GURU HONOR:
Basaria Nadeak, guru
bantu yang mendapat
bantuan honor dari RSI.
HUTAGINJANG, SUMUTPOS.CO – Honornya di awal mengajar di SD Negeri 28 Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, hanya Rp200 ribu per bulan. Itu 15 tahun lalu.
GURU HONOR:
Basaria Nadeak, guru
bantu yang mendapat
bantuan honor dari RSI.
“Honor itu dari Komite Sekolah. Gaji sebulan hanya cukup untuk beli beras kebutuhan sebulan,” kata Basaria Suryani Nadeak (51), guru honorer sejak tahun 2005 di sekolah itu, kepada Sumut Pos pekan lalu.
Tahun berikutnya, uang komite sekolah dihapus, diganti dengan honor dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Guru yang mengajar muatan lokal ini dibayar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, tergantung jumlah murid. Jumlah murid di SD itu tidak banyak. Hanya sekitar 5-12 orang per kelas. Saat ini total hanya 54 orang untuk 6 kelas.
“Honor dari dana BOS dibayar sekali 3 bulan,” cetusnya.
Meski honor yang diterimanya begitu sedikit, Basaria tetap bertahan. Mengapa? “Saya mengharapkan sesuatu yang indah. Sekaligus bakti untuk anak-anak,” kata wanita yang juga mengajar Sekolah Minggu ini.
Tahun 2006, tak disangka PT Aquafarm Nusantara berinisiatif menyalurkan bantuan honor untuk sejumlah guru di desa-desa pinggiran Danau Toba yang berdekatan dengan lokasi jaring apung perusahaan. Tahap awal, 10 guru honor mendapat bantuan Rp500 ribu per orang per bulan. Salahsatunya Basaria.
“Puji Tuhan. Honor dari Aquafarm sangat membantu menutupi biaya hidup sehari-hari. Maklumlah, suami hanya nelayan. Makin senang lagi, karena kami juga mendapat jatah ikan-ikan yang baru mati dari Aquafarm. Bisa diolah menjadi ikan asin,” cetus ibu 1 anak ini semringah.
Dalam sebulan, dirinya bisa memproduksi sekitar 30 kg ikan asin tilapia. “Ikan asin super dihargai 18 ribu per kg. Restan 10 ribu. Sebulan rata-rata saya bisa dapat Rp600 ribu dari ikan asin,” katanya.
Kepala dan perut ikan, serta ikan yang tidak layak, diolahnya menjadi pakan ternak ayam, babi, dan bebek. “Nah, saat pakan untuk ternak itu direbus, airnya bisa dijadikan pupuk cair. Hasilnya bagus untuk tanaman,” cetusnya.
Ia juga senang, perolehan ikan dari danau hasil jaring ikan yang dipasang suaminya, jumlahnya lumayan untuk kehidupan keluarga. “Ada saja 1-2 ekor ikan yang lepas dari keramba Aquafarm. Lumayan jadi tangkapan nelayan. Selain itu, ikan-ikan lepas di danau kayaknya kebagian juga dari pakan ikan Aquafarm,” jelasnya seraya tersenyum lebar.
Mengaku bersyukur dengan bantuan dari Aquafarm, Basaria dengan malu-malu berharap, semoga ada perhatian dari RSI untuk honor guru-guru sekolah minggu di desa mereka. “Maklumlah, tanah di desa kami ini relatif berbatu-batu. Saya dan suami mengolah tanah seadanya karena tidak punya lahan,” cetusnya sembari melirik Dian Octavia.
Ditanya, apa pendapatnya seandainya perusahaan menghentikan penyaluran ikan mati ke warga, Basaria kontan membelalakkan mata.
“Bah, janganlah, Bu. Matilah kami! Habislah pendapatan kami. Apalagi lagi Covid ini. Kalau mau mengandalkan bertani, tak cukuplah. Tanah di sini tidak bagus. Berabu saat kering, dan becek saat hujan,” ungkapnya.
Ia berharap penyaluran ikan-ikan mati ke masyarakat jangan sampai dihentikan perusahaan.
Dian Octavia, Senior Community Affairs Manager Regal Springs Indonesia (RSI), yang membawa Sumut Pos menemui Basaria, mengatakan bantuan honor guru merupakan inisiatif Aquafarm sejak tahun 2006, masuk CSR pilar pendidikan. “Saat ini, jumlah penerima honor guru mencapai 32 orang per bulan. Tujuannya, agar seluruh anak-anak di pinggiran Danau Toba terjangkau pendidikan. Dan guru semakin semangat mengajar,” katanya.
Selain honor guru, RSI juga menyalurkan bantuan berupa tong sampah, sarana air bersih untuk masyarakat, alkes untuk polindes di sejumlah desa, pembangunan jalan cor desa di Silimalombu, Kecamatan Onanrunggu sepanjang 50 meter untuk akses karyawan dan warga, produksi kompos dari pengolahan limbah yang disalurkan ke masyarakat, dan sebagainya.
Tak lupa, RSI juga memberikan bantuan tong air dan sabun untuk cuci tangan di tengah pandemi Covid-19.
“Program CSR perusahaan mengutamakan desa-desa ring satu tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya, sebagian desa-desa di ring 2,” katanya. (mea)
BANTUAN ALKES: Senior Community Affairs Manager RSI,
Dian Octavia (kanan) foto bersama Kristina Sibarani, bidan
desa di Desa Sirungkungon, di depan alkes bantuan RSI.
SIRUNGKUNGON, SUMUTPOS.CO – Seperti namanya, demikianlah letak desa ini. Sirungkungon. Artinya, area leher. Desa ini diapit dua perbukitan di kiri kanan seperti bahu. Di depan ada Danau Toba. Di belakang, ada pebukitan tinggi. Di atas pebukitan itu, terdapat kawasan Bandara Sibisa. Desa ini masuk Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
BANTUAN ALKES: Senior Community Affairs Manager RSI,
Dian Octavia (kanan) foto bersama Kristina Sibarani, bidan
desa di Desa Sirungkungon, di depan alkes bantuan RSI.
Saking terpencilnya, alat transportasi sehari-hari masyarakat keluar desa adalah sampan dan kapal via perairan Danau Toba.
“Saat ini sih sudah ada jalan mendaki ke atas. Tapi hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor,” kata seorang warga.
Dihuni sekitar 144 Kepala Keluarga dengan penduduk 400-an jiwa, setengah warga desa memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sebanyak 60 orang sebagai karyawan Regal Spring Indonesia (RSI). Sisanya petani.
Di desa ini, ada satu Polindes, satu sekolah dasar, dan gereja. “Kalau hendak melanjut ke SMP, anak-anak desa ini biasanya pergi ke Ajibata. Kos di sana. Pulang sekali seminggu atau sekali sebulan,” jelas Kristina Sibarani (30), bidan desa yang bertugas di desa ini, kepada Sumut Pos, pertengahan pekan lalu.
Sejak bertugas di desa tersebut tahun 2010, Kristina mengaku mengalami kesulitan saat ada ibu hamil yang akan partus, dan ternyata mengalami kondisi emergency.
“Kadang saat pemeriksaan, kondisi kehamilan normal saja. Ternyata saat mau partus, terjadi pendarahan. Panik. Apalagi jika saat itu ternyata kapal sedang tidak ada,” kisahnya dengan nada miris.
Sebagai bidan desa, biasanya ia meminta keluarga si ibu hamil untuk mengupayakan alat transportasi. Apakah dengan sampan kecil, atau cara apapun yang bisa diperoleh.
“Nah… sejak ada Aquafarm (RSI, Red) di dekat desa kami, warga relatif lebih tenang. Jika terjadi kondisi emergency, warga bisa minta tolong untuk menggunakan kapal Aquafarm mengangkut ibu partus ke Ajibata. Gratis pula,” kata Kristina seraya tersenyum.
Pelayanan kesehatan warga semakin meningkat, sejak tahun lalu RSI menyalurkan bantuan alat-alat kesehatan (alkes) sebagai program CSR bidang kesehatan, ke Polindes Sirungkungon.
Alkes yang disalurkan antara lain alat cek kolesterol, alat cek asam urat, timbangan bayi, alat cek tensi, partus set, dan alat mendengar denyut jantung bayi. Selain itu, sejumlah fasilitas kantor polindes juga dilengkapi RSI. Seperti lemari obat, meja, bangku, bahkan tangga permanen serta tembol penahan bangunan polindes.
“Sejak ada partus set dan alat cek denyut jantung bayi ini, kondisi ibu dan bayinya bisa ditangani lebih dini. Misalnya jika kondisi ibu dan anak membahayakan, sudah bisa dideteksi lebih dini dan bisa segera dirujuk sebelum terjadi kondisi emergency,” kata Kristina bersemangat.
Ia senang dengan kelengkapan alkes di polindes tempatnya bertugas, sehingga pelayanan kesehatan ibu hamil, lansia, dan anak-anak semakin berkualitas.
“Terima kasih untuk RSI. Bantuan alkes ini sangat menolong. Banyak lansia yang bisa cek kolesterol, gula darah, dan asam urat tanpa perlu lagi ke Ajibata. Lansia dan ibu hamil juga lebih tenang ke Polindes setelah tangga dibangun permanen. Dulu ‘kan tangganya agak rusak. Rentan tergelincir bagi lansia dan ibu hamil,” ucapnya.
Saat ini ia menganggap fasilitas alkes di Polindes Sirungkongon sudah cukup untuk pertolongan pertama. “Kalau kondisi berat, bisa dirujuk ke Ajibata,” katanya.
Senior Community Affairs Manager RSI, Dian Octavia, menjelaskan, pemberian bantuan alkes ke Polindes Sirungkungon merupakan inisiatif RSI. “Awalnya kami survey untuk melihat apa saja kebutuhan desa. Ternyata menurut kades dan bidan desa, butuh alkes. Kami minta mereka mengajukan proposal. Tahun lalu, bantuan alkes kami salurkan,” katanya.
Program CSR RSI bidang kesehatan, menurutnya, merupakan program perusahaan yang saling melengkapi dengan pemerintah yang memiliki keterbatasan. “RSI telah menyalurkan alkses di 9 desa. Yakni di Kecamatan Parapat: Desa Pardamean. Di Kecamatan Ajibata: Desa Pardomuan, Parsaoran, Sirungkungon. Di Kecamatan Simanindo, Samosir: Silimalombu, Parbalohan, Hutaginjang, Tomok Induk, dan Tomok Parsaoran,” katanya.
Selain bantuan alkes, RSI juga menyalurkan bantuan alat-alat pendukung protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Alat cuci tangan, tong air, dan sabun disediakan di fasilitas umum, seperti gereja, sekolah, dan fasum lainnya di sejumlah desa. “Kami ingin warga juga disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” kata Dian.
Selain bantuan alkes, RSI juga menyalurkan bantuan pengadaan bak air dan pipa di Dusun Tangap, Desa Sirungkungon. “Bak ada 3 layer, disalurkan dengan pipa ke dusun yang letaknya cukup tinggi. Selama ini mereka sulit menjangkau air Danau Toba yang cukup jauh di bawah dusun,” kata Dian.
Bantuan lainya adalah pengadaan komputer untuk SD di desa itu, rehab kelas, pengadaan buku dn rak buku. “Ini sebagai bagian dari program KAMI PEDULI RSI, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Dian. (mea)
IKAN ASIN: Ma Prandika Gultom (57), menjemur ikan tilapia asin, di belakang rumahnya di Desa Sitiotio, Kecamatan
Simanindo, Kabupaten Samosir. Ikan mentah diperolehnya dari KJA Regal Spring Indonesia. Seminggu, ia bisa memproduksi 80 kg ikan asin, dengan harga jual saat ini Rp27 ribu per kg.
SUMUTPOS.CO – Memproduksi tilapia premium, sembari membangun masyarakat sekitar. Itulah misi awal yang dipertahankan Regal Springs Indonesia –produsen ikan filet putih terbesar di dunia–, hingga saat ini. Hadir di Danau Toba sejak 1998 lalu, apa yang telah dilakukan perusahaan membangun masyarakat sekitar?
IKAN ASIN: Ma Prandika Gultom (57), menjemur ikan tilapia asin, di belakang rumahnya di Desa Sitiotio, Kecamatan
Simanindo, Kabupaten Samosir. Ikan mentah diperolehnya dari KJA Regal Spring Indonesia. Seminggu, ia bisa memproduksi 80 kg ikan asin, dengan harga jual saat ini Rp27 ribu per kg.
Didirikan tahun 1988 di sebuah danau air tawar di Wunut, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, bisnis Regal Springs Tilapia tumbuh dan berkembang hingga ke Honduras, Meksiko, termasuk ke Sumatera Utara, persisnya di wilayah Danau Toba.
Memproduksi ikan tilapia yang diakui konsumen rasanya paling fresh di dunia, Regal Spring menjadi produsen ikan putih terintegrasi terbesar di dunia. Rantai integrasinya mulai dari pembibitan ikan tilapia, pembesaran, pengolahan, hingga pemasaran ke Amerika Serikat dan Eropa.
Saat ini, bisnis ikan daging putih produksi Regal Spring diakui sebagai nomor 1 paling banyak dikonsumsi di USA. Fillet tilapia yang paling disukai adalah hasil budidaya di perairan Danau Toba. Bebas dari kandungan antibiotik, aditif, dan bahan pengawet.
Apa rahasianya?
“Perusahaan membudidayakan ikan di kolam jaring apung di danau air tawar yang terjaga kemurniannya, dengan kondisi arus alami. Keramba dibangun di danau dengan kedalaman sekitar 100 meter untuk menghasilkan ikan tilapia yang sehat. Karena kualitas air sangat mempengaruhi kualitas daging ikan, perusahaan berkepentingan menjaga kualitas air dan danau tetap prima,” kata Dian Octavia, Senior Community Affairs Manager Regal Springs Indonesia (RSI), didampingi Senior External Affairs Manager RSI, Kasan Mulyono, kepada Sumut Pos, pertengahan pekan lalu.
Berkomitmen untuk terus beroperasi secara keberlanjutan di Indonesia, PT Aquafarm Nusantara (AN) di bawah manajemen RSI, memiliki filosofi bisnis baru: KAMI PEDULI.
Program ini bertujuan menghasilkan produk RSI tilapia alami yang lebih baik untuk kebutuhan konsumen, sekaligus memelihara lingkungan dan sumber daya alam dan membangun masyarakat sekitar.
3 Pilar KAMI PEDULI
Dalam misi mengurangi kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan yang dihadapi masyarakat sekitar, Regal Springs Indonesia sejak awal kehadirannya, telah menggulirkan sejumlah program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun konsep KAMI PEDULI baru diluncurkan tahun 2018. Program ini memiliki tujuan yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang digaungkan oleh PBB.
“Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang digaungkan PBB, sebagai acuan seluruh jenis industri di dunia. Mulai dari pemeliharaan air bersih, gender equality, pendidikan, kesehatan, infratruktur, dan seterusnya. Intinya, menjaga bumi sebagai bagian masyarakat global,” kata Dian Octavia.
RSI merangkum setidaknya 6-8 tujuan tersebut dalam program KAMI PEDULI, yang diurai dalam 3 nilai dasar. Yaitu, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap komunitas, dan kepedulian untuk memproduksi ikan Tilapia secara alami.
Pilar pertama, peduli lingkungan. Sebagai bisnis yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan air tawar, air menjadi sumber daya vital untuk menghasilkan ikan Tilapia yang aman untuk dikonsumsi.
“Air ibarat darah bagi bisnis ini. Kualitas ikan sangat dipengaruhi kualitas air. Karena itu, kondisi perairan tempat pembudidayaan ikan amat dijaga. Program pengujian kualitas air danau diawasi secara independen oleh Wageningen University Belanda. Selain itu, air danau yang menjadi tempat budidaya juga telah diuji oleh laboratorium independen berstandar ISO 17025,” kata Dian.
Selain itu, produksi dan penebaran pakan dilakukan secara bertanggung jawab.
RSI juga menanamkan prinsip zero waste dalam proses budidaya. Bisa dipastikan tidak ada bagian dari ikan Tilapia yang dibuang, sehingga tidak ikut mencemari lingkungan.
“Bagian-bagian yang biasanya dibuang, kami coba manfaatkan kembali. Misalnya, tulang ikan dijadikan pupuk kompos, dan dibagikan kepada warga sekitar perusahaan secara gratis. Kulit ikan diolah kembali untuk obat luka bakar. Sisik ikan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik,” jelas Dian.
Pilar kedua, peduli komunitas. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembudidayaan, program KAMI PEDULI turut memperhatikan aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya peduli terhadap pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur setempat, perekonomian warga, hingga edukasi masyarakat mengelola limbah domestik.
“Kami meniru konsep Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian. Ia mengatakan: ‘Every time I see a problem, I create a business to solve it.’ Ia menciptakan bisnis untuk mengurai masalah sosial yang ada. RSI pun setuju cara itu. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami mendukung program-program pendidikan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” kata Dian.
Dan pilar ketiga, peduli dalam produksi ikan tilapia yang lebih baik. Dimulai dari proses budidaya secara alami di danau (bukan di kolam), pemberian pakan terapung untuk memaksimalkan penggunaan pakan, serta pengendalian unit operasional yang lebih baik.
Konsepnya, memproduksi ikan dilapia secara alami yang lebih baik, sebagai nutrisi makanan kelas dunia, tanpa antibiotik.
“Untuk mencapai ketiga pilar itu, RSI bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, dengan menekankan skala prioritas secara bertahap,” cetus Dian.
Peluang Bisnis bagi Masyarakat Lokal
Mengembangkan bisnis sembari memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk memiliki penghasilan dan mata pencaharian yang lebih besar, menjadi salahsatu misi RSI. Menjadi pilar kedua KAMI PEDULI.
“Perusahaan terus berupaya memperkuat masyarakat nelayan sekitar melalui pengembangan ekonomi dan sosial,” kata Dian.
Di Sumut, Regal Springs mempekerjakan 3.600 pekerja. Sekitar 780 karyawan dipekerjakan sekitar wilayah Danau Toba sendiri, sisanya di wilayah Serdangbedagai.
Dengan mempekerjakan warga lokal, Regal Springs Indonesia berharap mampu menghidupkan geliat perekonomian warga dan ikut memajukan aktivitas bisnis di sekitar kawasan pembudidayaan ikan Tilapia.
“Sebagai perusahaan asing yang memiliki izin operasi di Indonesia, Regal Springs Group memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi bersama pemerintah daerah, dalam memajukan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional,” kata Dian.
Selain mempekerjakan warga lokal, RSI juga menggerakkan program Corporate Social Responsibility (CSR) di sejumlah bidang di kawasan Danau Toba. Program-program CSR itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga, dari berbagai aspek.
Mulai dari bantuan honor untuk guru-guru bantu di sejumlah sekolah, pelatihan sanggar tari dan menjahit bagi warga, pemberian makanan tambahan dan komputer untuk sekolah, bantuan alat-alat kesehatan (alkes) ke polindes dan klinik desa, sarana air bersih sumur bor dan tangki untuk warga, penebaran bibit ikan, pembersihan air danau dari enceng gondok, pembangunan infratruktur jalan, sarana protokol kesehatan di sekolah dan rumah ibadah, membuka peluang bisnis bagi warga, dan banyak lagi.
“Misalnya, OSF (out of specification) berupa ikan-ikan yang mati, menjadi peluang bisnis bagi masyarakat sekitar. Ikan baru mati yang kondisinya masih bagus, diolah masyarakt menjadi ikan asin. Yang mutunya dinilai agak jelek, diolah menjadi pakan ternak. Ada juga yang diubah menjadi tepung ikan untuk pakan ternak juga. Jadi tidak ada yang terbuang,” kata Dian.
Dia mengakui, idealnya pengolahan ikan-ikan mati dikelola secara profesional sesuai anjuran pemerintah. “Tapi kondisi di lapangan cukup unik. Masyarakat justru berebutan minta ikan mati. Mereka keberatan jika distribusi ikan mati yang selama ini berlangsung, dihentikan. Alasannya, selama ini mereka diuntungkan secara finansial. Mereka mengolah ikan mati menjadi ikan asin. Sisanya bisa diolah menjadi pakan, sehingga tidak perlu lagi beli bahan pakan ternak,” jatanya.
Kondisi ini menjadi dilema bagi perusahaan. “Perusahaan siap mengalihkan pengolahan ikan OSF ke pihak ketiga. Dijadikan tepung ikan untuk pakan ternak sesuai tata cara yang berlaku. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini telah menerima manfaat? Saya kira, perlu win-win solution dari pemerintah,” cetusnya.
Strategi lainnya adalah pembentukan mindset social enterpreneur di kalangan warga sekitar perusahaan. Di Parapat dan Ajibata misalnya, RSI menggandeng Desmond Group untuk tujuan pembentukan mindset social enterpreneur.
“Potensi social enterpreneur digali pelan-pelan, step by step. Tahun pertama, diskusi dulu untuk menggali potensi warga lokal. Tahun kedua, melakukan studi banding. Dan tahun ketiga praktek. Saat ini masih tahap penggalian potensi lokal. Bertahaplah,” kata Dian. (mea)
TANDA TANGAN: Direktur Operasional dan Komersial Pelindo 1 Ridwan Sani Siregar (keempat kanan) dan Deputi IV Bidang Pengusahaan BP Batam Syahril Japarin (ketiga kiri) melakukan penandatanganan kerjasama pemanduan dan penundaan kapal
BELAWAN, SUMUTPOS.CO- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang operasional jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu.
Kerja sama di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diselenggarakan di Grand Aston City Hall, Medan, Sabtu,(17/10).
Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Operasional dan Komersial Pelindo 1, Ridwan Sani Siregar dan Deputi IV Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam Syahril Japarin yang disaksikan oleh Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama, Direktur Teknik Pelindo 1 Hosadi Apriza Putra, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1 Prasetyo, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Nelson, serta General Manager Pelabuhan Barang BP Batam Kurnia Budi.
“Ini suatu kebanggaan bagi Pelindo 1 yang dipilih menjadi partner kerja sama oleh BP Batam. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sudah dibangun sebelumnya pada tahun 2018, memang ada beberapa hal yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dari Pelindo 1,” jelas Direktur Utama Pelindo 1, Dani Rusli Utama.
Pelindo 1 akan melakukan improvement dari proses-proses yang ada seperti peningkatan Good Corporate Governance (GCG), implementasi IT, dan operational excellence sehingga performance operasional di Batam menjadi lebih baik. Sebagai pelayan masyarakat diharapkan mampu menurunkan total logistic cost khususnya di Batam.
“Kita yakin value added dari kerjasama kedua belah pihak ini bisa berkontribusi baik untuk pelayanan kepada masyarakat ke depan,” jelas Dani Rusli Utama.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini bertujuan agar mensinergikan semua pihak untuk mewujudkan aspek keselamatan, keamanan pelayaran, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas kapal dalam pemanduan dan penundaan kapal di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dalam kerja sama ini, Pelindo 1 akan memberikan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, tenaga pandu di wilayah wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan jangka waktu selama lima tahun. Perairan wajib pandu di wilayah Batam tersebut meliputi Batu Ampar, Kabil, Sekupang, dan Tanjung Uncang.
Dani Rusli Utama menambahkan bahwa dalam kerjasama ini juga akan meningkatkan implementasi layanan berbasis IT atau digitalisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Pelindo 1 dan BP Batam akan melakukan implementasi sistem IT untuk penyampaian data operasional yang dapat dilakukan secara real time sehingga mampu meningkatkan kecepatan pelayanan yang lebih baik serta menjalankan prinsip GCG.
“Kami juga berharap adanya peluang sinergi di bidang usaha lainnya di luar kegiatan ini seperti depo kontainer, depo logistik, pengembangan pelabuhan, maupun kegiatan usaha lainnya antara Pelindo 1 dan BP Batam,” terang Dani Rusli Utama.
Senada dikatakan Deputi IV Bidang Pengusahaan BPBatam, Syahril Japarin menerangkan bahwa BP Batam memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pengusaha, termasuk BUMN untuk melakukan kerjasama dengan BP Batam.
“Pengelolaan kegiatan-kegiatan usaha BP Batam perlu sentuhan pengusaha yang berpengalaman dan profesional seperti Pelindo 1, sehingga mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk melakukan kerjasama pada banyak hal lainnya di kemudian hari,” jelas Syahril Japarin. (fac/ram)
VAKSIN: Uji coba vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia dimulai sejak Agustus 2020. Indonesia membutuhkan 340 juta dosisi vaksin dalam setahun.
BANDUNG, SUMUTPOS.CO –Indonesia membutuhkan vaksin Covid-19 mencapai 340 juta dosis dalam setahun. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang diambil berjumlah 170 juta jiwa dikali dua (jumlah suntikan).
VAKSIN: Uji coba vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia dimulai sejak Agustus 2020. Indonesia membutuhkan 340 juta dosisi vaksin dalam setahun.
“Sebanyak 170 juta jiwa, atau sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia,” ujar Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir, dalam rilisnya, Minggu (18/10).
Ini menjadi program besar sehingga harus dikelola dengan baik mulai dari uji klinis vaksin fase tiga, produksi, hingga distribusi dari Bio Farma. Termasuk kesiapan dari tingkat provinsi, puskesmas, termasuk tenaga kesehatan yang memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
“Karena itu program vaksinasi Covid-19 ini harus dikawal sebaik mungkin dari seluruh stakeholder, sehingga program ini dapat berjalan sesuai prosedur,” kata dia.
Dengan persiapan yang baik, saat eksekusi, masyarakat akan merasa yakin bahwa vaksin Covid-19 sudah sesuai dengan peraturan dari Badan POM yang pada akhirnya bisa menghentikan penyebaran virus Covid-19.
Direktur Registrasi Obat Badan POM, Riska Andalusia mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada tim peneliti uji klinis fase 3 dan tim Bio Farma yang sudah menjalankan uji klinis sesuai dengan rencana dan time line yang ketat. “Kami berharap juga agar kegiatan uji klinis fase 3 ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip Cara Uji Klinis yang Baik (CUKB) dan validitas data dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Riska.
Hingga kini, tidak ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat atau serius yang dialami relawan vaksin Covid-19.
Hasil dari uji klinis ini dapat menjadi data pendukung bagi Badan POM saat mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 yang akan diajukan Bio Farma saat uji klinis fase 3 berakhir. Nantinya, hasil dari uji klinis fase 3 yang ada di Bandung akan digabungkan dengan hasil uji klinis fase 3 yang ada di negara lain, seperti Brazil, Chille, Turki, dan Bangladesh.
“Uji klinis fase 3 ini dilakukan multi center study atau dilakukan di banyak tempat,” ungkap dia. Hasil dari setiap uji klinis di lima negara tersebut, akan digabungkan dan dijadikan dasar sebagai pemberian izin untuk memproduksi vaksin Covid-19 di kemudian hari.
1.620 Relawan Disuntik
Sebanyak 1.620 relawan uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac China tuntas mendapatkan suntikan pertama. “Target relawan untuk uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 sudah sesuai rencana awal, Agustus 2020 lalu,” ujar Honesti.
Dari informasi yang diperolehnya dari tim uji klinis fase 3, relawan yang mendaftar berjumlah 1.800 relawan, atau lebih dari jumlah yang didaftarkan yaitu 1.620 orang. Hingga Jumat (16/10), jumlah relawan yang sudah mendapatkan suntikan pertama mencapai 1.620 relawan, dan suntikan kedua 1.074 relawan.
“Sedangkan 671 relawan sudah dalam tahap pengambilan darah pasca-penyuntikan kedua/masuk periode monitoring,” ucap dia.
Dari 671 relawan yang masuk tahap monitoring, 540 di antaranya sudah menjalani tahap pemeriksaan imunogenisitas. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kekebalan relawan muncul pasca- diberikan dua kali suntikan dari vaksin Covid-19.
Tak Temukan Efek Samping Berat
Sementara itu, uji coba vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia sudah dimulai sejak Agustus 2020 di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lebih dari 1.600 relawan terlibat dalam uji coba vaksin tersebut.
Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan, uji coba vaksin Sinovac tidak memberikan efek samping berat bagi para relawan. Laporan yang diterimanya, vaksinasi tersebut hanya menimbulkan reaksi ringan.
“Sejauh ini tidak ditemukan adanya reaksi yang berlebihan atau Serious Adverse Event, hanya reaksi ringan seperti umumnya pemberian imunisasi,” jelasnya melalui siaran pers, Minggu (18/10).
Penny menjelaskan, pada Jumat (16/10), Tim Inspektur Badan POM melakukan inspeksi pelaksanaan uji klinik vaksin Sinovac di Puskemas Garuda dan Puskesmas Dago, Bandung. Di kedua tempat ini, subjek uji klinik ke-1.620 atau subjek penelitian terakhir direkrut.
Inspeksi serupa telah dilakukan pada 8 sampai 9 September 2020 terhadap seluruh center uji klinik. Hasil inspeksi menunjukkan, tidak ada temuan yang bersifat kritikal.
“Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan-temuan hasil inspeksi sebelumnya telah kami terima. Diharapkan tindakan perbaikan ini dapat menjadi upaya peningkatan kualitas pelaksanaan uji klinik,” ujarnya.
Penny menyebut, inspeksi merupakan salah satu pengawalan Badan POM dalam pelaksanaan uji klinik untuk memastikan berjalan sesuai dengan protokol yang telah disetujui.
Badan POM sebagai lembaga pemerintah dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keamanan, kualitas dan khasiat atau manfaat obat temasuk vaksin Covid-19 yang akan digunakan oleh masyarakat.
Untuk itu, Badan POM melakukan pengawalan pemenuhan peraturan, standar dan persyaratan sepanjang siklus perjalanan pengembangan obat mulai dari tahap pengembangan produk, uji klinik, sampai kepada formulasi dan distribusi obat.
“Khusus untuk vaksin Covid-19, Badan POM telah berupaya optimal dalam pendampingan uji klinik untuk mendapatkan data khasiat dan keamanan serta pemenuhan data mutu,” kata dia.
Ketua tim riset uji klinis Unpad Prof Kusnandi Rusmil mengatakan, 1.620 relawan dibutuhkan dalam proses uji klinis vaksin. Namun, hanya 540 orang akan disuntik vaksin, sisanya akan mendapat cairan plasebo. Penentuan pemberian vaksin atau plasebo akan dilakukan secara acak.
“Bagi yang menerima plasebo akan mendapatkan vaksin Covid-19 setelah vaksin didaftarkan,” ungkap Kusnandi. Kesehatan peserta dipastikan tetap dipantau para peneliti secara tertatur selama penelitian berjalan, atau sekitar enam bulan setelah pemberian vaksin terakhir. (kps/lp6)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara telah mendata hotel-hotel di Kota Medan, yang akan dijadikan lokasi isolasi orang tanpa gejala (OTG) Covid-19. Sedikitnya ada enam atau tujuh hotel di Medan yang siap direkomendasikan sebagai lokasi isolasi OTG.
“Yang terbaru berapa saya tidak tau. Tetapi yang terakhir saat saya koordinasikan ada sekitar enam sampai tujuh hotelyang direncanakan sebagai lokasi isolasi pasien Covid-19. . Itu semua berada di Medan. Namun soal penunjukannya, itu wewenang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut,” kata Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Sumut, Muchlis Nasution, menjawab Sumut Pos, Minggu (18/10).
Dalam hal ini, kata dia, kapasitas Disbudpar hanya membantu Satgas. “Kami diminta berkoordinasi dengan asosiasi hotel atas rencana hotel sebagai tempat isolasi. Sudah kami sampaikan hotel mana saja yang bersedia. Tapi keputusan soal penunjukan hotel, bukan keputusan Disbudpar, tetapi domain Satgas,” katanya.
Apa saja nama hotel yang direkomendasikan? Disbudpar tidak bersedia mengungkap. Alasannya, tidak ingin muncul stigma tidak baik terhadap hotel bersangkutan. “Terkadang persepsi masyarakat kita macam-macam untuk pasien Corona. Kadang, negatif,” pungkasnya.
Dikonfirmasi mengenai masalah hotel sebagai lokasi isolasi OTG Covid-19, Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Riadil Akhir Lubis, enggan merespon. “Coba ditanyakan sama Dansatgas Mebidang atau Dinas Pariwisata,” bilangnya.
Diberitakan, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut belum juga memutuskan hotel mana saja yang akan direkomendasikan sebagai lokasi isolasi OTG Corona di wilayah Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
“Saat ini kita masih punya 1.000 kamar (sebagai ruang isolasi) yang disiapkan, tapi baru terpakai 150 kamar. Yang lain terbagi di Mebidang, ada di Nias sebanyak 320 kamar. Tetapi tinggal 92 orang (yang terpakai). Lalu kita buka hari ini di Madina, karena Madina sudah terpapar sampai 182 orang. Mereka buka hotel di sana untuk mengisolasi orang-orang yang terpapar virus,” kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi, menjawab wartawan, di Kantor Gubsu Jl. Diponegoro Medan, Selasa (13/10) lalu.
Edy mengaku belum dapat menyebut hotel mana saja yang pihaknya pilih guna menampung pasien OTG Covid. Mengingat perkembangan data orang terpapar Corona setiap hari sangat dinamis. “Dia terus berjalan. Ada yang sembuh, ada yang terpapar. Intinya adalah 3T; testing, tracing, dan treatment. Tracing ini adalah tugasnya terus mencari orang-orang yang terpapar,” katanya.
Mengenai koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menampung pasien OTG covid pada lokasi isolasi, Gubsu Edy menyebut akan dilakukan upaya jemput bola oleh tim satgas. “Begitu kabupaten/kota sulit mengendalikan, kita berangkatkan dari sini (Medan) untuk menguasai posko di kabupaten dan kota. Contohnya Nias, kesulitan di sana menanganinya kita berangkatkan dari sini,” tuturnya.
Poldasu Gelar Operasi Yustisi
Sementara itu, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama tim Gugus Tugas Provinsi Sumut, melakukan Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat.
Tujuannya mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas khususnya di Kota Medan. Operasi Yustisi dilakukan pada malam hari, dengan menyusuri beberapa lokasi keramaian yang ada di Kota Medan, Minggu (18/10) dini hari.
Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sumatera Utara Nomor : B /8866 /X/OPS.1.3./2020, Tanggal 16 Oktober 2020, sebanyak 1 SSR personil Brimob Polda Sumut diturunkan, yang dipimpin Aiptu Zulkarnaen.
Sebelumnya, personil Sat Brimob Polda Sumut menggelar Apel Gabungan di kediaman Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Medan, yang dipimpin oleh Kolonel Inf A Mulyadi.
Kegiatan Operasi Yustisi ini juga melibatkan semua unsur, yakni TNI-Polri, Satpol PP Provinsi Sumut, Pemerintah Kota (Pemko) Medan serta personel gabungan ASN yang berada dalam Satgas Covid-19.
Dalam pelaksanaannya, personel gabungan melakukan sidak dan inspeksi ke tempat keramaian yang banyak dikunjungi oleh masyarakat di Kota Medan. Ddi antaranya Durian Sibolang Jalan Iskandar Muda, Deparis Hotel, Super Hotel dan Sibayak Hotel Nibung Raya Medan.
Humas Sat Brimob Polda Sumut Brigadir Rizki SN, kepada sejumlah wartawan menjelaskan, pihaknya melakukan operasi bersama tim gabungan Satgas Covid-19 Sumut. “Ya, personel kita tadi malam melakukan giat Ops Yustisi bersama gabungan Satgas Covid-19 Provinsi Sumut, dalam rangka melakukan pengecekan ke tempat lokasi keramaian dan tempat hiburan di Kota Medan. Sekaligus mengimbau masyarakat pengunjung agar tetap menerapkan protokol kesehatan,” ùjarnya.
Sejumlah masyarakat yang tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan psychal distancing (menjaga jarak), diberi sanksi berupa push-up. Kemudian, pelanggar didata serta diimbau agar tidak mengulanginya lagi.
“Kita berharap, kegiatan ini bisa mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Disiplin penerapan protokol kesehatan harus dimulai dari diri sendiri,” pungkasnya. (prn/mag-1)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh Komisi Pemilihan Umum di 23 Kota/Kabupaten yang ikut Pilkada Serentak di Sumatera Utara Desember mendatang, telah mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasilnya, total DPT berjumlah 6.138.630 pemilih.
Anggota KPU Sumut Divisi Data dan Informasi Sumut, Yulhasni, menyebutkan dari total DPT 6.138.630 orang tersebut, laki-laki berjumlah 3.025.605 orang dan oerempuan 3.113.025 orang. DPT tertinggi adalah Kota Medan, yang juga Ibukota Provinsi Sumut.
Pilkada di 23 kabupaten dan kota kali ini terdiri dari 308 kecamatan, 3.846 desa/kelurahan, dan 19.918 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Sekarang ini sedang tahapan kampanye paslon. Kita berharap agar tiap tahapan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” imbuhnya.
KPU Kota Medan sebelumnya telah menetapkan DPT untuk Pilkada 2020 sebanyak 1.601.001 pemilih. Penetapan ini dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi DPT pada Kamis (15/10) malam.
“Dari hasil rapat pleno tadi malam, ditetapkan total DPT Pilkada Medan 2020 ada sebanyak 1.601.001 pemilih. Sebanyak 819.048 pemilih perempuan dan 781.953 pemilih laki-laki. Total TPS ada 4.303 yang tersebar di 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Medan,” kata Komisioner KPU Medan Divisi Data, Nana Minarti.
Bila ditelaah, jumlah DPT tersebut turun sebanyak 13.614 pemilih dibandingkan dengan jumlah DPS yang berada pada angka 1.614.615 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 788.712 orang dan pemilih perempuan berjumlah 825.903 orang dari 21 kecamatan dengan total 4.299 TPS. Artinya, untuk jumlah TPS terjadi penambahan sebanyak 4 TPS. Pada Pemilu 2019 jumlah DPT ada sebanyak 1.614.673 orang.
Data diterima Sumut Pos dari KPU Medan, dari 21 kecamatan di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli merupakan kecamatan dengan jumlah DPT tertinggi, yakni sebanyak 124.296 pemilih. Jumlah itu disusul Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 105.837 orang, Medan Marelan sebanyak 105.385 orang dan Medan Johor sebanyak 105.113 orang. Sedangkan kecamatan dengan jumlah DPT terendah di Kota Medan ada di Kecamatan Medan Baru, yakni sebesar 25.564 orang.
“Dalam DPT yang ditetapkan ini termasuk pemilih pemula yang hingga Desember 2020 genap usianya 17 tahun,” paparnya. (prn)
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, persepsi publik terhadap penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) cenderung fluktuatif. Pada September 2020, sebanyak 55 persen masyarakat, ingin PSBB dihentikan agar perekonomian jalan kembali.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Hal ini disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers Rilis Survei Nasional tentang Mitigasi Dampak Covid-19. Adapun survei ini dilakukan 24-30 September 2020.
Dia menuturkan, pada Mei ada 43,1 persen masyarakat ingin PSBB dihentikan. Jumlah ini pun terus naik, di mana pada Juli mencapai 60,6 persen warga yang mendesak PSBB tidak dilanjutkan. Meskipun jumlahnya di September turun, mayoritas warga tetap menginginkan kebijakan tersebut berakhir.
“Mayoritas publik tetap menghendaki PSBB dihentikan meski mengalami pelemahan, menjadi 55 persen dari sebelumnya 60,6 persen pada temuan sebelumnya,” kata Burhanuddin, Minggu (18/10).
Meski demikian, Burhanuddin menuturkan, 60,4 persen masyarakat masih tetap memprioritaskan urusan kesehatan. Sementara, hanya 36,2 persen warga yang memprioritaskan masalah ekonomi di masa pandemi Covid-19. Selebihnya, memilih tak menjawab.
“Di bulan September, pemerintah melonggarkan PSBB, masyarakat berharap ekonomi segera membaik ternyata tidak juga mereka dapatkan,” kata Burhanuddin.
Nilai Penyebaran Covid-19 Terkendali
Sementara itu, 54,3 persen masyarakat menilai penyebaran virus corona tipe dua (SARS-CoV-2) yang menyebabkan Covid-19 terkendali.
“(Sebanyak) 2,5 persen menyatakan sangat terkendali dan 51,8 persen menyatakan cukup terkendali,” kata Burhanudin.
Kemudian sebanyak 37,7 persen masyarakat menyatakan penyebaran virus corona kurang terkendali dan 5,3 persen masyarakat merasa penyebaran virus corona sangat tak terkendali.
Burhanudin mengatakan, data tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat menganggap penyebaran virus corona masih terkendali. “Terutama dari kelompok laki-laki, usia semakin tua, pendidikan dan pendapatan semakin tinggi, orang perkotaan, dan terutama wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan wilayah lainnya,” lanjut dia.
Kepercayaan ke Jokowi 60 Persen
Hasil Survei Indikator juga menyatakan,, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 sebanyak 60 persen. Dia menyebut angka ini lebih tinggi dibandingkan kepuasan publik terhadap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
“Trust terhadap Presiden dalam menangani Covid masih lumayan, yang mengatakan cukup percaya dan sangat percaya itu 60 persen terhadap Pak Jokowi,” kata Burhanuddin. “Terhadap Pak Terawan itu lebih rendah, sekitar 45 persen,” sambungnya.
Berdasarkan hasil survei, jumlah respondem yang menyatakan cukup percaya kepada Jokowi sebanyak 57,7 persen. Sementara, responden yang sangat percaya 3 persen.
Kemudian, responden yang tingkat kepercayaannya biasa saja 24,1 persen dan tidak percaya 12,7 persen. Responden yang sangat tidak percaya 1,8 persen.
Sedangkan, responden yang sangat percaya kepada Terawan hanya 1 persen. Responden yang cukup percaya sebanyak 44,6 persen, biasa saja 30,9 persen, tidak percaya 15 persen, dan sangat tidak percaya 2 persen.
“Tetapi masih lebih baik dibandingkan apa yang muncul di Twitter itu kan Saya kira tidak nyampe 20 persen terhadap Pak Terawan,” tutur Burhanuddin.
Dia juga mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran Covid-19 cukup besar di angka 60,5 persen. Adapun responden yang kurang puas 29,2 persen, tidak puas sama sekali 3,8 persen, dan sangat puas 5,8 persen.
Pengaruh Penyaluran Bansos
Burhanuddin mengatakan, tingkat kepuasan ini salah satunya dipengaruhi sejumlah bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak pandemi. Mereka yang puas terhadap kinerja pemerintah pusat di masa pandemi biasanya berpendidikan dan berpenghasilan rendah.
“Jadi kalau pendidikannya rendah, pendapatan yang rendah cenderung puas salah satunya ada bansos, ada program-program mitigasi dampak ekonomi Covid-19,” jelas dia.
Sebagai informasi, survei menggunakan kontak telepon kepada responden karena situasi pandemi corona. Survei menggunakan asumsi simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden.
Survei Indikator dilakukan pada 24-30 September. Responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 1.200 orang. Metode survei yang digunakan ialah simple random sampling yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Survei dilakukan via telepon.
Dengan sebaran responden seperti itu dan metode simple random sampling yang digunakan, maka margin of error hasil survei sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. (lp6)
TUTUP: Wakil Ketua Satgas Covid-19 Mebidang Kolonel Inf Azhar Muliyadi menutup tempat hiburan yakni Soho dan Restrospective di Capital Building, Medan.Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Parada Al Muqtadir .
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kembali melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 meski telah mendapat peringatan, tempat hiburan malam di Capital Building, Jalan Putri Hijau Nomor 1A Medan, ditutup sementara oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
TUTUP: Wakil Ketua Satgas Covid-19 Mebidang Kolonel Inf Azhar Muliyadi menutup tempat hiburan yakni Soho dan Restrospective di Capital Building, Medan.Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Parada Al Muqtadir .
Ini kedua kalinya Tim Satgas yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Parisiwata Pemko Medan dan Humas Pemprov Sumut, merazia tempat hiburan malam Capital Building. Sebelumnya Tim Satgas mendatangi tempat ini pada 6 Oktober. Namun saat ditinjau kembali Sabtu (17/10) malam, ternyata tempat hiburan malam itu masih melakukan pelanggaran prokesn
Ada dua tempat hiburan malam di Capital Building yang ditutup sementara. Yaitu Soho di lantai 2 dan Restrospective di lantai 6. Kedua tempat hiburan malam ini mendapat sanksi penutupan selama dua minggu. Selain menutup, Tim Satgas juga membubarkan pengunjung hiburan malam di Capital Building.
“Banyak orang yang meminta Capital Building ini ditutup. Baru kali ini saya tahu alasannya. Ternyata orang-orang penuh di ruangan yang kecil. Tidak pakai masker. Ini sangat berbahaya,” kata Wakil Ketua Satgas Covid-19 Mebidang, Kolonel Inf Azhar Muliyadi, dengan nada sangat kecewa, Minggu (18/10).
Andi, pengelola Soho di lantai 2 Capital Building, mengakui kesalahan mereka dan berjanji akan memperbaikinya ke depan. “Kami menerima kesalahan kami, dan akan memperbaikinya ke depan. Akan menerapkan protokol kesehatan di tempat usaha kami,” kata Andi.
Selain operasi ke Capital Building, Tim Satgas Covid-19 Mebidang yang terdiri dari dua tim, juga melakukan razia ke beberapa tempat. Seperti Durian Sibolang dan Krypton Jalan Iskandar Muda, Hotel Sibayak Jalan Nibung Raya, Urban Club Jalan Imam Bonjol, Foodpoint, Mie Aceh Aulia Jalan Sakti Lubis, dan Electra di Komplek Central Bussiness District (CBD).
Tempat-tempat ini diberikan teguran lisan dan teguran tertulis oleh Tim Satgas Covid-19 Mebidang, agar disiplin menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Tim Satgas Covid-19 juga mendatangi kawasan Kesawan di Jalan Jendral Ahmad Yani, dan menindak 23 orang dengan sanksi fisik dan non fisik.
“Di malam hari, ternyata banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi, terutama di malam minggu. Anak-anak muda sering kali abai. Kita tidak ingin mengusik aktivitas atau usaha orang-orang. Kita hanya ingin masyarakat menerapkan protokol kesehatan,” kata Azhar.
Tidak semua tempat yang menjadi sasaran razia Tim Satgas, ditemukan melanggar protokol kesehatan. Salahsatu tempat yang mendapat pujian dari Azhar adalah Holy Wings di Jalan Ahmad Rivai. Tempat hiburan malam ini menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Mulai dari pembatasan jumlah pengunjung, susunan kursi dan meja yang berjarak, serta fasilitas cuci tangan dan pendeteksi suhu tubuh.
Pengunjung di tempat hiburan malam ini juga tidak ada yang tidak mengenakan masker.
“Saya berterima kasih kepada pengelola dan juga pengunjung karena mau menerapkan protokol kesehatan. Pertahankan ini dengan baik, karena saat ini hanya dengan cara ini kita bisa menghentikan penyebaran Covid-19,” kata Azhar, disambut tepuk tangan dari pengunjung Holy Wings.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan, Drs H Agus Suriyono, mengakui dua lokasi hiburan malam di Kota Medan, ditutup sementara oleh Satgas Covid-19 Mebidang. Kata Agus, Tim Satgas Kota Medan juga turut ambil bagian dalam razia pada Sabtu (17/10) malam tersebut.
“Harapan kita, semua pihak dapat mematuhi protokol kesehatan. Percayalah, bila semua disiplin maka wabah Covid-19 ini tidak akan lama lagi di Kota Medan. Kalau pandemi ini cepat berlalu, semua pihak akan merasakan manfaat dan keuntungannya,” tutupnya.
Sebelumnya, Satgas Covid-19 Mebidang juga telah menutup sementara tempat wisata Hairos Waterpark, pada awal bulan Oktober lalu.
Kasus Positif Naik 83 Orang
Terpisah, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, mengingatkan agar seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha, jangan pernah lalai menjalankan protokol kesehatan. Sebaliknya, masyarakat diminta saling mengingatkan satu sama lain, agar patuh terhadap protokol kesehatan.
“Mari kita putus mata rantai penularan virus ini dengan 3M. Yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Selain itu, jaga kesehatan dan hindari kerumunan,” ungkap Aris.
Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut ini, 90 persen virus mematikan itu masuk melalui hidung, mulut, dan mata, melalui orang lain yang membawa virus. Karena itu, masyarakat diimbau selalu disiplin menerapkan prokes.
Hingga Minggu (18/10) sore, penambahan kasus konfirmasi masih tetap terjadi di Sumut. Terdapat penambahan 83 orang lagi yang positif terpapar Covid-19. Kini akumulasi kasus Covid-19 menjadi 11.944 orang.
Namun angka kesembuhan lebih tinggi, yakni 108 orang. Sehingga total kasus sembuh menjadi 9.605 orang. “Artinya, penyakit menular Covid-19 tetap bisa disembuhkan,” pungkasnya
Adapun angka kematian bertambah 2 orang, dengan total 499 orang. “Dari data ini diketahui, kasus aktif Covid-19 menjadi 1.840 orang, atau turun 46 poin dari Jumat (16/10) lalu sebanyak 1.886 orang,” paparnya.
Karena penyebaran Covid-19 masih berlangsung di Sumut, Pemprovsu menetapkan masyarakat harus tetap patuh mengenakan masker. (prn/ris/map)
Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Imam Syahputra
PENERTIBAN: Wakil Ketua Satgas Covid-19 Mebidang, Kolonel Inf Azhar Muliyadi, memimpin penertiban pusat keramaian di tempat-tempat hiburan malam, kafe dan food court di sekitaran Kota Medan, Sabtu (17/10) malam.
Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Parada Al Muqtadir
TUTUP: Wakil Ketua Satgas Covid-19 Mebidang Kolonel Inf Azhar Muliyadi menutup tempat hiburan yakni Soho dan Restrospective di Capital Building, Jalan Putri Hijau No.1A, Kota Medan, Minggu (18/10) dini hari.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan, akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, di 29 provinsi Indonesia. Hujan lebat terjadi mulai Minggu (18/10) hingga sepekan ke depan. Penyebabnya, aktivitas La Nina dari timur dan Madden Julian Oscillation (MJO) dari barat secara bersamaan.
PERINGATAN INI disampaikan BMKG lewat siaran pers, kemarin. Masyarakat diimbau untuk waspada dampak yang dapat ditimbulkan dari kondisi cuaca ekstrem seperti banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, dan jalan licin.
BMKG sebelumnya telah merilis informasi yang menyatakan, saat ini tengah terjadi fenomena La Nina di Samudera Pasifik dengan intensitas sedang. Bagi Indonesia, La Nina yang terjadi pada periode awal musim hujan ini berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah.
“Selain pengaruh sirkulasi angin monsun dan anomali iklim di Samudera Pasifik, penguatan curah hujan di Indonesia juga turut dipengaruhi penjalaran gelombang atmosfer ekuatorn
dari barat ke timur berupa gelombang Madden Julian Oscillation (MJO) dan Kelvin, atau dari timur ke barat berupa gelombang Rossby,” kata Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).
Ia menerangkan, hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini menunjukkan aktivitas MJO di atas wilayah Indonesia, yang merupakan klaster/kumpulan awan berpotensi hujan.
“Aktivitas La Nina dan MJO pada saat yang bersamaan ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, BMKG memprakirakan dalam periode sepekan ke depan akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.
“Masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin,” tuturnya.
Dampak La Nina terhadap curah hujan di Indonesia tidak seragam, baik secara spasial maupun temporal. “Bergantung pada musim atau bulan, wilayah, dan kekuatan La Nina sendiri,” kata Guswanto.
Pemantauan BMKG terhadap indikator laut dan atmosfer menunjukkan suhu permukaan laut mendingin minus 0,5 hingga minus 2,5 derajat Celcius selama tujuh dasarian terakhir (70 hari), diikuti oleh dominasi aliran zonal angin timuran yang merepresentasikan penguatan angin pasat.
Berdasarkan data BMKG, pada periode 18 Hingga 24 Oktober 2020 dampak MJO berpotensi terjadi beberapa wilayah, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. Kondisi yang sama juga berpotensi terjadi di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Ke-29 wilayah itu terdampak yang sama sepekan ke depan: hujan tambah lebat disertai petir dan angin kencang.
Berdasarkan data BKMG, prakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir 2020 hingga awal 2021. Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga November 2020.
Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, di antaranya melalui situs resmi dan akun di media sosial. “Atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.”
Edy: Segera Bangun Posko Darurat
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menekankan kepada seluruh kepala daerah, agar waspada terhadap bencana setiap akhir tahun. Ia minta terhadap daerah yang rawan longsor dan banjir, segera membangun posko darurat sebagai upaya antisipasi dini.
“Membangun posko, bila terjadi bencana akan menjadi penanggulangan bencana,” katanya menjawab wartawan, akhir pekan kemarin.
Edy tidak ingin, pandemi Covid-19 yang sudah banyak menyulitkan perekonomian rakyat, menjadi lebih terpuruk lagi nantinya ketika bencana alam datang tanpa diantisipasi sejak dini.
Melalui posko-posko, menurut Edy, petugas dapat memantau daerah-daerah rawan terjadi bencana seperti tanah longsor, banjir, lahar dingin hingga jalan wilayah pegunungan yang amblas.
“Kalau di Madina (Kabupaten Mandailing Natal) cuma banjir. Kita minta bupati dan wali kota lainnya dapat mengantisipasi bencana akhir tahun,” imbuh Edy.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah meminta kepada seluruh daerah untuk dapat meningkatkan antisipasi bencana alam jelang akhir tahun. Dirinya berharap, antisipasi bencana ini juga sebagai langkah pemulihan ekonomi. Dia tidak menginginkan bencana alam yang terjadi sampai menimbulkan dampak lebih terhadap mewabahnya Covid-19.
“Ini harus kita antisipasi dengan strategi yang benar. Siapkan pengungsian dan lainnya. Apalagi saat ini kita juga masih dalam kondisi pandemi. Jangan sampai kalau ada bencana nanti menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Untuk itu perlu strategi dan perencanaan,” ujarnya.
Kepala Satgas Nasional Penanganan Covid-19 yang juga Kepala BNPB, Doni Monardo, menambahkan, masyarakat yang bermukim di bawah wilayah dengan kemiringan lebih 30 derajat untuk segera dievakuasi. Sehingga saat ada longsor pada musim hujan tidak tertimbun.
“Setiap provinsi kami harapkan mengadakan apel kesiapsiagaan untuk melihat kesiapan alat perlengkapan, perahu, tenda, dapur, obat-obatan, makanan, perlengkapan bayi dan lainnya. Susur sungai, perbaiki drainase dan pemukiman padat dialihkan,” pesan dia. (tc/kps/prn)