MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah seorang siswa kelas 2 di SD Negeri 060791 Medan bernama Salsabila, tidak bisa mengikuti proses pembelajaran daring. Alasannya, gadis cilik berusia 9 tahun itu tidak memiliki perangkat Android. Sayangnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM tak mengetahui hal ini. Padahal berita sudah meluas hingga terdengar ke kuping Dewan Kota Medan.

Seperti diketahui, Salsabila merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya, Rudi (41) hanya seorang pengemudi becak mesin dengan penghasilan tidak menentu. Sedangkan ibunya, Yenni Susanti (35), sehari-hari bekerja sebagai tenaga cuci-strika pakaian dari rumah ke rumah sekaligus berjualan keripik.

Yeni pun menuturkan, saat ia pernah ke sekolah. Ia sempat menanyakan tentang proses belajar online yang tengah berjalan saat ini, sedangkan ia dan suaminya sama-sama tidak memiliki perangkat smartphone untuk mendukung proses belajar daring.

Yeni bertanya, bagaimana caranya agar anaknya Salsabila tetap dapat mengikuti proses belajar mengajar tanpa harus tatap muka di kelas namun tidak memiliki HP. Namun ia kecewa, sebab Wali Kelas yang ditanya tidak memberikan jawaban yang menjadi solusi atas keluhannya. “Ya pande-pande ibulah,” kata Yenni menirukan ucapan wali kelas anaknya. Lantas kabar ini pun menjadi meluas.

Dikonfirmasi Sumut Pos mengenai kabar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM mengatakan jika pihaknya belum bisa membenarkan kabar tersebut. Namun begitu, ia berjanji akan menelusuri kebenarannya.

“Saya baru dengar itu, dan sudah saya suruh juga anggota kita, salah satu kepala seksi untuk mengecek langsung apakah iya kabar itu benar atau tidak,” ucap Adlan saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (15/10).

Pun begitu, Adlan mengatakan jika pun kabar tersebut benar, sebenarnya tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak bisa mengikuti proses belajar-mengajar ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

Sebab dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan telah memberikan dua metode untuk belajar para siswa, yakni daring (dalam jaringan) atau pembelajaran online dengan bantuan perangkat handphone dan metode luring (luar jaringan). Dan kedua, dengan sistem pembelajaran luring (luar jaringan) namun bukan dengan metode tatap muka di kelas.

“Kalau luring, pihak sekolah memberikan modul pembelajaran kepada siswa. Jadi siswa itu bisa datang ke sekolah sekali seminggu untuk mengambil bahan pelajarannya seminggu kedepan, sekaligus mengantarkan hasil tugas yang sudah dikerjakannya dari tugas yang sudah diberikan seminggu yang lalu. Jadi gak bisa juga dibilang kalau gak punya Android jadi gak bisa belajar, kan ada metode yang luring,” ujarnya.

Namun begitupun, lanjut Adlan, ia akan tetap menelusuri dulu kabar yang dimaksud. “Tapi kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, biar kami telusuri dulu, secepatnya nanti akan kami kabarkan info selanjutnya ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari, menyayangkan masih adanya anak sekolah yang tidak bisa belajar dengan metode online karena tidak memiliki handphone. Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini meminta Dinas Pendidikan lebih peka terhadap kondisi siswa/i yang menjalani proses belajar secara online akibat pandemi covid-19.

“Dinas Pendidikan Kota Medan bajkmnya memeritah kan kepada seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) untuk memantau siswa yang tidak bisa belajar secara daring dan memberi solusinya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga yang kerap melintasi ruas Jalan Bunga Cempaka, Pasar Tiga, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sangat mengharapkan Pemko segera menambal lubang – lubang yang terdapat di ruas jalan tersebut. Pasalnya, lubang-lubang yang sebagian berdiameter relatif besar itu sangat mengganggu bahkan berdampak menyebabkan kerusakan kendaraan.

Sejumlah warga yang rumahnya berada di kawasan jalan rusak tersebut di antaranya Marpaung dan Lingga Senad mengatakan, jalan rusak dan berlubang lubang tersebut sangat meresahkan.

“Pada saat musim penghujan seperti saat ini lubang lubang tersebut digeanngi air tetapi kalau sudah kering berubah menjafi pabrik abu,” kata Marpaung, salah seorang warga yang di depan rumahnya dipenuhi lubang.

Disebutkannya, menjelang tutup tahun 2020 ini sejumlah ruas jalan sudah diaspal menjadi mulus. “Berbeda dengan jalan di daerah kami seperti tidak dipedulikan”, keluhnya.

Dia mengaku heran, ruas jalan rusak tersebut cukup dekat dengan dua Kantor Camat yakni Medan Selayang dan Medan Baru. “Pasti para ASN di kedua kantor kecamatan itu sudah melihat bahkan merasakan sendiri jalan rusak ini,” katanya.

Dari pengamatan di lapangan, panjang ruas jalan yang dipenuhi lubang lubang tersebut berkisar 100 meter. Sisanya, atau sambungan sudah relatif mulus atau bagus.

Ruas jalan rusak tersebut termasuk salah satu akses yang cukup padat lalu lintasnya. Apalagi, di dekat ruas jalan yang mengalami kerusakan itu terdapat satu pasar tradisional yang beroperasi setiap hari yakni sejak siang hingga malam hari. (mbo/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Permasalahan air bersih menjadi keluhan warga Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, sudah lama terjadi. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) cabang Belawan akhirnya melakukan pencucian pipa atau flushing Kegiatan perawatan di pipa milik PDAM untuk menanggapi keluhan pelanggan terhadap kualitas air bersih berlangsung di Jalan Pulau Sicanang dan Jalan Hidayah, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.

Kepala Cabang PDAM Belawan, Tengku Ezra Fauzi mengatakan, pihaknya telah apa melakukan kegiatan flushing atas keluhan masyarakat di lokasi Sicanang, langkah itu dilakukan untuk mengontrol kondisi air kurang bersih yang didistribusikan ke masyarakat.

“Dengan adanya pengecekan di lapangan, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan warga bisa kita akomodir. Kita melakukan evaluasi dan meterisasi terhadap permasalahan teknis di lapangan,” pungkasnya, Kamis (15/10).

Dengan ditemukan sejumlah permasalah yang terjadi di lapangan, kata Ezra, harapannya air layak bersih dapat kembali normal sampai ke masyarakat. Pihaknya akan terus mengontrol kondisi di lapangan agar keluhan masyarakat tidak kembali terjadi.

Sementara, Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Urbanus Silaen mengapresiasi tindakan yang telah dilakukan PDAM Belawan. Ia sangat mendukung pembenahan yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga masalah air bersih tidak lagi menjadi keluhan masyarakat.

“Saya berharap dengan kegiatan ini dapat mengatasi keresahan masyarakat. Selain itu dapat mengatasi apa yang menjadi masalah air yang selama ini yang menjadi keluhan masyarakat,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banjir masih menjadi satu masalah di Kota Medan yang tak kunjung selesai. Setiap tahun apalagi saat musim hujan tiba, banjir selalu saja terjadi. Sungai dan parit meluap, jalanan tergenang air, sekolah-sekolah dan tempat usaha juga tak luput dari genangan air. Karena itulah, Kota Medan saat ini butuh pemimpin yang mampu mengatasi banjir.

Menurut Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, Luhut Sihombing, kerugian materi dan nonmateri akibat banjir sangatlah besar. “Aktivitas ekonomi dan sosial lumpuh akibat akses yang terputus. Belum lagi, kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur serta kerugian sektor ekonomi produktif,” katanya kepada wartawan di Medan, Kamis (15/10).

Luhut menjelaskan, banjir mikro maupun makro di Medan merupakan buah dari disfungsionalnya salah satu sub-sistem dalam sistem bio-region yaitu manusia dan sumber daya. Peristiwa ini terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, yang disebabkan terjadinya hujan melebihi kapasitas daya serap tanah dan kapasitas aliran air. Air tersebut akan menggenangi dari sekitarnya atau mengalir ke daerah yang lebih rendah lalu menggenangi jalanan, areal sekolah, rumah sakit, kampus, tempat usaha dan areal lainnya.

Kota Medan sendiri secara alami memiliki potensi bahaya banjir yang sangat besar, baik secara spasial maupun temporal. Artinya, walaupun Pemerintah Kota (Pemko) Medan mampu mengelola kotanya dengan baik, tetap memiliki potensi hazard banjir. Potensi tersebut akan menjadi kenyataan jika variabel alaminya teramplifikasi oleh faktor pembangunan sungai, kesalahan perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan, kesalahan konsep drainase, dan faktor kesalahan perilaku masyarakat terhadap komponen hidrologi-hidraulik.

Dikatakan Luhut, Kota Medan tidak boleh dikelola dengan biasa-biasa saja. Meletakkan anggaran untuk pencegahan banjir saja tidak cukup. Tapi, harus dapat memastikan anggaran tersebut sudah digunakan dengan baik dan benar. “Seperti yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi, jangan hanya send-send saja tapi pastikan sudah delivered, yang berarti telah dirasakan masyarakat penerima manfaat,” katanya.

Selama ini, sambungnya, mitigasi banjir oleh Pemko Medan hanya sebatas perbaikan rutin. Padahal, langkah tersebut sudah terbukti tidak efektif dan terkesan buang-buang anggaran. Banjir tetap saja terjadi dan cenderung makin parah dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, banjir perkotaan adalah bencana yang bisa dikalkulasi dan harusnya bisa dihindari. Untuk itu, perlu ada mitigasi baik mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural. Mitigasi banjir struktural berupa pembangunan fisik dan secara langsung, seperti pengaturan debit banjir, meresapkan air hujan sebanyak mungkin ke dalam tanah dengan sumur dalam sungai,jalan aspal berpori,menyediakan daerah terbuka hijau, dan mengalirkan air secepatnya ke sungai yang ada dengan perbaikan drainase secara komprehensif.

Mitigasi Banjir nonstruktural tidak secara fisik, misalnya dengan kebijakan- kebijakan tertentu seperti pengendalian tata ruang, pengaturan daerah rawan banjir, dan peningkatan peran masyarakat serta pengelolaan daerah tangkapan air yang sustainable.

Oleh karena itu, perlu pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk mengatasi masalah banjir di Medan. Pemimpin yang bukan hanya berorientasi pada perbaikan drainase atau aliran sungai, tapi bagaimana bisa menghadirkan inovasi yang lebih bermanfaat. Sebagai contoh seperti di Surabaya yang bisa membuat sumur dalam sungai, atau di beberapa negara yang bisa membangun jalan berpori berfungsi untuk serapan air.

“Jadi, yang paling penting adalah kota ini sedang menanti tangan baru, butuh tangan baru yang bisa membuat kota ini lebih baik, tidak banjir. Daerah ini butuh pemimpin yang bisa berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik dari Pusat, Provinsi dan stakeholders lainnya dalam menangani masalah banjir,” tandas Luhut yang juga Wakil Rektor V USU. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan, untuk terus menurunkan Tim Satgas Covid-19.

Tujuannya guna mengawasi stakeholdernya yakni para pelaku usaha guna memantau kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes). Dengan turunnya Tim Satgas Covid-19 ini, Wiriya berkeinginan para pelaku usaha lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sebab selama beberapa minggu belakangan melakukan patroli ke sejumlah tempat usaha, Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Medan masih juga mendapati tempat usaha yang bandel dan abai dengan prokes.

“Di dalam Perwal Nomor 27 tahun 2020 semua sudah diatur termasuk mengatur agar para pelaku usaha dapat melakukan aktivitas asalkan disiplin menjalankan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 ini,” katanya, Rabu (14/10).

Dikatakannya, syarat operasional tempat usaha d itengah pandemi telah diatur lengkap di dalam perwal tersebut. Peraturan tersebut pun katanya sederhana sehingga setiap pelaku usaha wajib menerapkannya.

“Semua sudah diatur di dalam Perwal tersebut, misalkan kalau di tempat makan harus tersedia tempat cuci tangan, jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 meter dan wajib menggunakan masker,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata kota Medan, Agus Suriyono mengungkapkan pihaknya telah memberikan tindakan tegas, terhadap tempat usaha yang kedapatan berkali-kali melanggar prokes.”Beberapa waktu yang lalu, penutupan sementara dilakukan pada Mega Park di Jalan Kapten Muslim. Kita tutup selama tujuh hari karena pengelola tidak melaksanakan pengawasan terhadap protokol kesehatan pengunjung,” katanya.

Agus mengatakan Pemko Medan telah jauh-jauh hari mensosialisasikan isi Perwal tersebut, namun tetap ada saja pelaku usaha yang kedapatan melanggar.

Untuk tahapan penindakan yang dilakukan, kata Agus, pertama, pihaknya hanya akan memberi teguran dan pembubaran keramaian, namun apabila selanjutnya tempat usaha tersebut kedapatan melanggar protokol kesehatan, Pemko Medan akan menutup sementara.

“Meski demikian kita tetap akan lakukan pembinaan. Tapi kalau mereka mengabaikan keselamatan pengunjung dan tidak taat pada ketentuan yang ada ya dengan terpaksa kita akan lakukan proses sanksinya sampai dengan penutupan sementara,” katanya.

Agus mengatakan pada Minggu (11/10) lalu Tim Satgas Covid-19 Dinas Pariwisata Kota Medan pun kembali memonitor beberapa pelaku usaha Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition (MICE) dan Balai Pertemuan untuk meninjau pelaksanaan protokol kesehatan pada event yang dilaksanakan.

Sebanyak 11 lokasi usaha yang disambangi, katanya masih ada ditemui pelanggaran protokol kesehatan di beberapa lokasi usaha.

Pelanggaran tersebut seperti jarak antara tempat duduk yang terlalu dekat, satgas mandiri yang kurang aktif untuk memperingatkan tamu agar tidak berkerumun, adanya pengunjung yang mengambil makanan sendiri tanpa sarung tangan, pintu masuk dan keluar yang tidak dibedakan dan didapati petugas katering tidak dilengkapi dengan face shield dan masker.

“Untuk itu tim menerbitkan BAP dan memberikan teguran kepada pelaku usaha, agar dapat memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga di acara selanjutnya penerapan protokol kesehatan dapat dijalankan lebih baik sesuai dengan Perwal Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020,” pungkasnya. (trb/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Medan – Binjai – Deliserdang (Mebidang) memberikan ulitmatum kepada sejumlah pelaku usaha yang dinilai mengabaikan protokol kesehatan. Antara lain, membiarkan terjadinya kerumunan pengunjung dengan tidak mengatur jarak antar pelanggan yang hadir. Penegasan itu disampaikan saat gelaran razia malam penegakan protokol kesehatan di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di Kota Medan, Rabu (14/10) malam.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 Mebidang, Kol Inf Azhar Muliyadi menyampaikan dalam razia tersebut, bahwa kehadiran puluhan personel gabungan TNI/Polri, Satpol PP Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Dinas Pariwisata Kota Medan, BPBD Sumut dan Humas Sumut adalah dalam rangka menegakkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 serta munculnya klaster baru.”Kami ingatkan lagi, agar pelaku usaha bisa mengatur sedemikian rupa kursin

dan mejanya agar tidak terlalu rapat. Jadi posisi duduknya tidak boleh berdekatan, minimal 1,5 meter,” ujar Azhar, saat menggelar razia.

Pantauan di lapangan, meskipun dalam kondisi hujan gerimis, namun sejumlah kafe dan warung terlihat ramai pengunjung. Bahkan beberapa tempat yang telah dilakukan razia serta diberikan peringatan oleh petugas, masih terlihat adanya kerumunan pengunjung. Sehingga, tim melakukan penekanan dan penegasan berupa ultimatum kepada pelaku usaha.

“Kami sampaikan kembali, bahwa dalam penegakan ini bukan mau melarang atau mengganggu usaha masyarakat. Tetapi harus dipahami bersama, kita menjalankan peraturan dan menegakkan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi. Jadi silakan saja buka usaha, tetapi tolong jaraknya (pengunjung) dijaga,” kata Azhar.

Untuk itu pihaknya menegaskan bahwa usaha (kafe/hiburan malam) yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, akan diberikan teguran sebanyak dua kali. Jika keduanya tidak diindahkan dan pelaku usaha tetap membiarkan terjadinya kerumunan orang, Satgas tidak segan untuk menutup.

“Ini kursi sudah kami minta dikurangi. Nanti kami akan datang lagi dan melihat apakah masih disiplin atau tidak. Jika melanggar lagi, kami cukup kasi dua kali teguran saja. Yang ketiganya, kami langsung tutup,” kata Azhar menyebutkan bahwa Satgas Covid-19 Mebidang telah menutup sejumlah tempat karena melanggar protokol kesehatan.

Selain mengultimatum pelaku usaha, tim juga menyosialisasikan kepada pengunjung kafe/hiburan malam, tentang pentingnya menjaga jarak interaksi. Karena aturan tersebut berlaku untuk seluruh daerah, terutama yang berada di zona merah dengan tingkat penularan cukup tinggi.

Adapun beberapa lokasi yang menjadi sasaran Tim Satgas Covid-19 Mebidang yakni di Jalan TB Simatupang, Jalan Gaperta/Gaperta Ujung, Jalan Gagak Hitam dan Jalan Ngumban Surbakti. Selain itu juga tim beroperasi di sekitaran Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar dan Komplek Asia Mega Mas. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SERUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi agar jangan ada lagi demo hingga pembahasan Omnibus Law oleh Pemprovsu dan sejumlah elemen masyarakat kelar, ternyata dicueki buruh dan mahasiswa. Massa dari elemen buruh dan mahasiswa tetap menggelar unjuk rasa di Kota Medan, Kamis (15/10).

Pantauan Sumut Pos di Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro, ratusan massa dari gabungan kelompok buruh di Sumut, kembali menyuarakan penolakan Omnibus Law. Mereka memblokade Jalan Pangeran Diponegoro sejak pukul 12.15 WIB. Dengan mengendarai sepeda motor, massa aksi membawa sejumlah poster penolakan terhadap UU Ciptaker. Guna mengawal jalannya aksi, aparat kepolisian dan Satpol PP langsung menyusun barisan di balik pagar kawat berduri.

“Pak gubernur kita minta dengan tegas untuk menolak UU omnibus law ini. Kami datang kemari untuk meminta sikap pak gubernur,” kata orator aksi di atas mobil komando melalui pengeras suara. “Belum lagi selesai PP 78 tentang pengupahan dan sistem outsourcing untuk buruh, sudah muncul omnibus law ini,” sambung orator dari GSBI Sumut tersebut.

Melalui pernyataan sikapnya, mereka meminta buruh di tiap-tiap pabrik bersatu menolak UU Cipta Kerja ini. UU dimaksud, hemat mereka, adalah penggabungan dari beberapa UU kemudian disatukan dalam suatu regulasi yang telah disahkan pemerintah dan DPR.

“Singkat kata, topik bahasan omnibus law saat ini yang merugikan rakyat dan kelas buruh, terdiri dari 79 RUU dengan memuat 1.244 pasal. Ke-79 RUU tersebut, saling berkaitan mengarah pada pendukungan investasi asing masuk ke Indonesia dengan sangat mudah. Ada 11 klaster yang tersusun dalam omnibus law, termasuk diantaranya klaster ketenagakerjaan yang disebut omnibus law cipta lapangan kerja,” ujar massa.

Adapun alasan kaum buruh menolak regulasi baru ini, sangat berdampak pada kerugian jangka panjang terhadap penghidupan dan masa depan kelas buruh. Pasal-pasal yang merugikan hak kelas buruh itu antara lain; upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil; sistem kerja outsourcing diperbolehkan bekerja di bagian inti (proses produksi); perusahaan yang merger atau pindah tempat serta perusahaan yang merugi selama dua tahun berturut-turut tanpa bukti yang kuat, bisa mem-PHK buruh; upah minimum dihilangkan dan diganti dengan upah padat karya. “Artinya upah ditetapkan di pabrik di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Pasal lainnya adalah sanksi pidana ketenagakerjaan bagi perusahaan yang melanggar aturan, dihilangkan,” katanya.

Sekitar 15 menit berorasi, Pemprov Sumut meminta perwakilan massa masuk dan menyampaikan aspirasinya. Massa ditampung di ruang Biro Bina Perekonomian di lantai 7 kantor Gubsu. Perwakilan Pemprovsu berjanji akan menyalurkan aspirasi massa kepada gubernur. Setelah massa dari gabungan buruh, elemen mahasiswa Kota Medan masuk untuk menyuarakan hal serupa.

Usai memimpin pertemuan untuk membahas penolakan UU Ciptaker dengan sejumlah elemen terkait, Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan, selama pembahasan meminta warga Sumut tidak melakukan aksi unjuk rasa dulu. Namun jika tetap melakukan unjuk rasa, dia meminta agar tidak merusak fasilitas umum.

“Mungkin hari ini, besok jangan lagi. Tapi menyampaikan pendapat di depan umum kan sah-sah saja, yang tak boleh merusak, mengganggu kepentingan umum, silahkan aja, saya mendengar, sebagai pimpinan di Sumut ini saya mendengar apa yang disampaikan oleh rakyat saya,” harapnya.

Sebelumnya, saat menemui demonstran di depan kantor Gubsu, Edy juga sudah meminta agar masyarakat tidak turun ke jalan. Ia berjanji akan segera menyampaikan masukan ke presiden terkait ini, dengan melakukan pembahasan terlebih dahulu bersama sejumlah elemen masyarakat.

2 SSK Brimob Masih Disiagakan

Hingga kemarin, unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja masih berlanjut di Kota Medan. Karenanya, Satuan Brimob Polda Sumut masih menyiagakan personelnya di berbagai lokasi. “Dalam pelaksanaan pengamanan ini, sedikitnya kita menurunkan 2 SSK, yang terdiri dari 1 SSK di Kantor Gubernur Sumut dan 1 SSK lagi disiagakan di Gedung DPRD Sumut,” kata Kabag Ops Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Heriyono kepada wartawan di Medan, Kamis (15/10).

Dijelaskannya, untuk di Kantor Gubernur Sumut, personel Batalyon A dipimpin Wadanki 3 Yon A Pelopor Iptu Kenedy Sitompul SH. “Ya, kita tetap imbau kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya agar tetap tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis, karena hal itu hanya akan membuat kerugian di banyak pihak,” imbaunya.

Ia berharap, di dalam menyampaikan aspirasi, seluruh elemen, baik mahasiswa, aliansi buruh maupun kelompok masyarakat lainnya, harus dilakukan dengan tertib dan damai, agar tidak menggangu orang lain. “Harapan kita bersama, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam penolakan Omnibus Law di Sumut, khususnya di Kota Medan ini dapat berjalan aman, tertib dan kondusif,” harapnya.

Sementara itu, Humas Brimob Polda Sumut Brigadir Rizki mengatakan, untuk unras di Kantor DPRD TK I Provinsi Sumut, Danyon A Pelopor Sat Brimob Polda Sumut Kompol Bernhard L Malau SIK sebagai penanggung jawab di lapangan dari personel Brimob.

Ia menjelaskan, Kompol Bernhard memimpin pengamanan personel Brimob. Sebanyak 1 SSK disiagakan di Gedung DPRD TK 1 Provinsi Sumut ini, guna mengantisipasi aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. “Untuk hari ini, massa yang melakukan aksi unjuk rasa dari Pengurus Pergerakan Cabang Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII), bersama dengan Badan Kerja Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (BAKERCAB GMNI),” ujarnya.

Ia menambahkan, pengamanan hari ini melibatkan dari personel Brimob Polda Sumut, Kodim 02/01 BS, Sabhara Polda Sumut, Sabhara Polrestabes Medan dan personel dari Polwan. (prn/mag-1)