MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD dan MPR RI Muhammad Nuh, mengaku siap menyuarakan dan mengadvokasi kepentingan guru-guru dalam menjalankan tugasnya. Karena, guru adalah unsur yang sangat penting dan punya posisi yang strategis dalam membangun bangsa.

Hal ini disampaikan Muhammad Nuh saat menjadi narasumber dalam acara silaturahim dan sarasehan Komunitas Guru Peradaban di Gedung Chairunnisah Asrama Haji Medan, Sabtu (21/11).

Menurut Nuh, guru-guru di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, sebenarnya sudah optimal dalam menjalankan peran dan tugas utamanya dalam mendidik anak didiknya menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan umat manusia (khoirunnas anfa uhum linnas). “Terutama dalam mewujudkan masa depan Indonesia berkemajuan dan berperadaban luhur,” kata senator yang juga mantan guru ini.

Selain dari Komunitas Guru Peradaban, acara ini juga dihadiri dari beberapa organisasi guru yang ada di Kota Medan. Acara dipandu oleh Akhiruddin SPdI dan dibuka oleh Ketua Komunitas Guru Peradaban H Sugiono SPd .

Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Yopie SPd, seorang peserta bernama Zahra, berharap agar agenda menteri pendidikan dalam mengangkat guru honorer, hendaknya secara adil dan kalau bisa kuota Sumut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. (rel/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, memberikan promosi kepada 5 perwira menengah atau pejabat utama (PJU) di jajaran Polda Sumut. Kelima perwira berpangkat Kombes ini, bakal mendapatkan pangkat bintang satu di pundak (Brigjen).

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/3235/XI/KEP/2020 dan juga ST/3236/XI/KEP/2020, tertanggal 16 November 2020. Adapun kelima PJU tersebut, yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Rony Samtana, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Kombes Pol Abu Bakar Tartusi, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kombes Pol Wibowo, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Kombes Pol Robet Da Costa, dan Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing.

Untuk jabatan Dirkrimsus Polda Sumut, diamanahkan kepada Kombes Pol John Carles Edison Nababan, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid Paminal Div Propam Polri.

Sementara Mantan Dirkrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana mendapat promosi jabatan sebagai Analis Kebijakan Madya Bid Pideksus Bareskrim Polri dalam rangka Dikreg XLVIII Sesko TNI TA 2021. Selanjutnya adalah jabatan Dirpolairud Polda Sumut, dipercayakan kepada Kombes Pol Dadan, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bid Sespimen Sespim Lemdiklat Polri.

Sedangkan, Mantan Dirpolairud Polda Sumut, Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing, mendapat promosi menjadi Analis Kebijakan Madya Bid Polairud Baharkam Polri dalam rangka Dik Sespimti Polri Dik Reg ke 30 TA 2021. Jabatan Dirnarkoba Polda Sumut, dipercayakan kepada Kombes Pol Cornelius Wisnu Adji Pamungkas, yang sebelumnya menjabat Bali’s Kebijakan Madya Bid Pidnarkob Bareskrim Polri.

Mantan Dirnarkoba Polda Sumut, Kombes Pol Robet Da Costa mendapat promosi sebagai Analis Kebijakan Madya Bid Pinarkoba Bareskrim Polri, dalam rangka Dik Sespimti Polri Dik Reg ke 20 TA 2021. Jabatan Dansat Brimob Polda Sumut, dipercayakan kepada Kombes Suheri yang sebelumnya menjabat Dan Sat Brimob Polda Aceh. Mantan Dansat Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Abu Bakar Tartusi dipromosikan sebagai Analis Kebijakan Madya Bid Brigade Mobil Korbrimob Polri dalam rangka Dik Reg XLVIII Sesko TNI TA 2021.

Kemudian, jabatan Dirlantas Polda Sumut dipercayakan kepada Kombes Pol Valentino Alfa Tatareja, yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya bid STIK Lemdiklat Polri.

Mantan Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Wibowo dipromosikan menjadi Analis Kebijakan Madya Bid Lamsel Korlantas Polri dalam rangka Dik Sespimti Polri Dik Reg ke 30 TA 2021.

Promosi kelima PJU Polda Sumut ini, tidak terlepas dari peran dan rekomendasi pimpinannya di wilayah Polda Sumut, yakni Irjen Pol Martuani Sormin, kepada Kapolri Idham Azis.

Sebagaimana diketahui, Irjen Pol Martuani Sormin dikenal sebagai Kapolda yang perhatian terhadap karir anak buahnya yang berprestasi. Lagi pula, baru ini sejarahnya selama kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Martuani, 5 berpangkat Kombes yang sekaligus bersama-sama promosi jabatan dari Polda Sumut. Dalam mutasi tersebut, tidak hanya kelima PJU itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP James Parlindungan Hutagaol juga ikut dimutasikan. Dia dimutasikan sebagai Wadan Sat Brimob Polda Sumut. Sedangkan jabatan Kapolres Tebingtinggi dipercayakan kepada AKBP Agus Sugiarso, yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Sumut. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua KNPI Sumut, El Adrian Shah mengatakan, Sumatera Utara (Sumut) menjadi barometer organisasi kepemudaan di Indonesia. Saat ini, tercatat ada 50 organisasi kepemudaan termasuk kepemudaan Islam yang bernaung di bawah DPD KNPI Sumut.

Seiring dengan kondisi tersebut, El pun berharap Pemprov Sumut dapat bersinergi dengan organisasi pemuda, khususnya lewat pembinaan. Apalagi, pemuda merupakan agen perubahan yang kelak akan menjadi pemimpin.

“Kondisi ini hendaknya harus menjadi perhatian Pemprov Sumut, khususnya dalam hal pembinaan kepada para pemuda melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumut,” ungkap El, saat bersilaturahim dengan organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Merdeka Walk, beberapa hari lalu.

Hadir dalam silaturahim ini, Ketua PW Pemuda Muslimin Indonesia Sumut Jonson Sihaloho, Sekretaris PW Gerakan Pemuda Ka’bah Sumut DR Joko Susanto, Sekretaris PW Pemuda Islam Sumut Abdul Manaf, Ketua PW Angkatan Muda Ka’bah Sumut Irfan Mas’ar, Wakil Ketua PW Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumut Ari Perdana Lubis, dan pengurus lainnya.

Jonson Sihaloho selaku Ketua PW PMI Sumut, mengungkapkan, OKP/OKI hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari Dispora Sumut.

Menanggapi hal itu, El menyatakan, sampai detik ini DPD KNPI Sumut belum terima dana bantuan dari Pemprov Sumut. El pun meminta Pemprov agar membantu OKP yang ada di Sumut.

Selain itu, El juga mengaku siap berkomunikasi dan menjembatani ke berbagai pihak termasuk DPRD Sumut.

“Saya siap menjembatani komunikasi dengan DPRD Sumut. Kami juga siap jika diminta membantu menverifikasi OKP/OKI di Sumut,” katanya.

Dalam kesempatan itu, DPD KNPI Sumut juga mendistribusikan bantuan masker kepada seluruh organisasi di bawah naungan mereka. Masker ini merupakan bantuan dari Satgas Covid-19 Provinsi Sumut. (adz/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyerahan surat keputusan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang telah lulus, masih menunggu arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemprov Sumut menyebutkan, prosesnya sampai kini masih berlangsung, setidaknya sampai satu bulan ke depan.

“Masih proses itu. Satu bulanan ini mungkin. Kan mesti ke BKN lagi itu,” ungkap Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprov Sumut Syahruddin Lubis, Senin (23/11).

Setelah itu, lanjut Syahruddin, CASN lingkup Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2019 tersebut, bakal mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.

“Ya, itu nanti setelah keluar SK baru mereka diberikan pelatihan dasar. Kita tunggulah,” imbuhnya.

Menurut Syahruddin, mengenai pengadaan CASN untuk Tahun Anggaran 2021, Pemprov Sumut juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Belum ada persiapan. Sebab belum ada petunjuk dari pemerintah pusat,” bebernya.

Seperti diketahui, terdapat 289 peserta lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi Pemprov Sumut. Mereka diminta segera melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan. Seluruh berkas baik secara proses digital (online) maupun hardcopy, diantar ke Ruang Dahlia Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut, Jalan Ngalengko No 1 Medan.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan BKD Setdaprov Sumut, Wasito, tahapan ini guna mengotentifikasi kebenaran, si peserta yang telah lulus adalah benar mengikuti seleksi CASN 2019 lalu. Setelah pemberkasan, tahapan berlanjut pada pendidikan dan pelatihan dasar. Paling lama dalam setahun ini, seluruh CASN ditarget akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.

“Anggarannya di bidang kami. Pemerintah wajib menyelenggarakannya. Jadi begitu mereka masuk (memenuhi kelengkapan berkas), sudah PNS. Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka juga sudah keluar. Namun mengenai waktu penyerahan NIP-nya kapan, saya kurang tahu,” katanya.

Sesuai jadwal yang telah ditentukan, guna kelengkapan berkas, peserta wajib mengunggah dokumen melalui akun masing-masing peserta pada alamat https://sscn.bkn.go.id. Mengenai detil dokumen dimaksud, peserta dapat melihat melalui website resmi Pemprov Sumut. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alokasi anggaran untuk perbaikan bangunan skybridge pada 2021 diminta dikaji ulang. Pemko Medan dimbau membuat program dengan skala prioritas tahun depan, mengingat pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir.

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS mengaku, sangat menyesalkan jika anggaran perbaikan untuk skybridge itu tetap diakomodir oleh Pemko Medan, melalui Dinas Perumahaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkimtaru).

“Ya, ada masuk anggaran (untuk perbaikan skybridge). Tapi saya tidak melihat detil total anggarannya. Prinsipnya begini, kami sesalkan bangunan skybridge tersebut terbengkalai sampai sekarang,” ungkap Hendra, Senin (23/11). Pihaknya menilai, perbaikan skybridge tidak perlu lagi dilanjutkan. Satu alasannya, lantaran perencanaan tersebut dianggap tidak matang.

“Itu di Dinas Perkim (anggarannya). Coba tanya kepala dinasnya, soal anggarannya. Harusnya jangan lagi dibebankan ke APBD Medan perbaikannya,” jelas Hendra lagi.

Kepala Dinas Perkimtaru Kota Medan, Benny Iskandar mengakui ihwal rencana pengalokasian anggaran dimaksud. Termasuk masukan dari DPRD Medan untuk mengkaji ulang usulan anggaran untuk itu.

“Ya, kemarin dapat masukan dari dewan agar dikaji ulang, jangan sampai sudah diperbaiki tidak bisa dimanfaatkan lagi,” katanya singkat, via aplikasi WhatsApp.

Seperti diketahui, meski sudah 4 tahun selesai dibangun, skybridge yang berada di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, tak kunjung difungsikan. Alhasil, proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Medan tersebut, terbengkalai. Hingga saat ini, belum ada kata sepakat antara Pemko Medan dan PT KAI untuk operasional skybridge tersebut.

Pada 23 Agustus 2019, Pemko Medan dan PT KAI melakukan rapat mengenai rencana operasional skybridge. Namun, belum diketahui kapan skybridge akan difungsikan. Asisten Ekbang Setdako Medan, Khairul Syahnan mengungkapkan, pembahasan dengan PT KAI sudah masuk ke dalam tahap nota kesepakatan.

“Nota kesepahaman yang dibuat benar-benar memikirkan azas manfaatnya secara jangka panjang. Terlebih hal ini menyangkut kepentingan masyarakat yang menggunakannya. Seluruh pihak terkait dapat menyusun dan mengatur isi nota kesepahaman dengan sebaik mungkin tanpa merugikan pihak manapun,” jelasnya.

Kepada pihak PT KAI, dia berharap agar nantinya setelah nota kesepahaman terbentuk, pihak PT KAI benar-benar dapat mendukung penuh upaya Pemko Medan dalam pengoperasian skybridge, sehingga keberadaan jembatan penyeberangan dari sisi timur Lapangan Merdeka Medan ke Stasiun Besar Kereta Api tersebut, tidak sia-sia.

“Keberadaan fasilitas umum di Medan tetap jadi perhatian kami. Hal ini dilakukan demi memberi rasa nyaman ke seluruh warga. Untuk itu, kami minta dukungan dari seluruh pihak terkait, agar niat baik ini dapat segera drealisasikan,” harap Syahnan.

Syahnan juga mengatakan, adapun hasil kesimpulan rapat, yakni Dinas Perkimtaru Kota Medan akan melakukan perbaikan skybridge. Setelah perbaikan selesai, skybridge akan diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Kemudian BPKAD menyerahkannya kepada Dishub Kota Medan. Selanjutnya, Dishub Kota Medan akan membuat draft MoU dengan PT KAI Divre I Sumut. Namun sebelum MoU ditandatangani, lebih dulu dieksaminasi oleh Bagian Hukum Setdako Medan. Setelah dilakukan penandatanganan MoU, barulah Wali Kota Medan dijadwalkan untuk mengoperasikan skybrigde tersebut. (prn/saz)

Bimbingan Teknis Strategi Media Digital di Era Adaptasi Baru

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, yang terpuruk karena imbas pandemi Covid-19 saat ini. Hal itu, juga dilakukan terhadap pelaku pariwisata di Kota Medan, dengan melakukan branding produk pariwisata di kota terbesar ketiga Indonesia ini.

Anggota DPR RI Komisi X dari fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan mengatakan semua itu tengah dilaksankankan oleh Kementerian Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurutnya, pengembangan dilakukan dengan memfokuskan media digital menjadi satu cara untuk menikmati sektor pariwisata yang terpuruk saat pandemi.

“Kita lihat di masa pandemi sekarang ini, tentunya semua pengusaha di ekonomi kreatif berdampak, apalagi sangat bergantung pada sektor pariwisata. Di kondisi seperti ini, Kemenperekraf membuat berbagai kegiatan, satu di antaranya adalah branding produk,” ungkap Sofyan Tan di sela Bimbingan Teknis Strategi Branding Melalui Media Digital di Era Adaptasi Baru yang digelar di Kota Medan, Senin (23/11).

Lebih lanjut Sofyan Tan mengatakan, branding produk yang bagus bisa memanfaatkan ruang online, seperti media sosial, antara lain Instagram, Facebook, dan lainnya. Dengan begitu, ekonomi kreatif akan terus maju dan berkembang, apalagi budaya belanja masyarakat berubah menjadi online.

“Strategi promosi melalui media digital harus mampu menjadi daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. Begitupun harus dikemas dengan apik dan penerapan protokol kesehatan,” imbaunya.

Menurutnya, sektor pariwisata sudah mulai bangkit khususnya destinasi lokal. Sofyan Tan berharap, pemerintah daerah ataupun para pelaku ekonomi kreatif harus mempersiapkan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru, terutama dalam hal protokol kesehatan, sehingga wisatawan dapat merasa aman dan nyaman saat berwisata.

Koordinator Strategi Pemasaran dan Kemitraan, Direktorat Komunikasi Pemasaran, Dedi Ahmad Kurnia menambahkan, di tengah pandemi pelaku usaha diharapkan tetap optimis mengembangkan ekonomi kreatif melalui media digital. Mereka memiliki kewajiban untuk meningkatkan citra atau branding agar lebih berkembang.

“Kami berharap pelaku ekonomi kreatif dapat terus berjuang dan meningkatkan branding, sehingga kehidupan ekonomi tetap berjalan dan maju. Kemenparekraf tetap mendampingi pelaku ekonomi kreatif agar bangkit di tengah pandemi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono menjelaskan, pelaku ekonomi kreatif banyak tumbuh di tengah pandemi. Karena itu, masih perlu banyak dukungan dan dorongan dari Kemenparekraf.

“Kiranya, kegiatan bimbingan seperti ini secara kontinu dapat dilakukan. Hal ini agar dapat mendukung ekonomi kreatif dalam memasarkan produknya,” pungkasnya. (gus/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 157 peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengikuti ujian tertulis di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko Medan, Senin (23/11). Para peserta tersebut adalah yang sudah lolos seleksi administrasi.

Adapun posisi yang dibuka pada kesempatan kali ini adalah untuk jabatan Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan.

Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina mengatakan, tim penilai akan menilai secara adil. Kompetensi yang dinilai mulai dari kepemimpinan, manajerial, penguasaan bidang yang dilamar, serta ide atau inovasi pada bidang yang dilamar peserta.

“Kami akan membuat penilaian secara fair (adil) dan objektif,” ungkap Sabrina, usai meninjau seleksi tertulis di Aula BPSDM Sumut.

Sabrina pun memaparkan mekanisme seleksi secara keseluruhan. Pengumuman peserta yang lolos seleksi tertulis dilakukan 28 November 2020. Selanjutnya dilakukan asesmen dan wawancara. Rekam jejak juga menjadi penilaian yang akan dimasukkan ke dalam hasil.

“Nanti hasil penilaian itu akhirnya ada nama yang disarankan, dipertimbangkan dan ada pula yang tidak disarankan,” jelasnya.

Sabrina juga sempat meninjau lokasi ujian yang tersebar di 3 ruangan lingkup BPSDM Sumut, yakni di Aula Beringin, Ruang Anggrek, dan Ruang Dahlia. Kepada semua peserta, dia berpesan agar terus berusaha dan berdoa.

“Sesudah berupaya atau berusaha semaksimal mungkin, berdoalah, hasil akhir tergantung pada kedua hal tersebut,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pengumuman yang diunggah di laman sumutprov.go.id, pada surat No: 10/SJPTP/XI/2020, Jumat (20/11) lalu, terdapat ratusan nama yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya. Ada nama Azhar Muliyadi yang melamar jabatan Kepala Satpol PP. Ada Bambang Pardede yang mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Tatang Darmi, melamar untuk jabatan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut. Tatang Darmi akan bersaing dengan Antony Sinaga.

Ada Koni Ismail, yang tampak masih ingin mencoba peruntungan di Pemprov Sumut. Sebab sebelumnya dia pernah ikut seleksi serupa di masa pemerintahan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, namun kalah. Faisal Arif Nasution, kembali mendaftar untuk posisi Kepala BKD. Begitupun Eric Aruan, pejabat yang kini dinonjobkan, ikut ambil posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya untuk jabatan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada nama Avon S Nasution. Aris Yudhariansyah melamar jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dia bersaing dengan Arjuna Sembiring. Ada Hendra Edisa Putra, yang juga melamar Kepala Dispora Sumut. Hendra bakal bersaing dengan Ardan Noor.

Sementara selebihnya tercatat sebagai peserta yang lulus tahap administrasi, merupakan pejabat eselon III di lingkup Pemprov Sumut, dan sebagian di antaranya pernah mencoba ikut seleksi terbuka pada 2018 lalu. (prn/saz)

Teks Foto

PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

WAWANCARA: Sekdaprov Sumut R Sabrina memberikan keterangan usai meninjau pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sumut di Gedung BPSDM Sumut Jalan Ngalengko No 1 Medan, Senin (23/11).