JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Melalui Afiliasi Saka Energy Muriah Ltd. (SEML), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) siap menyalurkan gas dari Lapangan Kepodang untuk pemenuhan kebutuhan gas untuk Pembangkit Listrik Tambak Lorok Jawa Tengah.

“Secara operasional, pengaliran gas dari Lapangan Kepodang siap untuk dilaksanakan. Pengaliran gas dari Lapangan Kepodang diperlukan secepatnaya dalam rangka melakukan performance test atas kinerja sumur dan surface production facility,” ungkap Direktur Strategi & Pengembangan Bisnis, Syahrial Mukhtar.

Syahrial menjelaskan, Lapangan Kepodang berpotensi memproduksi gas bumi dengan rata-rata volume sebesar ±15 BBTUD, selama periode penyaluran 37 bulan sejak pengaliran gas yang pertama kali (Gas In).

Selain itu, Syahrial menambahkan, Lapangan Kepodang Wilayah Kerja Muriah memang direncakan kembali diaktivatasi untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tambak Lorok dan pemenuhan gas bumi untuk pelanggan industri di Jawa Tengah. Dari blok tersebut, diperkirakan volume gas bumi harian rata-rata sebesar ± 10 – 20 MMSCFD. Saka Energi juga berencana akan memperbaiki portofolio perusahaan dengan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di WK Muriah.

“Untuk mendukung pengaliran gas bumi Kepodang – Tambak Lorok, direncanakan dengan skema PJBG antara PGN dan PLN. Saat ini, SEML sedang dalam proses pengajuan alokasi dan harga gas ke SKK Migas dengan skema tersebut. Di sisi lain, kami juga masih menunggu persetujuan dari Kementerian ESDM agar penyaluran gas ke Pembangkir listrik Tambak Lorok mendapatkan manfaat Kepmen ESDM 91K/ 2020 sehingga dapat mendorong produksi listrik yang lebih efisien,” ungkap Syahrial.

Pipa Tranmisi Kalija I yang dikelola oleh PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) dengan panjang ± 201 KM, siap untuk menyalurkan gas dari Lapangan Kepodang ke Pembangkit Listrik Tambak Lorok. Selama ini KJG menyalurkan gas bumi yang keseluruhannya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi PLN Tambak Lorok dan selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik nasional. Dengan infrastruktur yang dimiliki tersebut, diharapkan dapat menjadi kunci agar penyaluran gas bumi berjalan lancar dan aman.

Direktur Utama PGN, Suko Hartono menambahkan, dengan kembali diaktifkannya Lapangan Kepodang menjadi momentum bagi KJG dan Saka Energi sebagai bagian dari subholding gas dalam mendukung percepatan monetisasi hulu Lapangan Kepodang dan dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Dukungan dari seluruh stakeholder terhadap monetasi gas bumi di Lapangan Kepodang juga penting, agar kebermanfaatannya dapat optimum bagi produktivitas sektor kelistrikan di Jawa Tengah.

“PGN akan terus menguatkan bisnis distribusi dan transmisi gas bumi, serta berupaya untuk terus memberikan excellence service kepada pelanggan di seluruh sektor. Dengan kembali produksinya Lapangan Kepodang, diharapkan dapat memperkuat portofolio PGN sebagai Subholding Gas dan merupakan wujud nyata dukungan dalam menjaga lifting migas nasional,” tutup Suko. (rel/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis kembali melakukan mutasi terhadap 229 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Hal itu tertuang di dalam tiga surat telegram yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Sutrisno Hermawan pada 13 Oktober 2020.

Tiga surat telegram tersebut bernomor: ST/2933/X/KEP./2020, ST/2934/X/KEP./2020, dan ST/2935/X/KEP./2020. Dari 229 Pati itu, nama dua orang dari jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) juga masuk di dalam surat telegram tersebut.

Dalam surat telegram tersebut tertulis, di jajaran Polda Sumut, yakni AKBP Ronny Nicolas Sidabutar yang menjabat sebagai Kasatresnarkoba Polrestabes Medan diangkat menjadi Kapolres Humbang Hasundutan (Humbahas).

Sementara, AKBP Rudi Hartono yang menjabat sebagai Kapolres Humbahas dimutasi ke posisi Wardirbinmas Polda Kalimantan Selatan (Kalsel).

Namun, dalam hal ini, pihak Polda Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait pemutasian tersebut. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu masalah yang tak kunjung usai di Kota Medan adalah masalah kemacetan. Tiap hari, pemandangan ini selalu terlihat di sejumlah titik dan persimpangan, terutama pada saat jam-jam sibuk.

Begitu penilaian Pengamat Transportasi, Medis Surbakti, kemacetan yang terjadi di Medan adalah sebagai dampak dari pertambahan jumlah kendaraan tanpa dibarengi oleh peningkatan volume jalan. “Ini membuat banyak kendaraan menumpuk di jalanan. Sementara infrastruktur jalan ini cenderung itu-itu saja,” kata Medis kepada wartawan, Rabu (14/10).

Medis yang juga Kaprodi Teknik Sipil USU ini mengatakan, selama ini infrastruktur jalan di Medan juga cenderung kurang. Sementara volume kendaraan terus bertambah. Hal ini diperparah dengan kondisi dimana banyak warga yang berokupansi menggunakan jalan.

“Ambil contoh pedagang di sejumlah pasar yang menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. Lokasi-lokasi macam ini kerap menjadi pusat kemacetan karena ruas jalan menyempit,” sebut dia.

Kata Medis, ironisnya, Pemko Medan selama ini seperti kekurangan taji melawan para pedagang atau masyarakat lain yang memakan badan jalan. Aksi kucing-kucingan dengan aparat pemerintah, Satpol PP kerap dilakukan masyarakat. “Hari ini ditindak, besok muncul lagi. Pemko Medan sendiri seperti tak ada tindakan tegas dan jelas dalam menangani masalah ini,” ucapnya.

Selain itu, sambung dia, jaringan jalan di Medan juga masih pendek-pendek, dan banyak persimpangan. Kondisi ini membuat arus kendaraan melambat dan pada persimpangan kerap macet.

Sementara, sebagai kota metropolitan, rencana infrastruktur Kota Medan kini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada koordinasi yang kuat dengan daerah-daerah di sekitar Medan, yakni Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang.

“Rencana sinergitas daerah-daerah tersebut memang telah menghasilkan salah satu solusi angkutan umum, berupa bus Mebidang. Namun perlu diingat, program yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini seperti tak mendapat minat yang lebih dari warga. Bus-bus yang digunakan kerap sepi. Infrastruktur pendukung seperti halte juga masih kurang memadai sehingga sulit menjangkau minat masyarakat,” papar Medis.

Menurutnya, pembenahan sistem angkutan umum mutlak dilakukan. Pengaturan angkutan umum belum tertata dengan baik. Namun sampai saat ini Pemko Medan belum memiliki formula yang mujarab. Di satu sisi, perbaikan jalan di Medan ini masih tumpang tindih.

“Tumpang tindih dalam hal ini adalah sebagai contoh koordinasi yang kurang baik antar instansi di Pemko Medan, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak lain. Tak jarang dijumpai, banyak ruas jalan yang telah diperbaiki, tak beberapa lama kemudian digali kembali untuk jalur sanitasi, jalur gas, gorong-gorong dan lainnya. Jalan yang sudah mulus justru rusak kembali. Jadi, ya pasti macet lagi,” ungkapnya.

Ke depan, kata Medis, dia berharap ada pemimpin Kota Medan yang bisa menerapkan sistem pemerintahan yang pro terhadap transportasi kota. Terutama pemimpin yang mampu berkoordinasi dengan semua pihak dalam upaya mengatasi masalah kemacetan. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan dari APBD untuk memperbaiki infrastruktur jalan tak sia-sia. Selama ini yang masyarakat nilai begitu. Hari ini diperbaiki, besok rusak lagi.

“Solusi utama yang ditawarkan adalah pengaturan dan penyediaan angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat, sehingga bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi. Perbaikan infrastruktur juga perlu dilakukan secara efektif dan yang paling penting adalah koordinasi,” pungkasnya. (ris/ila)

Teks foto : Pengamat Transportasi, Medis Surbakti. (Istimewa)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah penderita penyakit kusta di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Para penderita penyakit infeksi kulit ini terpaksa membeli obat dengan biaya sendiri.

“Kami membutuhkan perhatian dari pemerintah, agar virus yang menjangkit di kulit kami tidak membesar sampai mengikis kulit kami,” kata salah satu penderita kusta, Ed yang tinggal di pondok penampungan, Rabu (14/10).

Dikatakannya, ada sebanyak 17 penderita kusta yang tinggal di pemondokan. Selama ini, mereka bisa berobat di rumah sakit tak jauh dari pemondokan, namun rumah sakit tersebut tidak beroperasi lagi.

“Kami tidak ada bantuan obat secara dari RS Kusta. Dulu semasa aktig, mereka selalu diberikan pil anti kusta,” katanya.

Harapannya, dengan beralihnya rumah sakit kusta oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, nasib yang mereka alami saat ini untuk dapat diperhatikan. “Untuk jatah besar dan sayur kami memang selalu dapat, tapi untuk berobat kami sulit. Kami butuh perobatan, meskipun ke Puskesmas kami bisa gratis,” ungkap penderita kusta ini.

Sementara itu, Lurah Belawan Sicanang Zulkifli mengaku, selama ini pihaknya tidak punya kewenangan terhadap penderita kusta tersebut.

“Untuk penanganan perobatan mereka itu ada UPT Dinas Sosial Provinsi Sumut. Tapi, kalau urusan KK dan KTP pasti kami fasilitasi,” katanya. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan data, hingga Oktober 2020, telah terjadi 25 kasus kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api. Angka itu, masih tergolong tinggi.

Dengan itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumut, melakukan sosialisasi secara serentak di wilayah kerjanya, Rabu (14/10).

“Kita melakukan sosialisasi keselamatan di 7 perlintasan sebidang kereta api di wilayah kerjanya secara serentak pada Rabu, 14 Oktober 2020. Kolaborasi antara stakeholder ini sangat diperlukan karena keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama,” ungkap Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono, kemarin.

Tujuan sosialisasi, kata Mahendro, untuk menekan angka kecelakaan lalulintas di perlintasan dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk tertib berlalu lintas. “Sosialisasi keselamatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang. Sehingga harapannya angka kecelakaan di perlintasan sebidang dapat ditekan,” kata Mahendro.

PT KAI menilai saat ini, menunjukkan masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api.

“Kami selalu mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menaati rambu-rambu yang ada serta lebih waspada saat akan melintasi perlintasan sebidang kereta api,” tutur Mahendro.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan membentangkan spanduk dan membagikan stiker yang berisi peraturan dan tata cara berkendara saat melewati perlintasan sebidang. “Imbauan juga disampaikan melalui pengeras suara agar pengguna jalan selalu berhati-hati. Disamping itu juga dibagikan masker sebagai bentuk komitmen KAI dalam mencegah penyebaran Covid-19,” kata Mahendro.

Mahendro menjelaskan, perlintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Banyaknya perlintasan sebidang di sepanjang rel dikarenakan meningkatnya mobilitas masyarakat pengguna kendaraan yang harus melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api.

“Hal tersebut juga menjadikan perlintasan sebidang sebagai salah satu titik rawan kecelakaan,” ungkap Mahendro.

Mahendro menjelaskan sampai saat ini, PT KAI Divre I Sumut mencatat terdapat 92 perlintasan sebidang resmi dan 252 perlintasan tidak resmi atau liar. Pada 2020, hingga pertengahan Oktober 202, pihak KAI sudah menutup 45 perlintasan sebidang liar dengan tujuan untuk normalisasi jalur KA dan peningkatan keselamatan perjalanan KA.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, Mahendro mengatakan pengguna jalan diwajibkan menaati aturan dengan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain.

Kemudian, Pengguna jalan juga wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel. Aturan tersebut telah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114.

Mahendro menambahkan, sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang akan terus dilakukan. Ia juga berpesan kepada masyarakat pengguna jalan agar dapat berdisiplin dan mengutamakan keselamatan.

“Dengan tertibnya masyarakat pengguna jalan dan peran optimal seluruh stakeholder, diharapkan keselamatan di perlintasan sebidang dapat terwujud. Sehingga perjalanan kereta api tidak terganggu dan pengguna jalan juga selamat sampai di tujuan,” tandas Mahendro.(gus/ila)

Teks foto: PT KAI laksanakan sosialisasi.(ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lokasi usaha pelanggar protokoler kesehatan seminggu yang lalu, tetap dimonitor Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang). Hasilnya, sejumlah tempat usaha yang telah buka kembali tersebut telah berubah dan memenuhi protokol kesehatan.

Adapun titik kegiatan yang didatangi tim Satgas pada Selasa (13/10) malam, antara lain tempat hiburan malam seperti Hi5H, D’Tonga Rooftop, Beer Corner dan Foodcourt Mega Park. Keempat tempat ini diberikan sanksi tutup selama satu minggu pada 3 Oktober lalu.

Wakil Ketua Tim Satgas Covid-19 Mebidang, Azhar Mulyadi mengatakan, tempat usaha tersebut kini telah memenuhi standar prokes covid, sehingga diberi izin untuk membuka kembali usahanya. Namun bila kembali melakukan pelanggaran, Azhar menegaskan akan kembali menindak tempat-tempat usaha tersebut.

“Pengelola telah memenuhi protokol kesehatan di tempat usahanya dan sesuai peraturan memang sanksi yang diberikan satu minggu. Jadi kita cabut spanduk penutupan tempat dari Satgas Covid-19 dan mereka bisa membuka usahanya kembali dengan syarat penerapan normal baru atau protokol kesehatan. Bila melanggar tentu akan kita tindak lagi,” kata Azhar usai operasi penegakan disiplin prokes di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan.

Selain memantau keempat lokasi yang sempat ditutup, Satgas yang terdiri dari dua tim juga melakukan razia ke tempat-tempat lain seperti Racik Kopi di Jalan Merak, FnB Café and Resto di Komplek Megacom dan Ring Road Point Foodcourt di Jalan Gatot Subroto. Selain itu juga Warung Gisallam Yap Kumis di Jalan Suasa, Stadion Café di Jalan Stadion dan Warung Mas EKo di Jalan HM Joni.

Dari titik-titik razia yang dilakukan, ada dua tempat yang diproses dengan Berita Acara Penindakan (BAP) yaitu Stadion Café dan Warung Mas Eko, serta satu teguran nontertulis kepada Warung Gisalam Yap Kumis. Tim juga beri sanksi tindakan fisik kepada 9 orang karena tidak mengenakan masker.

“Suasana pada malam ini cukup sepi karena hujan, jadi kita fokuskan ke tempat-tempat usaha untuk memastikan mereka mematuhi prokes. Ada beberapa tempat usaha yang kita minta untuk mengurangi jumlah bangku dan meja karena terlalu rapat dan mereka memenuhi. Mudah-mudahan ini bisa diikuti pengusaha-pengusaha yang lain,” kata Azhar.

Pengelola Mega Park, Steven, memastikan akan terus menerapkan prokes di tempat usahanya. Karena omset mereka sempat menurun setelah tim Satgas menutup tempat usahanya selama satu minggu akibat tidak menerapkan prokes covid.

“Satu minggu ditutup tentu itu bagi pengusaha sangat terasa dan setelah itu juga ada penurunan pengunjung. Kami tentu tidak ingin lagi hal ini terulang. Jadi kita akan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” katanya. (prn/ila)

TEKS FOTO

MEMANTAU: Wakil Ketua Tim Satgas Covid-19 Mebidang, Azhar Mulyadi bersama tim memantau pelaksanaan protokol kesehatan di beberapa lokasi usaha di Kota Medan yang telah diberi sanksi, Selasa (13/10) malam. Tim juga mencopot spanduk teguran karena lokasi usaha itu dianggap telah mematuhi prokes. IST

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah menilai, Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Sumut kurang peduli terhadap pembinaan dan dukungan kepada pemuda, khususnya di masa pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya program yang jelas untuk pemuda termasuk program ketahanan pangan dan ekonomi pemuda yang sempat digaungkan Dispora, tak kunjung terealisasi.

“Kami berharap kepada Ketua DPD KNPI Sumut untuk berkomunikasi dengan Dispora Sumut tentang hal ini,” kata Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Amrizal saat bersilaturahim dengan Ketua KNPI Sumut, El Adrian Shah bersama Pengurus Ortom Muhammadiyah di Nazwa Cafe, Jalan Muchtar Basri, Senin (12/10) lalu.

Sekretaris Umum DPD IMM Sumut, Zikri Akbar mengungkapkan, meskipun saat pandemi, seharusnya Dispora lebih peduli kepada organisasi kemahasiswaan yang ada di Sumut. “Karena salah satu yang paling terdampak mewabahnya virus ini adalah mahasiswa. Ini yang gak kami lihat kemarin-kemarin,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumut, Hanifah meningatkan agar program-program yang sudah direncanakan Dispora Sumut tidak sekadar wacana. “Terutama sejak pandemi ini, seharusnya lebih banyak membuat program-program bantuan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi khususnya para pelajar sebagai anak bangsa yang paling terdampak terhadap mewabahnya Covid-19 ini,” tuturnya.

Sekretaris Nasyiatul Aisiyah Sumut, Husnul Khotimah, mengaku sangat sedih karena tidak ada program-program yang bisa disentuh Nasyiatul Aisyiah yang sebagian besar para tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta. Sedangkan selama masa pandemi, banyak guru yang tidak mengajar hingga berdampak kepada pendapatan mereka.

“Seharusnya Dispora bisa membuat program untuk membantu organisasi-organisasi yang ada di Sumut. Kemairn, saat saya menjadi Ketua NA Kota Medan selalu mendapat bantuan dari Dispora Kota Medan. Sedangkan selama menjadi pengurus NA Sumut, belum pernah mendapat bantuan hibah sama sekali dari Dispora Sumut. Kami tidak tahu apa sebabnya, padahal setahu saya anggaran Dispora Sumut besar. Kenapa nggak disalurkan kepada organisasi kepemudaan,”ujarnya.

Menanggapi keluhan para pengurus Ortom Muhammadiyah, El Adrian Shah mengatakan, masukan tersebut menjadi keprihatinan bersama betapa banyaknya sektor yang terganggu akibat covid-19. “Saya juga menyayangkan sikap Dispora Sumut yang sepertinya tidak peduli terhadap hal ini. Tentang program ketahanan pangan dan ekonomi pemuda, akan saya pertanyakan kepada Dispora Sumut. Apakah program ini jadi direalisasikan atau tidak? Kita juga mendesak kepada Pemprov Sumut agar memperhatikan hal ini,” tegas El.

Mandeknya komunikasi antara Dispora dan Pemuda Sumut, lanjut El, akan ia sampaikan kepada Gubsu Edy Rahmayadi agar menjadi atensi mantan Pangkostrad tersebut. Di akhir silaturahim, DPD KNPI Sumut menyerahkan bantuan masker kepada ortom Muhammadiyah untuk dibagikan kepada seluruh pengurus dan anggota.

Sebelumnya Ketua KNPI Sumut El Adrian Shah menyampaikan kalau KNPI Sumut mulai menggalakan kembali kegiatan silaturahmi dengan OKP/OKI yang bernaung dalam DPD KNPI Sumut. Pasalnya sejak masa pandemi kegiatan ini sempat terhenti hingga delapan bulan. “Oleh karena itu, kami berpikir bahwa silaturahmi ini harus tetap kita lanjutkan namun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19,” ujarnya. (adz/ila)