MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kekosongan kursi wakil ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, akhirnya terisi. Melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) di Gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol Medan, Selasa (17/11) siang, Misno Adisyahputra resmi mengisi kursi yang ditinggalkan koleganya, Salman Alfarisi, yang sedang berkompetisi di Pilkada Medan 2020.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Setyawan Hartono, dalam Rapat Paripurna Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Sumut sisa masa jabatan 2019-2024. Peresmian pengangkatan ini sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-3902 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan, Misno Adisyahputra bukan merupakan sosok baru di lembaga legislatif. “Beliau pernah sebagai anggota DPRD Serdang Bedagai dua periode, baru setelah itu terpilih sebagai anggota DPRD Sumut,” ucapnya.

Pengalaman tersebut, kata Edy, tentu sangat berharga guna meningkatkan sinergitas antara DPRDSU dengan Pemprovsu ke depan. Terlebih banyak lagi agenda penting menyangkut kesejahteraan rakyat Sumut yang mesti diputuskan bersama.

“Pengalaman beliau ini tentunya dapat dimanfaatkan dalam membawa nuansa pembaruan, pembangunan Sumut ke depan. Serta juga menunjang kinerja beliau sebagai wakil ketua DPRD Sumut,” katanya.

Gubsu juga berterimakasih atas dedikasi dan pengabdian Salman Alfarisi semasa menjabat. “Kepada Salman Alfarisi terimakasih selama ini kita telah menjadi mitra yang baik. Terutama dalam rapat-rapat sebelum pengambilan keputusan dalam mewujudkan Sumut bermartabat. Semoga beliau juga sukses di masa akan datang,” ungkap Edy.

Misno Adisyahputra memohon doa kepada semua pihak agar ia mampu mengemban amanah dengan baik. Menurutnya ini adalahbtanggungjawab yang besar dan tidak dapat dijalankan sendiri, melainkan perlu sinergitas semua stakeholder. “Dengan kerja kolektif kita yang solid, Insya Allah tugas-tugas berat ini akan terasa ringan,” kata dia.

Ke depannya, Misno berharap dapat lebih meningkatkan sinergitas kerja antara legislatif dengan Pemprov Sumur untuk mencapai kinerja penyelenggara pemerintahan yang dinamis. “Kita berharap dapat menjadi mitra yang baik dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang merata dan berkeadilan di Sumut.” ujar anak Kampung PON, Kabupaten Sergai itu. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan sepeda motor dengan kondisi knalpot tidak standar atau yang sering disebut knalpot brong di Kota Medan, semakin hari semakin banyak jumlahnya. Maraknya sepeda motor dengan kondisi knalpot seperti itu menjadi perhatian bagi berbagai pihak, salah satunya menjadi perhatian serius bagi Fraksi Partai Golkar di DPRD Medan.

“Sebagai wakil rakyat, kami di Fraksi Partai Golkar seringkali mendengar keluhan atas banyaknya sepeda motor dengan knalpot racing atau knalpot brong ataupun knalpot tidak standar yang jelas sangat mengganggu ketenangan warga karena suaranya yang sangat bising,” ucap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (17/11).

Dikatakan Rizki, keberadaan sepeda motor dengan knalpot racing atau knalpot brong yang tidak memenuhi ambang batas suara tersebut, tak hanya mengganggu ketentraman warga, tetapi juga telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-undang Lalu Lintas.

“Penggunaan knalpot brong atau racing enggak dilarang, asalkan digunakan pada tempatnya (sirkuit balap, event-event balap resmi, kontes resmi) dan sebagainya. Tapi kalau ditempat umum, itu jelas melanggar aturan, hal itu tertuang dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” kata Rizki.

Faktanya, kata Ketua Komisi III DPRD Medan itu, keberadaan sepeda motor dengan kondisi knalpot yang sangat bising tersebut sangat berpotensi dalam menggangu ketentraman warga dalam berbagai aspek, mulai konflik sosial, mengganggu ibadah, polusi suara, provokasi massa dan masalah sosial lainnya.

“Bahkan tidak jarang, para pengguna sepeda motor dengan kondisi knalpot seperti itu bersikap ugal-ugalan dengan sengaja menggeber knalpot sepeda motornya yang membuat konsentrasi pengendara lainnya menjadi terganggu dan berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Untuk itu, mewakili Fraksi Partai Golkar DPRD Medan yang kerap menerima keluhan itu dari masyarakat, Rizki meminta kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polrestabes Medan untuk semakin gencar dalam melakukan penertiban kepada sepeda motor -sepeda motor yang tidak menggunakan knalpot standar atau knalpot yang membuat kegaduhan suara.

“Kita minta kepada bapak-bapak kepolisian di Polrestabes Medan dan jajarannya agar segera menindaklanjuti keluhan para warga dengan melakukan razia kendaraan bermotor yang kondisi knalpotnya jelas-jelas mengganggu ketentraman tersebut. Apalagi itu jelas melanggar UU. Kita sangat yakin dan percaya, pihak kepolisian dapat dengan segera menindaklanjuti kondisi ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bus Trans Metro Deli yang merupakan bus dengan sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum atau Buy The Service (BTS) telah beroperasi di Kota Medan sejak Senin (16/11).

Saat ini, sebanyak 35 unit bus dari total 72 bus yang direncanakan itu telah mulai menghiasi sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Hanya saja, pengoperasian bus belum berjalan pada 5 koridor yang direncanakan sejak awal, melainkan masih beroperasi pada 3 koridor saja.

“Sudah mulai beroperasi sejak Senin (16/11) kemarin, bus nya ada 39 unit, total yang beroperasi ada 35 unit dan 4 lagi jadi bus cadangan,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Operasional Bus Trans Metro Deli, Jimmy Petrus Tamba kepada Sumut Pos, Selasa (17/11).

Dikatakan Jimmy, tiga koridor yang dijalankan itu, yakni koridor 2 Lapangan Merdeka-Amplas, koridor 4 Lapangan Merdeka- Tuntungan dan koridor 5 Lapangan Merdeka – Tembung. Sedangkan untuk 2 koridor lainnya, yaitu koridor Lapangan Merdeka – Pinangbaris dan Lapangan Merdeka – Belawan direncanakan akan beroperasi di bulan Desember mendatang.

“Doakan 2 koridor lagi beroperasi mulai bulan Desember. Nanti Bus nya juga akan digenapkan jadi 72 unit seperti rencana, bus-bus itu nanti yang akan beroperasi di 2 koridor lainnya.

Dirincikan Jimmy, dari total 35 unit Bus yang saat ini beroperasi, 10 unit di antaranya untuk koridor Lapangan Merdeka – Amplas, 16 unit untuk koridor Lapangan Merdeka – Tuntungan dan 9 unit sisanya untuk koridor Lapangan Merdeka – Tembung.

“Saat ini bus ukuran besar hanya beroperasi di koridor Lapangan Merdeka – Amplas dengan cadangan 1 unit bus. Sedangkan 2 koridor yang lainnya memakai bus dengan ukuran sedang, dengan 1 unit cadangan bagi koridor Lapangan Merdeka – Medan Tembung dan 2 unit cadangan bagi koridor Lapangan Merdeka – Tuntungan,” rincinya.

Untuk total muatan, bus besar dapat menampung kapasitas 40 hingga 50 penumpang. Sedangkan bus sedang dapat menampung penumpang sebanyak 20 hingga 25 orang. “Itu kalau kondisi tidak Covid. Tapi saat ini kan kita harus jaga jarak (social distancing), maka kapasitas penumpangnya paling hanya setengah dari yang seharusnya,” jelasnya.

Diterangkannya, sistem pembayaran bus Trans Metro Deli ini hanya memberlakukan sistem pembayaran non tunai. “Pembayaran hanya bisa dilakukan secara nontunai, jadi penumpang tidak bisa membayar secara tunai. Untuk pembayaran bisa dengan e-money Brizzi ataupun BRI,” katanya.

Ditanya soal tarif, kata Jimmy, moda transportasi yang memiliki dua lokasi khusus untuk penyandang disabilitas dan pengguna kursi roda itu, belum dikenakan tarif. Setidaknya, hal itu berlaku hingga Desember 2020 mendatang.

“Tapi tetap harus pakai e-money dan harus bersaldo. Berapa minimal saldonya, saya kurang tahu. Tapi yang pasti, saat transaksi akan dikenakan biaya Rp0 atau gratis. Ini sampai Desember, berikutnya apa masih gratis atau tidak, kita belum tahu karena itu kebijakan pemerintah pusat, sebab Bus BTS ini program pemerintah pusat,” jawabnya.

Amatan Sumut Pos, pengoperasian Bus BTS ini belum menggunakan halte seperti rencana awal. Hanya saja, ada penanda yang dipasang di badan jalan sebagai penanda untuk tempat perhentian Bus BTD tersebut dalam menaikkan maupun menurunkan penumpangnya.

Seperti salah satu diantaranya, di Jalan Balai Kota, tepatnya di depan Grand Aston Kota Medan. Tidak ada halte di sana, namun ada tanda yang diberikan agar Bus dapat berhenti. Ditanyakan soal itu, Jimmy enggan menanggapi lebih jauh. Ia menegaskan, jika hal itu diluar kewenangan pihaknya selaku operator Bus BTS di Kota Medan.

Terpisah, saat Sumut Pos menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis untuk menanyakan hal itu, nomor seluler Iswar tak lagi aktif. Begitu juga saat disambangi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan Pinangbaris Kota Medan, Iswar disebut tak berada di kantornya.

Begitu juga saat Sumut Pos mencoba menghubungi Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Medan, Suriyono, via sambungan telepon seluler. Nomor seluler Suriyono juga tak dapat dihubungi.

Terpisah, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Mont Gomery Munthe, mengatakan jika pihaknya sangat berkeberatan dengan beroperasinya Trans Metro Deli atau Bus BTS di Kota Medan.

Pasalnya, beroperasinya Bus BTS di Kota Medan dengan tarif Rp0 atau gratis, disebutnya telah menjadi beban berat bagi para sopir angkutan kota (angkot) berikut para pengusaha moda transportasi konvensional tersebut.

“Beroperasinya Bus BTS tanpa tarif sangat ‘memukul’ para sopir angkot. Bayangkan saja, di saat kami sedang kesulitan mencari penumpang di tengah pandemi seperti ini dengan tarif standar, tiba-tiba ada angkutan berupa bus baru menawarkan tarif gratis dengan hanya bermodalkan kartu e-money. Di mana keadilan untuk para sopir angkot?” ujar Gomery kepada Sumut Pos, Selasa (17/11).

Tak hanya itu, para sopir angkot juga sangat mengeluhkan beroperasinya Bus BTS tanpa dilengkapi halte terlebih dahulu atau hanya dilengkapi dengan tanda di badan jalan. Dengan demikian, Bus BTS sangat berpotensi untuk dapat berhenti di mana saja guna menaikkan ataupun menurunkan para penumpangnya.

“Kelebihan angkot itu, tidak harus berhenti di halte. Kalau Bus BTS juga bisa begitu, apalagi kelebihan angkot? Ditambah lagi mereka gratis, sedangkan angkot bayar,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengeluhkan bahwa rencana Pemerintah yang akan menjadikan angkot di Kota Medan sebagai feeder (pengumpan), hanyalah sebatas wacana. Faktanya, saat ini Bus BTS berjalan beriringan atau satu rute dengan sejumlah trayek angkot di Kota Medan.

“Jadi jelas, bahwa Bus BTS ini bukan alat transportasi yang bersinergi dengan angkot, melainkan menjadi ‘Predator’ bagi angkot. Adanya Bus BTS menjadi beban berat yang baru bagi kami. Kalau Bus BTS bisa di subsidi pemerintah agar dapat gratis dalam melayani penumpang, maka harusnya angkot di subsidi juga supaya kami bisa melakukan hal yang sama,” keluhnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Dinas Perhubungan Kota Medan maupun Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dapat berkenan menyuarakan keluhan para sopir angkot di Kota Medan yang begitu terdampak akibat beroperasinya Bus BTS di Kota Medan secara gratis. Mereka berharap, agar Dinas Perhubungan tidak ‘buang badan’ dengan menyebutkan jika hal ini merupakan program pemerintah pusat.

“Benar memang kalau Bus BTS ini program pemerintah pusat, tapi yang paling tahu kondisi kami di Medan ini kan Dishub Medan maupun Provinsi. Harusnya mereka bisa menjadi perwakilan kami dalam menyampaikan keluhan untuk diberi solusi dari pemerintah pusat. Bukannya membiarkan kami seperti ini sampai nanti menjadi berlarut-larut,” tegasnya.

Namun begitu, Gomery kembali menegaskan jika Organda Kota Medan belum berpikir untuk melakukan aksi demo ataupun mogok massal atas hal ini. Mereka percaya, jika pemerintah masih memiliki niat baik dengan memberikan solusi dari keluhan-keluhan mereka, atau dengan mengabulkan tuntutan mereka.

“Kami hanya meminta 2 hal. Pertama, Bus BTS tidak boleh beroperasi secara gratis, mereka harus beroperasi dengan tarif yang layak. Kedua, Bus BTS harus punya halte yang jelas, dan Bus hanya boleh berhenti pada halte-halte yang telah ditentukan. Itu saja, dan kami fikir tuntutan kami itu tidak berlebihan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Massa buruh kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (17/11). Kali ini, massa yang mengatasnamakan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan. Dalam aksinya, massa turut memblokade jalan tersebut.

Koordinator aksi, Rahmadsyah mengatakan, tujuan unjukrasa mereka untuk menuntut pembatalan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah sudah membuat peraturan Undang-undang Omnibus Law yang sangat merugikan bagi kaum buruh dan juga masyarakat,” katanya melalui pengeras suara.

Menurutnya, pengesahan UU Omnibus Law akan semakin menyengsarakan kaum buruh. Apalagi saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19.

“Perusahaan banyak yang mengeluh, pendapatan berkurang selama Covid-19. Sehingga buruh merasa bahwa wabah Covid-19 dijadikan ajang bisnis bagi investor asing dan pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan kondisi tersebut untuk tidak membayarkan pesangon bagi buruh yang dirumahkan maupun di-PHK,” bebernya.

Di samping itu, mereka juga menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2021. Pasalnya menurut massa, menteri Tenaga Kerja telah membuat peraturan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tahun depan tidak ada perubahan.

“Kebijakan tidak menaikan upah pada tahun depan, semakin menyengsarakan buruh. Pandemi Covid-19 sudah membuat banyak buruh dan masyarakat yang mengeluh, akibat penghasilan sehari-hari berkurang. Bahkan ada buruh yang dirumahkan dan ada juga yang sampai di PHK. Jadi kami buruh meminta kepada pemerintah untuk batalkan Undang-undnag Omnibus Law. Kami juga menuntut naikkan upah tahun 2021,” paparnya.

Akibat aksi unjukrasa yang dilakukan puluhan massa buruh tersebut, polisi dan petugas Dinas Perhubungan mengalihkan arus kendaraan dari dan menuju kantor Gubernur Sumut ke arah Jalan Kartini menuju Jalan Cut Meutia Medan. (prn/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN UPK Belawan, menyerahkan sejumlah bantuan kepada seorang janda tua yang hidup sebatang kara, di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan, Senin (16/11).

“Bantuan dana sewa rumah berikut sejumlah perlengkapan rumah tangga,sembako dan uang belanja untuk Ibu Atik (51) ini, merupakan bagian dari kepedulian sosial para karyawan UPK PLN Belawan,” kata Manager UPK-PLN Belawan, Syahminan Siregar.

Pihaknya merasa prihatin dengan kondisi janda yang ditinggal mati suaminya sejak 20 tahun silam itu, karena sempat menetap lama seorang diri di gubuk reot pinggir jalan menuju kawasan kantor PLN Sicanang. “Semula kami bermaksud merenovasi bangunan rumah yang dihuni Bu Atik yang sempat viral di media sosial itu,”tambah Syahminan.

Namun karena dia mengaku lahan bangunan itu bukan miliknya, sehingga pihaknya berinisiatif menyewakan rumah yang layak untuk janda yang berprofesi sebagai pemulung tersebut.

Ketua YBM PLN UBK Belawan, Muhammad Zukri, menambahkan bantuan untuk janda asal Tanjung Morawa itu dihimpun melalui pengumpulan dari penghasilan zakat dan sedekah karyawan PLN.

Disebutkan YBM selama ini juga fokus dalam kepedulian sosial lainnya, seperti bantuan beasiswa, pemberian paket sembako setiap Ramadan, dan membantu masyarakat Belawan yang kurang mampu untuk perobatan penyakit kronis. Di sela-sela penyerahan bantuan, Ibu Atik mengucapkan terimakasih atas kepedulian karyawan PLN terhadap kondisi hidupnya. (fac/ila)