24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 3879

Politeknik LP3I Medan Tetap Nomor 1 di Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – POLITEKNIK LP3I Medan kembali menjadi politeknik swasta nomor 1 di Sumut. Hal ini berdasarkan hasil klasterisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Sumut pada 14 Oktober 2020.

MEGAH: Kampus Politeknik LP3I Medan di Jalan Sei Serayu Medan.

Politeknik LP3I Medan pada tahun 2019 dan 2018 juga terpilih sebagai politeknik swasta terbaik di Sumut.

”Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga Politeknik LP3I Medan dapat mempertahankan prestasi sebagai politeknik swasta terbaik di Sumut. Prestasi ini sudah tiga kali diterima sejak tahun 2018,” kata Direktur Politeknik LP3I Medan Syahril Sutan Saidi SE MSi di Jalan Sei Serayu Medan, pekan lalu.

Syahril Sutan Saidi menambahkan bahwa Politeknik LP3I Medan pada 3 September 2020 juga menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Sumut yang memenangkan Program Penguatan dan Pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK) Tahun 2020. Program Kemendikbud RI Ditjen Pendidikan Vokasi ini memilih hanya 10 perguruan tinggi se-Indonesia.

LP3I: Direktur Politeknik LP3I Medan Syahril Sutan Saidi.

Untuk meningkatkan pengelolaan bursa kerjanya, Politeknik LP3I Medan menerima bantuan Rp.150 juta dari Kemendikbud RI.

Dua prestasi ini, kata direktur, menjadi penyemangat bagi bagi sivitas akademika Politeknik LP3I Medan terus meningkatkan prestasi yang lebih baik dimasa mendatang. ”Sesuai visi dan misinya, Politeknik LP3I Medan menjadi politeknik terbaik tingkat nasional dalam penempatan pekerjaan bagi para lulusan pada Industri Dunia Usaha & Dunia Kerja (Iduka) dengan target 100 persen,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, minimal 60 persen mahasiswa Politeknik LP3I Medan telah bekerja sebelum tamat kuliah. Sisanya bekerja setelah tamat. Kebanyakan bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada bidang IT, administrasi perkantoran, akunting dan administrasi perpajakan serta programmer.

”Kualitas dan kompetensi lulusan Politeknik LP3I Medan sangat diperhatikan. Proses pembelajaran kita kawal dengan ketat. Mahasiswa juga harus memiliki empat sertifikasi kompetensi umum dan keprodian yang berlaku secara nasional dan internasional,” terang direktur.

Berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021, kata direktur, pihaknya bersyukur karena jumlah mahasiswa baru yang diterima masih relatif sama dengan tahun sebelumnya. ”Pada era pandemi covid-19, jumlah mahasiswa baru sama dengan jumlah mahasiswa baru tahun lalu. Syukur alhamdulillah,” sebutnya.

Dalam kesempatan ini, Syahril Sutan Saidi mengajak seluruh sivitas akademika Politeknik LP3I Medan untuk meningkatkan kinerja akademik dan non-akademik untuk mencapai visi dan misi institusi Politeknik LP3I Medan tersebut. (dmp)

Konjen RRT & Perhimpunan MITSU Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk 22 Lembaga Adat

MEDAN, SUMUTPOS.CO-Konjen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Medan dan Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (MITSU) kembali melakukan kegiatan kemanusian dengan menyalurkan sebanyak 3000 paket sembako kepada 22 Lembaga Adat Se-Kota Medan melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan.

SERAHKAN BANTUAN-Ketua Harian Perhimpunan MITSU Juswan Tjoe didampingi Wakil Ketua Teh Kia Tjoh mewakili Konjen RRT di Medan Mdm Qiu Wei Wei menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada Ketua FPK Kota Medan Wan Syaifuddin didampingi Wakil Ketua H Delyuzar dan Sekretaris Arwin Harahap.

Penyerahan bantuan sembako yang dipusatkan di Gedung MITSU Kampus Hijau Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasioanl Asia (STBA-PIA), Jumat (16/10) tersebut, akan disalurkan kepada 22 masyarakat etnis/lembaga adat yang ada di Kota Medan dan penyerahan secara simbolik dilaksanakan secara online sehubungan masih dalam suasana pandemi Covid-19 masih melanda dunia termasuk Indonesia.

Bantuan sembako berupa 10 Kilogram Beras, 2 Kilogram Gula dan 2 Liter Minyak Goreng sebanyak 2.000 paket dari Konjen RRT di Medan dan 1000 paket dari Perhimpunan MITSU tersebut, secara simbolis diserahkan Ketua Harian Perhimpunan MITSU Juswan Tjoe mewakil Konjen RRT di Medan Madam (Mdm) Qiu Wei Wei dan Ketua Umum Perhimpunan MITSU Fajar Suhendra kepada Ketua FPK Kota Medan Prof Wan Syaifuddin MA PhD didampingi Wakil Ketua Dr dr H Delyuzar MKed (PA) Sp PA (K) dan Sekretaris Arwin Harahap MSi mewakilil para tokoh etnis/lembaga adat di Kota Medan.

Mdm Qiu Wei Wei dalam sambutan secara online tersebut mengemukakan, sejak merebaknya pandemi, Tiongkok dan Indonesia telah saling membantu dan saling memberikan dukungan yang kuat dan bantuan yang tulus. Presiden RRT Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), ujar Qiu Wei Wei, telah melakukan komunikasi melalui telepon sebanyak 3 kali dan saling bertukar surat dan telegram.

“Kedua Negara terus memperkuat kerjasama dalam memerangi pandemi dan pemulihan ekonomi. Pada 9 Oktober 2020 ketika Anggota Dewan Negara merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Utusan Khusus Presiden Indonesia yang juga merupakan pemimpin kerjasama dengan Tiongkok, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa tahun ini menandai peringatan 70 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia,” sebut Mdm Qiu Wei Wei.

Dia menambahkan, kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kedua negara untuk terus memantapkan rasa kepercayaan politik dan memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan dengan memerangi pandemi dan pemulihan ekonomi sebagai dua jalur utama. “Semoga bantuan sembako yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disalurkan kepada masyarakat etnis/lembaga adapt yang berhak, khususnya yang terdampak Virus Corona atau Covid-19 yang masih mewabah,” harap Mdm Qiu Wei Wei.

Sebelumnya, Juswan Tjoe selaku Ketua Harian Perhimpunan MITSU mewakili Fajar Suhendra Ketua Umum Perhimpunan MITSU dalam kesempatan tersebut menyatakan, MITSU mewakili Konjen RRT memberikan bantuan sembako kepada masyarakat etnis/lembaga adat yang ada di Kota Medan yang penyalurannya melalui FPK Kota Medan.
 “Tujuan bantuan 2000 paket sembako yang diberikan Konjen RRT murni sebagai bentuk bantuan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang masih mewabah khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara.

Semoga melalui FPK Kota Medan ini diharapkan mereka bisa menyalurkan bantuan tersebut kepada masing-masing masyarakat etnis/lembaga adat yang ada di Kota Medan. Demikian juga Perhimpunan MITSU juga memberikan 1000 paket sembako dengan isi yang sama. Semoga bantuan yang diberikan tersebut dapat disalurkan dan bermanfaat bagi masyarakat etnis/lembaga adat yang menerimanya,” tutur Juswan Tjoe sembari berharap agar semua etnis/lembaga adat yang ada du Sumut harus saling membantu dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. 

Sementara, Ketua FPK Kota Medan Prof Wan Syaifuddin dalam kesempatan yang sama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintahan RRT dalam hal ini Konjen RRT di Medan dan Perhimpunan MITSU yang telah memberikan sebanyak 3000 paket sembako yang akan disalurkan kepada kurang lebih 22 masyarakat etnis/lembaga adat yang ada di Kota Medan. 

“Bantuan paket sembako tersebut tentunya tidak terlepas dari keprihatinan Konjen RRT di Medan dan Perhimpunan MITSU kepada warga masyarakat etnis/lembaga adat yang masih terdampak pandemi Covid-19 yang masih mewabah. Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi yang berhak menerimanya. Dan diharapkan dalam penyaluran bantuan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni jaga jarak, tetap memakai masker dan hindari kerumunan,” harap Wan Syaifuddin.

Penyerahan paket sembako yang dirangkai dengan serah terima Surat Pengganti Antar Waktu (PAW) almarhum Ardjan Leo yang telah meningal dunia beberapa pekan lalu kepada Darsen Song dan Halim Loe yang ditunjuk oleh Perhimpunan MITSU sebagai Representative Etnis Tionghoa di Kepengurusan FPK Kota Medan tersebut, turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat etnis/lembaga adat, yaitu Melayu diwakili Wan Syaifuddin, Karo Sadakata Gintingsuka, Nias Martinus Lsse, Pakpak Lister Berutu, Simalungun Jaruslin Saragih, Mandailing Ahmad Raja Nasution, Angkola Arwin Harahap, Padanglawas Alam P Lubis, Pesisir Tapanuli Tengah Abdul Rajab Pasaribu, Batak Toba Sumurung Simorangkir, Aceh Bustami Usman, Minangkabau H Delyuzar, Betawi Irwansyah, Sunda Jejen Kusmawan, Jawa H Benny Soebardjo, Ambon/Maluku Robby Lesbata, Bali I Wayan Dirgayasa, Minahasa (Sulawesi Utara) Rolly Piay, Makasar/Bugis H Marwan Bugis, Arab Farid Bashel, India/Tamil Martha Riswan dan perwakilan etnis Tionghoa Darsen Song serta jajaran Pengurus Perhimpunan MITSU lainnya diantaranya, Robert Go, Teh Kia Tjoh, Peter Suhendra, Iwan Hartono Alam dan lainnya. (rel/ila)

KPU Gunungsitoli Gelar Sosialisasi Pendaftaran, Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei dan Hitung Cepat

BUKA: Komisioner KPU Kota Gunungsitoli Fajarman Zalukhu saat membuka sosialisasi pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei, dan hitungan cepat di D’Pakar Resto, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli.ADIELI LAOLY/SUMUT POS.
BUKA: Komisioner KPU Kota Gunungsitoli Fajarman Zalukhu saat membuka sosialisasi pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei, dan hitungan cepat di D’Pakar Resto, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli.ADIELI LAOLY/SUMUT POS.

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – -KPU Kota Gunungsitoli menggelar sosialisasi pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei dan hitungan cepat, pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli pada Pilkada Serentak 2020, 9 Desember mendatang.

BUKA: Komisioner KPU Kota Gunungsitoli Fajarman Zalukhu saat membuka sosialisasi pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei, dan hitungan cepat di D’Pakar Resto, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli.ADIELI LAOLY/SUMUT POS.
BUKA: Komisioner KPU Kota Gunungsitoli Fajarman Zalukhu saat membuka sosialisasi pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei, dan hitungan cepat di D’Pakar Resto, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli.ADIELI LAOLY/SUMUT POS.

Komisioner KPU Kota Gunungsitoli, Fajarman Zalukhu mengatakan, sejak dibuka pendaftaran pada November 2019 lalu, baik pemantau pemilihan, lembaga survei dan hitung cepat, sampai saat ini belum ada yang mendaftar.

“Sudah mendekati satu tahun sejak diumumkan pendaftaran pada 1 November 2019 lalu, baik melalui medsos, laman KPU Gunungsitoli, maupun melalui spanduk, namun sampai sekarang belum ada yang mendaftar,” ungkap Fajarman, saat membuka kegiatan sosialisasi di D’Pakar Resto, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli, Rabu (14/9) lalu.

Fajarman berharap, pentingnya peran serta masyarakat dan lembaga survei atau jajak pendapat serta pelaksanaan penghitungan cepat, sehingga dapat menyajikan informasi terkait pasangan calon, maupun kondisi politik di Kota Gunungsitoli saat ini.

“Kami berharap penyajian informasi tersebut juga dapat memberikan pedoman kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat luas, baik OKP, ormas, mahasiswa, dan lembaga-lembaga independen lainnya, untuk mengambi peran,” harapnya.

Dia juga menyebutkan, nantinya pemantau pemilihan akan diseleksi oleh Dewan Etik yang dibentuk oleh KPU Kota Gunungsitoli. Sementara lembaga survei, wajib memenuhi persyaratan, di antaranya independen, serta mempunyai sumber dana yang jelas.

“Legalitas dan kewenangan lembaga survei hanya yang sudah teregistrasi di KPU Gunungsitoli,” sebut Fajarman.

Senada, Komisioner Bawaslu Kota Gunungsitoli, Nur Aulia Lase, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini, dan berharap adanya partisipasi masyarakat sebagai pemantau pemilihan, sehingga dengan demikian hak-hak masyarakat pemilih benar-benar terjamin.”Seperti yang sudah diketahui, Pilkada Kota Gunungsitoli 2020 ini, hanya ada satu pasangan calon. Maka sangat dibutuhkan pemantau pemilihan maupun lembaga-lembaga independen yang turut mengawasi,” katanya.

Selanjutnya disampaikan materi oleh Komisioner KPU Kota Gunungsitoli, Heppy Suryani Harefa, terkait PKPU Nomor 8 Tahun 2017, tentang Kewajiban, Larangan dan Kode Etik Pemantau Pemilihan, sebagaimana telah diatur pada pasal 40 hingga pasal 44. (adl/saz)

Sidang Kasus Korupsi Bank Sumut: Ahli Belum Bisa Memastikan Nilai Kerugian

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga ahli telah dihadirkan dalam persidangan dugaan korupsi pembelian surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN) milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) oleh PT Bank Sumut. Namun, ketiga ahli itu belum juga bisa memastikan jumlah kerugian negara, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (15/10) malam.

Pekan lalu, penuntut umum menghadirkan Hernold Ferry Makawimbang dan Muhammad Novian dari PPATK. Giliran Syakran Rudy selaku PNS pada Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan tampak kelabakan menjawab pertanyaan dari dua penasehat hukum terdakwa, yakni Maulana Akhyar Lubis selaku Pimpinan Divisi Trasure PT Bank Sumut dan Andri Irvandi selaku Direktur Capital Market MNC Sekuritas serta PT SNP.

Selama persidangan, Syakran mangatakan, kerugian keuangan negara bukan sebagai auditor mengkalkulasikan. Terlebih, saat Eva selaku penasihat hukum terdakwa Andri Irvandi, mencecar keterangan ahli sebagaimana diperbuat pada BAP poin 30 ketika diperiksa penyidik Kejatisu. “Saya tidak ada ditunjukkan dokumen Kepdir Nomor 531 Tahun 2004. Saya waktu itu hanya menjawab pertanyaan penyidik dari kejaksaan,” kata saksi.

Ia juga keberatan dengan keterangan saksi ahli, menyebut proses pembelian MTN merupakan kewenangan Divisi Treasure Bank Sumut. Faktanya, tidak melakukan analisa kredit diteruskan ke Divisi Kredit namun hanya prediksi pinjaman kredit maksimal.

“Bagaimana bisa saudara memberikan keterangan seperti itu, padahal saudara tidak pernah diperlihatkan dokumen Kepdir Nomor 531?” cecar Eva, yang ditimpali saksi ahli tetap pada keterangannya di BAP.

Namun demikian saksi menerangkan, bisa merumuskan dugaan kerugian keuangan negara. Diantaranya apabila pengeluaran uang dari perusahaan milik negara tidak sesuai prosedur. Kerugian keuangan negara tersebut, bisa dikategorikan potensi dan pasti. Potensi dalam arti ada peristiwanya. Sedangkan pasti artinya bisa diukur kerugian keuangan negaranya.

Seyogianya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan TM Jefri selaku Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut, namun tidak jadi lantaran yang bersangkutan sakit. Permohonan jaksa, agar keterangan saksi dibacakan sesuai BAP, dikabulkan majelis hakim diketuai Sri Wahyuni. “Iya sakit saksinya. Sedang menjalani terapi kemo. Inti keterangannya tidak ada dilakukan analisa perusahaan dalam pembelian MTN tersebut,” kata jaksa.

Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula dari Saksi Leo Chandra mendirikan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP).

Pada sekitar tahun 2017, PT SNP mengalami kekurangan dalam keuangan, yang terlihat dari cash flow, atau cash out flow, terlihat pergerakan cash in flow lebih kecil dari uang yang keluar. Sehingga, PT SNP memerlukan tambahan dana operasional, maka diambil sikap untuk menjual surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN).

Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp202.072.450.000,00 atau setidak-tidaknya sejumlah itu dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 atau dakwaan subsider dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. (man/ila)

Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan Dipastikan Tak Selesai Tahun Ini

TITI DUA SICANANG: Seorang warga bersantai di dekat Jembatan Titi Dua Sicanang, Belawan. Pembangunan jembatan ini dipastikan tidak selesai tahun ini karena kekurangan anggaran.
TITI DUA SICANANG: Seorang warga bersantai di dekat Jembatan Titi Dua Sicanang, Belawan. Pembangunan jembatan ini dipastikan tidak selesai tahun ini karena kekurangan anggaran.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jembatan titi dua Sicanang Belawan yang awalnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020 ini, tepatnya sekitar bulan November hingga Desember 2020, terpaksa harus mundur dari waktu yang ditargetkan. Berbagai kendala pun menjadi alasan selesainya pembangunan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Sicanang tersebut, yakni mulai dari kendala teknis hingga anggaran.

TITI DUA SICANANG: Seorang warga bersantai di dekat Jembatan Titi Dua Sicanang, Belawan. Pembangunan jembatan ini dipastikan tidak selesai tahun ini karena kekurangan anggaran.
TITI DUA SICANANG: Seorang warga bersantai di dekat Jembatan Titi Dua Sicanang, Belawan. Pembangunan jembatan ini dipastikan tidak selesai tahun ini karena kekurangan anggaran.

Namun begitu, saat ini kondisi pembangunan jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut progres pembangunannya sudah mencapai 65 persen. “Progresnya sudah 65 persen. Tiang pancang untuk pondasi abutment sudah ditanam di kedua sisi, InsyaAllah pekan depan sudahh bisa dikerjakan pilecap (landasan gelagar jembatan) nya,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra ST M.Eng kepada Sumut Pos, Jumat (16/10).

Dijelaskan Zul, untuk pembangunan abutment dan oprit pihaknya menargetkan selesai pada bulan Desember mendatang. Tetapi pembangunannya belum bisa dilanjutkan untuk pembangunan gelegar jembatan karena tidak cukupnya lagi anggaran. Sebab pada akhirnya, anggaran sebesar Rp14,2 miliar dari pagu anggaran awal sebesar Rp15 miliar yang ditujukan untuk pembangunan jembatan tersebut, tidak cukup.

“Tapi untuk gelagar tidak selesai, karena anggarannya habis terkuras di bangunan bawah, jadi harus ada adendum kontrak dan kita sedang dalam pendampingan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara),” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Zul, anggaran untuk menyelesaikan jembatan, yakni gelagar jembatan maupun lantai jembatan akan dianggarkan pada APBD tahun 2021. “Tepatnya di awal tahun 2021. Karena memang anggarannya gak cukup jadi akan dianggarkan di awal tahun depan. Kekurangannya kurang lebih Rp7 miliar lagi,” lanjutnya.

Sebelumnya Zul mengatakan, pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang banyak mengalami perubahan karena kondisi medannya yang tergerus air pasang sebagai bagian dari dinamika pantai.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Medan dari Dapil Medan 2 atau Medan Utara (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan), Abdul Rani mendorong Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan untuk segera menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan dalam pekerjaan pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang tersebut dengan sisa anggaran yang ada.

“Ya kerjakan saja dulu semaksimal mungkin apa yang bisa dikerjakan dengan anggaran yang ada. Kita juga gak mau anggaran yang tidak cukup dipaksakan cukup sehingga membuat kualitas jembatan menjadi buruk dan malah ambruk ketiga kalinya,” jelas Rani.

Sebab semakin cepat jembatan itu dikerjakan, maka Pemko Medan akan semakin cepat mengetahui apa-apa saja yang belum selesai hingga dapat dengan lebih rinci mengkalkulasikan kekurangan anggarannya.

“Misalnya di pertengahan bulan Desember anggaran yang tersisa susah habis tapi pembangunannya belum selesai, maka disitu baru akan kita lihat, apanya yang belum selesai, menghitung kekurangannya juga jadi lebih jelas,” katanya.

Dijelaskan Rani, pihaknya di DPRD Medan siap untuk membantu dalam menganggarkan sisa anggaran yang ada. Hal itu demi percepatan pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang Belawan agar masyarakat Belawan khususnya Sicanang dapat kembali melakukan segala aktifitasnya, terkhusus aktifitas ekonomi yang sempat tersendat karena ambruknya jembatan tersebut sebanyak 2 kali.

“Kita mau selesai sesegera mungkin, tapi bukan berarti terburu-buru juga. Kualitas jembatan, itu yang nomor satu. Masyarakat disana sudah dua kali kecewa, jangan sampai kecewa tiga kali. Kalaupun tidak bisa cepat atau sesuai target awal, setidaknya ya harus dibangun dengan kualitas yang baik agar tidak mengecewakan masyarakat ketiga kalinya,” pungkasnya. (map/ila)

IA-ITB Serahkan Bantuan APD ke PMI Medan

SERAHKAN: Pengurus IA-ITB menyerahkan bantuan APD kepada PMI Kota Medan, Rabu (14/10) kemarin.
SERAHKAN: Pengurus IA-ITB menyerahkan bantuan APD kepada PMI Kota Medan, Rabu (14/10) kemarin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Donor darah memberi manfaat kesehatan bagi pelakunya. Selain itu, melalui donor darah dapat menyelamatkan nyawa manusia yang membutuhkan. Karenanya, tak sedikit masyarakat menjadikan donor darah sebagai gaya hidup (life style) dewasa ini.

SERAHKAN: Pengurus IA-ITB menyerahkan bantuan APD kepada PMI Kota Medan, Rabu (14/10) kemarin.
SERAHKAN: Pengurus IA-ITB menyerahkan bantuan APD kepada PMI Kota Medan, Rabu (14/10) kemarin.

Seperti Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IT-ITB). Puluhan anggota IA ITB yang berdomisili di Kota Medan pun mendatangi Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan, di Jl. Perintis Kemerdekaan Medan untuk melaksanakan donor darah, Rabu (14/10) kemarin.

Mereka terlihat nyaman saat melaksanakan donor darah meski di tengah pandemi Covid-19. “Kita sangat mengapresiasi pelayanan UDD PMI Kota Medan bagi masyarakat yang melaksanakan donor darah. Protokol kesehatan yang diterapkan membuat kita tidak mengkhawatirkan penyebaran virus Corona,” ucap mantan Ketua IA-ITB, Nurlisa Ginting.

Hal itu diamini Ketua IA-ITB, Ika Siregar yang mengikuti prosedur

pelaksanaan donor darah dengan antusias. Menurutnya, ITB memiliki agenda rutin di bidang sosial. Setelah menyaksikan pelayanan di UTD PMI Kota Medan, mereka pun akan menjadikan donor darah sebagai life style bagi setiap anggota IA-ITB.

“Ternyata donor darah di PMI itu sangat aman dan nyaman. Kita berterimakasih kepada pihak PMI Kota Medan atas pelayanan dan pengabdian serta kerja keras untuk memenuhi kebutuhan darah

masyarakat di Kota Medan,” tutur dia.

Di akhir kegiatan, IA-ITB menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada PMI Medan. Ketua PMI Medan, Musa Rajekshah melalui Direktur UDD PMI Medan, Harry Butarbutar berterimakasih atas bantuan IA-ITB tersebut.

Di tengah pandemi Covid-19, lanjutnya, PMI Kota Medan memang menerapkan prokes dengan ketat untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pendonor.

“Kita memastikan pendonor dalam keadaan bersih saat melaksanakan donor darah. Para staf UDD wajib mengenakan APD, dari

masker, sarung tangan, pelindung wajah. Seluruh perlengkapan juga kita sterilkan lebih dulu sebelum melaksanakan transfusi darah. Karena kita juga ingin melindungi pendonor,” katanya.

Dengan keamanan dan kenyamanan tersebut, lanjutnya, PMI Kota Medan berharap masyarakat tidak perlu khawatir melaksanakan donor darah. Sehingga, kebutuhan darah di Kota Medan yang tetap tinggi dapat terpenuhi meski di tengah pandemi Covid-19. PMI Kota Medan juga memiliki unit yang siap melayani permintaan donor darah di rumah pendonor. (rel/prn)

Polres Belawan Gelar Bakti Sosial, Ambil Sayur Secukupnya, Bayar Seikhlasnya

SAYUR: Warga memilih sayur yang akan dibeli dengan membayar seikhlasnya. Kegiatan ini dilakukan Kamtibmas Polsek Medan Labuhan. Fachril/sumutpos.
SAYUR: Warga memilih sayur yang akan dibeli dengan membayar seikhlasnya. Kegiatan ini dilakukan Kamtibmas Polsek Medan Labuhan. Fachril/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memperingati Hari Pangan se-Dunia, Polres Pelabuhan Belawan melaukan kegiatan peduli kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19, dengan menjual sayur dengan membayar seiklasnya kepada warga di wilayah hukumnya.

SAYUR: Warga memilih sayur yang akan dibeli dengan membayar seikhlasnya. Kegiatan ini dilakukan Kamtibmas Polsek Medan Labuhan. Fachril/sumutpos.
SAYUR: Warga memilih sayur yang akan dibeli dengan membayar seikhlasnya. Kegiatan ini dilakukan Kamtibmas Polsek Medan Labuhan. Fachril/sumutpos.

Penjualan sayur dari binaan Kamtibmas Polsek Medan Labuhan melalui Brigadir Wahyu dengan tema Ambil Sayurnya Secukupnya, Bayar Seikhlasnya berlangsung di depan Masjid Al Ikhlas Jalan Titi Pahlawan, Simpang Kantor Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan, Jumat (16/10).

Waka Polres Pelabuhan Belawan Kompol Herwansyah Putra menyebutkan, kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, kegiatan ini juga bentuk kampanye masyarakat memakan sayur.

“Walaupun kegiatan ini bukan membagi sayur gratis, tapi berbayar seikhlasnya, tapi tujuannya sosial. Uang hasil penjualan sayur tersebut akan disumbangkan seluruhnya untuk keperluan pembangunan atau renovasi rumah ibadah,” jelas Wakapolres.

Wakapolres menambahkan, untuk kegiatan tahun ini bertempat di Masjid Al-Ikhlas Medan Labuhan, ke depan program ini akan lakukan di rumah ibadah di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan. Selain itu juga, kegiatan diselingi dengan membagikan masker gratis kepada warga usai melaksanakan Salat Jumat.

“Apa yang telah kita programkan ini akan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mampu membantu orang yang membutuhkan,” terangnya mengakhiri. (fac/ila)

Jelang HUT ke-61, MPW PP Sumut Gelar Kegiatan Sosial

RAPAT: Ketua  MPW PP, Kodrat Shah bersama pengurus, saat menggelar rapat persiapan acara HUT PP Sumut.
RAPAT: Ketua  MPW PP, Kodrat Shah bersama pengurus, saat menggelar rapat persiapan acara HUT PP Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sumut akan mengelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 61 tahun yang jatuh bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020. Peringatan HUT kali ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial, seperti pembagian masker dan hand sanitizer, pembagian sembako dan donor darah.

RAPAT: Ketua  MPW PP, Kodrat Shah bersama pengurus, saat menggelar rapat persiapan acara HUT PP Sumut.
RAPAT: Ketua  MPW PP, Kodrat Shah bersama pengurus, saat menggelar rapat persiapan acara HUT PP Sumut.

Ketua  MPW PP, Kodrat Shah melalui Sekretaris MPW PP Sumut, Ali Madhy mengatakan, kegiatan HUT tahun ini memang dikemas sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat situasi pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tetap mematuhi protokoler kesehatann

Selain itu, kegiatan juga disiarkan melalui aplikasi Zoom, sehingga dapat disaksikan seluruh kader Pemuda Pancasila se-Sumut dan dipandu MPN Pemuda Pancasila.”Peringatan kali ini mengambil tema “Ayo patuhi protokol kesehatan. Ayo berbagai, dan ayo donor darah. Tema besarnya, Pemuda Pancasila Peduli,” kata Kodrat Shah.

Sebelumnya, Ketua Panitia M Igbal Hasibuan yang memimpin rapat persiapan acara HUT ke-61 Pemuda Pancasila ke 61 menyampaikan, acara akan digelar selama 3 hari berturut-turut serentak di seluruh Sumatera Utara. Diawali dengan kegiatan pembagian 150.000 masker dan hand sanitizer secara serentak di seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) se-Sumatera Utara yang digelar pada Senin (26/10). Dilanjutkan dengan kegiatan pembagian sembako di seluruh MPC se-Sumatera Utara pada Selasa (27/10), dan puncaknya adalah kegiatan donor darah pada Rabu (28/10).

“Seluruh rangkaian kegiatan HUT Pemuda Pancasila yang ke 61 tahun kali ini merupakan bentuk dukungan terhadap Pemerintah dan kepedulian Pemuda Pancasila kepada masyarakat. Semoga rencana kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (adz)

Pemutihan Denda Pajak Kenderaan Bermotor, Pendaftaran 19 Oktober Dibuka

SEBELUM PANDEMI: Suasana ramainya masyarakat mengurus pajak kendaraan bermotor di Satlantas Putri Hijau, sebelum terjadi pandemi Covid 19. Mulai hari Senin, 19 Oktober 2020, pendaftaran untuk pengurusan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, dibuka.
SEBELUM PANDEMI: Suasana ramainya masyarakat mengurus pajak kendaraan bermotor di Satlantas Putri Hijau, sebelum terjadi pandemi Covid 19. Mulai hari Senin, 19 Oktober 2020, pendaftaran untuk pengurusan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, dibuka.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi masyakat yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan ingin mendapatkan program pemutihan denda PKB, bisa mendaftarkan pada Senin, 19 Oktober 2020. Sebab, Pemprov Sumut memulai program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di tahun anggaran 2020.

SEBELUM PANDEMI: Suasana ramainya masyarakat mengurus pajak kendaraan bermotor di Satlantas Putri Hijau, sebelum terjadi pandemi Covid 19. Mulai hari Senin, 19 Oktober 2020, pendaftaran untuk pengurusan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, dibuka.
SEBELUM PANDEMI: Suasana ramainya masyarakat mengurus pajak kendaraan bermotor di Satlantas Putri Hijau, sebelum terjadi pandemi Covid 19. Mulai hari Senin, 19 Oktober 2020, pendaftaran untuk pengurusan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, dibuka.

Plt Kepala Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Riswan didampingi Sekretaris BPPRD-Sumut,Viktor Lumbanraja, Kabid PKB Syaiful Bahri, S.Sos.MSP, Kepala UPT Samsat Medan Utara, Drs Suib Ritonga, Kabid PKB dan BBNKB, Syaiful Bahri, S.Sos, Map, Kasi STNK Ditlantas Poldasu AKP Anggun, dan Kabag Asuransi PT Jasa Raharja Perwakilan Sumut mengatakan, pemutihan denda PKB, BBNKB Kedua dan BBNKB Mutasi itu, sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumut Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB atas Penyerahan II dan Seterusnya tertanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Adapun keringanan itu, yakni keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi luar provinsi. Keringanan sanksi administratif PKB dan BBNKB akibat balik nama, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya,” ujar Riswa, dalam temu Pers yang digelar di ruang rapat Samsat Medan Selatan, Jumat (16/10).

Namun, lanjutnya, keringanan sanksi administratif BBNKB atas penyerahan kedua itu tidak termasuk keringanan terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk. Namun pemutihan denda itu bisa diikuti jika wajib pajak telah melakukan pembayaran dalam waktu pelaksanaan sampai 15 Desember itu.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Sumut, Victor Lumbanraja, dalam pertemuan yang memandu acara membenarkan telah terbitnya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor itu.

“Keringanan pajak kendaraan bermotor ini adalah atensi dari Pak Gubernur Edy dan Waki Gubernur Musa Rajekshah. Silahkan masyarakat mengikuti keringanan ini, mulai 15 Oktober sampai 15 Desember 2020 di Samsat dan tempat-tempat terdekat,” ujar Victor.

Sebagaimana dalam Pergub 45, sebut dia, wajib pajak yang ingin menikmati pemutihan denda terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada gubernur Sumut. Kemudian menunjukkan KTP Asli, identitas kepemilikan kendaraan yang sah, dan menunjukkan surat atau bukti yang diperlukan sesuai ketentuan berlaku.

Sementara Kasi STNK Ditlantas Poldasu, AKP Anggun mengatakan, pihaknya bersama BPPRDSU sudah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan kenderaan bermotor termasuk jadwal pendaftaran untuk pembayaran denda yang ada di gerai maupun kantor Samsat yang ada di Medan Utara dan Samsat Medan Selatan.

Untuk melakukan pengecekan sekaligus pembayaran denda ini pihaknya melakukan protokol kesehatan seperti mulai pakai masker,cuci tangan dan jaga jarak.”K ondisi ini dilakukan untuk tidak membuka klaster baru bagi masyarakat. Bahkan kenderaan yang akan dilakukan pengecekannya dilakukan di Halaman RSU Putri Hijau,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubsu Edy Nuradi mengatakan, Kebijakan ini diambil selain menggenjot sektor pendapatan asli daerah (PAD), juga untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. “Iya, yang pasti untuk membantu masyarakat dalam kondisi Covid-19 ini,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi menjawab wartawan, Jumat (16/10).

Program itu mulai berlaku 19 Oktober hingga 14 November 2020. Sebelumnya, dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif PKB dan BBNKB atas Penyerahan II dan Seterusnya, program ini berlaku mulai 15 Oktober-15 Desember 2020).

Melalui kebijakan pemutihan denda ini pula, sambung Edy, pihaknya targetkan mampu meraup PAD hingga Rp200 miliar. “Targetnya sudah dihitung bisa dapat Rp200 miliar (dari program keringanan) itu,” katanya.

Meski demikian, menurut Gubsu, kebijakan dimaksud pada tahun ke depan belum tentu kembali diterapkan. Pihaknya berharap masyarakat punya kesadaran tinggi sebagai wajib pajak guna membayar PKB. “Mudah-mudahan ke depan tak lagilah begitu-begitu,” pungkasnya. (prn/ila)

AXA Mandiri Bayarkan Klaim Covid-19 hingga Rp13 Miliar

DISKUSI: Head of Corporate Communications & Event Management AXA Mandiri, Luile Sawitri dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Peduli Covid-19, secara virtual.
DISKUSI: Head of Corporate Communications & Event Management AXA Mandiri, Luile Sawitri dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Peduli Covid-19, secara virtual.

MEDAN, SUMUTPOS.Co – PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membayarkan klaim nasabah yang terkena Covid-19 hingga Rp13 miliar. Sedangkan klaim tahun 2019 telah dibayarkan Rp5,3 triliun.

DISKUSI: Head of Corporate Communications & Event Management AXA Mandiri, Luile Sawitri dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Peduli Covid-19, secara virtual.
DISKUSI: Head of Corporate Communications & Event Management AXA Mandiri, Luile Sawitri dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Peduli Covid-19, secara virtual.

“Jumlah klaim untuk Covid-19 tahun 2020 bagi nasabah AXA Mandiri sekitar Rp 13 miliar lebih. Kalau saya lihat datanya, tagihan tertinggi mencapai Rp 100 jutaan,” ujar Head of Corporate Communications & Event Management AXA Mandiri, Luile Sawitri dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Peduli Covid-19 dengan tema Dalam Upaya Pencegahan dan Proteksi Kesehatan Menghadapi Pandemi Covid-19, Jumat (16/10).

Dalam diskusi tersebut, juga menghadirkan dr Siti Masliana Siregar SpTHT-KL (K) (Konsultan Rinologi)n

dari UMSU dan dr Mardohar Tambunan dari Dinas Kesehatan Kota Medan.

Luile menjelaskan, dalam masa pandemi ini setiap masyarakat jangan tanggung risiko sendiri. Itulah makanya dibutuhkan asuransi. “Di AXA Mandiri kami lebih dari sekedar memberikan perlindungan. Sebab berfokus pada asuransi jiwa dan kesehatan. Jadi, nasabah bisa menggunakan asuransi sebagai pengganti biaya perawatan kesehatan, UP meninggal dunia atau persiapan keuangan jangka panjang,” sebutnya.

Diutarakan dia, selama pandemi ini, nasabah bisa melakukan telekonsultasi gratis, ketahanan mental dan layanan kesehatan. “Kami telah bekerja sama denga platform kesehatan online untuk memberikan layanan konsultasi gratis, pengantar obat ke rumah, tes lab di rumah, pengingat pengobatan, pemesanan janji temu dengan dokter. Bahkan, klaim kesehatan memalui whatsapp dan banyak lagi,” terang Luile.

Sementara, dr Siti mengatakan sejauh ini situasi Covid-19 yang muncul berdasarkan klaster-klaster baru dimana pasien memiliki gejala ringan atau tanpa gejala sudah dianggap biasa. Selama ini keluhan pasien yang datang padanya merupakan pasien Covid-19 tanpa bergejala yang selalu berkaitan dengan bagian hidung. “Kasus terbanyak itu yakni hilangnya penciuman yang diikuti riwayat pasien demam. Nah, ketika di swab sekitar 50%-70% itu konfirmasi positif Covid-19,” terang dokter bedah kepala leher tersebut.

Kendala saat ini, yakni di Indonesia sangat mahal pemeriksaan swab. Sehingga pasien yang ringan tadi enggan melakukan swab. “Seperti kita ketahui hampir semua provinsi atau kabupaten terkena kasus Covid-19 tepatnya ada 34 provinsi yang sudah memiliki kasus Covid-19. Indonesia bahkan menempati yang terbanyak kedua di Asia setelah India. Jadi saat ini yang perlu dipikirkan adalah resiko menularkan pada orang lain bagaimana ini bisa kita cegah,” sebut Siti.

Hal senada juga dikatakan dr Mardohar Tambunan, bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kasus Covid-19 di Medan. Sekarang untuk sistem juga sudah berubah yang dulunya orang sakit yang pakai masker, kini seluruh masyarakat sehat pun wajib pakai masker.

“Kita bentuk tim gerak cepat untuk melakukan kegiatan melalui petugas-petugas yang terlatih. Kita juga membeli rapid test, serta bekal logistik lainnya untuk puskesmas. Selain itu, membuat lokasi perkuburan untuk pasien yang meninggal karena Covid-19,” tukasnya. (ris)