DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, melantik dan mengambil sumpah janji jabatan sebanyak 171 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Adiministrator dan Pengawas di gedung olahraga (GOR) Sidikalang, Selasa (24/11).

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Sekretaris DPRD dijabat, Yon Hendrik hasil lelang jabatan dilakukan Pemkab Dairi beberapa waktu lalu. Sementara untuk pejabat administrator dan pengawas banyak dilakukan pergeseran.

Jika pada pelantikan sebelumya sempat dinonjobkan, sekarang diangkat kembali seperti Sahat Marulitua Sianturi, sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan dilantik menjadi Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah.

Sementara di posisi Camat, ada 6 Camat dilakukan pergantian, salah satunya Camat Silima Pungga-Pungga dijabat Horas Pargalutan Pardede sebelumnya Sekretaris BKPSDM. Selanjutnya, Kepala Bagian Hukum, Rudolf Tamba dimutasi jadi pelaksana di Inpektorat. Dan jabatan yang ditinggalkan Rudolf dijabat Jon Henry Panjaitan yang sebelumnya Kabid Asset.

Sementara Kabag Umum dijabat Rayanda Rustam Trianof Pasi, sebelumnya bertugas sebagai pelaksana pada bagian perekonomian Sekretariat Daerah. Dari ratusan nama aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemkab Dairi yang dilantik, ada sejumlah orang mendapat promosi namun ada juga nonjob serta turun eselon.

Dalam sambutanya, Wakil Bupati, Jimmy AL Sihombing mengatakan, mutasi hal lumrah dilakukan sesuai kebutuhan dan peningkatan kinerja. Jabatan ini merupakan amanah dan kepercayaan diberikan pimpinan. Untuk itu lanjut Jimmy, kami minta supaya pejabat baru dilantik mengemban tugas dengan baik.

“Kalian bertanggungjawab kepada Tuhan, masyarakat dan pimpinan. Saya harap, pejabat yang dilantik hari mampu menunjukkan kinerja baik. Jimmy menegaskan, pejabat yang dilantik selain mengisi posisi yang kosong, ada yang promosi. Jangan sampai pejabat yang saudara ganti lebih baik daripada kalian,” ucap Jimmy.

“Jika tidak bekerja baik, akan dilakukan evaluasi. Begitu juga pimpinan OPD, jika tidak bekerja dengan baik, pasti kita akan evaluasi,”tegasnya. (rud/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Nani Sundari menghadiri pelantikan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2020 di Gedung Dakwah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, akhir pekan lalu. Pelantikan ini mengangkat tema mewujudkan integritas, eksistensi dan bersinergi sebagai kader persyarikatan, kader ummat, serta kader bangsa yang cerdas dan mandiri menuju Indonesia berkemajuan.

Nani yang membacakan pesan Wali Kota Idaham mengucapkan selamat dan sukses. Dia mengapresiasi pelantikan tersebut dengan penuh harapan agar Pemuda Muhammadiyah dapat mandiri.

“Pesan pak wali semoga amanah dalam menjalankan tugas. Peran Muhamadiyah harus beristiqomah. Ingatkan generasi-generasi muda kita agar berguna bagi bangsa dan negara,” kata dia.

“Jadilah pemuda mandiri yang menciptakan pekerjaan, yang cerdas dan mampu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat kita,” sambung Nani.

Dia juga menyampaikan melalui pemuda-pemuda kota kita akan jaya. “Harapan saya, semoga Pemuda Muhammadiyah yang baru dilantik adalah pemuda yang mempunyai idealisme yang kuat,” kata dia.

“Mudah-mudahan, anak muda yang mempunyai banyak kreatifitas, anak muda yang bisa mempengaruhi untuk hal yang baik dan anak muda yang akan menjadi sorotan dunia,” sambung dia.

Sementara, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Yundiser mengajak kepada pengurus tetap amanah. (ted)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Terbit Rencana PA, secara resmi dilantik sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F-SPTI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Langkat periode 2020-2025, di Jambur Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Langkat, Selasa (24/11).

Pelantikan ditandai penyerahan bendera pataka oleh Ketua PD F-SPTI dan K-SPSI Sumut, Mbelin Brahmana kepada Terbit Rencana. Dilanjutkan penyerahan SK pelantikan No:KEP.65/ORG/PD-SU/XI/2020, tentang pengesahan komposisi dan personalia PC F-SPTI dan K-SPSI Langkat masa bhakti 2020-2025.

Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, dimana setiap hadirin wajib memakai masker, dan menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum masuk ruangan, dan terdapat beberapa petugas medis yang memantau dan memeriksa kesehatan para peserta. Terbit Rencana PA yang juga selaku Bupati Langkat, menegaskan dirinya secara pribadi dan pemerintahan, menginginkan Langkat tetap sejuk dan kondusif.

Sebab itulah, dirinya bersedia menjadi Ketua PC F-SPTI dan K-SPSI Langkat, karena menginginkan SPSI memberikan kesejukan dan kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja di Negeri Bertuah.

Terbit Rencana juga menjelaskan, saat ini di dalam kepengurusan F-SPTI dan K-SPSI tidak ada masalah dan perpecahan khususnya kepengurusan di Langkat, hanya saja ada beberapa hal yang perlu untuk diluruskan.

“Selain ketua SPSI, saya juga Bupati Langkat. Jadi semua orang di Langkat adalah masyarakat saya, maka saya membuka kesempatan bagi siapa saja, untuk berdikusi dan bermusyawarah guna kedamaian dan kemajuan Langkat,” ungkapnya. (yas/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) membantu menyediakan air bersih untuk masyarakat Dusun I Kelambir, Desa Kelambir Pantai Labu, Deliserdang. Penyediaan air bersih tersebut dilakukan sebagai bentuk pengabdian kemitraan masyarakat.

Ketua tim pengabdian, Ir Rufinus Nainggolan MT mengatakan, kualitas air bersih di daerah tersebut masih kurang begitu baik. Padahal, air bersih menjadi kebutuhan pokok yang harus selalu tersedia. “Saat pertama kali ke daerah tersebut untuk survei melakukan pengabdian, kami menemui sudah ada instalasi pompa air dengan tangki berkapasitas cukup besar. Namun, kualitas airnya kurang begitu baik,” ujar Rufinus didampingi anggota tim pengabdian, Penteris RP Naibaho BEng MT dan Jenny Sari Tarigan SE MTI, Minggu (22/11).

Karena itu, lanjut Rufinus, dia bersama tim pengabdian melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki kualitas air bersih di daerah tersebut. “Selama dua hari (18-19 November) kami melakukan kegiatan pengabdian dalam upaya penyediaan air bersih. Upaya diawali dengan pembersihan dan pembilasan tangki air pada hari pertama. Kemudian, esok harinya dilanjutkan dengan pemasangan filter air,” ungkapnya sembari berharap memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Sementara, Kepala Desa Kelambir Pantai Labu, Sahrial sangat menyambut baik upaya yang dilakukan dosen Polmed dalam penyediaan air bersih. “Semoga kedepannya dapat tetap terjalin kerja sama yang baik dengan institusi pendidikan tinggi seperti Polmed,” ujarnya. (ris/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran 2021 akan dilanjutkan pada hari ini, Rabu (25/11) setelah sempat diskor selama 2 hari. Bila kehadiran anggota dewan masih sedikit, dipastikan Ranperda akan berujung menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Seperti diketahui, rapat paripurna dengan jadwal pendapat akhir dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2021, Senin (23/11), berujung molor dua hari kedepan setelah pimpinan sidang melakukan dua kali scorsing dari pukul 11.25 WIB hingga 12.30 WIB. Gagalnya, paripurna tadi akibat tidak qourumnya kehadiran anggota DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Ramses Lumbangaol membenarkan rapat paripurna tersebut telah dua kali discorsing.

Menurutnya, hal itu dikarenakan dari 25 anggota dewan, hanya 13 orang dewan yang hadir termasuk 3 orang pimpinan. Dia menyebut, 2 orang dari partai Hanura, 1 orang Gerindra, 2 orang dari Perindo, 3 Nasdem, 3 orang Golkar dan 1 Demokrat.

“Ada 12 anggota yang tidak hadir, 4 anggota dengan alasan sakit dan 8 anggota tanpa alasan,” sebut Ramses diruang kerjanya usai rapat paripurna Ranperda APBD 2021.

Disebutkan Ramses, sekaitan ketidakkehadiran dewan itu tadi yang telah discorsing dua kali, ada dua opsi dilakukan sebelum diputuskan untuk dilanjutkan pada hari ini, Rabu (25/11). Pertama, opsi kembali ke Badan Musyawarah dan dikembalikan ke pimpinan dewan.

“Jadi opsi kedua diputuskan dan discorsing dua hari ke depan,” katanya.

Ketika ditanya, jika pada 25 November terulang kembali tingkat kehadiran, Ramses mengaku maka RAPBD 2021 berujung menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tanpa disahkan oleh DPRD.

“Konsekwensinya ya gagal total. Artinya, yang digunakan adalah anggaran Tahun 2020 yang nilai besarannya tidak bisa lebih,” jelasnya.

Ramses menegaskan bahwa keadaan saat ini bukanlah karena ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif.

“Inikan hanya pengesahan. Sebelumnya sudah ada rangkaian mulai dari nota pengantar, pandangan fraksi hingga nota jawaban Bupati. Bahkan, diberikan ruang selama dua minggu lebih pada pembahasan banggar untuk mengulik semua anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Jadi dimana disharmoninya,” sanggah Ramses.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Marolop Manik menyebut bahwa masalah disharmoni dipastikannya ada dan bukan hal yang unik ditengah-tengah mereka lagi.

“Kita semua sudah mengetahui, ini merupakan penyakit yang sudah lama dan itu bukan lagi jadi rahasia. Namun kita tetap berupaya memberikan pencerahan bagi kawan-kawan di lembaga ini agar pengesahan ini tidak gagal,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam nota pengantarnya disampaikan, jumlah belanja pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.014.569.625.743,00. Dan angka itu, ternyata mengalami penurunan dibanding dengan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.122.533.561.681,99, hingga berkurang sebesar Rp 107.963.935.938,99.

Adapun, jumlah belanja pada APBD tahun anggaran 2021 ini terbagi dari empat jenis penggunaan, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pada belanja operasi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 735.956.271.133,00, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 434.187.400.796,00, belanja barang dan jasa Rp 251.750.977.344,00, belanja hibah Rp 49.125.712.193,00 serta belanja bantuan sosial Rp 892.180.800,00.

Untuk belanja modal, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 98.220.494.633,00, terdiri dari belanja modal tanah Rp 455.000.000,00, belanja modal peralatan dan mesin Rp 29.320.062.564,00, belanja moda gedung dan bangunan Rp 12.770.272.552,00, belanja modal irigasi dan jaringan Rp 55.445.159.517,00, belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 230.000.000,00.

Sedangkan, untuk belanja tidak terduga, dianggarkan Rp 8 miliar serta belanja transfer Rp 172.392.859.977,00.(des)