Situasi Kepulauan Nias Membaik, Pengunjung Cukup Rapid Test

20 October 2020 11:04 AM

KUNJUNGAN: Gubsu Edy Rahmayadi menerima kunjungan Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, Senin (19/10). Foto: Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penanganan pencegahan Covid-19 di Kepulauan Nias menunjukkan tren membaik pascapenyekatan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, sejak pertengahan September lalu. Melihat itu, Gubsu memutuskan mengalihkan penanganan Covid-19 dari Satgas Provinsi Sumut ke Satgas kabupaten/kota yang ada di Nias.

“Kalau kita lakukan dengan benar, insyaallah masalah Covid-19 akan selesai di Kepulauan Nias Penanganan tetap berlanjut, tetapi dilakukan oleh Satgas masing-masing kabupaten/kota,” ujar Gubernur, Edy Rahmayadi, saat menerima Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, yang juga Bupati Nias Utara Haogosochi Hulu, bersama Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Nias Selatan, Ria Telaumbanua, dan Plt Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (19/10).

Riadil Lubis menjelaskan, ada beberapa hal yang berubah setelah penanganan Covid-19 dialihkan ke Satgas kabupaten/kota. Antara lain, jika selama ini pengunjung yang ingin masuk ke Kepulauan Nias harus menunjukkan hasil swab negatif, maka setelah tanggal 20 Oktober 2020, setiap orang yang ingin masuk ke Nias cukup menunjukkan hasil negatif (non reaktif) dari rapid test.

“Hal itu sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan. Untuk masuk ke Nias cukup menunjukkan hasil negatif rapid test,” katanya.

Terkait isolasi terpusat, Riadil mengatakan tetap dilanjutkan. Namun jika selama ini isolasi dilakukan di sembilan hotel, diturunkan menjadi lima hotel. Pembiayaanya masih ditanggung oleh Satgas Provinsi, termasuk juga operasional dari tenaga kesehatan (nakes).

Dijelaskan Riadil, saat ini banyak kemajuan yang sudah dicapai. Salahsatunya adalah Kepulauan Nias sudah memiliki laboratorium swab sendiri. “Untuk laboratorium swab, kita memanfaatkan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli. Jadi sampel tidak lagi dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran USU di Medan,” ujarnya.

Saat ini, lab di Nias sudah swab test sampel 3.150 orang, dari rencana 2.000 orang yang diswab. “Artinya kita telah melampaui target awal,” tambahnya.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias yang juga Bupati Nias Utara, Haogosochi Hulu, mengapresiasi tren membaiknya keadaan Kepulauan Nias. “Ekononi berjalan dengan dilonggarkannya syarat pendatang ke Kepulauan Nias cukup menunjukan hasil negatif rapid test. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” tambahnya.

Haogosochi menyampaikan, untuk menjaga keselamatan anak sekolah, seluruh sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, baru boleh melakukan sekolah tatap muka setelah tanggal 31 Desember 2020. (rel/prn)

Foto: Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian

KUNJUNGAN: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima kunjungan Ketua Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, yang juga Bupati Nias Utara, Haogosochi Hulu, bersama Pjs Bupati Nias Selatan, Ria Telaumbanua di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (19/10).

Foto: Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian

JUBIR: Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, saat live streaming update data Covid-19 di Media Centre Satgas Covid-19, di Lantai 6 Kantor Gubernur, Medan, Senin (19/10).

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Dana Desa Boleh Beli Tenda & Selimut

20 October 2020 10:57 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, meminta kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pendamping desa menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana jelang musim penghujan.

Dikutip dari Surat Mendes PDTT Nomor 2813/PDU.02.02/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, Abdul mengimbau para perangkat desa untuk memanfaatkan dana desa guna mengantisipasi bencana.

Dari keterangan tertulis yang diterima Senin (19/10), Kementerian Desa (Kemendes) PDTT menjelaskan. mekanisme pemanfaatan dana tersebut diambil dari keputusan musyawarah desa dan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu prabencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pascabencana.

Pada saat prabencana, pemanfaatan dana dapat dilakukan melalui mitigasi seperti pelatihan sadar bencana, pelatihan kebencanaan dan pembangunan jalur evakuasi.

Kemudian, pada saat bencana sedang terjadi, dana desa dapat digunakan untuk evakuasi, pengungsian, dan dapur umum, misalnya untuk pembelian tenda pengungsian, selimut, obat, dan lainnya.

Lalu, pada masa pascabencana, dana desa dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, misalnya membangun fasilitas yang roboh, dan lainnya.

Selain itu, melalui surat ini, Abdul juga meminta untuk membersihkan saluran air, memperkuat penahan banjir dan longsor, membuat/memperbarui tanda jalur evakuasi, dan lainnya dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Kepala desa juga diminta mendata warga desa yang tinggal di lokasi rawan bencana, seperti di bantaran sungai, di atas tebing, di bawah tebing, perbukitan yang gundul, dan lainnya.

Perangkat desa diminta pula menyediakan lokasi penanganan korban bencana di dekat daerah rawan bencana, agar memudahkan dan mempercepat proses evakuasi.

Abdul meminta kepala desa untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, serta hindari kerumunan dalam penanganan korban bencana. (kps/net)

Wisatawan Wajib Rapid Test, PHRI: Pelaku Wisata Makin Terkapar

20 October 2020 10:51 AM

WISMAN: Sejumlah wisatawan mancanegara mengenakan masker saat menyeberang menuju pulau Samosir dari Pelabuhan Ajibata, Jumat (20/9).

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Ratusan pelaku usaha pariwisata dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Samosir, melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir.

Pasalnya, Pemkab mewajibkan setiap wisatawan yang berkunjung ke Samosir untuk menjalani rapid testn

Ketentuan tersebut dikeluarkan setelah petugas kesehatan di salahsatu puskesmas di Kabupaten Samosir, reaktif saat rapid test.

“Wajib rapid test itu akan membuat pelaku pariwisata di Samosir makin terpuruk. Sekarang saja, wisatawan enggan melakukan perjalanan wisata. Apalagi jika diwajibkan rapid test. Makin sunyilah. Pelaku wisata bakal makin terkapar,” kata pelaku usaha pariwisata Samosir, Ombang Siboro, kepada Sumut Pos, Senin (19/10).

Ia mempertanyakan, mengapa Kabupaten Samosir membuat kebijakan tersebut. Sementara daerah lain tidak. “Pasti nanti wisatawan akan berpikir, ngapain ke Samosir? Ke Kabupaten lain jika bisa berwisata,” jelas pengelola Pantai Batu Hoda, yang juga mantan Kadis Pariwisata Samosir ini.

Untuk itu, ia menegaskan bila surat keberatan para pelaku wisata tidak digubris, mereka akan melakukan somasi dan langkah hukum.

Ombang mengakui, sejak surat edaran itu diterbitkan pada Jumat (16/10) pekan lalu, memang belum diberlakukan hingga kemarin.”Masih surat edaran. Hari itu, terbit langsung kita protes. Jadi, belum sempat diberlakukan. Kita minta Pemkab mencabut surat edaran itu,” kata Ombang.

Ia menilai surat edaran Pemkab Samosir itu akan sangat berimbas ke dunia pariwisata di Samosir. “Kebijakan itu tidak berdasarkan akal sehat, gagal paham dan minus kecerdasan,” kritiknya.

Menurut Ombang, penerapan protokol kesehatan selama ini diikuti secara ketat dan konsisten. Razia masker juga diterapkan dengan sanksi tegas. “Apalah artinya mewajidkan rapid test kepada wisatawan, sementara di angkutan umum, di kantor-kantor, di pesta, di kafe dan hiburan malam, sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan? Ini sebuah keputusan diskriminatif terhadap industri pariwisata,” pungkasnya.

Wisman ke Medan Turun Drastis

Terpisah, kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Kota Medan di tahun 2020 menurun drastis akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Tak tanggung-tanggung, penurunan kunjungan wisman hingga 31 Juli 2020, mencapai 68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

“Turunnya sangat drastis, hampir 70 persen. Itupun karena di Januari dan Februari, jumlah wisman yang masuk ke Medan terbilang cukup tinggi. Lebih tinggi dibanding Januari dan Februari di tahun 2019. Tetapi sejak Maret hingga Juli, angka kedatangan wisman ke Kota Medan merosot tajam,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Drs H Agus Suriyono, kepada Sumut Pos, Senin (19/10).

Data diterima Sumut Pos dari Dispar Kota Medan, sejak bulan Januari hingga Juli 2020, jumlah wisman yang singgah ke Kota Medan hanya 38.562 orang. Hanya sekitar 32 persen dibandingkan jumlah wisman yang singgah pada Januari hingga Juli 2019, yang mencapai angka 120.267 orang. Selisih 81.705 orang atau sekitar 68 persen.

“Bahkan total sampai Desember 2019 yang lalu, jumlah wisman yang masuk ke Kota Medan itu ada 211.270 orang,” ujarnya.

Dirincikan Agus, pada bulan Januari 2020, wisman yang masuk ke Kota Medan ada sebanyak 20.878, atau meningkat tajam dari jumlah Januari 2019 sejumlah 13.764. Namun di bulan Februari 2020 jumlah wisman ke Kota Medan berkurang menjadi sebanyak 11.009 orang, atau menurun tajam dari jumlah Februari 2019 yang sebanyak 22.097.

Pada Maret 2020 jumlah wisman yang datang ke Kota Medan tinggal 6.204 orang. Padahal pada Maret 2019 ada sebanyak 18.764.

“Bulan Aprilnya tinggal 59 orang. Bulan Mei 57 orang, Juni 162 orang dan di Juli 193 orang. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, April 2019 ada 21.038 orang, Mei 2019 ada 13.262 orang, Juni ada 12.786 orang dan Juli ada 18.556 orang,” rincinya.

Adapun warga negara yang merupakan mayoritas wisman yang berkunjung ke Kota Medan adalah warga negara Malaysia. Sisanya warga negara Singapura, Brunai Darussalam, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Dari tahun ke tahun, wisman yang paling banyak ke Kota Medan adalah wisman dari Malaysia. Itu sebesar 60 persen lebih dari total wisman yang masuk Medan. Tapi adanya pandemi ini membuat kunjungan wisata ke Kota Medan. Hampir semua tempat di Indonesia bahkan di dunia menurun. Harapan kita, kondisi bisa membaik, agar wisman yang masuk ke Kota Medan kembali meningkat,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga SE MM, mengatakan, wajar bila jumlah wisatawan menurun drastis akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Tetapi menurutnya, sebelum Covid-19 melanda, pariwisata di Kota Medan belum memiliki nilai jual yang tinggi.

“Bukan karena Kota Medan tidak punya selling point (nilai jual). Kota Medan memiliki segudang pariwisata yang bisa dijual ke kota-kota lain, provinsi-provinsi lain, hingga negara-negara lain.Masalahnya, Pemko Medan belum mampu mengemas pariwisata menjadi pariwisata yang menarik di mata dunia dan ‘menjualnya’ dengan baik,” ungkap Ihwan kepada Sumut Pos, Senin (19/10).

Dijelaskan Ihwan, cepat atau lambat, pandemi akan segera berlalu. Untuk itu mulai saat ini, Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata agar mulai melakukan terobosan-terobosan terbaru, untuk menjadikan pariwisata di Kota Medan memiliki nilai jual tinggi.

“Selama ini sebelum Covid melanda Kota Medan, Pemko Medan hanya menggelar kegiatan-kegiatan rutinitas dengan menggelar event-event. Mungkin itu memang bisa mendatangkan wisman, tapi saya fikir tidak signifikan. Dan hanya terjadi ketika event digelar. Padahal kita mau, wisman itu terus berdatangan di sepanjang tahun,” jelasnya.

Menurutnya, ada banyak pariwisata yang betul-betul bisa dipromosikan dari pariwisata di Kota Medan. Salahsatunya wisata kuliner, belanja, heritage, dan masih banyak lainnya.

“Pemko Medan bisa belajar dari kota-kota wisata di dunia yang tidak memiliki wisata alam seperti Kota Medan, namun tetap dikunjungi wisatawan, karena banyak objek menarik di kota itu,” katanya.

Untuk itu, sembari menanti pandemi Covid-19 berlalu, Pemko Medan diminta mulai aktif mempromosikan pariwisata dengan strategi-strategi efektif. (gus/map)

Mantan Direktur RSUD Kotapinang Divonis 6 Tahun Penjara

20 October 2020 09:37 AM

SIDANG: Mantan Direktur RSUD Kotapinang, Daschar Aulia (layar monitor) menjalani sidang putusan, Senin (19/10).gusman/sumut pos.

KOTAPINANG, SUMUTPOS.CO – Mantan Direktur RSUD Kotapinang, Daschar Aulia dihukum selama 6 tahun penjara denda Rp200 juta subsider
3 bulan kurungan. Terdakwa terbukti melakukan korupsi pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebesar Rp1,5 miliar, tahun anggaran (TA) 2014.

Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang (UU) RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan terdakwa Daschar Aulia dengan pidana selama 6 tahun penjara, denda Rp200 juta apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” ucap hakim ketua Safril Batubara, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (19/10).

Selain itu, terdakwa Aulia juga dibebankan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,2 miliar lebih subsider 2 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan terdakwa terbukti melakukan korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan,” kata Safril.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Riamor Bangun, yang sebelumnya menuntut selama 8 tahun penjara, denda Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, membayar UP sebesar Rp1,2 miliar lebih subsider 4,5 tahun kurungan.

Atas putusan ini, baik JPU dan penasihat hukum terdakwa kompak menyatakan pikir-pikir.

Diketahui, dalam kasus ini terdakwa Daschar Aulia terbukti menikmati Rp1,2 miliar lebih dari total kerugian keuangan Negara dari Pengelolaan Keuangan RSUD Kotapinang TA 2014 yang bersumber dari penerimaan UP/Ganti Uang (GU) dan PAD sebesar Rp1.511.427.219,00, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor LAP: 700/11/lt.Kab/2019, Tanggal 25 Oktober 2019. (man/azw)

Habisi Nyawa Istri, Suami Dituntut Penjara Seumur Hidup

20 October 2020 08:56 AM

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum, Benny Surbakti menuntut terdakwa pembunuhan berencana, Ramona Sembiring dengan pidana seumur hidup. Tuntutan ini dibacakan Benny dalam sidang yang digelar secara virtual di hadapan Ketua Majelis Hakim Dedy didampingi Anggota Aida Harahap dan Tri Syahriawani, Senin (19/10).

“Kepada majelis yang mengadili perkara ini, menuntut terdakwa dengan pidana seumur hidup dan terdakwa tetap ditahan,” kata Benny.

Dia menguraikan, terdakwa selalu berbelit memberikan keterangan selama persidangan. Selain itu, terdakwa juga tidak terus terang memberi keterangan.

“Terdakwa juga sedang menjalani hukuman perkara lain,” kata dia.

Mendengar tuntutan JPU, terdakwa santai. Bahkan, terdakwa tidak ada menunjukkan raut wajah yang bersalah.

“Baik, sidang ditunda sampai Rabu (21/10) dengan agenda nota pembelaan terdakwa yang dibacakan penasehat hukumnya,” pungkasnya.

Dalam dakwaan JPU, Ramona Sembiring (21) didakwa pasal berlapis, 340 Jo 338 Jo 351 ayat (3) dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Sebelumnya, korban ditemukan oleh operator alat berat eskavator Adi Gurusinga (47), Kamis (30/1) siang. Temuan mayat kemudian dilaporkan ke Iwan Ketaren (47), mandor.

Mayat kemudian diletakkan ke pinggir dan dikabarkan ke Kadus Tanjung Putri. Tak lama berselang, polisi tiba di lokasi yang kemudian melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.

Dari TKP, polisi menemukan sejumlah barang milik korban. Seperti jam tangan, celana dalam, dan anting-anting korban. (ted/azw)

Polres Karo Temukan Ladang Ganja

20 October 2020 08:50 AM

Polisi saat mencabut pohon ganja tak bertuan.

KARO-Satres Narkoba Polres Karo kembali menemukan ladang ganja di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sabtu (17/10). Dari lokasi, polisi mengamankan 258 batang ganja.

Kepala Satuan Serse Narkoba Polres Karo AKP Henry David Bintang Tobing SH menerangkan, pihaknya mendapat informasi keberadaan ladang ganja ini sehari sebelumnya, Jumat 16 Oktober 2020. Tanaman ganja itu dilaporkan tumbuh di perladangan Juma Rabin di Desa Dokan.

Atas informasi itu, personel polisi yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Karo AKP Henry David Bintang Tobing SH bersama personel Polsek Tigapanah selanjutnya bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Polisi kemudian menyisir seluruh ladang tersebut.

“Ya, kita menemukan ratusan batang ganja di dua lokasi. Selanjutnya kita mengundang perangkat desa dan masyarakat untuk menyaksikan penemuan ladang ganja tersebut dan kemudian melakukan pencabutan,” jelas Henry.

Da menjelaskan, hingga kini pihaknya belum mengetahui siapa pemilik ladang itu. Menurutnya, berdasarkan keterangan Kepala Dusun III Desa Dokan Ristian Tarigan, lahan tersebut sudah sekitar 20 tahun terabaikan dan jarang didatangi oleh warga setempat karena letaknya yang jauh dari permukiman. Selain itu, akses jalan ke lokasi cukup sulit karena harus melewati rawa-rawa.

“Ia (kepala dusun) akan berdiskusi dengan perangkat desa lain dan tokoh adat desa untuk mengetahui siapa pemilik ladang ganja tersebut. Setelah seluruhnya dicabut, ratusan batang ganja itu kita amankan dan dibawa ke Polres Karo untuk dilakukan proses lidik,” tutup Henry. (deo/azw)

Anggota DPR RI Sihar Sitorus Laksanakan Reses Daring Bersama Pemko Gunung Sitoli dan Pemkab Nias

20 October 2020 08:44 AM

NIAS, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar P. H. Sitorus melaksanakan Reses Perseorangan di Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Kepulauan Nias. Pada hari pertama, Senin (19/10) di waktu yang berbeda Sihar mengadakan reses secara daring di dengan Pemerintah Kotamadya Gunung Sitoli pukul 10.00 s/d 12.00 Wib, dan Pemerintah Kabupaten Nias pukul 14.00 s/d 16.00 Wib.

Dengan Pemerintah Kotamadya Gunung Sitoli, Sihar Sitorus, disambut hangat oleh Pjs Walikota Gunung Sitoli, Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si, yang pada Jumat 25 Agustus 2020 dilantik Gubsu Edy Rahmayadi menggantikan Walikota definitif yang cuti selama masa kampanye Pilkada serentak 2020. Abdul Haris sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Pemprop Sumut.

Dalam pemaparannya Pjs Walikota Gusit Abdul Haris memaparkan kondisi umum terkait Gunung Sitoli dan secara khusus di masa pandemi Covid-19 saat ini. “Jujur saja pak, di masa pandemi ini, masyarakat kepulauan Nias terkhusus masyarakat Gunung Sitoli cukup terpukul dari segi ekonomi akibat Covid-19, apalagi pada sektor pariwisata,” ujar Abdul.

Pjs Walikota Gunung Sitoli, Ir. Abdul Haris menyampaikan aspirasinya kepada Sihar Sitorus lewat reses daring anggota DPR RI Sihar Sitorus. Dok: Pemko Gusit
Abdul juga menambahkan, sebagai salah satu wilayah yang mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung kehidupan, pemerintah pusat diharapkan dapat memperhatikan Kepulauan Nias dari segi infrastruktur, terutama bandar udara Binaka. Abdul juga menambahkan bahwa dirinya berharap, sejalan dengan ditetapkannya Danau Toba sebagai objek wisata prioritas oleh pemerintah pusat, hal ini diharapkan juga terjadi pada Kepulauan Nias.

“Mengingat Danau Toba sudah dijadikan objek wisata prioritas, hendaknya Kepulauan Nias juga dilakukan hal yang sama. Sehingga sejalan ketika wisatawan mengunjungi Sumatera Utara tidak hanya ke Danau Toba, tetapi juga ke Kepulauan Nias,” jelas Abdul.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sabar Harianja, menambahkan, bahwa sejak mewabahnya Virus Kolera Babi setahuan belakangan ini di Kepulauan Nias, khususnya di kota Gunung Sitoli, terjadi kenaikan angka kematian ternak babi yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Hal ini menyebabkan terjadinya inflasi ekonomi di sini, mengingat sebagian besar masyarakat Nias menggantungkan hidupnya dari ternak babi, sekarang harga daging babi di sini sebesar Rp120.000/kg dari Rp60.000/kg,” ujar Sabar.

Sabar berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi Instalasi Karantina Pertanian dimana akan dijadikan lokasi penelitian ternak babi yang didatangkan dari luar Kepulauan Nias. Dengan begitu, ternak babi yang sehat dapat didistribusikan ke masyarakat luas.

Di lokasi berbeda pemilik usaha Warung Makan Pa Sisca yang menjual makanan khas Nias, terutama olahan daging babi mengeluhkan hal yang sama. Dirinya mengatakan, daging babi merupakan faktor penting dalam adat istiadat suku Nias.

“Karena sekarang mahal, banyak yang ganti daging babi di acara adat menjadi ayam dan telur. Dikhawatirkan lama kelamaan, ciri khas adat masyarakat Nias malah hilang,” ujar Sisca.

Menanggapi hal ini Sihar mengatakan akan membawa permasalahan ini untuk dibahas lintas komisi agar mendapatkan penanganan yang tepat. Sihar juga meminta data-data yang lengkap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Gunung Sitoli.

Dalam paparannya, Sihar memohon maaf acara reses di Kepulauan Nias baru terjadi setelah hampir setahun dilantik menjadi anggota DPR. Ini semua karena jadwal reses yang sedikit, sementara daerah pemilihan (dapil) Sumut 2 meliputi 19 kabupaten/kota. Sehingga harus bergiliran pengaturan jadwal resesnya.

Hadir mendampingi Pjs Walikota di acara reses itu, adalah Sekda Gunungsitoli, Kepala Cabang Bank BRI Gunungsitoli, Kepala Cabang Bank Sumut Gunungsitoli, Kepala BPS Kota Gunungsitoli, dan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli, dan beberapa Kepala OPD Gunungsitoli antara lain Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Kadis Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Dinas Perumahan Rayta dan Kawasan Permukiman.

Suasana Reses Daring Anggota DPR RI Sihar Sitorus bersama Pemkab Nias .
Usai bertatap muka secara daring dengan Pemko Gunung Sitoli, Sihar melanjutkan pertemuannya dengan Pemkab Nias. Di Kabupaten Nias, Sihar disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Drs. F. Yanus Larosa mewakili Bupati Nias yang berhalangan hadir dalam pertemuan tersebut.

Permasalahan yang dialami Kotamadya Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias hampir sama terutama di masa pandemi ini. Banyak lokasi hotel yang ditutup dan dijadikan lokasi isolasi penanganan Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Nias berharap, adanya penambahan fasilitas untuk RSUD Gunung Sitoli dalam penanganan Covid-19. Hal ini mengingat akses Kepulauan Nias dengan Pulau Sumatera cukup jauh dan cukup memakan waktu.(rel)

Gubsu, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI Hadiri Pelantikan dan Seminar DPW PUI Sumut

19 October 2020 21:07 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dr H Sakhira Zandi MSi beserta jajaran pengurus Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Ummat Islam (DPW PUI) Sumut periode 2020-2025 dilantik, Sabtu (17/10). Turut dilantik kepengurusan Pemuda PUI Sumut.

DPW PUI Sumut yang dilantik diantaranya Dr H Sakhira Zandi MSi (ketua umum), Bayu Nugroho SE.I MSi (sekretaris umum) dan Jhon Kenedy Sinaga (bendahara umum). DPW PUI Sumut dilengkapi enam orang Mustasyar, dewan pertimbangan, dewan syariah wilayah dan dewan pakar wilayah.

Pelantikan DPW PUI Sumut juga diwarnai dengan seminar bertema politik Islam dengan nara sumber Ketua Umum DPP PUI KH Nurhasana Zaidi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Hidayatullah SE dan Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Wajio.

Sementara itu bertempat di Rumah Dinas Gubsu, KH Nurhasana Zaidi dan Dr H Sakhira Zandi MSi juga dijamu makan oleh Edy Rahmayadi. Kemudian di Kantor PW Al-Washliyah, Ketua Umum DPP PUI KH Nurhasana Zaidi dan Ketua Umum DPW PUI Sumut Dr H Sakhira Zandi MSi juga bersilaturahim dengan Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dr H Dedi Iskandar Batubara.

Ketua Umum DPW PUI Sumut Dr H Sakhira Zandi MSi mengatakan bahwa PUI merupakan ormas Islam yang didirikan pada tahun 1917 dimana dua pendirinya menjadi pahlawan nasional yang merintis kemerdekaan Indonesia. PUI kini mengasuh lebih empat ribu sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.

Nakhoda PUI Sumut ini berharap PUI dapat berkibar pada semua kabupaten/kota di Sumut. Dr H Sakhira Zandi MSi menegaskan bahwa dirinya bersama pengurus menginfaqkan diri di jalan dakwah dalam membina ummat Islam di Sumut.

Ketua Umum DPP PUI KH Nurhasana Zaidi mengungkapkan rasa haru dengan pelantikan pengurus DPW PUI Sumut dan Pemuda PUI Sumut. Ia meminta PUI Sumut turut dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. ”Era global kiranya mempermudah percepatan membangun bangsa dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.

PUI Sumut, lanjut ketua umum DPP PUI, harus mandiri dalam membesarkan organisasi. Potensi kemandirian organisasi dilakukan dengan memanfaatkan potensi zakat dan wakaf dari seluruh anggota PUI Sumut.

Sedangkan Gubsu H Edy Rahmayadi dihadapan pengurus PUI Sumut berharap organisasi ini dapat mengawasi pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan.

Edy Rahmayadi mengucapkan selamat kepada pengurus PUI Sumut periode 2020-2025. “Berbuatlah untuk kemajuan PUI dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist,” ujar gubernur.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan bahwa pelantikan pengurus PUI Sumut merupakan momentum untuk proses transformasi dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta memberikan manfaat baik pada personal maupun kelembagaan.

Ditegaskan gubernur, PUI adalah salah satu organisasi yang turut berjuang meraih kemerdekaan Indonesia dengan menggalang persatuan umat Islam di Indonesia. Karena itu, lanjut Edy, harus bersatu mewujudkan harapan dan berkontribusi dalam pembangunan.

DPW PUI SUMUT PERIODE 2020-2025

MUSTASYAR

Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA
Prof. Dr. H. Asmuni, MA
Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA
Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd
Dr. H. Usman Ja’far Lc., MA
Dr. H. Sorimonang Lc., MA

DEWAN PERTIMBANGAN
Ketua : Dr. H. Ahmad Darwis, MA
Sekretaris : Syahrul Idrus
Anggota :
 H. Muhammad Rais, M.Pd
 H. Imamul Authon, Lc., M.TH
 H. Ahmad Fuad Sinaga, MA
 Zulmuradho Siregar, SE

DEWAN SYARIAH WILAYAH
Ketua : H. Muslim Maksum, Lc., MA
Sekretaris : Abdul Azis, ST
Anggota :
 H. Muhammad Nuh, S.Pd.I., MSP
 Dr. H. M. Tohir Ritonga, Lc., MA
 Adi Suhara Lc., MA
 Dr. Muhammad Idris, S.Pd.I., MA

DEWAN PAKAR WILAYAH
Ketua : Dr. H. Edy Sofyan, MAP
Sekretaris : Dr. Mukhtaruddin, MA
Anggota :
 H. Muhammad Shaleh Daulay, MA
 Dr. H. Muhammad Husni Ritonga, MA
 Dr. H. Ihsan Satria, MA
 Dr.(C) Hendripal Panjaitan, S.Pd., MA., M.Si
 Dr. H. Dedi Masri, Lc., MA
 H. Alfan Arbudi, S.Pd

DEWAN PENGURUS WILAYAH
Ketua Umum : Dr. H. Sakhira Zandi, M.Si
Ketua I : H. Dwi Andi, Lc., MA
Ketua II : Julkasi Ady Sahala Matondang, S.Pd.I
Ketua III : Syahrul Komara, S.T.P., M.Psi

Sekretaris Umum : Bayu Nugroho, S.E.I., M.Si
Sekretaris I : Darussalam Lubis
Sekretaris II : Ahmad Nadhira, M.Si
Sekretaris III : TA. Saladin DP, MA

Bendahara Umum : Jhon Kenedy Sinaga
Wakil Bendahara : Dedi Prima Ritonga, M.Pd

Bidang Pendidikan
Ketua : Ali Sukri, M.TH
Sekretaris : Ibnu Hajar, S.Pd.I
Anggota :
 Bukhari, M.Pd
 Bagus Sanjaya, S.Pd.I
 M. Syaifullah Siregar Al Hafiz, S.Pd.I
 Sahrul Habibi Nasution, S.Pd., M.Si
 Wardi, M.Pd.I
 Supri Mulyadi
 Andi Rahim Pardomuan Siregar
 Muhammad Ridho, S.Pd.I
 Ahmad Suhaili, S.H.I., MH

Bidang Dakwah & Pembinaan Anggota
Ketua : Husni Ishak, S.Th.I., M.TH
Sekretaris : Ahsani Taqwim
Anggota :
 Zulfahmi Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd
 H. Sofyan, S.Pd.I
 Alvin Maghfirah, S.Sos
 Ali Nurdin, M.Pd
 Ahmad Muharram Parinduri, S.Pd.I
 Dimas Adam Triyogi, S.Sos
 M. Ikrom Khan Panjaitan, S.Pd
 Fadli Siagian, S.Pd.I
 Wendi Saputra, S.Pd

Bidang Usaha & Pemberdayaan Ekonomi
Ketua : Rinaldi Tambunan, SE
Sekretaris : Parlindungan Lubis, S.Sos
Anggota :
 Muhammad Ridho, S.Ag
 Mulyadi, A.Md
 Drs. H. Akhyaruddin
 Sulaiman, SE
 Alimuddin Hasibuan, S.Sos.I
 Ibrahim Siagian

Bidang Pembinaan & Pengembangan Daerah
Ketua : Zaini Tanjung, S.Pd.I., M.Pd
Sekretaris : Syahid Priono, S.Pd.I
Anggota :
 M. Ali Bashir Sambo, S.Pd
 Amsal Qori Dalimunthe, M.Pd
 Alimuddin Simanullang, SH
 Fauzi Ananda, M.Pd
 Adnan Harun, S.Pd.I
 Rudi Hasibuan
 Muhammad Daud, M.Pd
 Hadi Saputra Panggabean, S.Pd.I., M.Pd

Bidang Humas
Ketua : Ari Usman, ST., M.Kom
Sekretaris : Muhammad Ichsan, S.Kom
Anggota :
 H. Nasrul, S.Pd
 Widya Adi Suganda, ST
 Syahrezi
 Fajar Albana, S.Pd.I
 Sigit Kurniawan
 Danil Arif Kurniawan

(dmp)

PGN Tandatangani Kerjasama Joint Project dengan JCCP

19 October 2020 19:29 PM

Tingkatkan Rantai Nilai Gas Bumi Indonesia

JAKARTA- Dalam upaya mendukung Visi Holding Migas PT Pertamina (Persero) sebagai Global Energy Champion dan selaras dengan upaya peningkatan dan perluasan bisnis gas bumi di kawasan regional dan internasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menantandatangani kerjasama Joint Project (Proyek Bersama) dengan Japan Cooperation Center Petroleum (JCCP) untuk mempelajari dan meningkatkan rantai nilai gas bumi khususnya bisnis LNG di Indonesia menggunakan pengalaman dan keahlian INPEX dalam “Model Naoetsu”. Penandatanganan dilaksanakan oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Syahrial Mukhtar dan Eiji Hiraoka selaku Direktur Eksekutif Senior JCCP, (19/10).

Syahrial mengungkapkan bahwa kerjasama ini juga bertujuan untuk mempromosikan pengembangan teknologi pengelolaan gas bumi, serta mempererat hubungan antara Indonesia dengan Jepang. JCCP merupakan organisasi pemerintah dibawah naungan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) di Jepang dan beranggotakan perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Naoetsu sendiri adalah nama terminal LNG INPEX. Melalui model ini, studi aspek teknikal, operasional, bisnis dan keselamatan di Terminal Naoetsu dapat dijadikan menjadi salah satu basis untuk pembelajaran dan pelaksanaan kerjasama proyek gas bumi di Indonesia.

Kolaborasi JCCP, INPEX dan PGN diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan optimasi dalam kerjasama yang lebih riil di masa akan datang. INPEX adalah perusahaan E&P minyak dan gas terbesar di Jepang, dengan proyek eksplorasi, pengembangan, dan produksi global di 20 negara.

Kerjasama ini mencakup JCCP sebagai eksekutor penyusunan work plan, jadwal pelaksanaan proyek, serta estimasi jumlah dan uraian proyek untuk tahun 2020.

“Untuk tahun 2020 sampai dengan 2021, terdapat dua kerjasama dengan JCCP yaitu melalui Corporate HRD Program yaitu Naoetsu Seminar dan Technical Cooperation Program. Untuk Technical Cooperation Program tahun ini adalah Joint Study LNG di Arun dan LNG bunkering di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, joint study ini melibatkan INPEX yang merupakan partner PGN dalam suplai LNG ke Myanmar melalui Terminal Arun,” jelas Syahrial.

Dari program Naoetsu Seminar juga ditargetkan dapat memperkenalkan rantai nilai gas bumi milik INPEX dan memperoleh studi teknikal pada operasional Terminal Naoetsu yang terletak di Nagaoka. Selain itu, studi teknikal mengenai operasional Terminal LNG Naoetsu, penyimpanan gas bawah tanah di Nagaoka, keselamatan dan kesehatan operasional di terminal LNG maupun pipa, serta isu-isu komersial lainnya dalam bisnis gas di Jepang.

“Nantinya dalam tiga tahun ke depan, topik Joint Project akan disepakati bersama menyesuaikan kebutuhan dan potensi bisnis yang ada,” imbuh Syahrial.

“Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh PGN yang tengah mencari mitra untuk melaksanakan Joint Project guna meningkatkan rantai nilai gas bumi dalam negeri. Sementara itu teknik industri Jepang dinilai sudah mumpuni, baik dalam pengetahuan maupun teknologi yang berkaitan dengan modernisasi rantai gas, hingga akhirnya diusulkankan Joint Project ini bersama JCCP,” jelas Syahrial.

Selain itu, kerjasama antara JCCP dengan PT Pertamina sudah terjalin cukup lama. Ketika PGN menjadi bagian dari Pertamina, maka kerjasama di bidang ini sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh PGN.

“Kami sangat antusias untuk membangun kerja sama dengan JPP. Mengingat JCPP merupakan perusahaan yang memiliki pengalaman mumpuni dalam menjalin persahabatan dengan negara-negara penghasil minyak dan berkontribusi mengamankan pasokan minyak yang stabil ke Jepang, melalui kerjasama teknis dan sumber daya manusia di sektor hilir industri minyak,” ujar Syahrial.

Syarial berharap kerjasama ini dapat berkontribusi pada modernisasi pengelelolaan gas bumi khususnya LNG, serta meningkatkan nilai keekonomian gas bumi di Indonesia. Teknologi yang dipelajari dalam kerjasama ini, juga diharapkan dapat dieksplorasi secara komprehensif. Dengan demikian implementasinya nanti dapat memberikan benefit yang optimal untuk kemajuan rantai nilai gas bumi dalam negeri. (rel/ram)

Blusukan ke Karanganyar, Adlin Dengarkan Keluhan Pengusaha Batu Bata dan Peternak

19 October 2020 19:18 PM

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Di hadapan puluhan pengusaha batu bata Kabupaten Serdangbedagai, Calon Wakil Bupati Serdangbedagai Nomor Urut 01 H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP berjanji untuk merubah wajah Serdangbedagai menjadi lebih baik, khususnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

DAMBAAN, panggilan akrab pasangan calon bupati dan wakil bupati ini menyatakan Sergai perlu berbenah, perlu perubahan dan perlu pembaharuan, khususnya di bidang infrastruktur.

Mewujudkan hal itu, DAMBAAN melakukan berbagai diskusi dengan masyarakat. Satu di antaranya, pertemuan dengan puluhan pengusaha batu bata Serdangbedagai di Desa Karanganyar (14/10/2020) lalu.

“Kita akan fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur, itu jadi concern utama. Sebab banyak jalan di Sergai ini rusak parah dan itu menjadi keluhan utama dari masyarakat,” ungkapnya Senin (18/10/2020).

Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat Serdangbedagai juga jadi priotitas. Ke depan, jika dirinya terpilih bersama H. Darma Wijaya atau yang sering disapa Wiwik memimpin Serdang Bedagai 5 tahun mendatang, lowongan pekerjaan akan ditingkatkan dan akan diprioritaskan untuk putra daerah sehingga taraf hidup masyarakat Sergai menjadi lebih baik.

Perwakilan pengusaha batu bata di Desa Karanganyar, Pendi sebelumnya dalam pertemuan itu mengaku senang dikunjungi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdangbedagai nomor urut 01 H. Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP. Dirinya berharap agar pemerintah memperhatikan pengusaha batu bata yang ada di kabupaten ini.

Selain bertemu pengusaha batu bata, Adlin juga mendatangi dan mendengarkan keluhan peternak di Desa Karanganyar. Dengan menggebu-gebu, seorang warga Karanganyar, Heri juga menyampaikan kekesalannya terhadap pemerintahan yang kurang memperhatikan nasib peternak.

“Dari dulu, kami sudah mengembala hewan ternak lembu di kawasan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta yang ada Karanganyar ini. Tapi belakangan ini, kami dilarang mengembala di kawasan itu. Alasannya merugikan pihak perusahaan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim untuk mencari solusinya dan akan berkomunikasi dengan perusahaan. “Biasanya perkebunan itu justru senang dengan peternak karena rumput disekitar tanaman dimakan ternak yang ada. Seharusnya perusahaan bekerjasama dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepeduliannya,” jelasnya. (rel)