SUMUTPOS.CO – Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah penumpang hingga lebih dari 90 persen. Hal ini sangat terasa terutama di periode bulan April-Mei. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkap, maskapai pelat merah tersebut berusaha mencari solusi untuk tetap terbang dengan menerapkan protokol kesehatan. Solusi itu, lanjutnya berefek dengan meningkatnya jumlah penumpang sejak Juni lalu. Meskipun, diakuinya kondisi belum kembali normal.
Penerapan wajib masker sepanjang perjalanan hingga pengaturan jarak penumpang menjadi teknis solusi dari Garuda Indonesia. “Kalau Anda duduk di ekonomi di tengahnya kosong, kalau Anda duduk di business class sebelahnya kosong,” ucapnya dalam talkshow live Instagram Katadata bertajuk Industri Penerbangan Bisa Bernapas Kembali yang diterima SumutPos.CoKamis (26/11).
Menurutnya, penumpang yang boleh berdekatan apabila berasal dari satu keluarga dan tinggal di alamat yang sama. Social distance juga diberlakukan saat masuk dan keluar pesawat. “Sampai hari ini mengapa kita sampai mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penerbangan di dunia, yang dianggap aman karena kita menerapkan itu distancing, dan feedback dari para penumpang juga mengatakan nyaman karena berjarak ya,” lanjut Irfan menjelaskan Safety penghargaan dari Travel Barometer.
Irfan menambahkan, Garuda juga mengkampanyekan sistem pengamanan sirkulasi udara dengan sistem HEPA yang selama ini sudah diterapkan namun tidak cukup diketahui publik. “Jadi di pesawat itu sirkulasi udaranya vertical nggak kayak kita di sini udara ke mana-mana udara, vertikal disedot setiap dua hingga tiga menit sekali, filter HEPA itu mematikan virus dan bakteri, dan kita menerapkan prosedur disinfektan secara rutin,” jelas Irfan.
Filter HEPA menyaring kadar udara yang ada di kabin hingga 99,9% menjadi udara murni dan bisa dihirup di kabin. Kata Irfan, sistem filter yang sama juga berlaku untuk penerbangan murah anak perusahaan Citilink.
Ada beberapa perubahan layanan yang dilakukan di Garuda, antara lain dengan meniadakan bahan bacaan cetakan karena dikhawatirkan menjadi medium penyebaran virus. “Makanan juga kita sediakan dengan cara berbeda, kita nggak seduhkan lagi minuman, kelihatannya nggak sopan tapi penumpang harus memahami,” tambahnya.
Selain kepada penumpang, awak kabin juga harus menerapkan secara ketat protokol kesehatan dan pemeriksaan kesehatan sebelum terbang. Awak kabin juga harus mengurangi interaksi dengan penumpang. “Protokol kesehatan, yang sudah kita implementasikan akan kita impelentasikan terus, termasuk menjelang liburan akhir tahun,” kata Irvan. (rel)
TANDA TANGAN: Plt Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora bersama Ketua DPRD Ramses Lumbangaol menandatangani nota berita acara persetujuan bersama tentang RAPBD 2021.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Sebanyak 23 anggota dewan (dua orang tidak hadir) sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2021, Rabu (25/11).
Kehadiran para anggota DPRD ini karena ‘terancam’ tidak akan gajian selama enam bulan bila tidak mengesahkan R-APBD menjadi Perda.
Politisi Partai Demokrat, Bresman Sianturi mengatakan ketidakhadirannya bersama 11 anggota lainnya bukan karena takut tidak gajian. Tetapi, karena ingin menguji inteegritas lembaganya.
“Kita hanya ingin menguji integritas di lembaga ini. Ternyata dari 12 anggota yang tidak hadir pada hari senin lalu semua masih teruji integritasnya. Konsekwensinya memang ketika Ranperda tidak disahkan maka anggota DPRD akan terganggu sistem penggajiannya. Dan itu semua sah karena ada diatur oleh Peraturan,” ungkapnya.
Berbeda disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem Marsono Simamora. Mantan Wakil Ketua DPRD Humbang Hasundutan periode 2014-2019 mengaku bahwa ketidak hadirannya di rapat paripurna itu, dikarenakan merupakan agar program kabupaten berjalan ditahun depan.
Namun, ia mengaku selain adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan mereka yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan, jika kepala daerah dan DPRD tidak menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran.
Selain Marsono, itu juga dibenarkan oleh Jimmy Togu Purba dari Fraksi Gerindra-Demokrat. “Memang ketika APBD ini tidak disahkan, tidak gajian selama enam bulan,” ungkapnya.
Sementara, Sanggul Rosdiana Manalu, Politisi Partai Hanura ini mengaku bahwa kehadirannya pada rapat paripurna ini merupakan kewajibannya sebagai wakil rakyat.
“Saya datang hari ini sudah kewajiban saya untuk mensahkan R APBD. Karena, saya ikut membahas dalam beberapa minggu yang lalu. Saya tidak datang hari Senin kemarin ito ada pertemuan Pesadah perempuan di sitalbak Cofee,” ujarnya.
Dari amatan wartawan menyebutkan, paripurna pengesahaan itu, dipimpin oleh Ketua DPRD Humbang Hasundutan Ramses Lumbangaol didampingi Wakil Ketua Marolop Manik dan Labuhan Sihombing.
Dihadiri, Pelaksana Tugas Bupati Humbang Hasundutan Saut Parlindungan Simamora, Sekdakab Humbahas Tonny Sihombing, mewakili Kapolres Humbang Hasundutan
Rapat ini sempat diskor selama dua hari. Karena rapat pada Senin (23/11) hanya dihadiri 13 anggota dewan dari 25 anggota dewan.
Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam nota pengantarnya disampaikan, jumlah belanja pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.014.569.625.743,00. Dan angka itu, ternyata mengalami penurunan dibanding dengan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.122.533.561.681,99, hingga berkurang sebesar Rp 107.963.935.938,99.
BERSAMA: Pengurus INTI Kota Medan bersama Calon Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) Kota Medan, Janlie mengajak seluruh warga keturunan khususnya di kepengurusan Inti Medan agar jangan golput pada pesta demokrasi 9 Desember mendatang.
Hal ini disampaikan Janlie saat temu ramah Calon Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution temu ramah bersama warga etnis Tionghoa, Rabu (25/11/2020) malam di Sekretariat DPD Inti Sumut Komplek CBD Polonia.
Mengawali sambutannya, Janlie mengucapkan selamat datang kepada calon Walikota Medan, Akhyar Nasution bersama Tim Pemenangan AMAN (Akhyar – Salman), dan keluarga besar Inti Sumut dan Medan serta lainnya.
“Sebenarnya Pak kalau dalam kondisi biasa, kalau Inti udah buat acara kumpul keluarga, itu biasanya rame banget, cuma karena ini masa pandemi, kami membatasi jumlah yang hadir di dalam ruangan sesuai dengan protokol kesehatan,” ucapnya.
Meski acara sederhana, namun Janlie berharap mereka bisa diundang kembali Akhyar saat menjadi Walikota Medan terpilih pilihan rakyat.
“Kalau dalam kondisi biasa tentu kita bisa jauh lebih banyak, tetapi tidak apa-apa pak, acara sederhana ini karena di masa pandemi. Nanti setelah lewat masa pandemi, apabila ada acara syukuran atas kemenangan jadi Walikota Bapak boleh undang kita nanti rame-rame,” harapnya.
Di lain sisi, Janlie mengimbau seluruh keluarga besar etnis Tionghoa agar dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember nanti.
“Saya selaku ketua di sini, kita cuma bisa mengimbau bahwasannya untuk Pilkada ini marilah kita menggunakan hak pilih kita, jangan golput. Apabila ada yang mengatakan, saya ingin kota Medan ini, saya ingin kota Medan begitu, nah apapun Kota Medan yang kita inginkan itu adalah di tangan anda masing-masing. Caranya yaitu datanglah ke TPS di hari H dan pilihlah sesuai dengan keinginan ataupun pilihan masing-masing, asal jangan golput. Itu adalah anjuran dari Perhimpunan Inti Medan,” ucap Janlie.
Hal senada juga disampaikan Ketua Inti Sumut Anwar Susanto melalui Sekretarisnya, Tomi Wistan. Tomi mengajak, sebagai organisasi kebangsaan, pengurus dan anggota diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada Medan 2020.
“Kita mendorong pengurus berperan aktif, baik menggunakan hak pilih dan untuk dipilih, baik pileg maupun pilkada. Kemarin, Inti selaku organisasi menyiapkan panggung paslon untuk menyamakan visi misi dan tentunya dapat memilih yang terbaik dari yang terbaik,” tandasnya.
Sementara, calon Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution di kesempatan itu menjelaskan, merawat Kota Medan berangkat dari keberagaman. Itu dasar filosofinya.
“Keberagaman agama, suku, budaya, itulah yang mengikat kita sebagai anak Medan. Karakter Medan itulah yang mewarnai kota kita. Berbicara Kota Medan, saya kira kita semua sudah paham. Problemnya banyak sekali, saya kira tidak ada yang tidak punya masalah di kota kota lain. Tapi hal yang membuat beda, kita berada di satu rumah yang sama, yang hidup saling berdampingan,” ujar Akhyar.
“Sebenarnya, di luar dari sini kita juga sudah pernah ketemu, bukan ketemu dadak dadakan,” tambahnya.
Mengenai program yang akan dikerjai, Akhyar tidak mau muluk muluk. Karena jabatan yang diamanahkan ini hanya 3,5 tahun. Makanya, dia bersama Salman Alfarisi akan mendahulukan program prioritas.
“Pertama meneruskan apa yang sudah kami kerjakan. Alhamdulillah, 833 ruas jalan sudah diperbaiki, umumnya dibeton. Ini relatif lebih awet,” ungkap Akhyar.
Akhyar mengakui, Pemerintahan Kota Medan di masa kepemimpinannya, telah memudahkan perizinan dan semuanya serba online system. Hanya saja, ada beberapa persoalan yang tidak bisa online seperti pengurusan IMB.
Oleh karena itu, kepercayaan orang berinvestasi di Kota Medan cukup tinggi.
Di sisi lain, Akhyar mengungkapkan akan menyambung rantai ekonomi yang terputus. Sebab, selama Covid 19 ini sangat banyak dampak yang dirasakan masyarakat.
“Banyak orang yang supply, tapi pembeli tidak ada. Oleh karena itu, nantinya saya akan menyurati rektor perguruan tinggi untuk memulai lagi pembelajaran tatap muka ini. Harapannya, rantai ekonomi yang terputus dapat tersambung lagi. Karena dampak dari sisi ini terjadinya lost income. Jadi kita mulai dari sini dulu,” bebernya.
Maka dari itu, Akhyar mengharapkan, agar jangan ada keraguan dalam memilih Akhyar – Salman untuk menjadi pemimpin di Kota Medan.
“Jangan ada keraguan di hati bapak ibu, karena semua itu adalah keberagaman yang harus terus dipelihara,” tandasnya.
Pada temu ramah ini, hadir juga dari Keluarga Wijaya, pengurus Solidaritas Indonesia Tionghoa Demokrat (SOLID) Sumut/Medan seperti pembina Herri Zulkarnain Hutajulu, Ferdinan Ghodang, Agus Salim dan jajaran pengurus, serta perwakilan Generasi Muda Indonesia Tionghoa Sumatera Utara. (*)
SUMUTPOS.CO – Bertandang ke markas Lille, AC Milan mengusung misi balas dendam. Pasalnya, di pertemuan pertama yang berlangsung di San Siro, AC Milan kalah dengan skor telak 0-3 dari Lille.
Kekalahan itu juga menghentikan rekor tak terkalahkan AC Milan yang sudah berlangsung 24 laga. Wajar bila Rossoneri mengusung misi balas dendam saat bertandang ke Stade Pierre-Mauroy Jumat (27/11) dini hari WIB.
Sayangnya, misi membalas kekalahan di San Siro, harus dilalui Rossoneri tanpa striker tajam mereka, Zlatan Ibrahimovic. Padahal, Lille bukanlah lawan mudah bagi AC Milan, karena pada matchday 3 lalu, Rosonerri dipermalukan Lille dengan 3 gol tanpa balas.
Pertandingan melawan Lille ini, akan menjadi laga pertama yang akan dilewat Ibrahimovic. Ibra mengalami cedera hamstring saat pertandingan melawan Napoli. Bermain tanpa pemain berusia 39 tahun itu, Stefano Pioli kemungkinan akan memainkan Lorenzo Colombo sebagai starter.
Kemungkinan besar, Pioli juga akan memainkan Ante Rebic sebagai penyerang tengah, seperti saat melawan Crotone di Serie A. Namun, Rabic memang tak memiliki karakteristik seperti Ibra.
Winger 27 tahun itu sempat menepi karena mengalami cedera siku, namun kini dirinya dinyatakan pulih. Setelah beberapa kali duduk di bangku cadangan, Rebic mendapatkan kesempatan bermain sebagai striker utama menggantikan Ibrahimovic. Laga melawan Lille nanti menjadi ajang pembuktikan Rebic bahwa dirinya masih dibutuhkan dalam skuat AC Milan.
Meski begitu, Milan juga berharap, Rafael Leao kembali secepatnya dari cedera usai menjalani tugas internasional. Dengan kondisi minimnya pilihan di lini serang, AC Milan harus mencari striker baru di jendela transfer Januari 2021. Dikutip dari Milan News, opsi pembelian striker baru tengah dipelajari pelatih Stefano Pioli. Pasalnya, striker asal Swedia itu dikhawatirkan bakal cedera lebih lama dari prakiraan. Dan AC Milan juga tidak mau buru-buru dalam proses pemulihan Ibrahimovic karena tidak ingin mengambil resiko lebih parah.
Meski tanpa Ibra, pemain sayap AC Milan, Samu Castillejo tetap yakin mereka mampu menuntaskan dendam terhadap Lille, Jumat (27/11) besok. Dalam wawancara dengan Milan TV menjelang terbang ke Lille, pemain asal Spanyol itu mengatakan, Milan sudah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan ini.
“Kami sadar kalau mereka adalah tim yang kuat. Mereka sudah membuktikannya di San Siro, dan kami semua masih memikirkan hasilnya. Kini, Kami ingin menang,” katanya seperti dikutip dari MilanNews via Sempre Milan.
“Seperti yang dikatakan pelatih, jika kami benar-benar ingin membuat jalur yang baik seperti yang kami lakukan pada akhir musim lalu. Kami harus memikirkan pertandingan demi pertandingan. Tidak ada pertandingan yang lebih penting dari pertandingan ini,” tandasnya. (bbs/adz)
UPACARA: Gubsu Edy Rahmayadi menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Guru Nasional di Taman Makan Pahlawan Bukit Barisan, Rabu (25/11). Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut For Sumut Pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesejahteraan guru honorer menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi berjanji akan terus berupaya membuat kebijakan yang berpihak kepada guru honorer.
UPACARA: Gubsu Edy Rahmayadi menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Guru Nasional di Taman Makan Pahlawan Bukit Barisan, Rabu (25/11). Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut For Sumut Pos.
UPACARA Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2020 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dilaksanakan di Taman Makan Pahlawan (TMP) Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja Medan berlangsung dengan hikmat. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bertindak sebagai inspektur upacara.
Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan kesejahteraan guru honorer masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Setelah menaikkan gaji guru honorer dari Rp40.000 menjadi Rp90.000/jam pelajaran, berikutnya Pemprov Sumut akan berupaya membuat kebijakan yang berpihak kepada guru honorer.
“Kita akan lakukan perbaikan berangsur. Tahap pertama kita sudah menaikkan menjadi Rp90 ribu per jam. Kedepan insya Allah, kita bisa terus memberikan kesejahteraan kepada guru honorer,” kata Edy Rahmayadi, usai upacara, Rabu (25/11).
Edy juga berpesan kepada seluruh guru agar memberikan pendidikan yang tepat kepada muridnya. Bukan hanya mengutamakan akademik, tetapi guru diharapkan juga mampu membangun akhlak dan kecerdasan muridnya agar menjadi generasi yang mampu membangun negara. Ini merupakan bagian dari tema Hari Guru Nasional tahun ini ‘Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar’.
“Yang utama itu adalah akhlak, sehingga anak yang cerdas, anak yang taat kepada negara kepada orang tuanya akan membesarkan bangsa ini,” tambah Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Dinas Sosial Sumut, Rajali.
Selain guru honorer, Edy Rahmadi mengatakan, Pemprov Sumut akan membuat kebijakan terkait Sumbangan Pembina Pendidikan (SPP). Pemprov akan memberikan subsidi untuk SPP di tahun 2021 sebesar Rp35.000. “Awalnya kita ingin memberikan subsidi Rp50.000 per kepala, tetapi karena Covid-19 keuangan kita hanya mampu Rp35.000. Apabila SPP nya itu Rp100.000 dipotong Rp35.000. Kalau SPP nya Rp25.000 berarti menjadi free (gratis),” terang Edy.
Hal lain yang masih banyak menjadi pertanyaan guru dan murid saat ini adalah kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan kembali dibuka. Edy menjelaskan, pada 1 Januari 2021 semua pihak yang berkepentingan akan kembali membahasnya untuk memberikan kebijakan baru terkait kegiatan belajar tatap muka. “Masuk sekolah nanti kita bicarakan dulu dengan orang-orang yang berkepentingan tentang anak-anak sekolah itu di tanggal 1 Januari (2021) nanti,” jelas Edy.
Upacara peringatan Hari Guru Nasional 2020 dan HUT ke-75 PGRI kali ini tidak seperti biasanya, hanya ada sekitar 40 guru yang diundang untuk menghadiri upacara. Hal ini dikarenakan penyebaran Covid-19 di Sumut masih terjadi.
Edy Rahmayadi juga berpesan agar para guru bisa menjadi contoh murid dan lingkungannya mematuhi protokol kesehatan. “Saya berharap guru mampu menjadi contoh disiplin protokol kesehatan bagi orang-orang di sekitarnya,” kata Edy. (rel/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih terus bertambah. Namun, penambahan itu juga diikuti angka kesembuhan yang cukup signifikan.
dr Aris Yudhariansyah.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, kasus baru positif bertambah 84 orang. Dengan demikian, akumulasi kasusnya menjadi 15.153 orang. “Penambahan terbanyak kasus baru positif corona diperoleh dari Medan 35 orang dan Asahan 15 orang. Selanjutnya, Langkat 6 orang, Deliserdang 5 orang, Simalungun 4 orang, Sidimpuan 3 orang serta Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, Labuhanbatu dan Sergai masing-masing 2 orang. Sedangkan sisanya 1 orang dari Siantar, Karo, Tapteng, Toba, Pakpak Bharat, dan Samosir,” ungkap Aris, Rabu (25/11) sore.
Aris melanjutkan, untuk angka kesembuhan Covid-19 bertambah 81 orang. Kini, jumlah sementara sebanyak 12.527 orang. “Angka kesembuhan paling banyak didapatkan dari Medan 26 orang, Gunung Sitoli 19 orang, dan Tapsel 11 orang. Kemudian, Nisel 7 orang, Tapteng 6 orang, Deli Serdang 3 orang, Asahan 3 orang, Madina 3 orang, Batu Bara 2 orang, dan Sidimpuan 1 orang,” paparnya.
Dikatakan Aris, terkait penambahan angka kematian disebabkan virus corona sebanyak 3 orang yang berasal dari Toba 2 orang dan Langkat 1 orang. “Akumulasi kasus meninggal dunia saat ini mencapai 600 orang,” ujarnya.
Dia menambahkan, berbeda dengan kasus suspek yang mengalami penurunan 10 orang. Saat ini, jumlah sementara 563 orang. “Untuk jumlah spesimen yang dilakukan uji swab 182.805 sampel,” tukasnya.
Pecah Rekor
Sementara secara nasional, Indonesia kembali memecahkan rekor kasus Covid-19. Tercata pada Rabu (25/11), angka kasus dalam sehari itu bertambah 5.534 kasus. Jumlah ini bertambah lagi dari kasus pecah rekor harian pada 13 November lalu, sebanyak 5.444 jiwa.
Artinya, dengan penambahan 5.534 kasus dalam sehari, kini total kasus Covid-19 menjadi 511.836 kasus. Jumlah kasus positif harian diperiksa berdasarkan pemeriksaan spesimen sebanyak 45.330 spesimen.
Sebaran kasus positif tertinggi harian terjadi di DKI Jakarta sebanyak 1.273 kasus. Jawa Tengah 1.008 kasus. Jawa Barat 741 kasus. Jawa Timur 402 kasus. Sumatera Barat 260 kasus.
Angka pasien sembuh harian bertambah 4.494 orang dalam sehari. Paling banyak pasien sembuh dalam sehari terdapat di DKI Jakarta sebanyak 1.100 orang. Total kini sudah 429.807 orang sembuh dari Covid-19.
Kasus kematian harian bertambah 114 jiwa dalam sehari. Paling tinggi angka kematian terjadi di Jawa Timur sebanyak 34 jiwa. Kini total sudah 16.225 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19. Tercatat sudah 505 kabupaten kota terdampak Covid-19. Hanya ada 3 provinsi di bawah 10 kasus harian. Dan hanya ada 1 provinsi mencatat nol kasus. (ris/jpg)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kebijakan pembukaan ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo seakan menjadi bumerang bagi dirinya. Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, sepulang dari Amerika Serikat, Rabu (25/11) dini hari. Penangkapan terhadap Edhy diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster.
SELAIN Edhy, turut diamankan belasan lain yang terdiri dari istri Edhy, Iis Rosita Dewi, jajaran pegawai dan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pihak swasta yang diduga sebagai pihak penyuap. Dalam operasi kedap ini, tim KPK turut mengamankan barang bukti berupa kartu debit ATM. Kendati demikian, lembaga antirasuah belum mau menyebut berapa jumlah nominal uang dalam ATM tersebut.
“Turut diamankan sejumlah barang diantaranya kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (25/11).
Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com (grup Sumut Pos), jumlah nominal uang dalam ATM tersebut total sekitar Rp9 miliar. Uang tersebut menurut sumber JawaPos.com, didapat dari berbagai perusahaan yang akan mendapatkan “jatah” ekspor benih lobster. Adapun kartu debit ATM tersebut, selama ini dipegang ajudan Edhy.
Sementara dari izin ekspor benih lobster, Edhy diduga menerima Rp1500 per 1 ekor benih lobster. Dari berbagai penerimaan uang senilai Rp 9 miliar, Edhy kemudian membelanjakannya sebagian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Saat Edhy bertugas ke Amerika Serikat, kader Partai Gerindra ini kemudian mengambilnya dengan cara membelanjakan berbagai barang mewah seperti Tas Hermes, jam tangan mewah, serta berbagai barang-barang mewah lainnya. Dari berbagai pembelian barang mewah tersebut, Edhy menurut sumber JawaPos.com, menghabiskan duit sekitar Rp1 miliar.
Terkait penerimaan kartu debit ATM tersebut, Plt juru bicara KPK Ali Fikri membenarkannya. Kendati demikian, dia belum mau menyebut berapa jumlah nominal uang dalam ATM tersebut. “Turut diamankan sejumlah barang diantaranya kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim,” kata Ali Fikri.
Untuk diketahui, setelah kurang lebih sembilan bulan berhenti melakukan operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengagetkan publik karena mengamankan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Ali Fikri menyatakan, tangkap tangan terhadap Edhy Prabowo dipimpin penyidik senior KPK Novel Baswedan selaku Kepala Satuan Tugas (Kastgas). Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, tangkap tangan terhadap Menteri Edhy Prabowo merupakan penugasan resmi dari Pimpinan KPK. Sebanyak tiga Kasatgas diturunkan untuk mengamankan Edhy Prabowo bersama sejumlah pihak. “Kegiatan ini dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan lebih tiga Kasatgas baik penyelidikan dan penyidikan termasuk juga dari JPU yang ikut dalam kegiatan dimaksud,” ujar Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, penangkapan terhadap Edhy Prabowo diduga berkaitan korupsi ekspor benih lobster atau benur. “Benar KPK tangkap, terkait ekspor benur,” tandas Ghufron.
KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT. KPK akan mengumumkannya kepada publik dalam konferensi pers terkait pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelum ditangkap, Edhy diketahui melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS). Dia dijadwalkan mengunjungi Oceanic Institute of Hawaii Pasific University di Honolulu, Hawaii untuk kerja sama budidaya udang.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo menuturkan, politisi Gerindra itu bertolak menuju AS pada 17 November. “Tiba di Los Angeles untuk transit menjalani tes PCR atau swab sebagai syarat wajib masuk Hawaii,” kata Agung.
Pada Sabtu (21/11), Edhy bersama Konsul Jenderal RI Los Angeles Saud Purwanto Krisnawan menyaksikan penandatanganan letter of intent di kantor Oceanic Institute, Wamainalo, Hawai. Kerja sama itu mencakup transfer teknologi dan pengetahuan yang terkait dengan produksi induk udang unggul.
Menutup kunjungan kerjanya, Senin lalu (23/11), pria asal Muara Enim itu menyapa 201 nelayan Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera AS di Honolulu. Hingga akhirnya, Edhy mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang pada Selasa malam (24/11) pukul 23.18. Dia pulang ke Indonesia menaiki pesawat maskapai All Nippon Airways (ANA) dan sempat transit di Bandara Narita, Jepang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Komjen Pol Antam Novambar menyatakan, masih menunggu informasi dari KPK. Pihaknya menghargai proses hukum yang sedang berjalan. “Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” kata Antam.
KKP tentu akan mengikuti prosedur yang berlaku terkait pendampingan hukum atas kasus OTT Edhy. Dia meminta masyarakat tidak berspekulasi dengan proses hukum yang sedang berjalan. “Mari kita menunggu informasi resminya. Biar penegak hukum bekerja secara profesional,” tandasnya.
Ditangkapnya Edhy atas dugaan kasus ekspor benur tentu menyeret sejumlah perusahaan yang mengantongi izin eksportir benih lobster ini. Diantaranya, PT Alam Laut Agung, PT Bima Sakti Bahari, hingga PT Royal Samudera Nusantara.
Jawa Pos mencoba mengkonfirmasi salah satu perusahaan tersebut, yakni PT Bima Sakti Bahari. Di mana, kepemilikan saham perusahaan tersebut diketahui dimiliki oleh PT Arsari Pratama. Komisaris utama PT Bima Sakti Bahari ialah Hashim Djojohadikusumo dan posisi Dirut dipegang anaknya, Rahayu Saraswati. Hashim sendiri merupakan adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Saat dikonfimasi mengenai dikaitkannya kembalinya PT Bima Sakti Bahari dalam isu ekspor benih lobster, Rahayu Saraswati mengaku sudah tak lagi menjabat sebagai dirut di perusahaan tersebut. Ia melepas jabatan tersebut lantaran tengah maju dalam pilkada. “Lah aturannya kan memang harus mundur. Dan secara mental juga gak mungkin bisa handle perusahaan sambil pilkada,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, persoalan mengenai tuduhan monopoli hingga pemberian jatah ekspor benur oleh KKP sudah dijabarkan melalui akun youtubenya, Lets talk with Sarah (LTWS).
Dalam akun tersebut, memang ada pembahasan mengenai buka-bukaan budidaya lobster. Di sana, Hasim curhat soal segala tuduhan yang ditujukan pada keluarganya. Ia pun secara tegas menampiknya.
Dalam potongan penjelasannya, Hashim mengatakan, keluarganya sudah bergerak di bidang kelautan selama 34 tahun dengan ekspor pertama mutiara. Sehingga, berurusan dengan badan karantina ataupun KKP bukan hal baru. Namun, diakuinya, bisnis tersebut sempat mengalami kerugian dan mandek. Ia pun mulai berpikir melakukan diversifikasi dari pada harus mem-PHK ratusan pekerjanya. Mulai dari budidaya teripang hingga lobster. Sayangnya, lima tahun sebelumya budidaya lobster dilarang. Sehingga niatan tersebut jalan di tempat. “Baru dengan menteri baru, (budidaya, red) diutamakan,” katanya.
Tapi harus digarisbawahi bahwa yang diberikan itu izin budidaya, bukan ekspor. Jadi, setelah dilakukan budidaya baru sebagian produksinya boleh diekspor.
Ia juga mengaku sakit hati, ketika isu ini membuat dirinya melakukan monolopi, oligopoli, bahkan terafiliasi dengan Gerindra. Dia menolak dikatakan seperti itu karena izin tersebut dibuka untuk 50 perusahaan. “Saya ingin bapak ibu cek siapa yang dapat, kok Gerindra saja yang disebut. Saya minta fairness,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, kalau pun dirinya ada niatan korupsi, Kementerian Pertahanan yang bakal jadi sasaran. Bukan lobster.
Ia sendiri pernah didekati beberapa pihak yang mengajak kerja sama untuk proyek di Kementerian Pertahanan, namun tegas ditolaknya. “Kalau Prabowo dan saya mau korupsi, di sana. Tapi kami tidak ingin. Keluarga kami bukan begitu,” tegasnya.
Hashim juga menyinggung soal tuduhan budidaya lobster ini bakal merusak lingkungan. Ia mengatakan, tak mungkin melakukan itu. Keluarganya sendiri sudah bergerak di bidang lingkungan sejak lama. Bahkan, sudah mengeluarkan dana miliaran untuk konservasi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak banyak berkomentar atas tertangkapnya Edhy. Dia hanya menyatakan, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. ’’Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,’’ ujar Jokowi di Istana Merdeka, kemarin.
Edhy menjadi menteri pertama Jokowi yang terjaring OTT KPK. Sekaligus menteri pertama di era kabinet Indonesia Maju yang berurusan dengan lembaga antirasuah itu. Dua menteri sebelumnya, yakni Idrus Marham dan Imam Nahrawi, masuk bui lewat prosedur penetapan tersangka, bukan OTT. Mereka terjerat kasus di periode sebelumnya, yakni Kabinet Kerja.
Idrus yang kala itu menjabat Menteri Sosial (Mensos) ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1 pada 24 Oktober 2018. Di hari yang sama, beberapa jam sebelum diumumkan sebagai tersangka, dia mundur dari jabatannya sebagai mensos. Idrus kemudian divonis tiga tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jakarta. Setelah banding dan kasasi, hukuman Idrus dipotong menjadi dua tahun.
Sementara Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI pada 18 September 2019. Sehari setelahnya, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pemuda dan olahraga (menpora). Nahrawi divonis tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia sempat mengajukan banding, namun ditolak.
Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklarifikasi posisi Ali Mochtar Ngabalin yang sempat ikut ditangkap KPK. Dia satu pesawat dengan Edhy dan sama-sama pulang dari AS. ’’Kepergian Pak Ngabalin selaku dewan pembina di KKP,’’ terangnya saat dikonfirmasi, kemarin.
Ngabalin memang tidak hanya menjadi Tenaga Ahli Utama di KSP. Dia juga merupakan Dewan Pembina di KKP. Moeldoko mengakui bahwa Ngabalin memang ke AS. ’’Pak menteri KKP pernah minta izin saya untuk bisa membawa (Ngabalin) kunker ke AS. Jadi tidak ada kaitannya dengan tugas KSP,’’ lanjut mantan Panglima TNI itu.
Yang jelas, untuk saat ini pihaknya belum akan mengambil sikap apapun terkait Ngabalin. Menurut Moeldoko, pihaknya akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK sehingga posisinya menjadi jelas. Ngabalin sendiri hingga tadi malam belum bisa dikonfirmasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD turut menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi. Dia pun menyinggung soal kesiapan mem-back up KPK agar tidak diintervensi oleh pihak mana pun. “Pemerintah selalu mendorong KPK bertindak profesional,” ungkap dia kemarin.
Dalam hal ini, pemerintah memastikan bahwa lembaga antirasuah tidak perlu khawatir menindak setiap perbuatan tindak pidana korupsi.
Tidak terkecuali yang meyangkut pejabat-pejabat publik di level atas. Mahfud juga menyatakan, dukungan terhadap KPK dilakukan pemerintah lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Agar KPK bisa leluasa melakukan supervisi ke kejaksaan dan kepolisian,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Dia menyatakan, pemerintah menghargai langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK.
Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi. Pemerintah menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan Pak Edhy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK,” ungkap dia kemarin.
Namun demikian, pemerintah mendukung tindakan yang dilakukan oleh KPK. “Dan silakan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar tambahnya.
Mahfud menyebut, pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo sudah berulang menyatakan, tegakkan hukum secara benar tanpa pandang bulu kepada siapapun. Pria yang juga pernah bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) itu menegaskan lagi, pemerintah tidak campur tangan terhadap setiap urusan penegakan hukum. “Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” jelasnya. (tyo/byu/syn/han/mia/jpg)
DIPAPARKAN: Tersangka E (tengah), tukang cuci pecandu sabu-sabu dipaparkan Polsek Medan Kota, Rabu (25/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang wanita berinisial E (47) warga Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, ditangkap Reskrim Polsek Medan Kota di kamar rumahnya, Selasa kemarin. Dari wanita yang berprofesi sebagai tukang cuci ini, polisi menyita barang bukti 1 paket kecil sabu dan seperangkat alat isapnya.
DIPAPARKAN: Tersangka E (tengah), tukang cuci pecandu sabu-sabu dipaparkan Polsek Medan Kota, Rabu (25/11).
Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Iptu Ainul Yaqin mengatakan, penangkapan buruh cuci tersebut bermula dari informasi masyarakat setempat yang merasa resah. “Di rumah tersangka disebut sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba,” ujar Yaqin kepada wartawan, Rabu (25/11).
Berdasarkan informasi tersebut, lanjut dia, dilakukan penyelidikan ke lapangan. Penyelidikan kemudian membuahkan hasil hingga diketahui tersangka E sedang berada di kamarnya. “Petugas lalu melakukan penggerebekan dan penggeledahan. Dalam kamar tersangka, ditemukan barang bukti 1 bungkus klip kecil diduga berisi sabu seberat 0,07 gram, 1 bong dan 1 mancis,” beber Yaqin.
Dia mengaku, pihaknya sempat berupaya mengembangkan kasus penyalahgunaan narkoba tersebut untuk mengungkap bandarnya namun gagal. Hal itu lantaran pemasok sabu kepada tersangka E sudah keburu melarikan diri dan sedang dalam pengejaran.
“Tersangka bersama barang bukti diboyong petugas ke kantor untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35/2009 tentang narkotika,” pungkasnya.
Sementara, Polsek Medan Sunggal meringkus pengedar sabu di sebuah rumah kosong Jalan Binjai Km 16 Gang Keluarga Desa SM Diski, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Pengedar sabu tersebut berinisial DP Bin S (32), warga Jalan Diski, Desa SM Diski, Kecamatan Sunggal, Minggu sore. Dari penangkapan tersangka DP, disita 2 paket sabu dan timbangan serta perangkat isapnya.
Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal AKP Budiman Simanjuntak mengatakan, saat disergap di rumah kosong yang dijadikan markas penyalahgunaan narkoba, tersangka sempat mencoba melarikan diri. Namun, upaya tersangka tak berhasil karena telah dikepung personel.
“Petugas menemukan barang bukti 2 bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu, 1 timbangan digital, 1 pipa/pirex terdapat sisa sabu, 1 unit handphone dan 96 plastik klip transparan kosong. Tersangka saat ini sudah ditahan dan kasusnya sedang dikembangkan,” ujar Budiman. (ris/mag-1/azw)
PUTUSAN: Majelis Hakim membacakan putusan terdakwa M Sulistio secara online di PN Medan, Rabu (25/11).Gusman/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim diketuai Dahlia Panjaitan, memvonis terdakwa Muhammad Sulistio dengan pidana selama 11 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Pria yang berprofesi sebagai sopir truk ini, terbukti bersalah atas ke pemilikan 1.000 butir pil ekstasi.
PUTUSAN: Majelis Hakim membacakan putusan terdakwa M Sulistio secara online di PN Medan, Rabu (25/11).Gusman/sumut pos.
Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. “Menjatuhkan terdakwa dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ucap Dahlia Panjaitan di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (25/11).
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Tiorida menuntut terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Menyikapi putusan, hakim memberikan waktu kepada terdakwa untuk menentukan sikap apakah menerima putusan atau pikir-pikir.
Mengutip surat dakwaan jaksa, terdakwa ditangkap polisi pada Maret 2020. Petugas polisi mendapat informasi soal peredaran ekstasi yang dikendalikan oleh Irwansyah (DPO), di Jalan Besar Galang Desa Tanah Abang Pasar Miring, Galang. Petugas kemudian menyamar jadi pembeli dan memesan ekstasi 1.000 butir ke Irwansyah dengan harga Rp85 juta. Setelah sepakat, Irwansyah menyuruh saksi polisi menghubungi handphone terdakwa Muhammad Sulistio.
Mereka lalu berjanji bertemu di depan Indomaret Lubukpakam untuk memberikan tester pil ekstasi itu. Kemudian petugas menghubungi kembali Irwansyah. Namun, dikatakan Irwansyah agar polisi langsung saja berurusan dengan terdakwa.
Pada Kamis 19 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib, petugas polisi sampai di Jalan Besar Galang tepatnya dipinggir jalan dan bertemu dengan terdakwa.
Terdakwa lalu memberikan satu buah goni beras ukuran lima kilogram warna putih dibungkus dengan kantongan plastik yang di dalamnya berisikan pil ekstasi sebanyak 1000 butir bentuk Diamond warna hijau logo S. Di saat bersamaan petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Di hadapan petugas polisi, terdakwa mengakui, dirinya disuruh Irwansyah mengantarkan ekstasi itu. (man/azw)
PASANG SPANDUK: Pekerja sedang memasang spanduk PD Pasar Petisah di Jalan Petisah Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Unit IV Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimsus Polda Sumut) meng geledah Kantor Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan di Komplek Pasar Petisah Medan, pada Selasa (24/11) kemarin. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi penyewaan tempat berjualan di PD Pasar Kota Medan yang dilakukan tersangka Aidil Sofyan, semasa menjabat sebagai Kasubag Akutansi dan Keuangan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan.
PASANG SPANDUK: Pekerja sedang memasang spanduk PD Pasar Petisah di Jalan Petisah Medan, beberapa waktu lalu.
Penggeledahan yang berlangsung sekita pukul 14.00 WIB hingga malam kemarin, dipimpin Kasubdit III/Tipikor Kompol Wira Prayatna SIK dan Kanit IV Kompol Hartono SH MH.
Kanit IV Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Hartono mengatakan, penggeledahan dilakukan terkait pencarian dokumen sewa tempat berjualan di Pasar Induk Tuntungan (Lau Cih). Peng geledahan ini dilakukan setelah Polda Sumut menetapkan Aidil sebagai tersangka. “Kami sudah layangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap tersangka dan rencananya hari ini akan diperiksa kembali,” kata Hartono kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (25/11).
Dijelaskannya, penetapan Aidil menjadi tersangka terkait penyetoran kontribusi uang sewa tempat berjualan di Pasar Induk Tuntungan Lau Cih Kota Medan sejak Tahun 2015-2017, yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,483 Miliyar.
Adapun, penggeledahan itu, dilakukan penyidik di ruangan bagian keuangan yang sebelumnya ditempati tersangka Aidil, yang kini pindah tugas sebagai staf di Pasar Medan Deli Pulo Bra yan pada PD Pasar Kota Medan. Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menyita dokumen sebanyak 2 boks untuk dijadikan barang bukti, yang disaksikan sejumlah pejabat teras PD Pasar Kota Medan. (mag-1/azw)
