OPERASI YUSTISI: Petugas gabungan melakukan operasi yustisi terhadap masyarakat yang tidak memakai masker di Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Sergai
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO-Sebanyak 30 orang warga terjaring operasi yustisi yang dilaksanakan Polsek Dolok Merawan, Selasa (21/9).
Kapolsek Dolok Merawan AKP Asmon Bufitra mengatakan, operasi yustisi dilaksanakan
terkait penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 34 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi Covid-19.
Target sasaran, masyarakat yang keluar rumah tanpa memakai masker, di warung kopi, dan di sejumlah pasar.
Dikatakan Asmon, pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, meskipun sebagian pihak menganggapnya berita Covid-19 adalah hoax.
“Banyak masyarakat yang terjaring kurang memahami dengan penyebaran Covid-19, bahkan mereka juga beralasan lupa menggunakan masker karena pergi terburu buru dan alasan lainnya,”ucap Asmon.
Selain imbauan, lanjut Asmon, pihaknya juga membagikan masker kepada masyarakat yang terjaring. “Petugas gabungan tak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mamakai masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, jaga jarak dan berprilaku hidup bersih,”tandasnya. (ian/han)
LATIH: Para Da’i yang mengikuti acara “Lokalatih Da’I Masjid Peduli Gambut” baru-baru ini diselenggarakan serentak di Riau, Jambi dan Kalimantan Barat secara online melalui Skype, dan Melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat serta tokoh lingkungan hidup dan perubahan iklim dari Universitas Nasional.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Mendukung masyarakat dan pemuka agama dalam mendidik komunitasnya sendiri tentang pencegahan kebakaran yang rentan terjadi di lahan gambut adalah fokus dari kolaborasi terbaru antara Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Sinar Mas Agribusiness and Food.
Program Desa Peduli Gambut (DPG) merupakan rangkaian kegiatan pendidikan dan peningkatan kapasitas yang menyasar para tokoh masyarakat.
Acara “Lokalatih Da’I Masjid Peduli Gambut” baru-baru ini diselenggarakan serentak di Riau, Jambi dan Kalimantan Barat secara online melalui Skype, dan Melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat serta tokoh lingkungan hidup dan perubahan iklim dari Universitas Nasional.
“Melalui program DPG ini, kami berupaya agar kebakaran tidak lagi terjadi lahan gambut. Program ini telah berhasil kami implementasikan di area lain di Indonesia. Kerja sama dengan Sinar Mas Agribusiness and Food ini akan membantu percepatan program DPG sehingga kami dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan mendapatkan dampak positif yang lebih besar, ”jelas Dr Myrna A Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG.
Para Da’I memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat dan memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan betapa pentingnya pengelolaan lahan gambut yang bertanggung jawab. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para Da’I Peduli Gambut terkait restorasi gambut dan pembangunan masjid ramah lingkungan (ecomasjid).
Program DPG – BRG merupakan kerangka harmonisasi untuk berbagai program pembangunan yang ada di pedesaan lahan gambut, khususnya di dalam dan sekitar kawasan restorasi gambut. Pendekatan yang digunakan adalah untuk menjalin kerja sama antar desa yang ada dalam satu lanskap gambut secara keseluruhan.
Kerja sama antara Sinar Mas Agribusiness and Food dan BRG akan berlangsung hingga akhir tahun 2020 dengan berbagai kegiatan di Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat, di wilayah yang memiliki lahan gambut cukup luas.
Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi kebakaran gambut, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat tentang pengelolaan lahan gambut, kolaborasi ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut, melalui penerapan program Sinar Mas Agribusiness and Food yakni Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
Managing Director, Sustainability, Sinar Mas Agribusiness and Food, Agus Purnomo mengatakan harapan jangka panjang dari program ini adalah desa-desa yang berpartisipasi dalam program DPG tidak membakar lahan gambut dan mampu mengelola ekosistem gambut secara berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut. Kami menyadari bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut memerlukan kerja sama multisektoral untuk mempercepat upaya tersebut. Pengalaman kami dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan melalui program Desa Makmur Peduli Api, serta upaya rehabilitasi gambut kami selama beberapa tahun terakhir yang juga bekerja sama dengan BRG untuk program Desa Peduli Gambut (DPG) berjalan dengan baik,” jelasnya.
Kebijakan Sosial dan Lingkungan (KSLG) GAR mengukuhkan komitmen perusahaan dalam melindungi lahan gambut. Sejak kebakaran terjadi pada 2015, Sinar Mas Agribusiness and Food telah melaksanakan proyek rehabilitasi 2.600 hektar kawasan konservasi gambut di PT Agro Lestari Mandiri (PT AMNL), Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat setempat juga memainkan peran penting dalam upaya rehabilitasi gambut tersebut. (rel/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana pemerintah pusat untuk menjadikan hotel bintang 3 sebagai tempat isolasi tambahan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19, mendapat respon positif dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut. PHRI menyatakan, siap membantu kebijakan tersebut.
Denny S Wardhana, Ketua BPD PHRI Sumut.
“Kebijakan menjadikan hotel sebagai tempat isolasi OTG Covid-19 memang masih dalam pembicaraan serius PHRI.Tetapi PHRI yakin, para manajemen hotel di Sumut siap menjalankan program itu,” ungkap Ketua BPD PHRI Sumut, Denny S Wardhana, menjawab wartawan di Medan, Selasa (22/9).
Selain membantu pemerintah, Denny tidak menampik program itu dapat membantu manajemen hotel meningkatkan hunian hotel yang terpuruk di tengah pandemi Covid-19. Di mana sejak pandemi, tingkat hunian hotel berbintang di Medan hanya sekitar 20 persen. Dampaknya, perusahaan masih tetap merumahkan sebagian karyawan.
“Di satu sisi, program itu juga membuat perusahaan hotel ikut berperan dalam menekan angka penularan Covid-19,” tutur Denny.
Denny menjelaskan, PHRI Sumut belum mengetahui jelas skema kerja sama dengan pemerintah, salahsatunya menyangkut pembiayaan rawat inap bagi pasien. “PHRI Sumut akan melakukan pendataan berapa total kamar hotel dan sumber daya manusia (SDM) hotel yang masih aktif, dan memastikan apakah manajemen hotel mau atau tidak menjalankan program itu. Tetapi yang utama, PHRI akan mempertanyakan kesiapan tenaga kesehatan untuk membantu manajemen hotel yang ikut dalam program tersebut,” kata Denny.
30 Hotel di Jakarta Siap Menampung
Sebelumnya, PHRI DKI Jakarta mengonfirmasikan, saat ini sudah ada 30 hotel yang menyatakan siap untuk menampung kebutuhan isolasi bagi orang atau pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG).
Ketua PHRI Jakarta, Krisnadi, menyebut jumlah 30 hotel ini mengalami perubahan setelah per Jumat, 18 September 2020 lalu, baru ada 27 hotel yang mengajukan minatnya sebagai hotel penampung pasien Covid-19 dengan status OTG.
“Awalnya, pada Jumat (18/9) ada 27 hotel yang berminat. Namun dalam beberapa hari ini, ada pengurangan tujuh hotel (pengunduran diri dengan berbagai alasan), dan juga penambahan 10 hotel yang berminat. Sehingga data per Minggu (20/9) ada 30 hotel yang konfirmasi,” kata Krisnadi dalam pesan singkatnya di Jakarta, Senin.
Tiga puluh hotel dengan jumlah kamar sebanyak 3.996 tersebut, kata Krisnadi, masih mungkin untuk berubah seiring dengan waktu dan juga verifikasi oleh tim Satgas Covid-19.
“Serta kebutuhannya yang erat kaitannya dengan penambahan pasien yang masuk ke Wisma Atlet Kemayoran, juga memperhatikan ketersediaan ranjang di rumah sakit – rumah sakit di Jakarta,” ujar Krisnadi.
Verifikasi sendiri, ujar Krisnadi, jadwalnya masih disusun oleh Satgas Covid-19 daerah yang nantinya akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 pusat. Akan tetapi, terkait hotel mana saja yang mengonfirmasikan sudah siap, Krisnadi belum bisa mengutarakannya.”Yang jelas biayanya dari pusat,” ucap Krisnadi.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan tidak memperbolehkan masyarakat melakukan isolasi mandiri di rumah demi mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Jakarta di perkampungan yang tinggi. Akhirnya Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah pusat menyediakan Tower 4 dan 5 sebagai tempat isolasi.
Akan tetapi, Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang disiapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sejak Jumat, 11 September 2020 lalu untuk pasien isolasi mandiri, kini sudah terisi 1.442 pasien atau 91,84 persen dari total kapasitas 1.570 tempat tidur.
Tower tersebut telah terisi pasien Covid-19 dengan kondisi OTG dan tidak punya tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu, 20 September 2020, berdasarkan data yang diperbarui Satgas Penanganan Covid-19 pada Minggu, 20 September 2020 pukul 06.00 WIB.
Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien, tim Satgas Covid-19 terus melakukan upaya perbaikan dan persiapan Tower 4 sebagai Flat Isolasi Mandiri dengan target rampung dan dapat digunakan pada pekan depan.
Tingkat kapasitas tower 4 mampu menampung sebanyak 1.546 tempat tidur, sehingga total tempat tidur yang tersedia di Flat Isolasi Mandiri, baik tower 4 dan 5 ada sebanyak 3.116 tempat tidur.
Jauh sebelum Wisma Atlet disiapkan dan penuh oleh pasien isolasi, Satgas COVID-19 pusat mengeluarkan kebijakan untuk menyiapkan hotel berbintang sebagai lokasi isolasi mandiri pasien OTG. (gus/lp6)
Ketua IDI Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyusul banyaknya jumlah dokter yang meninggal di Kota Medan akibat terinfeksi Covid-19, sejumlah dokter di ibukota Sumatera Utara ini didera kekhawatiran. Akibatnya, sejumlah dokter memilih berhenti sementara praktiknya, karena khawatir tertular virus corona.
Ketua IDI Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL.
Ketua IDI Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna SpTHT-KL, mengakui fenomena tersebut. “Ini menjadi dilema. Di satu sisi, dokter khawatir tertular virus corona. Di sisi lain, tidak ada pendapatan jika tidak praktik. Memang masih bisa bertahanlah sampai 2-3 bulan ke depan. Tetapi tetap jadi dilema. Makanya, kita tetap berdoa yang terbaik di tengah kesulitan yang dihadapi,” ujar Wijaya, Selasa (22/9).
Ia mengungkapkan, bagi rekan sejawat dengan penyakit penyerta dan berusia lanjut, IDI menyarankan agar ‘puasa praktik’ atau meliburkan diri sementara waktu. “Sejawat yang berusia di atas 40 tahun tanpa penyakit penyerta, praktiknya jangan setiap hari. Misalnya pilih praktik Senin, Rabu, dan Jumat saja, dengan memakai APD minimal level 2,” sarannya.
Wijaya juga menyarankan, bagi dokter yang bertugas langsung dalam menangani pasien Covid-19, agar bertugas maksimal dua minggu dan beristirahat dua minggu. “Sejawat yang bertugas langsung di ruang isolasi, sebaiknya bertugas maksimal selama 14 hari, dan istirahat 14 hari. Usahakan jangan lagi menangani pasien non-Covid,” sebutnya.
Bagi sejawat dokter umum yang menjumpai pasien dengan keluhan flu, batuk, bersin, hidung tersumbat, penciuman terganggu, agar segera merujuk si pasien. “Hindari pemeriksaan yang harus menyentuh pasien langsung,” sarannya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dokter di Medan yang meninggal akibat terinfeksi virus corona jumlahnya kini sudah 13 dokter. Jumlah ini terhitung sejak Maret hingga pertengahan September. “Dokter ke-13 yang meninggal adalah rekan kita dr Sutrisno. Sebelum meninggal, sempat dirawat satu minggu di RS Bunda Thamrin,” tuturnya.
IDI juga meminta kepada masyarakat agar tidak ke rumah sakit jika tidak ada keluhan sakit yang mendesak. “Masyarakat diminta berobat ke rumah sakit hanya jika ada keluhan atau tanda-tanda yang emergensi dan darurat. Misalnya, akan melahirkan, sesak nafas, sulit buang air kecil, pendarahan, patah tulang, stroke, jantung, dan lain sebagainya,” tandas Wijaya.
Angka Kematian Menurun
Sementara itu, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di di Sumatera Utara masih terus mengalami peningkatan. Namun penanganan Covid-19 melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut juga terus membaik.
“Hal ini dibuktikan dengan angka kesembuhan pasien Covid-19 dari 34,39% pada 31 Juli 2020 menjadi 60,28% dari total kasus konfirmasi positif pada 20 September 2020. Angka kematian juga berhasil diturunkan dari 4,49 % pada 31 Juli 2020 menjadi 4,25% pada 21 September 2020. Rasio positivity rate atau persentase positif dari hasil pemeriksaan juga berkurang dari 17,51% pada 31 Juli 2020 menjadi 13,46% pada 21 September 2020,” papar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumut atas Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2020, Selasa (22/9), di Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Nota jawaban merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna DPRD pada hari Senin (21/9), tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Dimana dalam penyampaian pemandangan umut tersebut, penanganaan Covid-19 menjadi topik yang paling mendominasi.
“Dapat kami sampaikan bahwa Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp191.797.800.000 untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan pendukungnya atau sebesar 38,20% dari total belanja tidak terduga tahap I,” terang Edy Rahmayadi.
Sedangkan untuk tahap II sebesar Rp261.047.620.000 atau 52,21%. Dengan demikian, lanjut Edy, terdapat peningkatan alokasi anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 bidang kesehatan dan pendukungnya. “Ini menunjukkan semangat dan komitmen Pemprov Sumut dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sumut,” tuturnya.
Perkembangan lain terkait penanganan Covid-19 di Sumut, disampaikan Edy, yakni rencana penambahan laboratorium yang akan bekerja sama dalam pemeriksaan PCR yaitu UPT Laboratorium Kesehatan Dinkes, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan, RS Haji Medan Pemprov Sumut, dan RSUD Kabupaten Deli Serdang. Semua laboratorium yang dimaksud dalam proses pengajuan ke Kementerian Kesehatan RI untuk penerbitan izin.
Hal lainnya yang dibahas adalah kinerja OPD Pemprov Sumut yang belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi lantaran beberapa OPD yang belum defenitif. Edy mengatakan hal ini akan menjadi perhatian serius.
Untuk evaluasi hal tersebut, pada tahun anggaran 2020 akan dilakukan persiapan untuk melakukan proses pengisian melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) Pratama yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (ris/prn/rel)
TERIMA: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menerima penyerahan uang kertas Rp 75 ribu dari Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO-Wali Kota Tebing tinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian menghadiri Sosialisasi North Sumatra lnvest (NSI) dan Quick Response Code Indonesian Standard (ORIS) yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Selasa (21/9).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Wiwiek Sisto Widayat dalam paparannya mengatakan, fungsi NSI dalam upaya membantu pengembangan pembangunan di berbagai sektor di Sumatera Utara.
“Sebagai mana diketahui North Sumatra Invest atau disebut NSI adalah tim kerja lintas lembaga di Sumatera Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Sumatera Utara melalui kegiatan promosi investasi dan perdagangan dalam rangka peningkatan perekonomian Sumatera Utara,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan meminta kepada Bank Indonesia untuk bisa menekan bank bank yang ada di daerah agar lebih responsif, dalam arti kata mengerti apa yang terjadi di daerah.
Umar Zunaidi mengungkapkan, para pengusaha yang ada di Kota Tebingtinggi seperti pengusaha pengolahan karet dan kayu mengaku hampir bangkrut dikarenakan adanya persaingan yang tidak sehat terhadap pengusaha asing. Dan hal itu akan berdampak menghabisi para pengusaha lokal.
“Seharusnya North Sumatera ini harus bisa memberikan keringanan kepada pengusaha lokal, karena selama ini biaya mereka sangat tinggi. Pengusaha di Tebingtinggi sudah mengolah barang dari awal hingga jadi, bahkan bisa mengekspor ke negara luar, akan tetapi dengan adanya persaingan yang tidak sehat, membuat pengusaha daerah hampir gulung tikar,”terang Umar Zunaidi.
Untuk itu, lanjut Umar Zunaidi, NSI diminta untuk mengutamakan investor daerah bukan investor asing. Menurutnya, akan bahaya jika investasi asing melakukan distribusi dari luar untuk bekerja di Indonesia. “Bisa-bisa nantinya masyarakat kita menjadi penonton,”katanya.
“Kita harus menggalang potensi penanaman modal dalam negeri, jika ada pengusaha yang berhasil di luar negeri untuk dipanggil pulang ke Indonesia untuk berinvestasi,”sambungnya. Dalam kesempatan itu juga, Umar Zunaidi mendapat uang pecahan khusus Rp75 ribu dari Wiwiek Sisto Widayat. (ian/han)
RUANG ISOLASI:l
Gubernur Sumut,
Edy Rahmayadi, meninjau ruang isolasi pasien Covid-19 di RSUD Gunungsitoli, Senin (21/9).
NIAS, SUMUTPOS.CO – Terhitung sejak Senin (21/9), Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, mulai memberlakukan penyekatan Kepulauan Nias. Penyekatan berlangsung selama 14 hari, persisnya hingga 5 Oktober 2020. Saat meninjau kesiapan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan Covid-19 Kepulauan Nias, Gubsu berharap Satgasus konsisten menekan penyebaran Covid-19 selama 14 hari, agar hasilnya maksimal dan memuaskan.
RUANG ISOLASI:l
Gubernur Sumut,
Edy Rahmayadi, meninjau ruang isolasi pasien Covid-19 di RSUD Gunungsitoli, Senin (21/9).
“SEMUA yang masuk ke Nias harus swab. Entah itu dari bandara, pelabuhan Singkil atau Sibolga. Bila dia tidak memiliki (hasil test swab, Red), maka akan di-swab di sini (Nias). Kemudian diisolasi (jika reaktif), hingga hasil swabnya keluar. Lama waktunya paling cepat empat hari,” kata Edy Rahmayadi, usai menyaksikan simulasi penanganan pendatang ke Nias di Bandar Udara Binaka, Gunungstioli, Senin (21/9).
Selain test swab, menurut Edy, ada perlakuan-perlakuan tertentu bagi pendatang. Misalnya, siap-siap diisolasi jika hasil test reaktif atau positif. Saat ini ada delapan tempat yang disiapkan Satgasus untuk mengisolasi pasien-pasienn
yang terpapar Covid-19. Salahsatu dari delapan tempat tersebut yaitu Hotel Charlita di Gunungsitoli. Hotel ini dijadikan tempat untuk mengisolasi pasien konfirmasi positif. Hotel Charlita sendiri memiliki kapasitas 26 kamar dengan 41 tempat tidur.
“Ada delapan tempat yang sudah disiapkan, yakni Hotel Charlita, Mega Nasional, Soliga, Miga Beach, Yonna I dan II, Herneus dan satu Rusunawa. Totalnya itu ada 187 kamar dengan 260 tempat tidur. Tetapi Charlita khusus untuk kasus konfirmasi positif, selebihnya untuk kasus reaktif,” kata Edy, usai meninjau Hotel Charlita, Jalan Pantai Charlita Gunungsitoli.
Edy yang didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis kemudian berlanjut melihat operasi yustisi di Gunungsitoli. Operasi yustisi yang dilakukan Satgasus langsung menindak para pelanggar protokol kesehatan dengan penahanan KTP.
Secara keseluruhan, menurut Edy, kesiapan Satgasus sudah baik. Dia meminta kepada Satgasus untuk konsisten dan mampu menyelesaikan permasalahan penanganan Covid-19 di Kepulauan Nias selama 14 hari terhitung 21 September hingga 5 Oktober 2020.
“Saya harap Satgasus melakukannya dengan konsisten selama 14 hari ke depan. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Bila masih ada yang kurang, kita akan evaluasi kembali untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya,” kata Edy, yang juga datang bersama Irwasda Polda Sumut Kombespol Armia Fahmi.
GTPP Covid-19 Sumut juga menyerahkan bantuan seratusan APD, hand sanitizer dan 50 ribu masker kepada Satgasus Penanganan Covid-19 Kepulauan Nias.
Komandan Satgasus Penanganan Covid-19 Kepulauan Nias, Kolonel Inf Fabriel Buyung Sikumbang, mengatakan akan bekerja semaksimal mungkin menurunkan penyebaran Covid-19 di Kepulauan Nias.
“Kita akan konsisten melakukan ini demi menurunkan penyebaran Covid-19 di Nias. Bila tidak dilakukan secara benar dan tepat, akan sulit menangani wabah ini di Nias. Jadi, kita minta kerjasamanya kepada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan,” kata Fabriel, yang merupakan Danrem 023/Kawal Samudra.
Bupati Nias Utara, Marselinus Ingati Nazara, selaku Koordinator Kepala Daerah, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang memberikan perhatian khusus kepada Kepulauan Nias. Dengan kelengkapan fasilitas penanganan Covid-19 yang ada di Nias saat ini, dia yakin rantai penyebaran Covid-19 bisa diputus.
“Kini tidak ada lagi pasien Covid-19 di Nias yang isolasi mandiri di rumah. Itu akan mempercepat penanganan wabah ini. Fasilitas dan tenaga medis juga saat ini sudah jauh lebih siap. Kita tentu optimis Covid-19 ini pergi dari Nias,” kata Ingati, saat diskusi bersama tokoh masyarakat, stakeholder dan Forkopimda di Halaman Kantor Walikota Gunungsitoli, Jalan Pancasila Nomor 14.
Nias Akan Punya Lab PCR Sendiri
Lebih lanjut, Gubsu Edy Rahmayadi memastikan Kepulauan Nias akan memiliki Laboratoriaum Polymerase Chain Reaction (Lab PCR) sendiri. Lab PCR ini akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli yang merupakan RS Rujukan Covid-19.
Edy memastikan Lab PCR tersebut akan dikirim secepatnya ke Gunungsitoli untuk mempercepat pendeteksian Covid-19 di Nias. Dengan begitu, harapannya terkait penyebaran Covid-19 di Kepulauan Nias bisa lebih cepat ditangani dan masyarakat memiliki kepastian status.
“Selama ini untuk menguji sampel swab harus dikirim ke Medan. Ini membutuhkan waktu yang lama dan sekarang alat tranportasi ke sini sudah terbatas. Jadi kita akan buat Lab PCR di rumah sakit ini sehingga ada kepastian untuk masyarakat kita. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk hasilnya,” kata Edy Rahmayadi, Senin (21/9).
Selama ini untuk mendeteksi Covid-19, RSUD Gunungsitoli masih menggunakan metode Test Cepat Molekular (TCM). Namun catridge untuk TCM telah habis di Nias. Untuk melanjutkan upaya pelacakan kasus dan mengetes masyarakat, Edy Rahmayadi menyiapkan 2.850 Rapid Test Antigen.
“Paling lambat Lab PCR akan sampai ke sini besok. Bila bisa dikirim hari ini, kita kirim hari ini. Sementara sebelum itu datang, di instalasi kita siapkan Rapid Test Antigen yang keakuratannya sekitar 70%,” terang Edy yang di dampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah.
Selain melihat kesiapan Lab yang baru saja dibangun di RSUD Gunungsitoli, Edy juga melihat simulasi penanganan pasien Covid-19 di Nias. Simulasi ini menunjukkan bagaimana pasien yang dicurigai terpapar Covid-19 masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) khusus Covid-19 hingga ke tempat perawatan.
Berdasarkan pantauan Gubernur Sumut, tenaga medis di RSUD Gunungsitoli sudah baik. Begitu juga fasilitas yang disiapkan untuk pasien Covid-19. Edy berpesan agar fasilitas ini semua bisa digunakan semua masyarakat Kepulauan Nias.
“Secara umum RSUD ini sudah baik untuk penanganan Covid-19. SDM-nya juga, setelah kita mendatangkan tenaga medis dari Medan, sudah cukup. Tetapi pesan saya, ini satu-satunya RS Rujukan di Nias. Jadi jangan pilih-pilih pasien. Dari manapun di Nias ini, harus diterima dan dilayani,” tambahnya.
Menurut keterangan Tim Lab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut R Lia Kusumwati, Lab PCR yang akan ditempatkan di RSUD Gunungsitoli memiliki kapasitas pengujian mencapai 188-192 sampel per hari.
“Sekali beroperasi, Lab PCR ini mampu menguji 96 sampel dengan kontrol negatif dan positif. Dalam satu hari Lab ini memungkinkan untuk dioperasikan dua kali. Jadi satu hari kita bisa menguji sekitar 192 sampel,” kata Lia, yang juga merupakan Ketua Departemen Mikrobiologi FK USU.
Direktur RSUD Gunungsitoli Julianus Dawolo mengatakan dengan bantuan dokter dan tenaga medis yang diutus GTPP Covid-19 Sumut, SDM di RS yang dipimpinnya siap untuk menangani pasien Covid-19. Dia berharap dengan fasilitas kesehatan dan tenaga medis seperti ini Covid-19 di Kepulauan Nias cepat teratasi.
“GTPP Covid-19 Sumut menurunkan dua dokter ahlinya serta tenaga medis lainnya. Kita sangat terbantu. Mudah-mudahan Covid-19 di Nias segera berakhir. Kami bisa beraktivitas normal lagi,” kata Julianus. (rel/prn/adl)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, ada 38 kabupaten/ kota yang mengalami perubahan dari risiko sedang ( zona oranye) ke zona risiko tinggi ( zona merah) penularan Covid-19 dalam sepekan terakhir. “38 kabupaten/kota mengalami perubahan dari zona sedang ke zona tinggi,” kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/9).
Dengan perubahan ini, maka jumlah zona merah Covid-19 di Indonesia otomatis naik menjadi 58 kabupaten/kota. Pada pekan sebelumnya jumlah zona merah hanya 41 kabupaten/kota.
Zonasi ini disusun berdasarkan tiga indikator, yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Dari tiga indikator tersebut, pemerintah menetapkan zonasi merah (risiko tinggi), oranye (risiko sedang), kuning (risiko rendah), dan hijau (tanpa kasus).
Wiku pun meminta pemerintah daerah yang berada di zona merah untuk terus berupaya keras menekan penyebaran Covid-19 dengan menggencarkan tes, pelacakan serta perawatan pasien.
Di sisi lain, ia juga meminta masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan Covid-19, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
“Mari kita berjuang bersama memutus mata rantai penyebaran virus ini dan jangan saling menyalahkan. Mari kita saling bergotong-royong melindungi sesama kita sehingga kita betul-betul bisa bebas dari Covid-19,” ujar Wiku.
Berikut daftar 38 kabupaten/ kota yang berubah dari zona oranye menjadi zona merah dalam sepekan terakhir:
Aceh: Aceh Selatan, Simeulue dan Kota Banda Aceh
Sumatera Utara: Langkat, Binjai, Kota Tebing Tinggi
Sumatera Barat: Pesisir Selatan, Agam, Kota Padang, Kota Bukittinggi
Riau: Pelalawan, Dumai
Sumatera Selatan: Lahat
DKI Jakarta: Jakarta Selatan
Jawa Barat: Karawang, Kota Cirebon, Kota Bekasi
Jawa Timur: Probolinggo, Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Batu
Banten: Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang
Bali: Tabanan
Kalimantan Tengah: Kotawaringin Timur, Barito Selatan
Kalimantan Selatan: Balangan
Kalimantan Timur: Kukar
Sulawesi Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar
Gorontalo: Bone Bolango
Papua: Mimika, Kota Jayapura
Papua Barat: Manokwari, Teluk Bintuni, Kota Sorong. (kps)
PENYEMPROTAN: Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Melati Kota Medan, Selasa (22/9), menyusul laporan adanya seorang pedagang yang meninggal terpapar Covid-19.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pedagang di Pasar ‘monza’ Melati di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat terpapar Covid-19. Atas kejadian itu, Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara aktivitas jual-beli di pasar itu selama 14 hari ke depan.
PENYEMPROTAN: Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Melati Kota Medan, Selasa (22/9), menyusul laporan adanya seorang pedagang yang meninggal terpapar Covid-19.
“Laporan tentang seorang pedagang meninggal karena Covid-19 kami terima Senin (21/9). Karena itu, Pemko menghentikan sementara aktivitas jual-beli di pasar itu. Bukan penutupan ya, tetapi imbauan agar para pedagang menghentikan sementara aktivitasnya,” ungkap Camat Medan Tuntungan, Topan Ginting, kepada wartawan di Pasar Melati, Selasa (22/9).
Topan menjelaskan, berdasarkan tracking yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan, sejauh ini ada 6-8 orang kontak erat si pedagang tersebut, yang sudah diketahui. Pemko tetap akan melakukan tracing massal di pasar yang terkenal dengan pakaian bekas impor atau yang akrab disebut baju monza tersebut. Tujuannya, untuk mencari kontak erat pedagang yang lainnya. “Gunanya untuk menghindari penyebaran virus terhadap orang lain,” kata Topan.
“Kita langsung ambil tindakan cepat. Hari ini (kemarin,red) dari semalam sudah kita lakukan penyemprotan disinfektan untuk sterilisasi. Besok (hari ini, Red) akan dilakukan swab dan rapid test massal para pedagang di sana,” jelas Topan.
Hasil pemeriksaan akan menentukan langkah pemerintah selanjutnya.
Pantauan di Pasar Melati, Selasa (22/9), aktivitas terpantau lengang. Hanya ada sejumlah pedagang dan pembeli yang masih aktif.
Pemko Medan Fokus Lakukan Razia
menyadari perkembangan penyebaran Covid-19 semakin tinggi di Kota Medan, dengan jumlah terkonfirmasi positif telah menembus hampir 5.200 kasus, Pemko Medan melalui GTPP Covid-19 dan para OPD menyatakan keseriusannya untuk terus melakukan razia rutin, menegakkan Perwal No.27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19.
4 kasus positif Covid-19 di Kota Medan, 2.962 diantaranya dinyatakan sembuh dan 226 lainnya dinyatakan meninggal dunia.
“Kita akan terus melakukan razia-razia di tempat-tempat keramaian di Kota Medan, seperti hotel, restoran, dan tempat-tempat hiburan. Pengawasan tidak berhenti dan terus intens ke depannya,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Drs H Agus Suriyono, kepada Sumut Pos, Selasa (22/9).
Pekan ini, Satgas Covid-19 Dinas Pariwisata akan kembali menggelar razia bersama Satpol PP Kota Medan. “Tapi kami belum menentukan waktunya,” ujarnya.
Dijelaskan Agus, pihaknya akan terus memberikan sosialisasi dan pengawasan kepada setiap stakeholder, dan tidak akan segan-segan memberikan teguran dan peringatan jika ditemukan melanggar.
Senada dengan Agus, Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan, mengatakan pihaknya tengah fokus melakukan pengawasan dan penegakan Perwal No.27/2020 atau Perwal AKB. Razia masker terus digelar di sejumlah ruas jalan dengan melakukan penahanan KTP bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.
“Alhamdulillah, kita terus bergerak ke tempat-tempat hiburan malam, restoran, dan tempat lainnya yang menjadi stakeholder Dispar. Harapan kita, Dispar maksimal melakukan sosialisasi dan pengawasan. Bila masih membandel, kita akan lakukan penindakan,” tegas Sofyan.
Menurutnya, jika sosialisasi penerapan protokol kesehatan sudah baik, maka OPD-OPD bisa fokus kepada pengawasan. Misalnya, saat razia beberapa waktu lalu, ada belasan restoran yang diberikan teguran. Maka ke depannya, Satgas Covid 19 Dispar berfokus mengawssi para pelanggar tersebut agar tidak mengulangi pelanggarannya. Bila ditemukan masih melanggar, harus diberi teguran yang lebih keras. Misalnya penutupan tempat usaha.
“Harus ada tindakan tegas. Kita tidak mau main-main. Kita siap berkoordinasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Satgas Covid-19 Dinas Pariwisata Kota Medan bersama Satpol PP Kota Medan yang dipimpin langsung Kadispar, Agus Suriyono dan Kasatpol PP, M Sofyan, melakukan razia penegaka aturan protokol kesehatan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru, pada Sabtu (19/9) malam hingga Minggu (20/9) lalu.
Tim merazia 5 restoran/cafe dan 4 hiburan malam di Kota Medan. Ke-9 tempat yang dirazia yakni District 10 Restaurant & Bar, Jl. Imam Bonjol, Harbour 9, Jl. Imam Bonjol, IX Nine Family KTV, Jl. Imam Bonjol, Bel Mondo Cafe, Jl. Teuku Daud, Shoot Resto & Bar Club, Jl. Kapt. Pattimura, The Traders Cafe, Restaurant & Bar, Jl. Kapt. Pattimura, Grand Station Karaoke, Jl. Brigjend Katamso, New Zone Entertainment, Jl. Kol. Sugiono, dan Heaven Hell H2, Jl. Pegadaian. (gus/map)
Foto: BAGUS/Sumut Pos
PENYEMPROTAN: Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di Pasar Melati Kota Medan, Selasa (22/9), menyusul laporan adanya seorang pedagang yang meninggal terpapar Covid-19.
TEMUI: Bupati Batubara, Ir. Zahir, MAP menemui massa Ampera saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD Batubara, Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (22/9).
BATUBARA, SUMUTPOS.CO-Untuk keduakalinya, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batubara (AMPERA) mendesak Bupati Batubara untuk mencopot Kadisdik dari jabatannya dengan dugaan korupsi.
Aksi itu dilakukan massa Ampera di depan Kantor Bupati Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh, Selasa (22/9)siang. “Sudah duakali kami ke sini, tapi tuntutan kami tidak digubris,”kata salah satu orator Ampera.
“Copot…Copot, Copot Ilyas Sitorus, Copot Ilyas Sitorus sekarang juga,”puluhan massa Ampera.
Di halaman kantor Bupati Batubara, Koordinator aksi, Ahmad Fatih Sultan membacakan isi tuntutan mereka. Adapun tuntutan mereka adalah mendesak Kejari Batubara untuk mengusut dugaan korupsi beasiswa Mahasiswa/i Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp200 juta. Mendesak bupati untuk evaluasi pelaksanaan Uji Konpetensi Guru (UKG).
Kemudian, lanjut Ahmat Fatih, mendesak Kejari Batubara mengusut tuntas realiasasi dana BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019 pada 51 sekolah SD/SMP yang menerima program Kementerian Pendidikan, yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang Kadisdik Batubara, Ilyas Sitorus.
Selanjutnya, mendesak Bupati Batubara
Ir. Zahir MAP, untuk mencopot Kadisdik Ilyas Sitorus karena dinilai gagal melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batubara.
Dan terakhir mendesak seluruh aparat penegak hukum untuk memeriksa seluruh Kepala Sekolah SD, SMP terhadap gaji guru honorer yang diduga tidak sesuai juknis atau Permendikbud RI No. 08 Tahun 2020.
Menanggapi tuntutan massa Ampera, Bupati Batubara ir. Zahir MAP didampingi anggota Komisi III DPRD Batubara, di antaranya Amad Muktas, Darius, dan Azuarsyah Simanjuntak.
Bupati Zahir menjelaskan, terkait tuntutan dengan pencopotan Kadisdik Ilyas Sitorus harus melewati prosedur yang berlaku. Pencopotan pejabat tidak dapat dilakukan hanya karena Like and Dislike.
Maka oleh sebab itu, lanjut Zahir, semua tuntutan akan dipelajari. “Jika benar dan terbukti, akan mengevaluasi Kadisdik Batubara,”ujar Zahir singkat sembari meninggalkan massa Ampera.
Sebagai bentuk keseriusan, langkah selanjutnya AMPERA menyerahkan berkas dugaan korupsi dilingkungan Dinas Pendidikan Batubara kepada Ketua DPRD Batubara, Mhd Safi’i dari Partai PDIP. (mag-14/han)
TANDA TANGAN: Vice Presiden Sales and Care Strategy Tellomsel Andri Wibawanto (kedua kiri) dan Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah DR H A Umar, MA (kedua kanan) saat penandatanganan nota kesepahaman kolaborasi Telkomsel bersama Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan program Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh melalui aplikasi cloudX di Jakarta, Senin (21/9).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Telkomsel terus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia, termasuk membantu masyarakat menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh di tengah situasi penuh tantangan saat ini. Dampak positif yang diharapkan oleh Telkomsel kini diwujudkan dengan mendukung program Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh dari Kementerian Agama. Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Telkomsel menjalin kolaborasi lanjutan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman yang laksanakan bersama pada 21 September 2020.
Direktur Sales Telkomsel Ririn Widaryani mengatakan, Telkomsel merasa senang dapat kembali menjalin kolaborasi bersama Kementerian Agama sehingga bisa terus bergerak maju bersama mendampingi institusi pendidikan tingkat madrasah di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran jarak jauh secara efektif dan efisien.
“Kolaborasi ini pun sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai leading digital telco company untuk membangun ekosistem digital yang menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia, mengingat kegiatan belajar mengajar jarak jauh butuh implementasi teknologi digital yang komprehensif,” ujar Ririn.
Program Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh dirancang untuk menunjang para pemangku kepentingan di lingkungan madrasah dan keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Inisiatif tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi para peserta didik dan pendidik Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalani cara baru pada kegiatan belajar mengajar di tengah situasi pandemi seperti sekarang. Program Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh sendiri dimulai dari 21 September sampai 31 Desember 2020.
Telkomsel berinisiatif memberikan dukungan nyata terhadap program tersebut dengan menyiadakan kartu perdana yang sudah disertai kuota data 10GB dari Paket MBJJ (Merdeka Belajar Jarak Jauh) senilai Rp10, dan dilengkapi paket renewal dengan kuota 11GB senilai Rp5000. Telkomsel akan melakukan distribusi kartu perdana khusus tersebut kepada institusi madrasah yang telah mendaftarkan diri di sistem pendataan online Kementerian Agama.
Di samping itu, Telkomsel juga akan mengadakan webinar bertema “Merdeka Belajar Jarak Jauh Pendidikan Madrasah melalui Teknologi Digital dengan Jaringan Terluas” pada akhir September 2020, yang dapat diikuti secara umum untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dari kolaborasi lanjutan antara Telkomsel dan Kementerian Agama ini. Sebelumnya, Telkomsel juga telah menjalin kolaborasi bersama Kementerian Agama dengan menghadirkan program Penyediaan Kuota Terjangkau yang tersedia bagi lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia.
Dalam mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini, Telkomsel sejak awal sudah berinisiatif menghadirkan ragam produk dan layanan yang dapat mendukung aktivitas digital pada sektor Pendidikan dengan layanan terlengkap mulai dari aplikasi pembelajaran jarak jauh CloudX, aplikasi pendidikan Ilmupedia, dan skul.id. Selain itu, Telkomsel juga terus memastikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat melakukan aktivitas digitalnya dengan terus memperkuat dan menambahkan akses jaringan telekomunikasi broadband yang merata hingga seluruh pelosok negeri.
“Semoga dukungan Telkomsel terhadap program Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh mampu memberikan perubahan nyata bagi seluruh elemen di berbagai tingkatan Madrasah di Indonesia. Ke depan, Telkomsel akan terus bergerak maju menghadirkan solusi yang customer-centric bagi institusi pendidikan di Indonesia beserta para pemangku kepentingan di dalamnya, khususnya dalam menjalani pembelajaran jarak jauh dengan baik. Telkomsel akan melanjutkan upaya kolaboratif ini dengan menggandeng lebih banyak pemangku kepentingan lainnya agar manfaat pembelajaran jarak jauh dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Ririn.
Direktur Kurikulum Sarana Prasarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama Ahmad Umar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas kepedulian Telkomsel untuk memberikan bantuan kartu perdana dan kuota internet sebesar 10GB kepada siswa madrasah yang membutuhkan. “Melalui jaringan Telkomsel yang unggul kami harap dapat memudahkan siswa dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh,” ucapnya. (ris/ram)
