangan rombongan Suryani Paskah Naiborhu (tengah) di di Rumah Pemenangangan AMAN Jalan Sudirman, Selasa (17/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DUKUNGAN yang diberikan Kader Partai Gerindra Kota Medan yang juga merupakan Tokoh Batak Kristen Kota Medan, Suryani Paskah Naiborhu untuk memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ir H Akhyar Nasution MSi dan H Salman Alfarisi Lc MA di Pilkada Medan berbuntut panjang. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumut langsung memecat Suryani Paska Naiborhu sebagai kadernya, karena mendukung dan menyosialisasikan paslon Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (AMAN) di Pilkada Medan.
SAMBUTAN: Ir H Akhyar Nasution MSi (kiri) menyambut kedatangan rombongan Suryani Paskah Naiborhu (tengah) di di Rumah Pemenangangan AMAN Jalan Sudirman, Selasa (17/11).
Menurut Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Robert L Tobing, Selasa (17/11), setiap kader Gerindra wajib tunduk dan patuh atas keputusan partai.
“Garis komandonya jelas dan setiap kader wajib hukumnya mendukung dan memenangkan paslon yang diusung partai,” katanya menanggapi pernyataan Suryani Paskah Naiborhu, di media yang berjanji akan bergerak ke basis Kristen untuk mensosialisasikan Paslon AMAN.
Robert menjelaskan, sebenarnya Suryani Paskah itu bukanlah pengurus Partai Gerindra baik di Sumut maupun di Kota Medan. Namun karena saat itu ia ingin sekali diusung Gerindra sebagai calon wakil wali kota Medan, maka kemudian ia mendaftar untuk memeroleh kartu keanggotaan Gerindra pada November 2019 dan mengaku sebagai kader.
Robert juga heran dengan sikap Suryani yang masih mengaku kader Gerindra hanya bermodalkan KTA Gerindra nonpengurus.
“Jangan karena ia tidak diusung Gerindra, maka kemudian waktu itu selalu bawa-bawa nama Gerindra. Jika dia betul-betul kader, harusnya dia tau budaya Gerindra yang kadernya tunduk dan patuh pada putusan pimpinan partai,” katanya.
Menurutnya, Gerindra adalah partai komando yang dikenal loyal dan total pada setiap keputusan yang diputuskan pimpinan tertinggi partai. Dirinya juga menyayangkan isu politik identitas yang dibawa-bawa Suryani di Pilkada Medan. Katanya, ini adalah bukti bahwa ia minim kompetensi soal makna demokrasi.
“Masyarakat itu jangan dipengaruhi dengan dogma agama, itu tidak baik dan merusak demokrasi. Harusnya beliau beri contoh yang baik, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (prn/azw)
SAMBUTAN: Ir H Akhyar Nasution MSi (kiri) menyambut kedatangan rombongan Suryani Paskah Naiborhu (tengah) di di Rumah Pemenangangan AMAN Jalan Sudirman, Selasa (17/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kader Partai Gerindra Kota Medan yang juga merupakan Tokoh Batak Kristen Kota Medan, Suryani Paskah Naiborhu siap memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ir H Akhyar Nasution MSi dan H Salman Alfarisi Lc MA menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2021 -2024.
SAMBUTAN: Ir H Akhyar Nasution MSi (kiri) menyambut kedatangan rombongan Suryani Paskah Naiborhu (tengah) di di Rumah Pemenangangan AMAN Jalan Sudirman, Selasa (17/11).
“Di sini saya menyampaikan kepada keluarga, saudara saya yang Kristen, agar jangan ragu memilih Akhyar-Salman. Begitu juga dengan pendukung saya yang 24 persen. Saya benar-benar menyatakan, saat ini kita enggak usah khawatir terhadap AMAN (Akhyar-Salman). Untuk itu, kepada teman dan pendukung saya, lintas agama, lintas suku, hari ini saya nyatakan kita dukung Akhyar-Salman,” pesan Pariban dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP) saat bertemu Calon Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, di Rumah Pemenangangan AMAN Jalan Sudirman, Selasa (17/11).
Tak hanya itu, Suryani menegaskan, dia bersama timnya akan berusaha mendongkrak suara AMAN dengan cara menyosialisasikan program kerja paslon yang didukung Partai Demokrat dan PKS ini.
“Terimakasih Pak sudah menerima kami. Selama ini banyak isu yang menerpa Akhyar-Salman. Saya dengan tim saya, akan sosialisasi khususnya di basis Kristen,” tegasnya.
Dukungan yang diberikan Suryani ini, dikarenakan melihat sosok Akhyar yang nasionalis.
“Saya lihat profilnya, saya baca. Dari bangku kuliah Pak Akhyar juga sudah bergabung di organisasi nasional. Ketika di politik, juga bergabung dengan yang nasionalis. Figur seseorang itu penting. Saya lihat, pada masa kepemimpinan sejak menjadi Wakil Walikota Medan hingga menjadi Plt Walikota Medan, para guru sekolah minggu sudah diberikan insentif oleh pemerintah,” bebernya.
Bukan itu aja, imbuh kader Gerindra ini, di kepemimpinan Akhyar, pelayan rumah ibadah, penatua, juga diberikan bantuan.
“Ini sudah dilakukan Pak Akhyar sejak menjadi wakil. Saya dengan iman saya tergugah. Saya baca kitab, ‘barang siapa yang setia pada perkara kecil, dia akan setia dengan perkara besar’. Saya percaya Pak Akhyar begitu,” ungkapnya.
Dukungan ini, menurut Suryani, adalah murni dari pribadinya sendiri. Disinggung tidak takut sanksi partai, karena secara tegas Partai Gerindra mendukung salah satu pasangan calon, Sur yani menjawab. “Ya kita lihat saja nanti,” ungkapnya.
Setelah pemberian dukungan ini, Suryani mengaku, dirinya akan bergerak bersama timnya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.
“Pergerakan saya, pelayanan saya, dan sejak hari ini saya sudah memutuskan akan sosialisasikan Bapak Akhyar Nasution dan Pak Salman untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan,” tandasnya.
Sementara itu, Calon Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah disampaikan.
“Ini menambah kekuatan dan keyakinan kami untuk memenangkan pilkada 2020 ini. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, komitmen keberagaman Kota Medan ini adalah modal dasar kita membangun Kota Medan. Itu komitmen kita bersama,” terangnya.
Akhyar menjelaskan, Kota Medan adalah kota yang beragam dan keberagaman ini akan dijaga serta dipelihara.
“Kota Medan ini adalah rumah kita, milik kita bersama, kita bangun bersama, dan kita jaga bersama,” pungkas.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Tim Pemenangan AMAN yang juga Ketua Umum Barisan Pemuda Karo, Jesayas Tarigan merasa sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Suryani Paska Naiborhu yang kemarin sempat bersosialisasi hendak maju menjadi Wakil Walikota Kota Medan dari Partai Gerindra.
“Artinya ini menambah angin segar kepada tim pemenangan maupun kemenangan Pak Akhyar-Salman. Kita lihat survei beliau ketika mencalonkan jadi Wakil Walikota Medan, memiliki survei tertinggi yakni 24 persen. Tentunya ini bisa menambah jumlah suara dukungan kita. Jadi kita sangat berterima kasih atas kerendahan hati beliau bisa bersamaan dengan kita,” singkatnya. (rel/map/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol belum disepakati oleh seluruh fraksi dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (17/11). Pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol dinilai tak mendesak dan tidak memiliki signifikansi.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno. “Kalau relevansi it’s okay. Relevan membicarakan RUU ini. Tapi kalau kita timbang dari dua parameter yang lain, yaitu urgensi dan signifikansi, sebagai Baleg yang mempunyai tugas membuat begitu banyak UU, melihat konteks dan momentumnya, saya kok melihat belum masuk saat ini,” kata Hendrawan.
Hendrawan memberikan dua catatan. Ia meminta para pengusul mempelajari isu pembahasan pada periode lalu yang membuat RUU Larangan Minuman Beralkohol terhambat dan tak selesai. Menurutnya, persoalan yang saat ini diperdebatkan masih sama seperti pembahasan pada periode lalu, misalnya tentang nomenklatur “larangan” pada judul RUU.
Selain itu, pengaturan ketentuan pidana juga harus dipertimbangkan dengan jelas dan objektif. “Saya berharap tim pengusul menarik wisdom dari pengalaman masa lalu untuk diinkorporasi dalam apa yang akan kita lakukan di masa depan,” ujar Hendrawan.
Hendrawan memberikan dua catatan. Ia meminta para pengusul mempelajari isu pembahasan pada periode lalu yang membuat RUU Larangan Minuman Beralkohol terhambat dan tak selesai. Menurutnya, persoalan yang saat ini diperdebatkan masih sama seperti pembahasan pada periode lalu, misalnya tentang nomenklatur “larangan” pada judul RUU. Selain itu, pengaturan ketentuan pidana juga harus dipertimbangkan dengan jelas dan objektif. “Saya berharap tim pengusul menarik wisdom dari pengalaman masa lalu untuk diinkorporasi dalam apa yang akan kita lakukan di masa depan. Karena itu, kami Fraksi Golkar belum bersepakat untuk melanjutkan RUU ini sesuai ketentuan selanjutnya,” ujarnya.
Salah satu pengusul, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, kehadiran undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab, minuman beralkohol dianggap berdampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani hingga menimbulkan gangguan di muka umum. “Karena pada hakikatnya dalam pandangan kami, minuman beralkohol itu dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, juga dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat,” kata Nasir.
Pengusul lainnya, anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafi’i mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol justru memberikan kejelasan hukum tentang produksi , distribusi, dan konsumsi. Syafi’i memaparkan, RUU Larangan Minuman Beralkohol memberikan pengecualian produksi dan konsumsi untuk kepentingan wisata, adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan pada tempat yang diizinkan pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP).
“Terjadi kejelasan siapa yang boleh memproduksi, dengan kadar alkohol berapa itu produksi yang boleh dikonsumsi, dan siapa yang boleh membeli. Saya kira ini cukup jelas tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan itu,” ujar dia.
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan, rapat hari ini akan menjadi masukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU Larangan Minuman Beralkohol.
Keputusan terhadap pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol akan diagendakan dalam beberapa rapat mendatang. Jika disepakati, maka RUU Larangan Minuman Beralkohol akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. “Kalau soal keputusan nanti pada saatnya,” kata Baidowi. (kps/ila)
NOTA : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Jakarta menunjukan nota kesepahaman antara Pemkab Dairi dengan Tiga Universitas dalam peningkatan PAD.
DAIRI, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menandatangani nota kesepahaman dengan tiga universitas swasta yakni Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan Universitas HKBP Nomensen Medan.
Penandatanganan dilakukan Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu serta ketiga rektor perguruan tinggi, yakni rektor Atma Jaya Jakarta, Dr Agustinus Prasetyantoko, rektor Santo Thomas Medan, Prof Dr Drs Sihol Situngkir MBA serta Dr Haposan Siallagan SH MH rektor univetsitas HKBP Nomensen, Rabu (11/11).
Engelbertha E Silalahi SE MS perwakilan tiga universitas yang juga dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas Atma Jaya Jakarta kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu di Sidikalang, Selasa (17/11) mengatakan, kerjasama antara Pemkab Dairi dengan Tridharma perguruan tinggi tentang peningkatan pendapatan asli (PAD).
Engelbertha memaparkan, kerjasama ini bertujuan memamfaatkan sumber daya kedua belah pihak untuk saling membantu meningkatkan PAD Dairi.
“Kerjasama meliputi 4 hal yakni bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat,” ucapnya.
Dalam sektor pendidikan lanjut Engelbertha, akan melakukan pelatihan, seminar dan kegiatan itu bertujuan meningkatkan mutu serta mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Setiap kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk Term of Reference (ToR).
Kerjasama akan dilaksanakan mulai tahun 2021-2024. Fokus dan prioritas kerjasama ini akan mengangkat potensi dimiliki Pemkab Dairi khususnya di kawasan Danau Toba tepatnya pantai Silalahi kecamatan Silahisabungan.
Melalui kerjasama ini, diharapkan Pemkab Dairi jangan hanya mengembangkan wisata alamnya saja tetapi mengangkat wisata budaya. Menurutnya, budaya Silalahi sangat unik sehingga baik dikembangkan.
Elgelbertha mengatakan, Bupati Eddy KA Berutu menyambut baik inisiasi tiga univetsitas melakukan kerjasama untuk peningkatan PAD. Inisiasi tiga universitas, karena diakui selama ini Dairi kurang memperlhatikan riset atau penelitian.
Bupati berharap, dengan keterlibatan ketiga kampus tersebut maka potensi dimiliki kabupaten Dairi dapat digali untuk Peningkatan PAD mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Semoga hadirnya kampus melakukan riset dan penelitian akan membantu Pemkab Dairi dalam penyusunan RPJMD,” ungkapnya. (rud/ram)
RAPAT: Mendikbud, Nadiem Makarim, saat mengikuti rapat bersama DPR, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, mengatakan pihaknya akan mengangkat guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi akan dilakukan pada 2021 mendatang. Nantinya, bagi yang lulus PPPK, gajinya akan ditanggung pemerintah pusat.
RAPAT: Mendikbud, Nadiem Makarim, saat mengikuti rapat bersama DPR, beberapa waktu lalu.
“Di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut tes PPPK,” ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X secara virtual, Senin (16/11).
Hal ini dilakukan sebagai apresiasi kepada para guru honorer Indonesia yang berjasa memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Di mana harapannya dengan ini, mereka bisa mendapatkan kesejahteraan.
Nantinya para guru honorer ini dapat mengikuti seleksi secara online. “Kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes online untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi PPPK,” tambahnya.
Bukan hanya memastikan para guru honorer tersebut dapat mengikuti tes seleksi. Bagi yang gagal pun bisa mengikutinya lagi.”Kalau pun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai 3 kali (tahun yang sama) untuk bisa lulus tes seleksi ini. Jadi ini adalah memberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer se-Indonesia, untuk jadi PPPK. Kalau lulus seleksi, dia akan secara otomatis akan mendapat pengangkatan jadi guru PPPK,” ucap Nadiem.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) juga akan mempersiapkan materi pembelajaran mandiri secara online bagi guru honorer, untuk bisa lebih menguasai dan lulus tes bisa meningkat.
“Itu secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan, bantuan,” imbuh mantan bos Gojek ini.
Terkait gaji, dia mengatakan bahwa guru honorer yang lulus PPPK akan ditanggung oleh pemerintah pusat. “Jadinya yang lolos seleksi, lulus tes tersebut gajinya akan dianggarkan 2021 dan seterusnya di tahun 2022,” pungkasnya.
Sementara itu, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merekrut 1 juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat apresiasi banyak kalangan. Kendati demikian Kemendikbud diminta memperjelas mekanisme rekruitmen sehingga tidak terjadi kegaduhan di lapangan.
“Pengangkatan honorer merupakan salah satu masalah akut yang sejak lama menjadi persoalan nasional. Jika Kemendikbud menargetkan bisa segera mengangkat satu juta honorer menjadi ASN, maka ini tentu kabar yang sangat mengembirakan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, usai Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).
Dia menjelaskan, pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim jika akan ada sejuta guru honorer segera diangkat menjadi ASN melalui skema PPPK merupakan lompatan besar. Saat ini ada 1.516.072 guru honorer di seluruh Indonesia. 1.516.072 tersebut terdiri dari 847.973 guru honorer di berbagai jenjang sekolah negeri dan 668.099 di sekolah swasta.
“Jika benar tahun depan sejuta guru honorer bisa diangkat maka akan terjadi pengurangan besar-besaran terhadap guru yang berstatus honorer dan secara signifikan bakal memenuhi kebutuhan guru secara permanen,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Huda, Kemendikbud harus segera memperjelas mekanisme rekruitmen pengangkatan guru honorer menjadi ASN ini. Menurutnya pengangkatan satu juta honorer merupakan jumlah sangat besar. Dalam sejarah rekruitmen ASN hal itu belum pernah terjadi.
“Maka perlu diperjelas siapa yang akan melakukan rekruitmen apakah Kemendikbud atau Kementerian PAN/RB karena selama ini Lembaga yang berwenang melakukan rekruitmen dan pengangkatan ASN adalah Kemenpan RB. Jika Kemenpan RB apakah rekruitmen itu dilakukan khusus untuk guru honorer saja atau honorer secara umum,” katanya.
Sebagai gambaran, lanjut Huda rekruitmen ASN dalam skema PPPK tahun 2019 oleh Kemenpan RB hanya bisa menampung 51.000 honorer dari berbagai bidang pekerjaan. Sedangkan khusus untuk guru honorer hanya bisa direkrut sebanyak 34.959 orang.
“Nah jika targetnya 1 juta orang maka harus ada penambahan slot besar-besaran dalam rekruitmen ASN yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Jika proses rekruitmen mulai 2021 maka perlu diperjelas per tahunnya berapa slot yang disediakan dan ditargetkan berapa tahun yang dibutuhkan sehingga sejuta guru PPPK bisa terpenuhui,” ujarnya. (jpnn/ila)
SAMBUTAN: Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting menyampaikan sambutan saat penyerahan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19 di Sekretadiat DPD Pujakesuma Dairi.
DAIRI, SUMUTPOS.CO- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting dan Kodim 0206 Dairi menggelar bakti sosial memberikan bantuan sembako dan masker kepada masyarakat terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPD Pujakesuma Dairi, Selasa (17/11) ini juga dirangkai dalam peringatan Hari Pahlawan.
Kegiatan Kegiatan juga dihadiri Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, Ketua DPW Pujakesuma Sumut, Eko Supianto, mewakili Dandim 0206 Kapten Warsimin, Ketua DPD Pujakesuma Dairi Sunaryo serta pejabat utama Polres.
Kapolres AKBP Fetio Sano Ginting melalui Kasubbag Humas Polres, Iptu Donny Saleh memaparkan, pemberian sembako dan masker serta penyerahan penggunaan jamban kepada warga dalam penanganan Covid-19 serta memperingati Hari Pahlawan.
Dalam kesempatan tersebut lanjut Donny, Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting menyampaikan, bantuan yang diberikan sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. AKBP Ferio Sano Ginting berharap, jangan memandang besar kecilnya bantuan.
“Tetapi pandanglah Ini sebagai tali asih dan kepedulian Polres Dairi dan DPD Pujakesuma Dairi yang selalu siap melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” ucap Ginting.
Menurut Donny, masyarakat yang menerima bantuan merasa senang dan terharu atas kepedulian dan perhatian dilakukan Polres Dairi terhadap mereka, dan berharap kepedulian ini untuk selamanya. (rud/ram)
BANTUAN: GM PLN UIW Sumut, M Irwansyah Putra menyerahkan bantuan APD kepada Gubsu, didampingi pejabat PLN UIW Sumut dan Pemprovsu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memerangi virus Covid-19, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara ikut serta mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, dengan memberikan bantuan Program PLN Peduli Sesama berupa Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp151.407.000.
BANTUAN: GM PLN UIW Sumut, M Irwansyah Putra menyerahkan bantuan APD kepada Gubsu, didampingi pejabat PLN UIW Sumut dan Pemprovsu.
Secara simbolis bantuan ini diserahkan oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumut, M. Irwansyah Putra kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, didampingi Kadis ESDM Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi Ahmad di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara.
Bantuan APD tersebut terdiri dari 340 pcs face shield, 340 pcs kacamata safety, 22.200 pcs masker bedah, 500 pcs baju hazmat 200 pasang sepatu boot, dan 2.650 pcs shoes cover.
Dalam sambutannya, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera M. Irwansyah Putra mengatakan, tenaga medis sebagai pejuang garda depan melawan musibah ini perlu mendapatkan dukungan, salah satunya dengan pemberian bantuan Alat Pelindung Diri. “Dengan APD yang cukup dan memadai, kita harapkan mengurangi dampak covid-19 terutama untuk para pejuang garda terdepan,” ujar Irwansyah.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. “Saya ucapkan terima kasih, saat ini kita memang membutuhkan APD terlebih yang berstandar medis. Dengan adanya bantuan ini, harapannya para tenaga medis kita dapat berjuang memberikan pelayanan terbaik kepada pasien Covid-19,” tutur Edy.
Sebelumnya, untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19, PLN juga telah menyalurkan bantuan ketahanan pangan di berbagai daerah di Indonesia, baik dari program tanggung jawab sosial, iuran pegawai, maupun dari Yayasan Baitul Maal PLN.
Sebelumnya, PLN bersama Kementerian ESDM juga telah memberikan bantuan stimulus listrik berupa diskon listrik bagi pelanggan tarif Rumah Tangga Daya 450VA sebesar 100% dan Daya 900 VA sebesar 50%, telah diperpanjang hingga Desember 2020. Sementara untuk meringankan beban di sektor UMKM, PLN juga memberikan Discount 100% bagi pelanggan bisnis kecil (B1/450VA) serta industri kecil (I1/450VA) hingga Desember 2020.
PLN juga memberikan stimulus Energi Minimum dan Abodemen untuk pelanggan Tarif I (Industri), B (Bisnis) dan S (Sosial) mulai dari daya 1300VA sejak Juli sampai dengan Desember 2020. Dimana pelanggan dengan kelompok tarif dan daya tersebut cukup membayarkan tagihan sesuai dengan pemakaian tanpa dikenakan abodemen atau Energi Minimum.
Selain itu, untuk pelanggan tarif rumah tangga R1 (1300-2200 VA), Tarif R2, Tarif R3, serta tarif Bisnis Tegangan Rendah (B2) dan tarif P1 juga mendapatkan stimulus penurunan tarif listrik sebesar Rp. 22,58 per kWh. Penurunan Tarif listrik ini efektif berlaku mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020.
PLN berharap bantuan yang diberikan PLN ini dapat mengurangi beban masyarakat Sumatera Utara, para pejuang medis, dan juga Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara. (rel/ila)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Idham Azis kembali melakukan pemutasian terhadap para Pejabat Utama (PJU) di tubuh Polri. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri No.ST/3235/XI/KEP/2020 dan No.ST/3236/XI/KEP/2020 Tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani An Kapolri As SDM Irjen Pol Sutrisno Budi Hermawan.
Para PJU Polda Sumut yang dimutasi itu, yakni Dirreskrimsus Poldasu, Kombes Pol Rony Samtana SIK MTCP. Ia mendapat tugas baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bid Pideksus Bareskrim Polri, dalam rangka Dikreg XLVIII Sesko TNI TA 2021. Sedangkan jabatan Dirreskrimsus Poldasu diserahkan kepada Kombes Pol John Carles Edison Nababan SIK MH, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid Paminal Div Propam Polri.
Kemudian, Dirnarkoba Poldasu, Kombes Pol Robet Da Costa, dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bid Pinarkoba Bareskrim Polri, dalam rangka Dik Sespimti Polri Dik Reg ke 20 TA 2021. Jabatan Dirnarkoba Poldasu diamanahkan kepada Kombes Pol Cornelius Wisnu Adji Pamungkas SIK, yang sebelumnya menjabat Bali’s Kebijakan Madya Bid Pidnarkob Bareskrim Polri.
Selanjutnya, Direktur Polisi Perairan Udara (Ditpolairud), Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing SIK, menjadi Analis Kebijakan Madya Bid Polairud Baharkam Polri, dalam rangka Dik Sespimti Polri Dik Reg ke 30 TA 2021. Jabatan Ditpolairud digantikan oleh Kombes Pol Dadan SH MH, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid Sespimen Sespim Lemdiklat Polri.
Lalu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumut, Kombes Pol Wibowo SIK, dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bid Lamsel Korlantas Polri, dalam rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke 30 TA 2021.
Jabatan lama Wibowo digantikan oleh Kombes Pol Valentino Alfa Tatareja SH SIK, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid STIK Lemdiklat Polri.
Selain itu, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Abu Bakar Tartusi SIK, dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya bid Brimob. Jabatan lama Abu Bakar digantikan oleh Kombes Suheri SIK, yang sebelumnya menjabat Dansat Brimob Polda Aceh.
Selain kelima PJU tersebut, 1 Kapolres Tebingtinggi, yakni AKBP James Parlindungan Hutagaol SIK juga ikut dimutasi, sebagai Wadan Sat Brimob Poldasu. Sedangkan jabatan Kapolres Tebingtinggi dipercayakan kepada, AKBP Agus Sugiarso SIK, yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Ditreskrimum Poldasu.
Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Medan, Selasa (17/11), Kasubbid Penmas Bidang Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan membenarkan pemutasian oleh Kapolri tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa hal itu biasa terjadi di tubuh Polri, sebagai bentuk penyegaran.
“Mutasi di tubuh Polri hal yang biasa sebagai penyegaran,” ujarnya. (mag-1/ila)
BELUM BEROPERASI: RSUD tipe C Medan Labuhan sampai saat ini, belum beroperasi sejak selesai dibangun pada tahun lalu.fachril/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Medan Labuhan yang sudah rampung pembangunannya sejak 2019 lalu, hingga kini belum bisa dioperasionalkan, bahkan terbengkalai Meski sudah rampung pembangunannya, namun kondisi rumah sakit yang berada di Jalan KL Yos Sudarso Km 18 Simpang Seruwey, Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan masih terkatung, sehingga membuat ratusan ribu jiwa warga yang bermukim di kawasan Medan Utara terpaksa berobat di sejumlah rumah sakit swasta.
BELUM BEROPERASI: RSUD tipe C Medan Labuhan sampai saat ini, belum beroperasi sejak selesai dibangun pada tahun lalu.fachril/sumut pos.
Seorang warga Belawan bernama Nursidin (55) mengaku kesal dengan sikap Pemko Medan yang belum juga mengoperasionalkan rumah sakit tersebut sehingga dikhawatirkan akan terbengkalai dan merugikan negara.
“Sudah saatnya Pemko Medan segera mengoperasionalkan rumah sakit tersebut apalagi saat ini masyarakat sangat membutuhkan pelayanan medis di tengah pandemi Covid-19,” ujar Nursidin, Senin (16/11) di Pajak Baru Belawan.
Dijelaskan Nursidin, pengoperasian rumah sakit tersebut sebenarnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir Belawan dan Medan Utara.
Sepengetahuan Nursidin, dana yang dianggarkan untuk biaya operasional rumah sakit tersebut mencapai Rp17 miliar. “Dinas Kesehatan Kota Medan harus pro aktif agar rumah sakit yang telah selesai dibangun itu secepatnya bisa diresmikan dan bermanfaat bagi warga Belawan dan Medan Utara khususnya,” tegas Nursidin.
Nursidin mengakui, selama ini warga pesisir Belawan dan Medan Utara lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta yang ada di sepanjang Jalan KL Yos Sudarso Medan-Belawan dan Puskesmas.
Terpisah, Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandi mengaku belum mengetahui status rumah sakit tersebut, sejak rampungnya rumah sakit untuk masyarakat Medan Utara belum ada konfirmasi serah terima dari Perkim ke Pemko Medan. “Setahu saya belum ada serah terima, makanya belum diresmikan untuk dioperasionalkan,” katanya singkat. (fac/ila)
