DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Gudang PT Indomarco di Jalan Medan-Tanjung Morawa KM 18,5, Desa Tanjungmorawa B, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, terbakar, Rabu (16/9). Meski tak ada korban jiwa, api yang melahap gudang berasal dari korsleting (hubungan arus pendek) listrik.

Kebakaran yang sempat menghebohkan itu, terjadi sekira pukul 07.30 WIB. Pada saat itu, pekerja PT Indomarco bernama Ahmad sedang bekerja membersihkan lingkungan gudang. Tiba-tiba saja, percikan api menyambar barang-barang yang mudah terbakar di dalamnya.

Melihat api sudah berkobar, para pekerja berusaha melakukan pemadaman. Namun karena pompa hidran milik PT Indomarco tidak bekerja dengan baik, kobaran si jago merah semakin meluas.

Namun sekira pukul 08.05 WIB, 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Deliserdang dan water canon milik Polresta Deliserdang turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Meski berhasil dipadamkan, mi instan dan barang lainnya ludes terbakar. Informasi yang diterima, PT Indomarco mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Yemi Mandagi SIK menjelaskan, saat mendengar kabar sebuah gudang milik PT Indomarco terbakar, langsung mengirimkan mobil Water Canon untuk membantu melakukan pemadaman.

Untuk sementara, kata Mantan Kapolres Belawan ini, penyebab kebakaran akibat korsleting listrik.

“Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namum sejumlah barang-barang yang berada di dalam gudang hangus terbakar,” pungkasnya. (mag-1/dek/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama pandemi Covid-19, kunjungan kapal asing di Pelabuhan Belawan mengalami peningkatan. Demikianlah dikatakan Manajer Umum PT Pelindo cabang Belawan, Khairul Ulya, Rabu (16/9).

Dijelaskannya, kapal asing yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Belawan dengan jenis barang crude palm oil (CPO), pihaknya terus melakukan peningkatan layanan pengguna jasa transportasi laut.

“Adapun catatan kami, sebanyak 559 arus kunjungan kapal berbendera luar negeri melakukan kunjungan ke Pelabuhan Belawan selama semester satu tahun 2020,” jelasnya.

Kunjungan kapal asing ini meningkat dibanding tahun 2019. Peningkatan ekspor CPO ini menjadi andalan Sumatera Utara. Dengan demikian Pelindo 1 terus memberikan pelayanan terbaik bagi kapal asing yang melakukan kegiatan bongkar di Pelabuhan Belawan.

“Dengan kondisi pandemi Covid-19, kita masih bisa menjalankan ekspor impor di Pelabuhan Belawan secara stabil. Meskipun sempat terjadi penurunan di bawah dua persen,” kata Ulya.

Dikatakannya, pintu masuknya kapal asing melalui Belawan Intenational Container Terminal (BICT), masih mampu mengendalikan eskpor impor dengan mempersiapkan tiga tangki timbun untuk CPO, terminal curah kering dan pergudangan bongkar muat.

“Kita tahu, sepanjang Januasi hingga Juli 2020, realisasi kapal asing dalam satuan berat tercatat 8.759.634 gross tonase. Artinya, peningkatan ini akan menjadi perhatian kita dalam peningkatan pelayanan ke depannya,” pungkas Ulya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Istana kesultanan deli di Kota Medan atau yang lebih dikenal dengan Istana Maimun memang sudah menjadi destinasi wisata sejak dulu. Ada hal unik lainnya di kawasan Istana Maimun Kota Medan. Saat ini terdapat beberapa ekor kuda yang siap memanjakan para pengunjung yang datang ke kawasan Istana Maimun, mulai dari sekadar berfoto sampai berkeliling halaman istana dengan kuda-kuda tersebut.

Lantas, dari mana asal kuda-kuda tersebut? Siapakah pengelola kuda-kuda tersebut? Sayangnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan tidak mampu menjawabnya.

“Kita belum tahu dari mana kuda-kuda itu. Kita juga belum tahu siapa pengelola kuda-kuda itu, yang jelas bukan Pemko Medan ataupun Dinas Pariwisata,” jawab Kadis Pariwisata Kota Medan, Drs H Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Rabu (16/9).

Ditanya tentang bagaimana kuda-kuda tersebut bisa beroperasi di kawasan Istana Maimun, Agus pun tak bisa menjelaskannya. Agus justru menyebutkan, jika kuda-kuda yang beroperasi di Istana Maimun tidak memerlukan izin. Artinya, Dinas Pariwisata juga mengakui jika kuda-kuda wisata di Istana Maimun tersebut tidak menghasilkan PAD bagi Kota Medan.

“Itu gak perlu pakai izin, kan kuda-kudanya cuma di sekitar halaman Istana Maimun itu saja, bukan sampai ke jalan. Tapi begitu pun perlu kita cari tahu juga, dari mana kuda-kuda itu. Apakah memang kandangnya ada di Medan atau tidak. Kalau di Medan kan jelas gak boleh, karena ada Perda hewan berkaki 4 itu,” ujarnya.

Dengan belum diketahuinya siapa pihak pengelola kuda-kuda tersebut, maka Pemko Medan juga belum dapat memastikan siapa yang bertanggungjawab untuk mengelola limbah kotoran kuda yang ada di kawasan tersebut.

Sebab sejatinya, Istana Maimun merupakan gedung heritage yang harus dilindungi dan dipelihara, termasuk dari kotoran kuda-kuda tersebut.

“Kita gak tahu siapa yang mengelola limbah kotoran kuda itu. Setahu saya memang kalau kuda seperti itu harus punya izin, kalau tak punya izin ya berarti ilegal, soal itu kewenangan Dinas Pariwisata,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Armansyah Lubis kepada Sumut Pos, Rabu (16/9).

Ia mengatakan, karena kuda tersebut beroperasi di lingkungan Istana Maimun yang merupakan kawasan wisata, maka tentu hal itu menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kota Medan. Berbeda bila kuda-kuda tersebut memang berkandang di kawasan permukiman penduduk di Kota Medan hingga masyarakat sekitar merasa terganggu dengan limbah kotoran yang dikarenakan kuda-kuda tersebut.

“Kalau itu baru petugas kita turun ke lapangan. Dan kita akan langsung berkoordinasi dengan Satpol PP, tak cuma karena telah mengganggu kenyamanan masyarakat tetapi juga adanya ternak kuda sebagai hewan berkaki 4 di Kota Medan telah melanggar Perda larangan hewan berkaki empat,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah pun menyayangkan sikap Dinas Pariwisata dalam hal ini. Menurutnya, keberadaan kuda-kuda wisata di kawasan Istana Maimun Kota Medan harus berada dalam pengawasan Dinas Pariwisata Kota Medan.

“Itu Tanggungjawab Dinas Pariwisata. Pertama, untuk apa peruntukan kuda-kuda itu disitu? Kalau untuk publik yang sifatnya komersil dan di kawasan wisata seperti itu, tentu harus ada izinnya, tidak bisa tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya bubarkan saja kuda-kuda itu. Berbeda misalnya bila kuda-kuda satu atau dua ekor dan merupakan peliharaan istana untuk satu kepentingan, dan itu pun harus ada izin, mengingat adanya Perda No.13/2020 tentang tentang larangan hewan kaki 4 di Kota Medan,” tegas Bahrum.

Kehadiran kuda-kuda tersebut, jelas Bahrum, harus dengan pengawasan dinas-dinas terkait. Termasuk apakah kuda-kuda itu sudah diperiksa oleh Badan Konservasi hewan dan sebagainya.

Bila memang kuda-kuda tersebut tidak punya izin beroperasi, maka jelas tidak boleh beroperasi. Sebaliknya, bila sudah memiliki izin maka harus ada retribusi yang diterima Pemko Medan dari kuda-kuda tersebut.

Ditambah lagi, saat ini kuda-kuda tersebut juga ada di kawasan cagar budaya atau kawasan Heritage, maka tentu Dinas Kebudayaan juga tidak boleh membiarkan adanya kuda-kuda tanpa izin beroperasi di kawasan tersebut.

Termasuk, untuk Dinas Lingkungan Hidup yang juga harus turut mengawasi pihak pengelola agar bertanggungjawab atas limbah kotoran yang dihasilkan oleh kuda-kuda tersebut. “Semua OPD ini harus punya peran, Pemko Medan tidak boleh menutup mata atas keberadaan kuda-kuda di kawasan itu,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menggelar Sensus Penduduk (SP) 2020 dengan melakukan pendataan langsung terhadap tunawisma dan Anak Buah Kapal (ABK) SP Offline ini, digelar serentak 16 titik di Kota Medan dan sekitarnya.

Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi data penduduk di sensus penduduk 2020. Dengan itu, pihaknya melakukan pendataan dengan menurunkan petugas SP.

“Hari ini (kemarin, Red) merupakan hari sensus (Census Date). Jadi seluruh petugas BPS mulai bergerak pukul 21.00-06.00 WIB untuk mendata tunawisma dan ABK,” ungkap Syech didampingi Kepala BPS Kota Medan, Enny Nuryani Nst kepada wartawan saat melakukan pendataan tunawisma di Lapangan Merdeka Medan, Selasa (15/9) malam.

Suhaimi menjelaskan, pihaknya menurunkan 8 tim untuk menyebar ke 16 titik di Medan dalam mendata tunawisma dan ABK. Di antaranya, di Kesawan, Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Taman Gajah Mada, Terminal Amplas, Petisah Pinang Baris, Belawan dan lainnya.

“Targetnya, ya yang kita dapat malam ini (kemarin,Red) saja. Sebelumnya kita sudah pantau daerah mana mereka sering menginap dan pendataan ini dilakukan terutama di kota-kota, kalau di desakan jarang ada,” tutur Syech.

Syech mengatakan, guna pendatan ini untuk dimasukkam ke jumlah penduduk yang termasuk dalam karakteristik atau kelompok tunawisma. Sehingga, data tersebut bisa digunakan Dinas Sosial untuk kepentingan pemerintah.

“Sensus penduduk langsung ini secara nasional di mulai 1 September 2020. Namun di Sumut dilakukan mulai 8 September 2020 kemarin. Karena pengiriman dokumen sedikit terlambat,” kata Syech.

Begitupun, ia optimis dapat menyelesaikan pendataan penduduk hingga delapan hari ke depan. Hingga saat ini, BPS Sumut sudah melakukan sensus penduduk sekitar 45% dari proyeksi jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2020.

“Masyarakat mendukung sensus ini, memang ada beberapa yang menolak tapi itu adalah tugas BPS untuk melaksanakan sensus tidak ada hubungan apa-apa. Kita yakin sensus ini akan selesai sesuai waktunya,” pungkasnya.(gus/ila)

T?eks foto: BPS Sumut melakukan pendataan tunawisma di Lapangan Merdeka, Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menegaskan jika proses pengadaan Bus Buy The Service (BTS) di Kota Medan masih terus berjalan. Bahkan saat ini, progres pengadaan Bus dengan sistem pembelian jasa layanan itu sudah memasuki tahapan yang pasti. Sebab, saat ini Bus yang memiliki total 72 unit tersebut sudah tersedia.

“Alhamdulillah 72 unit bus nya sudah ada, dalam bentuk chasis dan saat ini sedang berada di Karoseri,” ucap Kadishub Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT di hadapan para wakil rakyat di Komisi IV DPRD Medan saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD Medan, Selasa (15/9).

Dijelaskan Iswar, chasis bus tersebut sudah masuk sejak pertengahan bulan Agustus yang lalu, sehingga diperkirakan Bus dapat selesai pada akhir September 2020. “Kalau tidak ada halangan, mungkin awal Oktober sudah bisa beroperasi,” ujarnya.

Hanya saja, Iswar mengakui jika saat ini pihaknya masih terkendala soal pengadaan koridor berupa halte-halte dan rambu-rambu pendukung adanya Bus BTS.

“Pihak ketiga yang sebelumnya berencana untuk membiayai itu menundanya karena tidak ada anggaran akibat Covid. Mau tidak mau, untuk bisa membangunnya, kita harus pakai anggaran dari APBD, dan kita sedang meminta persetujuan dari DPRD,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS pun menyesalkan kinerja Dishub Kota Medan yang dinilai tidak berhasil dalam melobi pihak ke tiga untuk pengadaan sejumlah halte bus di Kota Medan. Padahal, pembangunan halte sangat mendesak guna mendukung sistem transportasi Buy The Service (BTS) di Kota Medan.

“Kita menyesalkan pernyataan Kadishub, sebelumnya mereka menyebutkan kalau pembangunan halte tanpa menggunakan anggaran APBD sepersen pun. Tapi kenyataannya demi program BTS terkuras anggaran APBD sekitar Rp4 miliar lebih,” kata Hendra DS.

Disampaikan Hendra, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Medan tetap dituntut untuk melakukan lobi-lobi kepada pihak ketiga agar berkenan bekerja sama membangunan beberapa Halte di kota Medan.

“Memang inovasi seperti ini kita harapkan, tapi sayang upaya Kadishub Medan belum berhasil. Ke depan upaya itu harus tetap dilakukan,” saran Hendra.

Sebelumnya, Iswar menyampaikan, jika pihaknya mengajukan perubahan APBD 2020 sekitar Rp5 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam mendukung program sistem transportasi BTS di kota Medan.

Adapun anggaran dimaksud adalah untuk pembangunan Halte Bus BTS di enam koridor, termasuk untuk pembuatan halte, marka jalan dan rambu rambu. Sedangkan anggaran dimaksud tidak diperhitungkan sebelumnya, karena pada awalnya ada pihak ke tiga yang berkenan bekerjasama bersedia membangun Halte.

“Tapi baru 2 minggu lalu kita menerima surat dari pihak ke tiga yang memberitahukan pembatalan kerja sama itu. Sementara bantuan bus transportasi sistem BTS akan segera beroperasi di Medan. Sekarang busnya sudah masuk karoseri. Terpaksa pengadaan halte kita plot dari APBD,” papar Iswar.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak itu turut dihadiri anggota komisi seperti Renville Napitupulu, David Roni Ganda Sinaga, Dedy Akhsyari Nasution, Dame Duma Sari Hutagalung, Antonius D Tumanggor, Sukamto, Edwin Sugesti Nasution dan Hendra DS. Mendampingi Iswar Lubis, turut hadir Kabid Lalu Lintas Dishub Medan Suriono dan staf lainnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Diduga menutup saluran air menjadi penyebab banjir, puluhan warga mendatangi kolam pan-cing di Jalan Pulau Limau, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Rabu (16/9).

Kedatang warga Lingkungan 5, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan karena kesal banjir yang menggenangi rumah mereka tidak surut. Warga menduga akibat penutupan saluran air.

“Coba lihat, rumah kami sudah banjir akibat kolam pancing ini. Kalau kolam itu tetap menutup aliran air, kami akan minta agar kolam pancing untuk ditutup aja,” teriak ibu – ibu yang protes sambil mendatang kolam pancing.

Selain itu, warga juga kesal dengan kondisi drainase buruk, sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Bahkan adanya bangunan dan tambak berada di lokasi telah menghambat air mengalir.

“Ini akibat adanya pembiaran dari pemerintah. Sudah tahu di sini banyak penduduk, kenapa bangunan besar dan tambak dibiarkan berdiri. Kami ingin ini segera diselesaikan,” teriak warga lagi.

Aksi protes itu mendapat tanggapan dari petugas dari Polsek Medan Labuhan. Polisi berjanji akan memediasi keluhan warga dengan pemilik kolam dan tambak. Warga mendengar arahan dari polisi memilih untuk membubarkan diri.

Tokoh masyarakat setempat, Samsul Lubis berharap kepada pihak kecamatan maupun kelurahan harus peduli dengan persoalan yang dialami masyarakat di Kelurahan Sei Mati. Masalah banjir sudah lama dikeluhkan warga, harapan agar segera diambil langkah untuk mengatasi.

“Jangan sempat warga demo baru direspon. Coba lihat akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu. Kita minta agar kolam pancing dan drainase yang menjadi penyebab banjir untuk segera diperhatikan oleh pemerintah,” tegasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Chairuddin Panusunan Lubis meninggal dunia. Pria kerap disapa dengan CPL ini, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit (RS) Columbia Asia Kota Medan, Rabu (16/9) pagi, sekitar pukul 07.45 WIB.

Kabar duka ini membuat Rektor USU, Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika USU menyampaikan ucapan dukacita dan kehilangan mendalam atas berpulangnya Prof CPL,

Runtung mengatakan, meninggalnya, Prof CPL bertepatan dengan peringatan Dies Natalis ke-68 Fakultas Kedokteran USU. Almarhum merupakan Rektor USU yang menjabat selama 3 periode, yakni dari tahun 1994-1998, 1998-2002, diperpanjang hingga 2005. Lalu periode USU PT-BHMN 2005-2010.

“Seluruh pimpinan dan keluarga besar USU sangat kehilangan atas wafatnya Prof Chairuddin P Lubis yang karya, ide dan gagasannya, baik selama beliau menjadi dosen maupun sebagai Rektor USU sangat luar biasa didedikasikan untuk kemajuan USU. Beberapa yang di antaranya, sangat monumental adalah perjuangannya untuk menjadikan USU menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (USU PT BHMN) pada tahun 2003, pertama di luar Pulau Jawa, yang sejak 2014 berubah menjadi PTN BH,” kata Prof Runtung.

Menurut Rektor, perjuangan Prof Chairuddin P Lubis yang juga patut dikenang adalah saat memperoleh Kampus USU di Kwala Bekala seluas 300 ha. Perjuangannya memperoleh bantuan dari Pemerintah RI untuk pembangunan Rumah Sakit USU dan meletakkan Batu Pertama Pembangunan RS USU.

Pada masa kepemimpinannya, beliau juga berhasil menempatkan USU dalam jajaran 10 Besar PTN di Indonesia, dan banyak lagi karya beliau yang menjadi karya monumental untuk dikenang sepanjang sejarah USU.

“Selamat jalan Abang kami Prof Chairuddin. Semoga segala pengabdian dan kebaikan dan tauladan yang Abang berikan diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Kami semua senantiasa mendoakan, semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kealpaan yang pernah Abang lakukan, dan Abang mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT,” kata Prof Runtung dengan penuh kesedihan.

Prof dr H Chairuddin Panusunan Lubis, DTM & H, Sp A (K), lahir di Kuala Tungkal Jambi pada 18 Maret 1945. Beliau meninggalkan seorang istri yakni Ir Hj Dewi Herawati dan tiga orang putera-puteri yaitu Dr Anggia Chairuddin Lubis, Dr Inke Nadia Diniyanti Lubis, M Ped dan Dr Anindita Lubis. Menurut kolega, Prof Chairuddin P Lubis sudah lama menderita sakit, terakhir menderita stroke dan komplikasi beberapa penyakit.

Prof dr H Chairuddin Panusunan Lubis meraih gelar dokternya pada tahun 1974 dari Fakultas Kedokteran USU, meraih gelar DTM&H Course pada tahun 1979 dari Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand dan meraih dokter spesialis anak tahun 1980 dari Fakultas Kedokteran USU Medan. Sementara gelar Dokter Spesialis Anak Konsultan Sp A (K) Bidang penyakit Infeksi Tropik diraih pada tanggal 27 Maret 1987 dari Persatuan Ahli Dokter Anak Indonesia.

Beliau pernah menjabat sebagai Chairman of Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Triangle University Network (IMT-GT UNINET) dan menjabat anggota MPR RI utusan Daerah Sumatera Utara pada 20 Juni 2020, namun mengundurkan diri 4 hari setelah dilantik.

Almarhum juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara (Persero) pada 5 Juni 2003 hingga 2008 serta menjadi Wakil Indonesia di Advisory Board Member Asian Pacific Pediatric Association.

Prof Runtung dan civitas USU melayat ke rumah duka dan Almarhum dikebumikan kemarin, usai salat Dzuhur di TPU Sei Batu Gingging Medan.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rahmat Shah merupakan senator yang gigih, disiplin dan fokus di masa baktinya. Semasa menjadi anggota DPD RI dan MPR RI kerjanya menjadi contoh dan moral politiknya terjaga. Pengabdian ikhlas tanpa pamrih memperjuangkan aspirasi daerah, seiring tekad dan cita-citanya memajukan daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti saat menghadiri silaturahimi dan syukuran atas penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Nararya kepada Rahmat Shah dari Presiden Joko Widodo, yang digelar di Rahmat International Wildlife and Gallery Jalan S Parman Medan, Selasa (15/9) malam.

Turut hadir sejumlah anggota DPD, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah didampingi Forkopimda, anggota DPR Djohar Arifin, para Konsul Singapura, Malaysia dan Timor Leste.

“Dia (Rahmat Shah) adalah pejuang otonomi daerah. Kiprah sosialnya menjadi panggilan jiwa raga. Dia adalah pejuang sosial. Di atas semuanya, Bang Rahmat juga pecinta satwa sebagai penyanggah kehidupan untuk tujuan konservasi, pengetahuan dan rekreasi. Sangat pantas beliau dijuluki pejuang konservasi alam,” ucap La Nyalla disambut aplaus hadirin.

Di mata La Nyalla, Rahmat Shah melakoni kehidupan dengan ceria dan gembira. Tak gentar dengan penyakit kanker prostat yang diderita. Berkat doa dan sedekah, akhirnya sembuh dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Karenanya La Nyalla berharap, Bintang Mahaputera Nararya yang diterima Rahmat Shah di usia ke-70 menjadi energi tak terbatas dalam ketulusan hati mencintai makhluk ciptaan Tuhan.

Wagubsu Musa Rajekshah dalam sambutannya mengatakan, penganugerahan Bintang Mahaputera Nararya kepada Rahmat Shah merupakan kebanggaan bagi Sumut. Terlebih dalam pengabdian tanpa pamrih yang telah dilakukan President of Rahmat Foundation Indonesia tersebut.

“Ini menjadi motivasi bagi kita agar lebih banyak putra-putri Sumut yang meraih prestasi tidak untuk diri sendiri tetapi bagi

orang lain. Mudah-mudahan lebih banyak mendapatkan Bintang Mahaputera lainnya. Untuk Pak Rahmat Shah teruslah berbuat yang terbaik untuk Indonesia juga Sumut,” harapnya.

Untuk diketahui, penganugerahan Bintang Mahaputera Nararya kepada Rahmat Shah sebagai anggota DPD RI diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara pada 13 Agustus 2020. Atas penganugerahan tersebut, Rahmat Shah menyampaikan terimakasih kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

“Saya sebenarnya sudah tidak mengejar lagi. Tetapi saat sahabat saya, La Nyalla jadi Ketua DPD RI, saya didorong lagi untuk ke-7 kalinya, dan diyakinkan untuk mau berjuang, beliau yang mendukung penuh sebagai kandidat penerima tanda jasa. Dan Alhamdulillah, atas karunia Allah SWT, akhirnya saya termasuk dari salah satu penerima tanda jasa Bintang Mahaputera Nararya yang diberikan langsung oleh presiden Republik Indonesia,” tutur dia.

Bagi Rahmat Shah, penghargaan tersebut berkat doa dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat sekaligus motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa.

“Ini milik kita semua. Bahwa seorang putra bangsa yang lahir di Perdagangan, kampung di pinggiran Sungai Bah Bolon bisa meraih prestasi tertinggi atau anugerah tertinggi di Republik Indonesia,” tuturnya.

Rahmat mengajak seluruh komponen bangsa, untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dengan niat ikhlas untuk kemajuan daerah dan negara ini. “Dengan niat yang tulus semuanya bisa terjadi. Jadi marilah kita sama-sama melakukan kebaikan sekecil apapun kepada siapa pun di mana pun kita berada,” ujarnya.

Acara yang digelar dengan protokol kesehatan ini diawali santap sambil menyaksikan film dokumenter perjalanan karir dan pengabdian seorang Rahmat Shah untuk daerah dan Indonesia. Sejumlah tokoh nasional tampak memberi apresiasi terhadap setiap inovasi yang dilakukan. Mulai pendirian

Rahmat International Wildlife Museum & Gallery sebagai lembaga konservasi pertama di Asia, pendirian Monumen Nasional Keadilan, bakti sosial melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut dalam penanganan bencana di sejumlah daerah. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan cinderamata kepada ketua DPD RI, Forkopimda dan alim ulama. (rel/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara melalui Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM) Medan, tengah mengembangkan penanganan pasien Covid-19 dengan metode convalescent plasma. Metode ini dilakukan dengan cara mentransfer atau memasukkan plasma darah penuh antibodi milik pasien yang telah sembuh, ke tubuh penderita Covid-19.

“TIM yang mengembangkan metode convalescent plasma sudah dibentuk. Rencana ke depan, RSUP H Adam Malik akan menjadi model penanganan efektif untuk kesembuhan pasien Covid-19. Kita akan menjadi pusat plasma compalationn

Baru-baru ini, sudah ada datang staf ahli menteri (kesehatan) untuk menguatkan ini,” ujar Direktur Utama (Dirut) RSUPHAM, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP (K), saat diwawancarai, Rabu (16/9).

Dijelaskan Zainal, metode convalescent plasma itu adalah mengambil antibodi pasien Covid-19 yang telah sembuh, dan memasukkannya ke tubuh pasien yang terinfeksi virus corona. Sebab, pasien Covid-19 yang sembuh sudah memiliki antibodi sehingga sifatnya dapat menguatkan. “Jadi, convalescent plasma ini mentransfer antibodi, itu sudah dilakukan dan plasmanya dibawa dari RSPAD Gatot Subroto (Jakarta),” terangnya.

Zainal menyebutkan, selama ini pengobatan yang dilakukan di RSUP H Adam Malik terhadap penderita Covid-19 sesuai standar protokol. Untuk yang khusus, ada antivirus aluvia. “Makanya, ke depan kita mau ke metode convalescent plasma,” ucapnya.

Meski demikian, tambah Zainal, sejauh ini dibandingkan angka kematian, persentase kesembuhan pasien Covid-19 yang dirawat di RSUP H Adam Malik mencapai 95%. “Dari rata-rata 100 orang yang dirawat, hanya 5 atau 6 orang yang meninggal,” tandasnya.

Sebelumnya, Prof David Muljono selaku Deputy Director Eijkman Institute of Molecular Biology pada situs pihak Administrasi Obat-obatan dan Pangan AS (FDA) menyebutkan, convalescent plasma sangat mungkin dilakukan termasuk di Indonesia. “Plasma diambil dari darah pasien yang sembuh, tetapi ada kriterianya,” kata David saat webinar yang digelar oleh The Conversation Indonesia bertajuk ‘Mengukur Efektivitas Intervensi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19’, April lalu.

Kriteria yang harus dimiliki mantan pasien Covid-19 antara lain usia 18-55 tahun, berat badan lebih dari 50 kilogram, tidak memiliki penyakit penyerta serta mampu mendonorkan darahnya. “RNA (Ribonucleic Acid) pasien harus pernah positif, dengan indikasi pasien tersebut harus yang memiliki progress (penyembuhan) yang cepat dan penyakitnya tidak lebih dari tiga minggu,” paparnya.

Terapi convalescent plasma bukanlah kali pertama dilakukan untuk beberapa jenis penyakit. David menjelaskan, sebelumnya terapi ini dilakukan untuk mengobati penyakit SARS, MERS, hantavirus, dan flu burung. Untuk kasus Covid-19, convalescent plasma pertama kali dipraktekkan di China. “Awalnya ada 5 orang diberi terapi itu di China, kemudian ditambah 10 orang lagi. Kemudian ada 2 orang lagi di China. Itu artinya di dunia sampai saat ini baru ada 17 orang yang diberikan terapi tersebut,” sebut David.

Berdasarkan data terbatas itu, tingkat keberhasilan convalescent plasma memang cukup tinggi. Para pasien di China yang telah diberikan convalescent plasma mengalami penyembuhan yang lebih cepat, serta keparahan yang berkurang terutama pada saluran pernapasan.

Kendati begitu, David mengatakan terlalu dini untuk berkesimpulan seperti itu. Itulah mengapa Infectious Diseases Society of America (IDSA) telah mengeluarkan rekomendasi no 7 yang menyebutkan convalescent plasma bukanlah pengobatan terakhir, dan masih belum banyak pengalaman klinis. “Butuh studi lebih banyak yang diobservasi secara ketat untuk membuktikan efektivitasnya,” pungkas dia.

Tambah 33 Ruang Isolasi

Selain mengembangkan metode convalescent plasma, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUPHAM) juga kembali melakukan penambahan ruang isolasi bagi pasien Covid-19. Sebanyak 33 ruang isolasi sedang dibangun, yang direncanakan bisa digunakan bulan depan atau Oktober mendatang.

Direktur Utama (Dirut) RSUPHAM, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP (K) mengatakan, semasa awal penanganan pasien Covid-19 yaitu pada bulan Maret lalu hanya ada 11 ruang isolasi. Namun, seiring berjalannya waktu saat ini sudah bertambah menjadi 65 ruangan. Dengan penambahan ini, maka rumah sakit milik Kementerian Kesehatan tersebut total akan memiliki 98 ruang isolasi khusus untuk pasien sedang dan berat penderita Covid-19.

“Penambahan ruang isolasi tersebut karena memang situasinya lebih sering penuh. Setelah dilakukan rapat direksi, diputuskan untuk menambah sebanyak 33 ruangan kembali,” ungkap Zainal, Rabu (16/9).

Menurut dia, ruangan untuk penanganan pasien Covid-19 dibangun di Instalasi Rindu A. Gedungnya, saat ini sudah 3 lantai. Apabila memang diperlukan lagi untuk ditambah, maka akan dibangun lagi 1 lantai. “Kami sengaja memilih lokasi di sebelah kanan area gedung rumah sakit yaitu di Rindu A. Artinya, secara lokasi berada di pinggir sehingga penanganan pasien non-Covid-19 tidak terkontaminasi dengan pasien Covid-19,” sebut Zainal didampingi Direktur SDM, Pendidikan dan Umum Dr dr Fajrinur MKed (Paru) SpP (K) dan Direktur Keuangan Supomo SE MKes.

Diutarakan Zainal, dalam membangun fasilitas penanganan Covid-19 ini pihaknya benar-benar menjaga dan mencegah agar tenaga kesehatan, pasien, peralatan, dan sebagainya tidak terkontaminasi virus corona. “Kami sangat menjaga zona, agar tidak bercampur penanganan pasien non-Covid-19 dengan Covid-19,” jelas Zainal.

Ruangan perawatan bagi pasien Covid-19 terbagi menjadi tiga bagian yaitu untuk kondisi pasien berat, sedang dan ringan. Untuk pasien dengan kondisi berat berada di ruang isolasi bertekanan negatif. “Dari hasil prevalensi yang kita hitung, frekuensinya hampir 50 persen kondisi berat karena rumah sakit ini merupakan rujukan. Memang kita banyak yang pasien kritis dan berat, akan tetapi angka kematiannya kecil sekitar 6 persen. Misalnya, ada 100 yang dirawat, ada 5 hingga 6 pasien yang meninggal. Artinya, angka kesembuhan mencapai lebih dari 90 persen,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain menambah ruang isolasi juga akan menambah 1 unit alat swab PCR. Sebab, dari 2 unit alat swab PCR yang ada saat ini hanya 1 unit yang produktif dikarenakan komponennya terbatas. “Insya Allah akhir bulan ini kita bisa beli 1 unit alat swab PCR,” ucapnya.

Zainal menambahkan, alat swab PCR yang dimiliki tersebut tidak hanya menguji sampel swab pasien RSUPHAM. Melainkan, juga menerima sampel swab dari rumah sakit lain, seperti RSU Martha Friska dan beberapa lainnya. “Rata-rata yang bisa kita kerjakan dari satu alat sekitar 190 sampel swab,” tukasnya. (ris)