MELINTAS: Truk angkut kayu gelondongan melintas di atas jembatan yang nyaris roboh di Desa Kwala Musam, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Jembatan Bandar Pulo, yang berada di Desa Kwala Musam, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat, yang nyaris roboh, masih terus dilintasi oleh truk. Beberapa di antaranya truk angkutan kayu gelondongan, nekat melintasi jembatan tersebut.
MELINTAS: Truk angkut kayu gelondongan melintas di atas jembatan yang nyaris roboh di Desa Kwala Musam, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat.
“Ini benar-benar sangat memprihatinkan. Malah ada oknum yang melakukan pengutipan, agar bisa melintas di atas jembatan itu,” ungkap Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai Khairul Ramadhan, di Stabat, Senin (19/10).
Padahal jembatan itu sangat dibutuhkan untuk menuju kawasan ekowista Tangkahan, Kecamatan Batangserangan. Karena itu, dia berharap, harus ada tindakan tegas dari aparat kepolisian di sana.
Camat Batangserangan Arie Ramadhany, pun sempat menyaksikan truk yang hendak melintasi jembatan, Kamis (15/10) lalu.
Arie mengaku, sejak awal sudah ada musyawarah dengan pihak PTPN II, kepala desa, tokoh masyarakat, dan pengusaha galian C, terkait Jembatan Bandar Pulo itu, agar tidak dilintasi, dan harus melalui jalur alternatif.
Dia juga mengatakan, jika Jembatan Bandar Pulo terputus, maka sepeda motor dan mobil pribadi tidak dapat melintas lagi, untuk menuju 2 desa di seberangnya. Bahkan, pastinya nanti wisatawan yang hendak ke Tangkahan, pun bakal berkurang.
“Cukuplah karena covid-19 kemarin, Tangkahan sempat lockdown, dan membuat pelaku usaha serta tour guide tidak bisa meraup rezeki,” tegas Arie. (ant/saz)
TERIMA: Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo, bersama jajarannya, saat menyambut warga Desa Juhar di Mapolres Tanah Karo,
Senin (19/10).
KARO, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga Desa Juhar, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, geruduk Polres Karo, Senin (19/10) siang. Dalam kesempatan itu, warga mendesak polisi segera memproses oknum ASN di Pemkab Karo, berinisial SB, sesuai hukum yang berlaku.
TERIMA: Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo, bersama jajarannya, saat menyambut warga Desa Juhar di Mapolres Tanah Karo,
Senin (19/10).
Apalagi saat ini, diketahui SB sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, terhadap warga Desa Juhar, di media sosial Facebook.
Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo, bersama jajarannya, menyambut dengan baik kedatangan warga. Dalam kesempatan itu, Yustinus menegaskan, kepolisian akan profesional dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik ini. Polisi pun telah melakukan tindakan tegas, dan mengamankan yang bersangkutan di rumahnya, pada Jumat (16/10) lalu.
Hanya saja, saat ini SB terpaksa dirawat di rumah sakit, atas penyakit yang dideritanya. Namun dalam perawatan tersebut, tetap dalam pengawalan polisi, dan untuk proses hukumnya tetap berjalan.
Menanggapi pernyataan Kapolres Tanah Karo, seorang perwakilan warga Desa Juhar, yang juga tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat, meminta agar polisi secepatnya memproses SB, sesuai hukum yang berlaku.
Hal ini perlu dilakukan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, dan memantik emosi warga. Jika tak segera diproses, dia khawatir, emosi dan kemarahan pemuda pemudi warga Desa Juhar, tak bisa lagi dibendung. Warga juga meminta polisi segera melimpahkan berkas SB ke Kejaksaan.
“Kami masyarakat Desa Juhar siap membela masyarakat Desa Juhar. Kami bukan tidak takut pandemi covid-19, tapi kami lebih takut harga diri kami diinjak-injak,” teriak warga.
Menanggapi pertanyaan warga, Yustinus kembali menegaskan, pihaknya akan secepatnya melengkapi berkas untuk dilanjut ke Kejaksaan.
“Selambat-lambatnya 2 minggu ini, berkasnya sudah akan dilayangkan ke Kejaksaan,” bebernya.
Seperti diketahui, SB ditetapkan sebagai tersangka, karena statusnya di media sosial Facebook, yang menyinggung dan dianggap menghina warga Desa Juhar. (deo/saz)
SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 bagi 135 juta orang pada 2021. Jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis untuk 2021. Sisanya didorong untuk 2022. Pemerintah juga telah menetapkan kelompok sasaran prioritas yang akan didahulukan untuk mendapat vaksinasi. Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara saat ini sedang mendata orang-orang yang akan duluan divaksin.
“VAKSIN baru akan dirilis akhir tahun. Sekarang masih pendataan (kelompok yang akan disuntik vaksin, Red),” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara, Whiko Irwan, menjawab Sumut Pos via WhatsApp, Senin (19/10).
Disinggung mengenai jatah vaksin yang akan diberikan untuk Sumut, Whiko belum dapat merespon lebih rinci.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, mengatakan kelompok pertama yang akan divaksin adalah tenaga medis, personel TNI dan Polri, serta orang yang bertugas dalam pelayanan publik, khususnya yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Untuk kelompok ini ditargetkan sebanyak 3,49 juta orang.
Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah, kecamatan, RT/RW yang ditarget sebanyak 5,6 juta orang. Berikutnya tenaga pendidik, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang ditarget sebanyak 4,3 juta orang.
“Lalu aparatur pemerintah dan anggota legislatif yang akan mendapat vaksinasi sebanyak 2,3 juta orang dan penerima BPJS bantuan iuran 86,6 juta orang, dan masyarakat yang usianya antara 19 sampai 59 tahun 57,5 juta orang. Sehingga total 160 juta orang,” tutur Airlangga.
Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, menyatakan untuk relawan uji klinis tahap III vaksin Covid-19, sampai kini belum ada dari Sumut. “Setau saya belum ada sampai sekarang. Namun bisa saja pihak yang berkepentingan bekerjasama dengan stakeholders terkait di Sumut. Misalnya rumah sakit-rumah sakit. Kita nggak bisa batasi itu. Namun melalui kita pemerintah provinsi, sejauh ini belum ada,” imbuhnya.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pada tahap awal, vaksin akan diberikan kepada kelompok yang memiliki kerentanan atau risiko tinggi tertular virus corona, seperti tenaga medis.
“Kemudian juga nanti ditentukan juga dengan daerah. Jadi ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menentukan siapa yang divaksin duluan sesuai dengan ‘schedule’ yang ada,” kata Wiku dalam gelar wicara yang diadakan virtual dari Media Center Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Kantor Graha BNPB, Jakarta, Senin (19/10).
Wiku yang juga Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 itu mengatakan, vaksin akan diedarkan saat semua rencana sudah siap dan pemerintah telah memastikan bahwa vaksin yang ada lolos uji klinis lengkap dengan hasil aman dan efektif. Pemberian vaksin kepada masyarakat dilakukan secara bertahap, menurut tingkat kerentanan atau risiko terpapar atau tertular Covid-19.
“Pasti kita akan menentukan prioritas, karena vaksinnya juga tidak datang dalam jumlah yang segera komplit bersamaan. Bertahap tentunya,” ujar dia.
Adapun kelompok prioritas tersebut adalah orang-orang atau kelompok orang yang berisiko tinggi tertular, termasuk tenaga kesehatan, dokter, dan perawat karena mereka kerap berinteraksi dengan pasien yang menderita Covid-19. Demikian juga dengan warga yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Itu pasti orang-orang yang perlu divaksinasi dulu jadi sesuai dengan kelompok prioritasnya yang berisiko tinggi karena mereka yang harus dilindungi pertama,” ujar Wiku.
Adapun vaksin Covid-19 akan diberi ke orang yang dalam kondisi sehat. “ Vaksin diberikan terutama pada orang-orang yang sehat, yang belum terinfeksi (Covid-19),” kata Wiku.
Untuk diketahui, Indonesia membutuhkan vaksin Covid-19 mencapai 340 juta dosis dalam setahun. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang diambil berjumlah 170 juta jiwa dikali dua (jumlah suntikan).
Dari jumlah itu, ada sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.
Presiden Joko Widodo menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu. Sementara itu, Erick akan mengurusi vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.
“Menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar itu urusannya BUMN,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).
Sudah Lolos Uji Klinis Fase Tiga
Terpisah, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, tiga vaksin yang dibeli pemerintah dari China telah selesai diuji klinis fase ketiga. Ketiga vaksin itu yakni Sinovac, Sinopharm dan Cansino.
Menurut Yuri, Kemenkes bersama Kementerian BUMN, Kemenkomarives, BPOM, Kemenag, MUI dan PT Bio Farma telah menemui ketiga produsen vaksin itu. “Tim sudah bertemu produsen-produsen vaksin yang sudah selesaikan uji klinis tahap ketiga dan bahkan vaksin ini telah digunakan di negara asalnya,” ujar Yuri dalam jumpa pers daring, Senin (19/10).
“Tujuannya sama, yakni ingin memperoleh vaksin yang digunakan secara aman untuk penduduk kita. Aman dalam hal perspekstif manfaat terhadap pencegahan agar menjadi sakit akibat Covid-19,” lanjutnya.
Selain itu, juga dipastikan ketiga vaksin aman dari sisi kehalalannya. Yuri lantas menjelaskan rincian ketiga jenis vaksin yang dimaksud. Pertama, vaksin yang diproduksi oleh Sinovac. “Sinovac ini perusahaan vaksin di China yang sudah menyelesaikan uji klinis fase tiga di beberapa tempat. Di Brazil sudah selesai, di China juga sudah selesai,” ungkap Yuri.
“Di Indonesia, (uji klinis) akan berakhir Desember ini yang kita ketahui dilakukan di Bandung oleh PT Bio Farma dan Universitas Padjajaran,” lanjut dia.
Yuri menyebut, komunikasi dengan Sinovac dilakukan lebih awal karena ternyata vaksin itu telah digunakan di sana. Selain itu, dasar penggunaan vaksin Sinovac telah mendapatkan persetujuan dari otoritas kesehatan di China. Saat ini, BPOM sedang berada di China untuk melakukan sharing data uji klinis fase tiga dengan Sinovac dan terkait penggunaannya di China di Brazil dan beberapa tempat lain.
Menurut Yuri, Sinovac sendiri telah berkomitmen menyediakan 1,5 juta vaksin untuk Indonesia pada November. Jumlah yang sama juga akan disediakan Sinovac pada Desember.
“Kalau kita lihat karakteristik Sinovac, maka pembeliannya adalah dual dose. Jadi satu orang disuntik dua kali,” tutur Yuri. “Yakni Vaksin dasar, lalu 14 hari kemudian booster (penguat). Maka angka dua kali 1,5 juta ini bisa digunakan oleh 1,5 juta orang,” lanjut dia.
Kedua, tim dari pemerintah pun telah bertemu dengan produsen vaksin Sinopharm. Yuri menyebut, Sinopharm ini merupakan BUMN-nya China.
Vaksin Sinopharm juga sudah selesai uji klinis tahap ketiga di beberapa negara, yakni China, Uni Emirat Arab dan Turki.
“Di China, Sinopharm ini digunakan untuk tenaga kesehatan yang ada di sana. Dan sudah keluar izin dari lembaga yang sama yang kita sebut BPOM-nya China sana,” jelas Yuri.
“Kemudian kita juga mendapatkan informasi, bahwa Sinopharm pun sudah diberikan izin oleh otoritas kesehatan di UEA dan mereka mengatakan sudah melakukan uji terhadap kehalalannya,” lanjut dia.
Sama halnya dengan Sinovac, saat ini tim dari Kemenag, BPOM dan MUI sedang berada di China untuk mempelajari data sharing dan kehalalan vaksin Sinopharm. Yuri menyebut, Sinopharm juga merupakan tipe vaksin dual dose.
Perusahaan vaksin itu telah berkomitmen mengirimkan 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk Indonesia pada Desember mendatang. “Artinya kalau dia penyuntikannya dua kali, maka bisa digunakan buat 7,5 juta orang,” kata Yuri.
Ketiga, pemerintah Indonesia juga menggelar pertemuan dengan produsen vaksin Cansino. Vaksin ini telah selesai uji klinis tahap ketiga di China, Kanada, Arab Saudi dan beberapa negara lain.
Yuri mengungkapkan, selain telah mendapatkan izin dari pemerintah China, vaksin Cansino pun sudah disuntikkan kepada tentara di sana.
Berbeda dengan Sinovac dan Sinopharm, vaksin Cansino merupakan jenis vaksin single dose atau hanya perlu satu kali penyuntikan. “Karena platformnya beda dengan Sinovac dan Sinopharm yang menggunakan virus yang tidak diaktifkan.
Sementara itu Cansino menggunakan platform lain sehingga single dose,” ungkap Yuri. “Kesanggupannya produsen Cansino adalah sediakan 100.000 ribu dosis vaksin,” lanjut dia.
Apabila ketiga jenis vaksin dari tiga produsen itu ditotal, kata dia, Indonesia telah dipastikan mendapat persediaan vaksin untuk 9,1 juta orang pada 2020.
Kelompok Prioritas Divaksin:
Tenaga medis, personel TNI dan Polri. Target: 3,49 juta orang.
Tokoh masyarakat, tokoh agama, kecamatan, RT/RW Taregt: 5,6 juta orang.
Tenaga pendidik Target: 4,3 juta orang.
ASN dan legislatif Target: 2,3 juta
Penerima BPJS bantuan iuran Target: 86,6 juta orang
Masyarakat usia 19-59 Target: 57,5 juta orang TOTAL: 160 juta orang
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kesembuhan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus membaik. Hingga, Senin (19/10), angka kesembuhan mencapai 80,42%, atau meningkat 3,6 poin dibandingkan dengan minggu lalu 76,82%.
Whiko Irwan.
“Angka kesembuhan Sumatera Utara sudah melampaui angka nasional sebesar 78,8%,” kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat live streaming update data Covid-19 di Media Centre Satgas Covid-19, di Lantai 6 Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (19/10).
Selain itu, kata Whiko, jumlah kasus Covid-19 aktif juga semakin menurun. Saat ini kasus aktif berjumlah 1.840 atau menurun 318 poin dibanding minggu lalu 2.158 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.338 penderita menjalani isolasi mandiri dan 502 penderita dirawat rumah sakit.
Penurunan angka penderita aktif merupakan indikator penting dalam penanganan Covid-19 di Sumut. “Dalam arti kata penderita yang berpotensi menularkan Covid-19 di Sumut semakin menurun,” ujar Whiko.
Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai orang tanpa gejala yang tidak terdeteksi. Karena, selain penderita aktif yang berhasil dideteksi Satgas, masih ada orang tanpa gejala yang berada di sekitar masyarakat. “Untuk itu, kita harus tetap waspada dan bersemangat memutus rantai penularan Covid-19,” kata Whiko.
Whiko juga memaparkan, data penularan Covid-19 per tanggal 19 Oktober 2020, suspek 1.031, konfirmasi 12.035, meninggal 503, sembuh 9.723, serta spesimen 120.293 sampel. Selain itu, berdasarkan hasil survei BPS tanggal 7 – 14 September 2020 menunjukkan masih ada 17% responden yang yakin atau sangat yakin dirinya tidak tertular Covid-19.
Iman, Aman Dan Imun
Masyarakat juga diharapkan menjadi garda terdepan memutus rantai penularan Covid-19, dengan menerapkan iman, aman dan imun.
Whiko menjelaskan, iman diartikan sebagai menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.
Aman dimaknai kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 atau yang dikenal 3M, yaitu memakai masker saat di luar rumah, rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak atau hindari kerumunan.
Sementara imun diartikan sebagai senantiasa menjaga kesehatan mental, rajin berolahraga, makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup.
“Dalam konteks aman, perilaku wajib 3M harus menjadi kebiasaan seluruh masyarakat Sumut tanpa terkecuali. Saat ini masih banyak masyarakat yang enggan mematuhi pelaksanaan 3M secara konsisten. Padahal, kepatuhan terhadap 3M mutlak menjadi prasyarat untuk memutus mata rantai penularan virus corona,” ujar Whiko.
Ibu Hamil Rentan Tertular
Ibu hamil, merupakan kelompok rentan terinfeksi Covid-19. Sebab saat hamil, imunitas ibu mengalami penurunan.
Pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Sumatera Utara (Sumut) Iman Helmi Effendi mengatakan, menurut World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia, selama Covid-19 ada gangguan pelayanan kesehatan dan nutrisi esensial bagi ibu, bayi, anak-anak dan remaja, yang berpotensi menyebabkan kesakitan dan kematian ibu, bayi dan anak.
“Agar terhindar dari infeksi Covid-19, ada lima langkah yang harus diterapkan ibu hamil. Yaitu tetap di rumah, 3M (memakai masker di tempat umum, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak dengan orang lain), hindari kerumunan, serta tidak berjabat tangan,” ujar Iman kepada wartawan, Senin (19/10).
Selain itu, ibu hamil juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Misalnya, rajin membersihkan permukaan benda-benda yang sering disentuh. “Untuk menjaga imunitas tubuh ibu hamil harus makan makanan bergizi dan seimbang, minum tablet penambah darah, dan tetap beraktivitas fisik ringan dengan senam hamil di rumah,” tambahnya.
Iman menyebutkan, walau di masa pandemi Covid-19 disarankan untuk tetap di rumah, Kementerian Kesehatan merekomendasikan ibu hamil tetap melakukan pemeriksaan kehamilan di trimester pertama (1-13 minggu). Pemeriksaan dianjurkan dilakukan skrining faktor risiko oleh dokter.
“Untuk pemeriksaan kedua boleh ditunda kecuali ada tanda bahaya atau konsultasi online dengan dokter atau bidan. Sedangkan pemeriksaan ketiga harus dilakukan dan 1 bulan sebelum persalinan ibu memeriksakan kehamilannya,” sebutnya.
Ia menyarankan, bila ingin memeriksakan kehamilan maka buat janji dahulu sehingga tidak menunggu lama agar menghindari kerumunan. Apalagi, ada perubahan pelayanan pemeriksaan ibu hamil di masa Covid-19. “Jika sebelumnya minimal 4 kali, sekarang tentunya lebih sedikit. Hanya dua kali untuk tatap muka, tetapi tentu berbeda bila ada risiko atau tanda bahaya kehamilan,” jelasnya.
Untuk persalinan di masa pandemi ini bagi ibu hamil yang tidak masuk kategori Covid-19 seperti suspek, penderita Covid-19, OTG (Orang Tanpa Gejala) atau persalinan normal, maka bisa melakukan persalinan di Puskesmas atau bidan. Namun, bila masuk kategori Covid-19 tersebut, persalinan dilakukan di rumah sakit Covid-19 atau rumah sakit rujukan yang ditunjuk.
“Sebaiknya cari informasi mengenai kebijakan pelayanan persalinan dan rujukan ibu hamil di daerah masing-masing, sehingga pada saat tiba masa persalinan sudah tahu harus bersalin di mana. Selain itu, tahu apa yang dipersiapkan sesuai dengan kondisi ibu hamil masing-masing,” terangnya.
Diutarakan Iman, mengutip data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, jumlah kematian ibu di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya, ada 2 ibu di Indonesia yang meninggal setiap jam. Sumut sendiri selalu berada dalam peringkat 5 besar penyumbang kematian ibu di Indonesia dari tahun ke tahun.
“Pemerintah Provinsi Sumut sendiri sudah berupaya menurunkan tingkat kematian ibu melahirkan. Namun dengan mewabahnya Covid-19 di dunia, tantangan saat ini semakin besar. Karena itu, perlu kerja keras, kerja sama dan dukungan semua pihak. Juga, perlu kesadaran tinggi serta kepatuhan masyarakat mewujudkan upaya ini,” tukasnya. (prn/ris)
KUNJUNGAN: Gubsu Edy Rahmayadi menerima kunjungan Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, Senin (19/10). Foto: Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan pencegahan Covid-19 di Kepulauan Nias menunjukkan tren membaik pascapenyekatan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, sejak pertengahan September lalu. Melihat itu, Gubsu memutuskan mengalihkan penanganan Covid-19 dari Satgas Provinsi Sumut ke Satgas kabupaten/kota yang ada di Nias.
KUNJUNGAN: Gubsu Edy Rahmayadi menerima kunjungan Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, Senin (19/10). Foto: Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian.
“Kalau kita lakukan dengan benar, insyaallah masalah Covid-19 akan selesai di Kepulauan Nias Penanganan tetap berlanjut, tetapi dilakukan oleh Satgas masing-masing kabupaten/kota,” ujar Gubernur, Edy Rahmayadi, saat menerima Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, yang juga Bupati Nias Utara Haogosochi Hulu, bersama Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Nias Selatan, Ria Telaumbanua, dan Plt Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (19/10).
Riadil Lubis menjelaskan, ada beberapa hal yang berubah setelah penanganan Covid-19 dialihkan ke Satgas kabupaten/kota. Antara lain, jika selama ini pengunjung yang ingin masuk ke Kepulauan Nias harus menunjukkan hasil swab negatif, maka setelah tanggal 20 Oktober 2020, setiap orang yang ingin masuk ke Nias cukup menunjukkan hasil negatif (non reaktif) dari rapid test.
“Hal itu sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan. Untuk masuk ke Nias cukup menunjukkan hasil negatif rapid test,” katanya.
Terkait isolasi terpusat, Riadil mengatakan tetap dilanjutkan. Namun jika selama ini isolasi dilakukan di sembilan hotel, diturunkan menjadi lima hotel. Pembiayaanya masih ditanggung oleh Satgas Provinsi, termasuk juga operasional dari tenaga kesehatan (nakes).
Dijelaskan Riadil, saat ini banyak kemajuan yang sudah dicapai. Salahsatunya adalah Kepulauan Nias sudah memiliki laboratorium swab sendiri. “Untuk laboratorium swab, kita memanfaatkan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli. Jadi sampel tidak lagi dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran USU di Medan,” ujarnya.
Saat ini, lab di Nias sudah swab test sampel 3.150 orang, dari rencana 2.000 orang yang diswab. “Artinya kita telah melampaui target awal,” tambahnya.
Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias yang juga Bupati Nias Utara, Haogosochi Hulu, mengapresiasi tren membaiknya keadaan Kepulauan Nias. “Ekononi berjalan dengan dilonggarkannya syarat pendatang ke Kepulauan Nias cukup menunjukan hasil negatif rapid test. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” tambahnya.
Haogosochi menyampaikan, untuk menjaga keselamatan anak sekolah, seluruh sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, baru boleh melakukan sekolah tatap muka setelah tanggal 31 Desember 2020. (rel/prn)
Foto: Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian
KUNJUNGAN: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima kunjungan Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, yang juga Bupati Nias Utara, Haogosochi Hulu, bersama Pjs Bupati Nias Selatan, Ria Telaumbanua di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (19/10).
Foto: Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian
JUBIR: Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, saat live streaming update data Covid-19 di Media Centre Satgas Covid-19, di Lantai 6 Kantor Gubernur, Medan, Senin (19/10).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, meminta kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pendamping desa menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana jelang musim penghujan.
Dikutip dari Surat Mendes PDTT Nomor 2813/PDU.02.02/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, Abdul mengimbau para perangkat desa untuk memanfaatkan dana desa guna mengantisipasi bencana.
Dari keterangan tertulis yang diterima Senin (19/10), Kementerian Desa (Kemendes) PDTT menjelaskan. mekanisme pemanfaatan dana tersebut diambil dari keputusan musyawarah desa dan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu prabencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pascabencana.
Pada saat prabencana, pemanfaatan dana dapat dilakukan melalui mitigasi seperti pelatihan sadar bencana, pelatihan kebencanaan dan pembangunan jalur evakuasi.
Kemudian, pada saat bencana sedang terjadi, dana desa dapat digunakan untuk evakuasi, pengungsian, dan dapur umum, misalnya untuk pembelian tenda pengungsian, selimut, obat, dan lainnya.
Lalu, pada masa pascabencana, dana desa dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, misalnya membangun fasilitas yang roboh, dan lainnya.
Selain itu, melalui surat ini, Abdul juga meminta untuk membersihkan saluran air, memperkuat penahan banjir dan longsor, membuat/memperbarui tanda jalur evakuasi, dan lainnya dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Kepala desa juga diminta mendata warga desa yang tinggal di lokasi rawan bencana, seperti di bantaran sungai, di atas tebing, di bawah tebing, perbukitan yang gundul, dan lainnya.
Perangkat desa diminta pula menyediakan lokasi penanganan korban bencana di dekat daerah rawan bencana, agar memudahkan dan mempercepat proses evakuasi.
Abdul meminta kepala desa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, serta hindari kerumunan dalam penanganan korban bencana. (kps/net)
WISMAN: Sejumlah wisatawan mancanegara mengenakan masker saat menyeberang menuju pulau Samosir dari Pelabuhan Ajibata, Jumat (20/9).
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Ratusan pelaku usaha pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir, melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir.
WISMAN: Sejumlah wisatawan mancanegara mengenakan masker saat menyeberang menuju pulau Samosir dari Pelabuhan Ajibata, Jumat (20/9).
Pasalnya, Pemkab mewajibkan setiap wisatawan yang berkunjung ke Samosir untuk menjalani rapid testn
Ketentuan tersebut dikeluarkan setelah petugas kesehatan di salahsatu puskesmas di Kabupaten Samosir, reaktif saat rapid test.
“Wajib rapid test itu akan membuat pelaku pariwisata di Samosir makin terpuruk. Sekarang saja, wisatawan enggan melakukan perjalanan wisata. Apalagi jika diwajibkan rapid test. Makin sunyilah. Pelaku wisata bakal makin terkapar,” kata pelaku usaha pariwisata Samosir, Ombang Siboro, kepada Sumut Pos, Senin (19/10).
Ia mempertanyakan, mengapa Kabupaten Samosir membuat kebijakan tersebut. Sementara daerah lain tidak. “Pasti nanti wisatawan akan berpikir, ngapain ke Samosir? Ke Kabupaten lain jika bisa berwisata,” jelas pengelola Pantai Batu Hoda, yang juga mantan Kadis Pariwisata Samosir ini.
Untuk itu, ia menegaskan bila surat keberatan para pelaku wisata tidak digubris, mereka akan melakukan somasi dan langkah hukum.
Ombang mengakui, sejak surat edaran itu diterbitkan pada Jumat (16/10) pekan lalu, memang belum diberlakukan hingga kemarin.”Masih surat edaran. Hari itu, terbit langsung kita protes. Jadi, belum sempat diberlakukan. Kita minta Pemkab mencabut surat edaran itu,” kata Ombang.
Ia menilai surat edaran Pemkab Samosir itu akan sangat berimbas ke dunia pariwisata di Samosir. “Kebijakan itu tidak berdasarkan akal sehat, gagal paham dan minus kecerdasan,” kritiknya.
Menurut Ombang, penerapan protokol kesehatan selama ini diikuti secara ketat dan konsisten. Razia masker juga diterapkan dengan sanksi tegas. “Apalah artinya mewajidkan rapid test kepada wisatawan, sementara di angkutan umum, di kantor-kantor, di pesta, di kafe dan hiburan malam, sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan? Ini sebuah keputusan diskriminatif terhadap industri pariwisata,” pungkasnya.
Wisman ke Medan Turun Drastis
Terpisah, kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Kota Medan di tahun 2020 menurun drastis akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Tak tanggung-tanggung, penurunan kunjungan wisman hingga 31 Juli 2020, mencapai 68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
“Turunnya sangat drastis, hampir 70 persen. Itupun karena di Januari dan Februari, jumlah wisman yang masuk ke Medan terbilang cukup tinggi. Lebih tinggi dibanding Januari dan Februari di tahun 2019. Tetapi sejak Maret hingga Juli, angka kedatangan wisman ke Kota Medan merosot tajam,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Drs H Agus Suriyono, kepada Sumut Pos, Senin (19/10).
Data diterima Sumut Pos dari Dispar Kota Medan, sejak bulan Januari hingga Juli 2020, jumlah wisman yang singgah ke Kota Medan hanya 38.562 orang. Hanya sekitar 32 persen dibandingkan jumlah wisman yang singgah pada Januari hingga Juli 2019, yang mencapai angka 120.267 orang. Selisih 81.705 orang atau sekitar 68 persen.
“Bahkan total sampai Desember 2019 yang lalu, jumlah wisman yang masuk ke Kota Medan itu ada 211.270 orang,” ujarnya.
Dirincikan Agus, pada bulan Januari 2020, wisman yang masuk ke Kota Medan ada sebanyak 20.878, atau meningkat tajam dari jumlah Januari 2019 sejumlah 13.764. Namun di bulan Februari 2020 jumlah wisman ke Kota Medan berkurang menjadi sebanyak 11.009 orang, atau menurun tajam dari jumlah Februari 2019 yang sebanyak 22.097.
Pada Maret 2020 jumlah wisman yang datang ke Kota Medan tinggal 6.204 orang. Padahal pada Maret 2019 ada sebanyak 18.764.
“Bulan Aprilnya tinggal 59 orang. Bulan Mei 57 orang, Juni 162 orang dan di Juli 193 orang. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, April 2019 ada 21.038 orang, Mei 2019 ada 13.262 orang, Juni ada 12.786 orang dan Juli ada 18.556 orang,” rincinya.
Adapun warga negara yang merupakan mayoritas wisman yang berkunjung ke Kota Medan adalah warga negara Malaysia. Sisanya warga negara Singapura, Brunai Darussalam, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Dari tahun ke tahun, wisman yang paling banyak ke Kota Medan adalah wisman dari Malaysia. Itu sebesar 60 persen lebih dari total wisman yang masuk Medan. Tapi adanya pandemi ini membuat kunjungan wisata ke Kota Medan. Hampir semua tempat di Indonesia bahkan di dunia menurun. Harapan kita, kondisi bisa membaik, agar wisman yang masuk ke Kota Medan kembali meningkat,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga SE MM, mengatakan, wajar bila jumlah wisatawan menurun drastis akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tetapi menurutnya, sebelum Covid-19 melanda, pariwisata di Kota Medan belum memiliki nilai jual yang tinggi.
“Bukan karena Kota Medan tidak punya selling point (nilai jual). Kota Medan memiliki segudang pariwisata yang bisa dijual ke kota-kota lain, provinsi-provinsi lain, hingga negara-negara lain.Masalahnya, Pemko Medan belum mampu mengemas pariwisata menjadi pariwisata yang menarik di mata dunia dan ‘menjualnya’ dengan baik,” ungkap Ihwan kepada Sumut Pos, Senin (19/10).
Dijelaskan Ihwan, cepat atau lambat, pandemi akan segera berlalu. Untuk itu mulai saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata agar mulai melakukan terobosan-terobosan terbaru, untuk menjadikan pariwisata di Kota Medan memiliki nilai jual tinggi.
“Selama ini sebelum Covid melanda Kota Medan, Pemko Medan hanya menggelar kegiatan-kegiatan rutinitas dengan menggelar event-event. Mungkin itu memang bisa mendatangkan wisman, tapi saya fikir tidak signifikan. Dan hanya terjadi ketika event digelar. Padahal kita mau, wisman itu terus berdatangan di sepanjang tahun,” jelasnya.
Menurutnya, ada banyak pariwisata yang betul-betul bisa dipromosikan dari pariwisata di Kota Medan. Salahsatunya wisata kuliner, belanja, heritage, dan masih banyak lainnya.
“Pemko Medan bisa belajar dari kota-kota wisata di dunia yang tidak memiliki wisata alam seperti Kota Medan, namun tetap dikunjungi wisatawan, karena banyak objek menarik di kota itu,” katanya.
Untuk itu, sembari menanti pandemi Covid-19 berlalu, Pemko Medan diminta mulai aktif mempromosikan pariwisata dengan strategi-strategi efektif. (gus/map)
KOTAPINANG, SUMUTPOS.CO – Mantan Direktur RSUD Kotapinang, Daschar Aulia dihukum selama 6 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa terbukti melakukan korupsi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebesar Rp1,5 miliar, tahun anggaran (TA) 2014.
Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang (UU) RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Menjatuhkan terdakwa Daschar Aulia dengan pidana selama 6 tahun penjara, denda Rp200 juta apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” ucap hakim ketua Safril Batubara, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (19/10).
Selain itu, terdakwa Aulia juga dibebankan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,2 miliar lebih subsider 2 tahun penjara.
Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan terdakwa terbukti melakukan korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan,” kata Safril.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Riamor Bangun, yang sebelumnya menuntut selama 8 tahun penjara, denda Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, membayar UP sebesar Rp1,2 miliar lebih subsider 4,5 tahun kurungan.
Atas putusan ini, baik JPU dan penasihat hukum terdakwa kompak menyatakan pikir-pikir.
Diketahui, dalam kasus ini terdakwa Daschar Aulia terbukti menikmati Rp1,2 miliar lebih dari total kerugian keuangan Negara dari Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang TA 2014 yang bersumber dari penerimaan UP/Ganti Uang (GU) dan PAD sebesar Rp1.511.427.219,00, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP: 700/11/lt.Kab/2019, Tanggal 25 Oktober 2019. (man/azw)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum, Benny Surbakti menuntut terdakwa pembunuhan berencana, Ramona Sembiring dengan pidana seumur hidup. Tuntutan ini dibacakan Benny dalam sidang yang digelar secara virtual di hadapan Ketua Majelis Hakim Dedy didampingi Anggota Aida Harahap dan Tri Syahriawani, Senin (19/10).
Palu Hakim-Ilustrasi
“Kepada majelis yang mengadili perkara ini, menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup dan terdakwa tetap ditahan,” kata Benny.
Dia menguraikan, terdakwa selalu berbelit memberikan keterangan selama persidangan. Selain itu, terdakwa juga tidak terus terang memberi keterangan.
“Terdakwa juga sedang menjalani hukuman perkara lain,” kata dia.
Mendengar tuntutan JPU, terdakwa santai. Bahkan, terdakwa tidak ada menunjukkan raut wajah yang bersalah.
“Baik, sidang ditunda sampai Rabu (21/10) dengan agenda nota pembelaan terdakwa yang dibacakan penasehat hukumnya,” pungkasnya.
Dalam dakwaan JPU, Ramona Sembiring (21) didakwa pasal berlapis, 340 Jo 338 Jo 351 ayat (3) dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Sebelumnya, korban ditemukan oleh operator alat berat eskavator Adi Gurusinga (47), Kamis (30/1) siang. Temuan mayat kemudian dilaporkan ke Iwan Ketaren (47), mandor.
Mayat kemudian diletakkan ke pinggir dan dikabarkan ke Kadus Tanjung Putri. Tak lama berselang, polisi tiba di lokasi yang kemudian melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.
Dari TKP, polisi menemukan sejumlah barang milik korban. Seperti jam tangan, celana dalam, dan anting-anting korban. (ted/azw)
KARO-Satres Narkoba Polres Karo kembali menemukan ladang ganja di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sabtu (17/10). Dari lokasi, polisi mengamankan 258 batang ganja.
Polisi saat mencabut pohon ganja tak bertuan.
Kepala Satuan Serse Narkoba Polres Karo AKP Henry David Bintang Tobing SH menerangkan, pihaknya mendapat informasi keberadaan ladang ganja ini sehari sebelumnya, Jumat 16 Oktober 2020. Tanaman ganja itu dilaporkan tumbuh di perladangan Juma Rabin di Desa Dokan.
Atas informasi itu, personel polisi yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Karo AKP Henry David Bintang Tobing SH bersama personel Polsek Tigapanah selanjutnya bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Polisi kemudian menyisir seluruh ladang tersebut.
“Ya, kita menemukan ratusan batang ganja di dua lokasi. Selanjutnya kita mengundang perangkat desa dan masyarakat untuk menyaksikan penemuan ladang ganja tersebut dan kemudian melakukan pencabutan,” jelas Henry.
Da menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mengetahui siapa pemilik ladang itu. Menurutnya, berdasarkan keterangan Kepala Dusun III Desa Dokan Ristian Tarigan, lahan tersebut sudah sekitar 20 tahun terabaikan dan jarang didatangi oleh warga setempat karena letaknya yang jauh dari permukiman. Selain itu, akses jalan ke lokasi cukup sulit karena harus melewati rawa-rawa.
“Ia (kepala dusun) akan berdiskusi dengan perangkat desa lain dan tokoh adat desa untuk mengetahui siapa pemilik ladang ganja tersebut. Setelah seluruhnya dicabut, ratusan batang ganja itu kita amankan dan dibawa ke Polres Karo untuk dilakukan proses lidik,” tutup Henry. (deo/azw)
