ASPIRASI: Massa aksi dari Forum Bhinneka Tunggal Ika, menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (23/11).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sikap tegas Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, didukung penuh Forum Bhinneka Tunggal Ika, soal pembubaran segala bentuk kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
ASPIRASI: Massa aksi dari Forum Bhinneka Tunggal Ika, menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (23/11).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
Hal tersebut disuarakan Forum Bhinneka Tunggal Ika kala berorasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (23/11) lalu. Sikap tersebut merupakan tindak lanjut atas wacana Pemko Medan yang ingin membuka bioskop di Kota Medan dalam masa pandemi Covid-19.
Melalui pernyataan sikap massa aksi, diminta kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut maupun Satgas Mebidang, agar memproses secara hukum terhadap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang melanggar protokol kesehatan.
“Ancaman penyebaran Covid-19 masih menghantui masyarakat Sumut. Karena itu, kami sebagai warga Sumut menolak dengan tegas apabila ada kelompok atau pihak-pihak lain, baik dari dalam maupun luar Sumut yang melakukan kegiatan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang melanggar protokol kesehatan Covid-19,” ungkap penanggung jawab aksi, Martin Bangun dan Sudiono Praka.
“Kami sangat mendukung dan apresiasi sikap Pak Gubernur dan Pak Kapolda yang dengan tegas siap membubarkan kegiatan yang menciptakan kerumunan massa tersebut di seluruh wilayah Sumut, termasuk Medan,” sambungnya.
Selanjutnya massa aksi menyampaikan dengan tegas, menolak provokator pihak-pihak yang mengucapkan pernyataan bernada ujaran kebencian sehingga dapat memecah-belah bangsa dan kesatuan negara Republik Indonesia.
“NKRI harga mati,” teriak mereka.
Adapun dalam aksi itu, massa dari forum tersebut memberikan pernyataan sikapnya kepada sejumlah wakil rakyat yang bersedia menyambut mereka. Antara lain Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Subandi, dan Rudy Hermanto. DPRD Sumut mengapresiasi aspirasi tersebut di mana sejalan dengan dorongan yang mereka berikan kepada Pemprov Sumut melalui satgas. Agar membubarkan seluruh kegiatan yang melanggar protokol kesehatan di wilayah ini.
Seperti diketahui, Pemko Medan masih mempertimbangkan berbagai aspek untuk rencana dibukanya kembali sejumlah bioskop di Kota Medan dalam situasi pandemi Covid-19. Sebab walaupun ada Peraturan Wali Kota (Perwal) No 27/2020, tentang Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Medan, namun dibukanya bioskop tetap harus melalui kajian lebih dulu.
“Baru-baru ini kami telah melaksanakan rapat dengan OPD terkait untuk membahas permohonan pengelola bioskop agar mendapatkan izin untuk membuka kembali bioskopnya,” tutur Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono, Minggu (22/11).
Menurut Agus, sesuai Perwal No 27/2020, semua usaha pariwisata boleh membuka usahanya kembali, hanya saja harus dengan ketentuan yakni disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Perwal tersebut.
“Sebagaimana di kota lain yang telah membuka bioskop, antara lain Jakarta dan Bandung, mereka langsung mendapatkan izin dari Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bandung. Jadi saat ini, mereka bermohon untuk mendapatkan izin dari Wali Kota Medan,” katanya.
Nantinya, lanjutnya, sesuai hasil keputusan rapat, Pemko Medan akan melihat lebih dulu persiapan pihak pengelola bioskop dan komitmen mereka dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi bioskop yang telah dibuka kembali.
“Setelah dilakukan peninjauan langsung dan adanya komitmen dari pengelola bioskop untuk pelaksanaan protokol kesehatannya, maka hasilnya akan kami sampaikan ke Satgas Covid-19 Provinsi Sumut. Jadi memang pemko akan menyampaikannya lebih dulu ke satgas provinsi, bukan langsung dibuka begitu saja,” pungkas Agus. (prn/saz)
OKUPANSI RENDAH:
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di depan satu hotel berbintang di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, belum lama ini. Okupansi hotel di Kota Medan masih cukup rendah, yang mencapai 50 persen.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pariwisata Kota Medan mencatat, okupansi hotel di Kota Medan mengalami peningkatan dengan tumbuh 50 persen di masa pandemi Covid-19 saat ini. Meski seluruhnya belum kembali seperti semula.
OKUPANSI RENDAH:
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di depan satu hotel berbintang di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, belum lama ini. Okupansi hotel di Kota Medan masih cukup rendah, yang mencapai 50 persen.
“Memang di era kebiasaan baru pada masa pandemi ini, pertumbuhan hotel-hotel di Medan belum mencapai normal. Masih sekitar 50 persen. Tapi saat ini sudah mulai bergerak kembali ke arah normal,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono, Selasa (24/11).
Meski aktivitas hotel di Kota Medan terus bertumbuh, Agus mengingatkan, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan demi keuntungan bisnis mengabaikan pencegahan dan menjadikan hotel sebagai klaster baru penyebaran Covid-19.
Agus mengatakan, Pemko Medan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, untuk dapat terus mendorong pertumbuhan okupansi hotel hingga normal seperti biasanya.
“Seperti saat ini, kami melakukan permohonan ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ketika di Medan. Kami memohon untuk melakukan kegiatan bergilir di hotel yang ada di Medan. Agar memberikan kesempatan kepada industri hotel, selain mendapatkan kegiatan, hotelnya juga dipromosikan,” jelas Agus.
Guna mendorong itu semuanya, Agus mengatakan, Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan, akan memanfaatkan teknologi digital di masa pandemi untuk menumbuhkan atau meningkatkan kembali ekonomi pariwisata.
“Pemanfaatan teknologi secara digital ini harus dilakukan oleh seluruh lini, baik dari segi pariwisata dan pelaku usaha ekonomi. Apalagi saat ini zaman modern, harus bisa memanfaatkan digitalisasi untuk mempromosikan pariwisata yang dimiliki,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, Denny S Wardhana mengatakan, okupansi hotel di Kota Medan terus meningkat setiap bulannya.
“Okupansi hotel di Medan masih bervariasi. Paling tinggi itu 50 persen. Kalau di rata-ratakan sekitar 40 hingga 50 persen,” bebernya.
Dia juga menjelaskan, peningkatkan okupansi hotel karena ada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), ataupun pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Tidak lepas dari pertemuan pada Pilkada Serentak 2020 di Sumut, khususnya Pilkada Kota Medan.
“Belakangan kegiatan MICE juga semakin banyak digelar. Angka okupansi tersebut sudah termasuk dengan kegiatan MICE,” ujar Denny lagi.
Untuk okupansi pada akhir tahun, khususnya saat liburan Natal dan Tahun Baru, Denny mengaku, belum bisa diperkirakan. Namun, dia berharap akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha hotel di Kota Medan.
“Untuk okupansi hingga akhir tahun nanti belum bisa dapat angkanya. Tapi kami berharap, angka ini bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (gus/saz)
TERIMA: Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang, menerima bantuan 10 ribu masker dari Direktur Corteva Indonesia Medan Site, Ricky Rahardja.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud kepedulian dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Corteva Indonesia Medan Site menyerahkan 10 ribu masker kepada Pemerintah Kecamatan Medan Amplas. Bantuan yang menjadi bagidan dari program CSR Corteva Indonesia Medan Site ini, langsung diterima Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang di kantornya, Jalan Garu 3, Kelurahan Harjosari, Selasa (24/11).
TERIMA: Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang, menerima bantuan 10 ribu masker dari Direktur Corteva Indonesia Medan Site, Ricky Rahardja.
Direktur Corteva Indonesia Medan Site, Ricky Rahardja mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian mereka terhadap masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Menurut pria yang karib disapa Ricky ini, Corteva Indonesia Medan Site yang bergerak di bidang pabrik pestisida itu, sudah 2 kali memberikan CSR ke Kecamatan Medan Amplas. Bantuan pertama dilakukan pada Mei 2020 lalu, dengan memberikan paket sembako dan edukasi tentang sanitasi ke masyarakat Medan Amplas, serta pemberian peralatan sanitasi.
“Jadi, ini merupakan program CSR yang kedua dari perusahaan kami. Karena perusahaan kami masuk dalam wilayah Medan Amplas,” ungkap Ricky.
Untuk itu Ricky berharap, bantuan yang mereka berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Medan Amplas.
“Semoga dengan bantuan ini warga Medan Amplas dapat tercegah dari penularan virus corona,” harapnya.
Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang, mengucapkan terima kasih kepada Corteva Indonesia Medan Site. Dia menyebutkan, masker yang diberikan ini akan dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Medan Amplas saat digelar razia masker yang berlangsung di tempat keramaian, seperti di Pasar Simpang Limun dan di jalan raya.
“Artinya, masker ini dibagi saat razia. Di mana, bagi warga yang terjaring razia tidak ada masker akan diberikan masker,” jelasnya.
Edi juga berharap, program CSR dari Corteva Indonesia Medan Site dapat terus berkesinambungan, sehingga keberadaan perusahaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Medan Amplas. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2 calon rektor Universitas Sumatera Utara (USU) mengundurkan diri, sebelum digelarnya Audisi Calon Rektor USU 2021-2026 di Auditorium USU, Selasa (24/11). Tersisa 4 calon untuk memperebutkan kursi nomor satu pada kampus yang beralamat di Jalan dr Mansyur Medan itu. Namun, panitia tak menjelaskan alasan terkait mundurnya kedua calon tersebut.
Kampus USU.
“Prof Fidel Ganis mengundurkan diri 23 November. Dan pada 24 November, DR M Sontang menyusul mengundurkan diri,” ungkap Ketua Panitian Pemilihan Rektor USU, Prof Guslihan Dasa Tjipta, saat menyampaikan sambutan pada gelaran audisi tersebut.
Adapun keempat calon Rektor USU tersebut, yakni Prof DR dr Farhat MKed, DR Muryanto Amin MSi, Prof DR M Arif Nasution, dan DR Restu Utama Pencawan MPd.
Guslihan mengatakan, pada audisi tersebut, para calon rektor diberi kesempatan memaparkan program kerjanya sesuai visi dan misi USU.
“Melalui audisi ini, para civitas akademika USU, senat, dan Majelis Wali Amanat (MWA), bisa menilai program terbaik para calon rektor,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, 3 dari 4 calon rektor yang saat ini mengikuti audisi, nantinya akan diserahkan ke MWA. Menurut Guslihan, audisi ini digelar secara tatap muka dan virtual melalui live streaming.
Pada kegiatan yang dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, para pejabat tinggi dari Kemendikbud, pimpinan MWA, senat, dan civitas akademika USU ini, Rektor USU, Prof Runtung Sitepu mengajak, para hadirin menilai program kerja para calon rektor.
“Melalui audisi ini, teman-teman pemilik hak suara bisa melihat program terbaik dari para calon rektor dalam memajukan USU ke depannya,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya, audisi ini akan menjadi sarana bagi keempat calon rektor menyampaikan program kerja terbaiknya dalam mengembangkan USU 5 tahun ke depan.
“Regenerasi kepemimpinan merupakan sebuah keharusan dalam mengembangkan USU,” ujar Runtung.
Runtung pun menjelaskan, pemilik hak suara diharapkan dapat memberikan hak pilihnya secara sportif dan objektif, tanpa ada tekenan apapun.
“Saya berharap semua pihak tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra USU dalam pemilihan rektor ini,” tegasnya lagi.
Dia pun mengingatkan, untuk membangun USU butuh waktu yang tidak sebentar, sebaliknya untuk menjatuhkan USU tidak butuh waktu lama. Karena itu, Runtung mengajak keluarga besar USU menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya.
“Pemilihan rektor ini tidak boleh meninggalkan luka di antara kita,” harapnya, seraya mengatakan, jika berjalan dengan baik, maka Januari 2021 sudah ada rektor baru di USU.
Sementara itu, Ketua MWA USU, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir mengatakan, audisi ini merupakan satu tahapan pemilihan Rektor USU. Dia berharap, para calon rektor bisa menawarkan terobosan-terobosan brilian dalam mengembangkan USU ke depan. Dia juga berharap, program kerja para calon rektor berpijak kepada Restra USU dan Kemendikbud.
“Setelah audisi ini, maka dilanjutkan dengan penjaringan dan pemilihan rektor oleh MWA. Semoga Rektor USU terpilih nanti bisa membawa USU jadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan mampu bersaing di tataran nasional dan internasional,” imbuhnya.
Calon Rektor USU, DR Muryanto Amin MSi, menawarkan 6 usulan program unggulan saat pemaparan program kerja calon Rektor USU Periode 2021-2026, yang dilaksanakan di hadapan panitia penjaringan dan panelis. Dalam pemaparannya yang bertajuk ‘Transformasi Universitas Sumatera Utara Merespon Disrupsi dan Hiper Kompetisi Tahun 2021-2026’ tersebut, Muryanto yang saat ini menjabat Dekan FISIP USU, menegaskan, USU harus mampu memberikan kontribusi dalam merespon perubahan yang sangat cepat terjadi di Revolusi Industri 4.0 ini.
“Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang menghasilkan fenomena situasi pergerakan dunia industri bergerak cepat (disrupsi) dan hiperkompetisi, mengharuskan USU mampu memberikan kontribusi dalam merespon perubahan yang sangat cepat tersebut,” katanya.
Adapun 6 gagasan program yang akan diprioritaskannya, jika dipercaya menjabat Rektor USU Periode 2021-2026, yakni menerapkan kelembagaan dan tata kelola adaptif. Muryanto menegaskan, re-adjustment dan revitalisasi struktur serta tata kelola, menjadi landasan penting agar pengelolaan universitas dilakukan sangat fleksibel, karena USU harus segera merespons perubahan yang sangat cepat terjadi di luar kampus.
“Kelembagaan dan tata kelola yang ketat serta tidak adaptif akan menjebak USU mengalami kesulitan menghasilkan inovasi,” papar Mury, sapaan karib Muryanto Amin.
Selanjutnya adalah adaptasi tugas Tri Dharma. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dilaksanakan secara integratif. Proses belajar mengajar dirumuskan berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakat, menyesuaikan kurikulum, metode dan konten pembelajaran yang mengutamakan sharing experience, serta menggunakan digital.
“Materi ajar harus disusun secara dinamis mengikuti perkembangan temuan riset, dan pengabdian masyarakat dilakukan mengatasi masalah jangka panjang masyarakat,” jelasnya.
Berikutnya, merevitalisasi aset universitas untuk mendukung proses pembelajaran, yakni ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kantor, toilet, perpustakaan, ruang terbuka hijau, kantin, tempat ibadah, asrama mahasiswa, dan area unit usaha.
“Standarisasi infrastruktur memenuhi penilaian akreditasi internasional dan membangun interkoneksi di wilayah kampus,” Muryanto.
Kemudian Digitalisasi Kampus. Menurut Muryanto, pengelolaan teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan konsep back office dan dimanfaatkan secara profesional oleh front office dalam Pusat PelayananTerpadu (PPT) USU.
“Interaksi back office dan front office menghasilkan paduan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan yang dilakukan secara transparan sebagai bentuk layanan informasi publik,” bebernya lagi.
Serta melakukan enterprise kampus sebagai usaha memperkuat branding USU di lingkup nasional maupun internasional. Ini dilakukan melalui pemanfaatan aset kampus agar memiliki nilai tambah ekonomis.
“Dan terakhir adalah kerja sama. Isu penting dalam kerja sama secara institusi adalah memberdayakan kekuatan universitas agar tidak menjadi menara air. Kerja sama dilakukan secara internal melalui lintas disiplin ilmu dan eksternal untuk membangun semangat kampus merdeka,” ujar Sekretaris Forum Dekan Ilmu Sosial itu.
Muryanto optimistis, 6 usulan program kerja tersebut mampu menghasilkan beberapa pencapain kinerja USU di 2025, seperti akreditasi sangat memuaskan, meningkatnya jumlah gurubesar dan doktor, capaian peringkat 10 besar nasional, hingga pendapatan usaha sebesar 10 persen.
“Melalui 6 usulan program unggulan ini, diharapkan USU selama 2021-2025, akan memberikan kontribusi positif merespons disrupsi dan hiperkompetisi yang sangat cepat perubahannya,” jelas Muryanto.
Calon Rektor USU lainnya, Prof DR M Arif Nasution MA memaparkan program kerjanya, meliputi peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, serta pembangunan integritas dan SDM.
“Kebijakan Mendikbud tentang kampus merdeka dan merdeka belajar, harus disertai dengan langkah konkret. Satu di antaranya memperbanyak mahasiswa belajar ke luar negeri. Itu juga bagian dari peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam merespons tuntutan zaman. Hal itu tidak lepas dari peran pengambil kebijakan (Kemendikbud).
Arif menyebut sinergi ini sebagai ‘rancang bangun’ yang harus dijaga demi mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dia juga membahas soal ketahanan bangsa yang menurutnya tidak hanya dimensi politis, namun juga berkaitan dengan pendidikan.
“Misalnya ketahanan obat-obatan, karena ini di masa pandemi, karena itu penting diperkuat di masa mendatang, khususnya oleh perguruan tinggi,” ujar Arif lagi.
Sedangkan Prof DR dr Farhat MKed, saat ditanya idenya mengembangkan USU dari sisi keuangan yang bersifat mandiri, dia menjelaskan, peluang itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan aset USU. Semisal RS USU, RS Gigi dan Mulut, Wisma Internasional, dan sebagainya.
“Selain itu, sumber keuangan inovatif lainnya bisa dengan komersialisasi hak paten USU kepada industri. Termasuk dengan mengembangkan proyek yang sifatnya jangka panjang,” pungkasnya. (gus/saz)
RUSAK: Pengendara sepeda motor melintasi Jalan M Basir yang rusak parah.fachril/sumutpos.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Kerap tergenang air hujan serta dilintasi truk bertonase tinggi, Jalan M Basir di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, semakin rusak parah. Akibatnya, kerusakan jalan tersebut menganggu kenyamanan warga pejalan kaki maupun pengendara berbagai jenis kendaraan bermotor.
RUSAK: Pengendara sepeda motor melintasi Jalan M Basir yang rusak parah.fachril/sumutpos.
“Jalan M Basir ini sudah sangat rusak, dan dipenuhi lubang. Selain sering tergenang air hujan juga kerap dilintasi truk berat, genangan air bertahan lama, karena tidak ada aliran menuju parit,” ungkap Rudi, seorang warga sekitar, Selasa (24/11).
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada bahu dan badan Jalan Marelan Raya, terutama di kawasan Pasar 5, serta Jalan Titi Pahlawan, Jalan Datuk Rubiah, dan Jalan Kapten Rahmad Buddin.
Kondisi tersebut kerap menimbulkan kemacetan panjang berbagai jenis kendaraan bermotor yang mengarah ke Tanjungmulia, Belawan, dan Hamparanperak.
Kerusakan sejumlah jalan di Kecamatan Medan Marelan itu, menimbulkan potensi kecelakaan menjadi tinggi, karena setiap pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda 2 dan 3, ketika melintas kerap melakukan olah gerak secara mendadak untuk menghindari jalan berlubang yang rusak. Kerusakan parah sejumlah jalan utama di kawasan Kecamatan Medan Marelan tersebut, juga mempercepat proses kerusakan kendaraan bermotor warga. Diharapkan, pihak instansi terkait segera melakukan perbaikan secara permanen, bukan tambal sulam yang dalam waktu singkat akan kembali rusak.
Camat Medan Marelan, M Yunus mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kondisi jalan tersebut ke dinas terkait, harapannya kerusakan jalan itu jadi prioritas di 2021 mendatang.
“Kami berharap perbaikannya jadi prioritas. Tolong dibantu juga untuk disampaikan ke dinas, agar segera dilakukan perbaikan di 2021 nanti,” pungkasnya. (fac/saz)
KEBAKARAN: Petugas memadamkan api yang membakar pabrik karet di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjungmulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Senin (23/11).fachril/sumut pos.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pabrik karet yang memproduksi ban, terbakar di Jalan Kayu Putih Km 8,6, Kelurahan Tanjungmulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Senin (23/11), sekira pukul 23.50 WIB.
KEBAKARAN: Petugas memadamkan api yang membakar pabrik karet di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Tanjungmulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Senin (23/11).fachril/sumut pos.
Kebakaran yang diduga berasal dari mesin boiler meledak di ruangan produksi, mengakibatkan PT Gemar Sukawati Indah (GSI) mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Dari informasi yang diperoleh, menyebutkan, kebakaran terjadi berasal dari api yang muncul dari mesin boiler. Api yang menyambar ke seluruh bagian dinding gedung perusahaan, sempat menimbulkan suara ledakan.
Amukan si jago merah membuat sejumlah karyawan panik, di suasana api marak, sejumlah karyawan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api tidak dapat dijinakkan.
“Tadi sebagian pekerja dan warga sempat berusaha memadamkan api. Tapi karena api terus membesar mereka tak sanggup,” beber seorang karyawan di lokasi.
Tidak beberapa lama, sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api yang telah menjilat ke seluruh dinding bagian gedung perusahaan pembuatan ban itu, langsung disiram. Dalam tempo sekitar setengah jam lebih, api pun dapat dipadamkan.
Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan, Iptu Andi Rahmadsyah mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut.
“Masih kami lidik asal api. Untuk saat ini, kami sudah mintai keterangan beberapa orang saksi. Dan lokasi untuk saat ini sudah dipasang garis polisi,” pungkasnya. (fac/saz)
RAKOR: Gubsu Edy Rahmayadi menghadiri rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut Tahun 2020, Selasa (24/11).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fenomena La Nina atau peningkatkan curah hujan secara ekstrem hingga awal tahun mendatang sesuai prediksi Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), berisiko menyebabkan gagal panen, terutama untuk komoditas hortikultura dan padi. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersedian pangan dan berdampak pada kenaikan inflasi.
RAKOR: Gubsu Edy Rahmayadi menghadiri rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut Tahun 2020, Selasa (24/11).PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
“Ini perlu menjadi salah satu catatan penting dalam pengendalian inflasi kita jelang tahun 2021. Strategi dan antisipasi harus dipersiapkan, termasuk jika ada bencana dan proses distribusi yang terhambat akibat ada longsor misalnya,” ujar.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut Tahun 2020, Selasa (24/11), di Mikie Holiday Resort and Hotel Berastagi Kabupaten Karo.
Edy juga menyampaikan agar masing-masing TPID kabupaten/kota menyiapkan strategi kesiapan pangan untuk komoditas-komoditas yang masih defisit di wilayah masing-masing. Khususnya komoditas yang memiliki volatilitas tinggi terhadap inflasi, kata Edy, harus menjadi perhatian utama. Misalnya, cabai merah, bawang merah dan lainnya.
“Ada kabupaten-kabupaten yang surplus, ada yang defisit komoditas pangan strategisnya. Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperkuat untuk membantu daerah-daerah yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri, serta sebagai salah satu upaya mewujudkan stabilitas harga,” pesan Edy.
Selain itu, Edy juga mengimbau TPID untuk beralih menuju dunia digital dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung program ketahanan pangan. Tidak hanya dalam proses penanganan dan pengolahan pertanian, tetapi juga proses pendistribusian. Misalnya, dengan menciptakan aplikasi jual beli produk tani.
“Artinya, kita harus kreatif dan inovatif. Ini yang saya harapkan kita hasilkan dari pertemuan Rakor kita hari ini. Masing-masing TPID kabupaten/kota berikan masukan dan ide agar inflasi di wilayah kita selalu terkendali dengan baik, didukung ketersediaan pangan yang cukup dan harga stabil. Bila perlu, kita justru menjadi provinsi yang membangun provinsi lain memenuhi kebutuhan pangan,” harap Edy.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan perkembangan perekonomian Sumut hingga saat ini, perkembangan inflasi Sumut, arah pengendalian inflasi kedepan dan aspek pemulihan ekonomi. Katanya, perkembangan ekonomi Sumut pada triwulan III 2020 tercatat -2,60% year on year (yoy). Lebih baik dibanding nasional -3,49% yoy. Dari sisi permintaan, perbaikan didorong oleh kontraksi impor. Dari sisi penawaran, lapangan usaha (LU) perdagangan dan transportasi tumbuh membaik sejalan dengan masuknya periode adaptasi kebiasaan baru.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi. Pemulihan ekonomi terjadi pada triwulan III seiring dengan fase Adaptasi Kebiasaan Baru ternyata belum optimal mendorong ekonomi. Perbaikan ekonomi di triwulan IV menjadi penentu kinerja ekonomi di tahun 2020. Untuk itu diperlukan upaya ekstra untuk mendorong ekonomi di kuartal terakhir,” tutur Wiwiek.
Mengingatkan arah kebijakan pengendalian inflasi ke depan, Wiwiek menekankan untuk fokus pada 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berikutnya, memastikan ketersediaan pasokan antar waktu dan mengoptimalkan peluang digitalisasi.
Rakor TPID se-Sumut Tahun 2020 dihadiri oleh TPID kabupaten/kota se-Sumut. Selain arahan dan bimbingan dari Gubenur Sumut Edy Rahmayadi dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Wiwiek Sisto Widayat, dihadirkan pula narasumber untuk berbagi cerita sukses dan inovasi pendukung pengembangan kinerja TPID. Salah satunya, Wakil Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar menceritakan tentang upaya TPID Deliserdang hingga sukses dan meraih penghargaan tiga kali berturut-turut dari TPID.
Sumut Masih Potensi Banjir dan Longsor
Terpisah, BMKG Wilayah 1 Medan memprediksi, Provinsi Sumatera Utara masih rawan banjir dan tanah longsor. “Untuk potensi banjir dan longsor masih berpotensi di Sumut. Hal ini disebabkan Sumut masih terjadi cuaca ekstrim,” kata Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Endah Paramita kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (24/11).
Dijelaskannya, berdasarkan analisa pola angin pada saat kejadian ada beberapa gangguan cuaca berupa Sirkulasi Eddy di Samudera Hindia Barat Sumatera, sehingga mengakibatkan terjadi belokan angin di wilayah Sumut. “Hal tersebut menyebabkan massa udara bergerak melewati wilayah Sumut yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan-awan konvektif,” terangnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada potensi terjadinya banjir dan longsor, terutama di daerah-daerah yang baru saja terjadi longsor, seperti di Kabupaten Simalungun, Tanah Karo dan Langkat (daerah wisata Bukit Lawang, red), serta di daerah Belawan yang kerap terjadi banjir rob. “Kita juga mengimbau untuk masyarakat yang berada di bantaran sungai agar waspada terjadinya luapan air sungai,” pungkasnya. (prn/mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 20 kabupaten dan kota sudah menyampaikan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 ke Pemprov Sumut. Mayoritas daerah tersebut diketahui tidak ada yang menaikkan UMK 2021.
“Ya, sudah ada sekitar 20 daerah yang mengusulkan ke pemerintah provinsi. Tapi seingat saya tidak ada yang naik. Semuanya tetap seperti di tahun 2020 ini,” kata Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Mukmin menjawab Sumut Pos, Selasa (24/11).
Menurutnya, kenaikan UMK atau tidak merupakan otoritas atau kewenangan kepala daerah masing-masing. Hanya saja dalam kesempatan tersebut, Mukmin mengaku belum dapat menyampaikan ke-20 daerah yang telah mengusulkan UMK-nya ke Pemprov Sumut.
“Untuk saat ini belum bisa kami sampaikan dulu. Nanti setelah ada persetujuan bapak gubernur, maka akan kami umumkan. Seluruh usulan yang sudah masuk tersebut pun, sekarang sedang dilakukan pengecekan lagi oleh bagian pengupahan kami,” terangnya.
Adapun sesuai regulasi ketenagakerjaan, bagi kabupaten dan kota yang tidak mengusulkan UMK 2021, maka standar Upah Minimun Provinsi (UMP) 2021 menjadi jaring pengaman penetapan UMK daerah tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan sampaikan nanti datanya berikut rincian besaran UMK yang diusulkan masing-masing daerah tersebut,” katanya.
Seyogyanya, batas waktu penyerahan usulan UMK 2021 yakni pada 21 November 2020. Gubernur Sumut melalui Disnaker juga telah menyurati bupati dan wali kota se Sumut agar tepat waktu dalam hal pengusulan UMK 2021 ini. Sebab sesuai peraturan, paling lama 21 hari setelah penetapan UMP maka pengusulan UMK mesti disampaikan.
“Ya, kita surati sesuai dengan aturan itu, agar usulan UMK mereka disampaikan ke provinsi,” ungkap Mukmin sebelumnya. “Kalau di aturan teguran (tertulis) aja, kami harap segeralah dikirim,” imbuhnya yang disinggung mengenai sanksi jikalau UMK tidak diusulkan oleh kepala daerah.
Seperti diketahui, UMP Sumut 2021 tidak naik. UMP Sumut akan menerapkan standar kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun besarannya, sama seperti 2020 ini yakni Rp 2,4 juta. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Risiko penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara mulai menurun. Dari 33 kabupaten dan kota, hanya Kota Gunung Sitoli yang masih berada di zona merah. Sedangkan 29 kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 3 kabupaten bahkan sudah masuk ke zona kuning.
dr Aris Yudhariansyah.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menjelaskan, saat ini risiko penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Nias dan Nias Barat menurun. Karenanya, kedua daerah di Kepulauan Nias ini telah menyusul Kabupaten Asahan masuk ke dalam zona kuning (risiko rendah) pada zonasi pemetaan risiko Covid-19 Sumut.
“Untuk Kota Gunung Sitoli, saat ini statusnya masih tetap berada di zona merah (risiko tinggi). Sementara untuk 29 kabupaten/kota termasuk Medan, masih berada dalam zona orange,” ungkap dr Aris Yudhariansyah kepada wartawan, Selasa (24/11).
Lebih lanjut Aris memaparkan, untuk Kabupaten Nias, penambahan kasus konfirmasi tidak ditemukan, sehingga akumulasinya tetap tujuh orang. Dari jumlah ini, lima diantaranya sudah dinyatakan sembuh.
Begitu juga di Kabupaten Nias Barat, penambahan kasus konfirmasi juga tidak didapatkan, sehingga akumulasinya tetap 16 orang. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. “Dari dua daerah ini, belum ada diperoleh penderita Covid-19 yang sampai meninggal dunia,” jelasnya.
Sementara di Kabupaten Asahan, Aris mengakui, masih didapatkan ada penambahan kasus baru sebanyak dua orang, sehingga akumulasinya menjadi 236 orang. Dari jumlah itu, 189 diantaranya sudah sembuh, dan 13 lainnya meninggal dunia. “Oleh karena itu, untuk saat ini kasus Covid-19 di Asahan tercatat sebanyak 34 orang,” bebernya.
Selanjutnya, sebagai wilayah dengan zona merah, Aris menyebutkan, akumulasi kasus Covid-19 di Gunung Sitoli sudah ada sebanyak 293 orang. Dari jumlah ini, 234 diantaranya sembuh dan 11 lainnya meninggal dunia. “Penambahan kasus baru pada hari ini tidak ada ditemukan. Untuk kasus aktifnya ada 48 orang,” terangnya.
Terhadap wilayah Sumut secara menyeluruh, Aris menyampaikan, terdapat penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 81 orang, sehingga akumulasi kasusnya kini sudah menembus 15.069 orang. Penambahan terbanyak didapatkan dari Kota Medan, 55 orang. Kemudian, Deliserdang 9 orang, Karo 5 orang, Simalungun, Asahan dan Toba masing-masing 2 orang. Sedangkan, sisanya Tanjungbalai, Binjai, Tebingtinggi, Langkat, Sergai, dan Labura juga masing-masing 1 orang.
Diungkapkannya, untuk pasien Corona yang sembuh bertambah 77 orang. Penyumbang terbanyak berasal dari Kota Medan sebanyak 65 orang. Disusul Deliserdang 5 orang, Binjai, Sibolga, Langkat, Toba, Pakpak Bharat, Sergai dan Labusel masing-masing 1 orang. “Akumulasi angka kesembuhan saat ini mencapai 12.446 orang dari hari sebelumnya 12.369 orang,” kata Aris.
Dia melanjutkan, terkait angka meninggal dunia, bertambah 2 orang yang berasal dari Medan dan Deli Serdang. Kini, jumlah sementara 597 orang. “Hanya angka suspek yang menurun sebanyak 5 orang, dan akumulasinya menjadi 573 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang dilakukan uji swab totalnya 181.030 sampel,” sambung Aris.
Lebih lanjut ia menyampaikan, diingatkan kembali kepada masyarakat Sumut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penularan virus corona karena pandemi di Sumut belum berakhir. “Perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan, selalu diterapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan konsumsi vitamin,” tukasnya.
Distribusi Vaksin Tertunda
Rencana distribusi vaksin Covid-19 ke Sumatera Utara pada bulan ini, tertunda. Pasalnya, hingga kini belum ada konfirmasi soal kepastian vaksin akan didistribusikan dalam waktu dekat oleh Kementerian Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengakui sampai saat ini belum adanya konfirmasi pengiriman dari pemerintah pusat tentang vaksin tersebut, membuat pihaknya hanya akan menunggu jadwal pasti. “Delay. Molor dari pusat. Kita ikut saja,” katanya menjawab wartawan, Selasa (24/11).
Ia mengungkapkan, hal ini akhirnya berdampak pada penyaluran vaksin kepada pemerintah di kabupaten/kota se Sumut turut tertunda. “Pendataan daerah penerima juga belum,” ucapnya.
Dinkes Sumut sebelumnya menyatakan, sebanyak 8,2 juta warga Sumut bakal disuntikkan vaksin virus Covid-19. Kata Alwi, para petugas medis yang akan menyuntikkan vaksin, sampai kini masih dalam tahap pelatihan. Hal itu dilakukan, agar petugas tidak salah dalam menyuntikan dan mengetahui reaksi dari vaksin ketika disuntikan kepada warga.
“Saat ini masih pelatihan petugas-petugas yang akan bertugas,” ujarnya beberapa waktu lalu seraya menyebut bahwa orang yang akan disuntik vaksin tersebut berkisar pada usia 15-59 tahun.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah sangat menjaga kerahasiaan data masyarakat yang akan divaksin Covid-19. Baik itu melalui vaksinasi program pemerintah ataupun dilakukan secara mandiri. “Pemerintah sangat mempersiapkan vaksinasi ini sebaik-baiknya. Pemerintah juga pada saat ini sesuai dengan keppres di mana Kemenkes sebagai instansi utamanya untuk melakukan penetapan vaksin tersebut,” ujarnya dalam Webinar bertajuk Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19 yang diikuti Sumut Pos, kemarin.
Sekadar menginformasikan, kata Erick, memang untuk target awal vaksinasi ini bagi usia 18-59 tahun. Begitupun menurutnya, ini baru target awal bukan berarti vaksinasi covid tidak diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. “Ditarget awal ini yaitu 67 persen akan coba menjadi target utamanya di mana pemerintah mengeluarkan dua tipe vaksinasi. Satu vaksinasi memang bantuan pemerintah di mana salah satunya untuk tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang memang sangat membutuhkan apalagi sesuai dengan data-data BPJS Kesehatan (PBI), yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian untuk yang mandiri, masyarakat yang memang mampu sehingga memang bisa berbayar sendiri dan ini merupakan kontribusi yang tidak kalah pentingnya karena memang jumlah penduduk Indonesia sangat besar tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, ya sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah juga dengan membayar vaksinasi sendiri,” paparnya.
Begitupun, imbuh Erick, faktor yang terpenting dalam penanganan konflik atau bencana nonalam ini yaitu penyelamatan daripada manusia. Terlebih mengingat akibat pandemi Covid-19, tingkat kematian di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara lain.
“Pemerintah tentu berusaha untuk menekan keras laju pandemi ini, salah satu caranya dengan disiplin protokol Covid-19. Lalu standarisasi daripada penyembuhan itu terus dilakukan menjadi salah satu yang kita harapkan, disamping adanya nanti vaksinasi untuk Covid-19,” ujarnya.
Meskipun Ada Vaksin, 3M Tetap Wajib
Sementara, Vaksinolog Dirga Sakti Rambe menyampaikan, Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk proses distribusi vaksin hingga ke pelosok. “Perlu diketahui vaksin itu adalah produk biologis yang perlu disimpan dengan cara khusus, karena sensitif terhadap suhu,” ucapnya.
Dirga menilai Indonesia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memproduksi, mendistribusi, hingga mengimplementasikan vaksin. Sistem rantai dingin yang menjadi salah satu unsur penentu kualitas vaksin juga sudah terbangun dengan baik. “97 persen sistem rantai dingin ini berjalan dengan baik jadi tidak perlu khawatir. Mulai dari pabrik sampai yang menerima di puskesmas, misalnya di Aceh atau Papua itu semua sudah siap,” ungkapnya.
Dirga mengatakan, saat ini di Indonesia ada sekitar 440 ribu dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan. Mereka semua diyakini bisa diajak kerjasama untuk melakukan program vaksinasi.
Namun, masyarakat harus tetap bersabar mengingat saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menjalankan uji klinis tahap III. “Kalau vaksin sudah mendapat izin edar dari BPOM itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Dirga meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun nantinya vaksin sudah beredar luas. Sebab, langkah itu menjadi pencegah tertular Covid-19. “Upaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu harus terus kita lakukan. Vaksin itu untuk melengkapi pertahanan tubuh kita karena perlindungannya spesifik. Semua ini kita upayakan agar pandemi ini bisa kita kendalikan,” tegas Dirga. (ris/prn/jpc)
CUCI TANGAN:
Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada prinsipnya siap melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Hanya saja, sejauh ini Pemko Medan masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari Kemendikbud atas kegiatan dimaksud, terutama surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri.
CUCI TANGAN:
Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
MENURUT Kepala Dinas Pendidikan Medan, Adlan, beradasarkan arahan dari Mendikbud Nadiem Makarim, pembelajaran tatap muka diserahkan kepada masing-masing daerah. “Namun kita masih nunggu SKB-nya, kalau sudah ada tentu akan dibahas antara kepala daerah, kepala sekolah, dan orangtua siswa,” kata Adlan menjawab wartawan, Selasa (24/11).
Dia mengungkapkan, secara fisik, sekolah di Kota Medan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Di mana, saat ini sekolah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk penerapan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, face shield, masker dan sebagainya. “Jadi sudah siap, tinggal nanti dibahas lagi teknis dan mental anak-anak seperti apa. Tapi, menunggu SKB 4 menterinya tiba,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto, mengingatkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan serta aturan-aturan guna penegakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat terkait rencana dibukanya kembali sekolah pada awal Januari 2021. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan menambahkan, pemberlakuan belajar secara tatap muka tersebut juga harus melihat bagaimana kondisi dan perkembangan pandemi Covid 19 di Kota Medan. “Kalau masih zona merah, sebaiknya daringlah. Tapi kalau sudah kuning dan hijau boleh diberlakukan, tapi harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan agar pembukaan sekolah itu harus memandang segala aspek terutama prioritas tingkatan sekolah yang dimulai dari menengah atas. “Kalau masih Taman Kanak-kanak, SD dan SMP janganlah, itukan belum bisa diatur. Tapi kalau sekolah menengah atas bisalah,” katanya.
Sementara Pjs Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho saat dimintai pendapatnya ihwal ini mengakui, Pemko Medan masih menunggu bagaimana aturan yang akan diberlakukan untuk pembukaan sekolah pada awal 2021. “Kita masih menunggu, untuk Sumut ditentukan pak gubernur, sekarang sedang dikaji. Dan nanti akan kita jabarkan lagi. Secara berjenjang, dari pemerintah pusat, provinsi dan kita jabarkan lagi di Medan, nanti kita tinjau situasinya karena berbeda antara satu daerah dengan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi mengaku baru akan membahas kegiatan belajar mengajar tatap muka pada awal Januari 2021. Edy mengaku, bakal mengumpulkan dan mendengar masukan dari berbagai pihak terkait sekolah bisa dibuka atau tidak. “Ini nanti akan kita kumpulkan. Janji saya kan di awal Januari. Kita akan ketemu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pengajar, dokter anak kita kumpulkan. Sudah pantaskah kita sekolah tatap muka,” tandasnya.
Pusat Diminta Tetap Awasi Langsung
Kewenangan pembukaan sekolah memang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim meminta agar pengawasan oleh pemerintah pusat juga tetap dilakukan.
Dia mengatakan, perlu intervensi dari Kemendikbud serta Kementerian Agama (Kemenag) terkait pengawasan ini. Sebab, dikhawatirkan para kepala daerah akan memaksa membuka sekolah tanpa pertimbangan yang matang. ’’Kemendikbud dan Kemenag harus turun tangan langsung mengecek kesiapan sekolah tadi, kesiapan infrastuktur sekolah atas protokol kesehatan, kesiapan dan izin orang tua,’’ terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (24/11).
Pihaknya juga meragukan kesiapan sekolah dalam memenuhi syarat-syarat daftar periksa protokol kesehatan yang cukup detil. Untuk menghindari abainya pihak terkait soal protokol kesehatan, maka perlu pengawasan dari pemerintah pusat. ’’Kesiapan infrastuktur dan budaya disiplin masih belum maksimal dilaksanakan. Saran-prasarana yang menunjang protokol kesehatan bersifat mutlak, tapi banyak sekolah belum menyiapkan dengan sempurna,’’ terang dia.
Walaupun pemda diberikan kewenangan untuk menentukan sekolah di wilayahnya boleh buka atau tidak, Kemendikbud, Kemenag, dan juga Kemendagri jangan lepas tangan. Kementerian tersebut masih punya tanggung jawab besar untuk mengawasi langsung secara ketat ke lapangan.
’’Harus turun langsung mengecek kesiapan sekolah dibuka kembali. Kemendikbud harus betul-betul memastikan sekolah sudah siap memenuhi sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, tanpa kecuali,’’ urainya.
Gunakan Kurikulum Darurat
Menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang mengizinkan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, Manajer Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Medan-Deliserdang, Anwar Situmorang meminta pemda memperbaiki penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebelum membuka sekolah. Menurut dia, salah satu poin penting yang harus dievaluasi adalah penggunaan kurikulum.
Sejumlah keluhan dari orangtua dan murid menunjukkan, materi PJJ masih sering memberatkan siswa. GNI menemukan materi dan metode belajar yang membosankan serta minimnya interaksi dengan guru, menjadi alasan utama siswa tidak selalu mengikuti PJJ. Biar pun siswa memiliki handphone android dan kuota internet yang cukup, namun mereka tidak selalu tertarik ikut belajar.
“Dari 125 siswa yang memiliki HP android, hanya 29,60 persen yang setiap hari mengikuti pembelajaran. Sedangkan 70,40 persen pernah absen beberapa kali. Survey ini melibatkan 227 respoden yang berada di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang,” ujarnya.
Lebih lanjut Anwar mengatakan, kurikulum darurat didesain untuk mengurangi beban mengajar guru dan beban belajar siswa. Penyederhanaan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran, memberikan guru kesempatan lebih besar kepada guru untuk fokus mengajarkan kompetensi prasyarat dan esensial. Kompetensi pra-syarat dan esensial, adalah kompetensi yang dibutuhkan agar siswa mampu belajar pada level pendidikan selanjutnya. Di tingkat sekolah dasar (SD), kompetensi ini merujuk kepada literasi, numerasi, dan karakter.
Sekalipun kurikulum darurat efektif mengurangi beban mengajar, sambung dia, namun masih banyak guru belum menggunakan kurikulum darurat. Survey Balitbang Kemdikbud yang diumumkan baru-baru ini, menunjukkan hanya 52% guru yang menerapkan kurikulum darurat. “Kurangnya sosialisasi dan tidak ada kebijakan pemda untuk mengarahkan guru, merupakan dua faktor utama yang menghambat penggunaan kurikulum darurat,” ungkapnya.
GNI sebagai organisasi yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat, mendorong pemda untuk menggunakan kurikulum darurat. Terlebih dalam menyambut SKB 4 menteri, penggunaan kurikulum darurat akan membantu pemda menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang lebih efektif. “Kami berkomitmen membantu pemda di wilayah dimana kami bekerja untuk menerapkan kurikulum darurat,” tambah Anwar.
Sebagai Langkah awal mendukung pemda menerapkan kurikulum darurat, GNI akan menyelenggarakan webinar nasional bertajuk Strategi Implementasi Kurikulum Darurat di Daerah. Webinar ini menghadirkan pembicara kunci dari Pusat Assessmen dan Pembelajaran (Pusmejar) Kemendikbud, Disdikbud Kabupaten Tana Tidung (KTT), dan jurnalis media nasional.
Pusmenjar akan menjelaskan esensi kurikulum darurat. Melalui penjelasan ini pemda dan guru bisa lebih paham dalam menggunakan kurikulum darurat. Sedangkan Kabupaten Tana Tidung (KTT) dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), akan berbagi praktik baik penggunaan kurikulum darurat baik dari segi kebijakan dan implementasi di tingkat sekolah. KTT merupakan daerah pertama di Kaltara yang secara tegas menggunakan kurikulum darurat. Terobosan yang dilakukan KTT, membuat daerah ini dikenal inovatif dalam merespon pembelajaran di era pandemi Covid-19. Sedangkan jurnalis dari media nasional, akan mendorong peran media massa untuk mensosialisasikan penggunaan kurikulum darurat. (prn/jpc)