MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Aku Anak Medan (AAM) akan segera dideklarasikan dalam waktu dekat. Komunitas ini akan menjadi komunitas sosial kemasyarakatan sekaligus juga memantau kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam upaya membangun kembali kredibiltas Kota Medan dikancah nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Komunitas Aku Anak Medan, Riza Usty Siregar didampingi Wakil Ketua Umum H Ghani Z, Sekretaris Umum M Ferdian dan Bendahara Albert Halim, Juga Bidang Hukum Maju Ricardo Lumbanbatu SH kepada Sumut Pos, Senin (19/10).

Riza mengatakan, komunitas tersebut bersifat sosial dengan agenda kegiatan membantu masyarakat Kota Medan yang kurang mampu serta mengedukasi masyarakat dalam urusan adminitrasi kependudukan, dan lainnya.

“Komunitas ini untuk siapa saja yang tinggal di Medan dan ber KTP Medan. Dalam bulan ini akan kita deklarasikan. Komunitas ini bersifat sosial, kita siap membantu masyarakat Kota Medan sekaligus juga mengkritisi kebijakan pemerintah dalam pembangunan serta memberikan solusi,” katanya.

Menurutnya, selama ini, pembangunan Kota Medan sudah tidak tertata lagi. Persoalan-persoalan yang selalu menjadi keluhan warga tidak teratasi, seperti banjir, jalan rusak, reklame ilegas, dan lainnya.

“Dari dulu itu itu saja yang menjadi permasalahan. Ke depan Medan harus naik kembali kredibilitasnya sebagai kota nomor 3 terbesar di Indonesia, seperti dulu lagi. Sekarang ini dengan Pekanbaru saja kita sudah kalah,” ujarnya.

Riza menegaskan, pembangunan di Kota Medan tidak merata, di daerah pinggiran Kota Medan, seolah tidak terjamah pembangungan. “Karenanya AAM hadir untuk mendorong agar permasalahan yang ada dapat dituntaskan bersama Pemko Medan,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum H Ghani Z menambahkan, komunitas ini pengurusnya dari berbagai elemen masayrakat, tanpa memandang suku, agama dan ras. “Kita membuat ini agar Medan lebih bagus, karena kecintaan kita terhadap Kota Medan, agar Medan lebih wah lagi,” kata Ghani.

Terkait Pilkada Kota Medan yang akan digelar Desember mendatang, Riza menyebutkan, pihaknya masih melihat kriteria yang pantas untuk didukung, yang siap membangun Kota Medan dan membuat lompatan besar untuk Kota Medan.

“Medan sekarang tidak punya apa-apa lagi, stadion kelas nasional tidak ada, bandara tidak sudah pindah ke Deliserdang, tidak ada apa-apa lagi yang bisa dibanggakan. Kita butuh pemimpin yang bisa membuat lompatan. Bila mana ada yang kita anggap cocok, pasti AAM akan dukung,” tegasnya.

Meski belum dideklarasikan secara formal, lanjutnya, struktur kepengurusan komunitas ini sudah ada. “Komunitas ini memiliki beberapa bidang dan terdiri dari lima koordinator wilayah yang diambil dari daerah pemilihan (Dapil),” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi masyarakat yang ingin berenang di Kolam Renang Deli, Jalan Sutomo Medan No.4, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, tampaknya harus bersabar dulu. Sebab, kolam renang tersebut saat ini hanya dibuka untuk anak-anak saja.

Sedangkan kolam renang dewasa masih ditutup. Hal ini untuk membatasi pengunjung sekaligus sebagai upaya mencegah klaster Covid-19 Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan yang mengelola Kolam renang Deli tersebut, awalnya ditutup selama 6 bulan karena pandemi Covid-19, kemudian dibuka kembali 5 September 2020.

“Sampai saat ini belum kita buka secara penuh, masih kita buka sebagian. Yang sudah kita buka masih kolam renang untuk anak-anak dan remaja saja, kolam renang untuk dewasa belum,” ucap Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Alkhairi kepada Sumut Pos, Senin (19/10).

Sebab, kata Putrama, PD Pembangunan merasa kesulitan untuk menjaga dan menerapkan protokol kesehatan bila kolam renang dewasa juga ikut dioperasikan. Jika dibuka kolam renang untuk pengunjung dewasa, akan membuat membeludak jumlah pengunjungnya.

Akibatnya, hal itu akan berpotensi dalam melanggar protokol kesehatan, salah satunya Social Distancing (Jaga Jarak) yang diatur dalam Perwal No.27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ditengah pandemi Covid-19 di Kota Medan.

“Kalau dibuka terutama di hari Minggu atau hari-hari libur lainnya, sulit bagi kita untuk menjaga protokol kesehatannya. Jadi kita juga belum berani untuk membuka secara penuh. Itu bisa kita lihat di hari Minggu atau hari libur, banyak pengunjung dewasa yang datang tapi banyak yang pulang karena kolam utama belum kita buka,” jelasnya.

Sebab dengan dibukanya kolam renang untuk anak-anak dan remaja saja, saat hari Sabtu/Minggu (Weekend) atau hari libur tiba, jumlah pengunjung dapat mencapai 300 sampai 400 orang per harinya.

“Jumlah itu sudah cukup banyak, mengingat kita harus menetapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak pengunjung satu sama lain,” tuturnya.

Ditanya terkait apakah kolam renang anak-anak dan remaja mampu menampung kapasitas pengunjung hingga 400 orang, Putrama menyebutkan jika tidak semua pengunjung yang datang adalah pengunjung yang menggunakan fasilitas kolam renang tersebut.

“Karena yang berenang itu banyak anak-anak, maka mereka datang bersama orangtuanya. Orangtuanya datang kan tidak ikut berenang, karena kolam utama belum sibuk. Semua tetap harus membayar tiket masuk agar bisa menemani atau memantau anaknya yang sedang berenang. Lalu yang datang kan juga bertahap, ada yang pagi, siang maupun sore,” terangnya.

Hanya saja, Putrama mengakui, jika pagi hari-hari biasa, jumlah pengunjung relatif sepi. Dalam per harinya jumlah pengunjung hanya berkisar 60 sampai 100 orang.

Anggota Komisi III DPRD Medan, Hj Netty Juniaty Siregar meminta Pemko Medan dalam hal ini PD Pembangunan Kota Medan untuk tidak kaku dan mengatur strategi yang cerdas agar kolam utama di Kolam Renang Deli dapat dibuka kembali. Secara teknis, seharusnya PD Pembangunan dapat berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 Kota Medan.

Sebab faktanya, Perwal No.27 tahun 2020 tentang penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan itu dibuat agar roda perekonomian di tengah pandemi bisa kembali berjalan tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Bagaimana caranya agar Kolam Renang Deli bisa menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ditengah pandemi? Ya seharusnya PD Pembangunan bisa berkoordinasi dengan Gugus Tugas. Harusnya koordinasi itu tidak sulit, mengingat Kolam Renang Deli juga merupakan milik Pemko Medan yang dikelola oleh PD Pembangunan,” tegas Netty.

Dijelaskan Netty, PD Pembangunan tidak perlu kaku ataupun ragu bila telah berkoordinasi secara teknis dengan pihak gugus tugas dan telah menjalankan hasil koordinasi tersebut.

Sebab logikanya, bila areal kolam renang bisa menampung pengunjung sebanyak 400 orang saat kolam renang anak dibuka waktu Weekend, tetapi justru sepi pengunjung di hari biasa, maka seharusnya kolam renang utama dapat dibuka di hari biasa agar jumlah pengunjung tetap sama atau mendekati jumlah pengunjung seperti saat weekend.

“Dengan demikian, jumlah pengunjung bisa terdongkrak dan membuat kolam tidak terlalu sepi di hari biasa. Disisi lain jumlah pengunjung juga tetap tidak membludak, tetap maksimal 400 pengunjung per hari, tetapi jumlahnya stabil dari hari ke hari. Ini kan soal strategi dan koordinasi,” katanya.

Untuk itu, lanjut Netty, Komisi III DPRD Medan mengimbau kepada PD Pembangunan agar segera berkoordinasi dengan gugus tugas soal teknis dibukanya kembali kolam utama. “Sebab hanya beroperasinya kolam anak dan hanya ramai pengunjung di saat Weekend tidak akan menghasilkan PAD yang maksimal bagi Kota Medan,” pungkasnya. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Terjangan banjir air laut (rob) yang melanda warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terus merambah ke permukimam warga Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Marelan, semakin menambah menderitaan warga di dua kawasan pesisir di wilayah utara Kota Medan tersebut, Senin (19/10) dinihari.

Banjir rob bukan hanya merendam pemukiman warga, tetapi sejumlah fasilas umum seperti jalan raya, Puskesmas dan sejumlah perkantor tampak dimasuki air berasa asin tersebut.

Agusleo, warga Young Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, mengatakan, jalan raya yang berada di sisi Sungai Deli sebelah Utaran

Senin dini hari bagaikan anak sungai yang berarus, sementara permukiman warga yang dihuni oleh ribuan warga, khawatir terhadap datangnya banjir rob pada dinihari tersebut dan berusaha menyelamatkan barang-barang perabotan yang mudah terjamah air.

“Kami ini memang warga pesisir yang kerap menghadapi pasang surut air laut, tetapi dalam kondisi banjir rob yang terjadi dinihari warga juga semakin panik, karena harus mengangkat barang untuk diselamatkan agar tidak terendam air yang datangnya dari laut tersebut,” kata pemerhati masalah sosial itu.

Ironisnya, kata Agusleo, belum ada lembaga yang bisa memprediksi datangnya banjir rob maupun ketinggian air, sehingga warga yang bermukim di kawassn pesisir tidak mengetahui kapan waktu terjadi banjir rob tersebut.

Terpisah, Nursidin, tokoh masyarakat di Kelurahan Belawan Bahagia, mengatakan, kawasan kawasan yang kerap diterjang banjir rob adalah Kelurahan Belawan Bahagia. Warga di kawasan padat pemukiman penduduk ini, Senin dinihari terpaksa terpaksa harus bekerja keras mengangkat barang-barang berharga seperti perabotan rumah tangga ke lokadi yang lebih tinggi agar tidak terjamah oleh air.

Seemnatara itu, calon Wali Kota Medan petahana, Akhyar Nasution merasakan kesusahan masyarakat yang mengalami kebanjiran rob di Belawan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan, kata dia, sejak 2016 sudah menyurati Kementerian PUPR. Bahkan, persoalan banjir rob ini sudah ditanyakan kepada Presiden Jokowi, atau mertua dari Bobby Nasution yang menjadi rivalnya di Pilkada Medan saat ini. “Kami menanyakan langsung ke Presiden RI soal penanganan banjir rob di Belawan. Sesuai pemetaan kami, banjir rob ini tidak hanya terjadi di Belawan, tapi terjadi juga di kawasan Percut Seituan,” ujar Akhyar, Senin (19/10).

Ketika itu, lanjutnya, sesuai hasil rapat dengan para teknokrat, akademisi dan tenaga ahli munculah keputusan secara teknis untuk dibangun tanggul pencegahan rob. Namun, saat dibangun tanggul ini, maka dampak terbesar akan dirasakan di kawasan bagan Percut Seituan. Inikan tidak mungkin juga dilakukan, bahkan tim teknis Kementerian PUPR sudah turun meninjau geografis wilayah.”Alhamdulillah saat ini sudah berproses, semoga akan ada penyelesaian masalah rob ini,” katanya.

Akhyar juga menyampaikan, beberapa hari lalu, ia bersilaturahmi ke Bachtiar Jafar, Wali Mota Medan periode 1990-2000. Dalam pertemuan itu, Bachtiar memberikan contoh di Perumahan Nelayan Indah dengan rumah panggung. Inikan sebuah contoh perumahan pinggiran lain.

Akhyar menyatakan, secara pribadi dan Pemko Medan tidak pernah lari dari tanggung jawab. Ia berharap masyarakat bisa memahami karakteristik kawasan Medan Belawan. Di sisi lain, Pemko Medan terus bekerja mencari solusinya. “Sesuai pengetahuan ilmu teknik tata ruang saya pelajari di bangku perkuliahan, tata ruang wilayah itu harus mengacu pada karakteristik dan kearifan lokal, dengan cara itu akan banyak bisa dilakukan dan gampang mengerjakannya. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah pemerintah pusat melalui kementerian koperasi dan UKM menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama sebagai bantuan stimulus bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19 beberapa waktu yang lalu, kali ini pemerintah pusat pun siap menyalurkan bantuan yang sama dalam tahap kedua.

Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan pun mengaku siap dalam mendata dan mengusulkan para pelaku UMKM tersebut dengan membuka pendaftaran bagi para pelaku UMKM yang telah terdata di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

“Untuk pendaftaran bantuan tahap kedua ini sudah kita buka sejak tanggal 15 (Oktober) kemarin, nantinya akan ditutup tanggal 25 November. Yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan tahap kedua ini adalah mereka yang merupakan para pelaku UMKM yang telah terdata sebagai UMKM binaan kita,” ucap Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Zakaria SKom MM kepada Sumut Pos, Senin (19/10).

Berbeda dengan bantuan tahap pertama yang lalu, ada sebanyak 6 ribu pelaku UMKM di Kota Medan yang mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan untuk tahap kedua jumlah pelaku UMKM di Kota Medan yang mendapat bantuan yang dimaksud akan lebih banyak, yaitu 10 ribu pelaku UMKM.

“Tahap kedua ini untuk 10 ribu pelaku UMKM. Yang mendapatkan bantuan tahap pertama yang lalu tidak boleh lagi mendapatkan bantuan tahap kedua ini, sebab masih banyak pelaku UMKM lainnya yang belum mendapatkannya,” ujarnya.

Saat ini saja, kata Zakaria, sudah ada sekitar seribu pelaku UMKM yang mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan di Jalan Gatot Subroto Km.7,7 Kota Medan.

“Total binaan kita ada sekitar 35 ribu UMKM. Tahap pertama kemarin ada 6 ribu pelaku UMKM yang sudah dapat, sisanya akan diseleksi lagi yang berhak mendapatkannya, karena tahap kedua ini hanya untuk 10 ribu pelaku UMKM,” katanya.

Sama halnya dengan tahap pertama, bantuan tahap kedua ini juga merupakan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2.400.000 untuk setiap pelaku UMKM.”Sama seperti yang tahap pertama juga, nantinya akan kita usulkan ke Kementerian. Nanti kementerian lah yang akan langsung mencairkannya ke masing-masing rekening penerima. Jadi kita disini hanya membantu mendata dan mengusulkannya ke pusat,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution SH meminta agar Pemko Medan dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM dapat mendata dam menyeleksi para pelaku UMKM binaannya yang paling berhak dalam mendapatkan banyak tersebut.

“Karena jumlah pelaku UMKM sangat banyak sedangkan yang bisa mendapatkan hanya terbatas karena adanya kuota, mau tidak mau Dinas Koperasi harus melakukan seleksi dengan objektif, apabila nanti yang mendaftar lebih dari 10 ribu pelaku UMKM,” kata Rahman.

Dijelaskan Rahman, untuk para pelaku UMKM yang nantinya mendaftar namun masih belum juga mendapatkan bantuan tahap kedua ini, Pemko Medan diminta untuk memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM tersebut dalam bentuk lain.

“Bisa berupa pelatihan, bantuan dalam pemasaran dan banyak hal lainnya. Bantuan ini kan dari pemerintah pusat, sedangkan pelaku UMKM di Medan tidak semua bisa mendapatkannya, maka harus ada yang bisa dilakukan Pemko Medan untuk mereka yang tidak mendapatkannya,” jelasnya.

Selain itu, Politisi PAN ini menegaskan agar aturan penerima bantuan di tahap pertama tidak lagi berhak mendapatkan bantuan di tahap kedua ini, supaya betul-betul ditegakkan.

“Kita harapkan aturan itu harus tegas, bahwa mereka yang sudah mendapatkan bantuan di tahap pertama jangan lagi mendapatkan bantuan di tahap kedua. Sebab dengan begitu saja, masih banyak nantinya yang belum mendapatkan bantuan itu, apalagi kalau tidak begitu, jelas itu akan tidak adil bagi para pelaku UMKM yang betul-betul belum mendapatkan bantuan ini,” ungkapnya.

Terakhir, lanjut Rahman, masih banyak para pelaku UMKM di Kota Medan yang belum terdata di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Walaupun saat ini tidak sulit untuk bagi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai binaan UMKM yang terdata di Dinas tersebut, tapi selayaknya Dinas Koperasi dan UMKM harus pro aktif dalam mensosialisaskan dan mendata pelaku UMKM yang mendaftar.

“Jadi jangan juga hanya menunggu pelaku UMKM itu mendaftar, tapi juga harus ‘jemput bola’. Dan yang paling penting jangan hanya mendata, tetapi Dinas Koperasi dan UMKM juga harus bisa melakukan pembinaan dari berbagai sektor, khususnya sektor pemasaran agar seluruh UMKM binaannya dapat berkembang,” tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemenkop UKM tengah menyalurkan Bantuan BLT Banpres UMKM senilai Rp2,4 juta untuk setiap pelaku UMKM. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro.

Adapun total keseluruhan penyaluran Banpres ini menyasar kepada 12 juta pelaku UMKM. Pada tahap pertama, BLT Banpres UMKM Rp2,4 juta telah disalurkan kepada 9 juta pelaku usaha mikro. Dengan demikian, tinggal tersisa sebanyak 3 juta kuota saja untuk tahap kedua. Pendaftaran tahap kedua penyaluran BLT Banpres UMKM ini akan dilaksanakan hingga tanggal 25 November mendatang. Pendaftaran program BLT Banpres UMKM ini tidak dipungut biaya alias gratis. (map/ila)