MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ikatan Profesi Komputer Informatika Indonesia (IPKIN) menyerukan kepada seluruh pihak agar menghindari informasi hoax, terutama berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di 23 daerah se-Sumut. Seruan ini mereka sampaikan dengan harapan, proses Pilkada 2020 berjalan baik dan masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang baik tentang ajang politik 5 tahunan tersebut.

“Kami yakin tanpa informasi bohong, Pilkada akan menjadi ajang demokrasi yang sehat untuk membangun masyarakat,” ungkap Sekretaris IPKIN Sumut, Fauzan Rahmadi, dalam diskusi ‘Pilkada Tanpa Hoax’ di Cafe Nominal, Jalan dr Mansyur Medan, Senin (14/9). Fauzan juga mengatakan, informasi hoax saat ini menjadi hal yang massif bermunculan hampir setiap hari. Meski penegakan hukum terhadap para pelaku penyebarannya terus dilakukan, namun intensitas munculnya informasi hoax tetap tinggi.

“Mungkin ini karena berkaitan dengan undang-undang ITE, sehingga yang sering kita lihat sosok yang diproses hukum adalah yang mentransmisikan,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua IPKIN Sumut, Syahril Effendi mengatakan, banyak sekali persoalan yang muncul dalam bidang informatika. Akibat terbesarnya adalah banyaknya masyarakat yang terkecoh karena para pelaku membuat informasi hoax menjadi seolah-olah adalah informasi yang benar.

“Kewajiban bagi IPKIN untuk bisa mengcounter isu hoax ini karena kami bekerjanya di bidang IT,” tegasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum USU, Mirza Nasution mengatakan, dalam konstitusi memang diatur mengenai hak dalam memperoleh informasi, mengelola, dan menyebarkannya. Tapi dari sisi penegakan hukum, hak tersebut menjadi tidak mutlak lagi, mengingat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai efek dari informasi yang disebarkan.

“Tools untuk melihat apakah sebuah informasi itu benar atau tidak adalah aturan yang ada dalam hukum. Dan kemudian persoalannya bukan hanya benar dan salah, namun dalam konstruksi hukum juga menyangkut etik dan moral,” pungkasnya.

Kaji Pembajakan WhatsApp Akhyar

IPKIN Sumut juga menyoroti pernyataan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, yang mengaku aplikasi WhatsApp pribadinya dibajak. Apalagi peretasan tersebut tidak dilaporkan Akhyar ke aparat penegak hukum.

“IPKIN Sumut perlu mengkaji pernyataan Pak Akhyar, jangan dibiarkan mengambang, ada IPKIN yang bisa membantu membuktikannya,” tutur Sekretaris IPKIN Sumut, Fauzan Nurahmadi.

Menurut Fauzan, ada beberapa ciri-ciri ketika aplikasi WhatsApp dibajak. Pertama, ketika paket data dimatikan, tapi tetap online.

“Itu sederhananya. Dan 2 sampai 3 jam bisa diketahui siapa yang meretas sebenarnya,” jelasnya.

Aplikasi WhatsApp, lanjutnya, terhubung dengan nomor telepon dan juga akun media sosial.

“Aneh ketika hanya WhatsApp yang diretas. WhatsApp pasti terkoneksi ke Facebook atau email. Betul atau tidak, kami menyarankan agar dilaporkan, jangan dibiarkan, seolah-olah mencari simpati,” urai Fauzan.

Seperti diketahui, saat deklarasi pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi di Posko Pemenangan Jalan Sei Batanghari Medan, Jumat, 4 September lalu, Akhyar mengaku WhatsApp pribadinya dijabak orang tidak bertanggung jawab. Pembajakan itu berujung pengiriman pesan kepada seorang camat yang isinya meminta sumbangan.

Namun keesokan harinya, saat mendaftar ke KPU, Sabtu (5/9), Akhyar menjelaskan, kondisi WhatsApp pribadinya sudah membaik. Dan Akhyar memastikan, dia tidak akan melaporkan insiden peretasan atau pembajakan WhatsApp pribadinya itu kepada pihak berwajib. (adz/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisioner Badan Pengawas Pemlihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Fritz Edward Siregar menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui berkampanye di media sosial (medsos) dan tak netral selama berlangsung Pilkada 2020, dapat diancam pidana.

“Bawaslu bisa mengawasi ASN apabila berkampanye di medsos, dan diketahui adanya duggan pelanggaran netralitas, maka akan dilakukan kajian untuk disampaikan ke Komisi ASN. Jadi, kalau ada unsur pidana, akan diteruskan kepada kepolisian dan apabila itu hoaks maka dilakukan tag down. Jadi, bagi ASN berkampanye di medsos bisa diancam pidana,” tegas Fritz di Kantor Bawaslu Kota Medan, Senin (14/9).

Fritz juga menjelaskan, di Kota Medan pengguna medsos semakin tinggi, dia yakin Bawaslu Kota Medan dapat mengawasi medsos tidak hanya di Facebook, YoTube, Instagram, dan Twitter, tapi juga pengawasan melalui WhatsApp.

“Harapan kami, ASN dan masyarakat untuk lebih bijak menggunakan medsos selama berlangsungnya Pilkada. Tidak sembarangan memberikan tanda like pada status orang lain dalam proses pencalonan atau berita hoaks. Perlu disampaikan, ini adalah Pilkada, proses demokrasi harus didukung bersama,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, selama melakukan supervisi pengawasan ke sejumlah daerah, seperti Kabupaten Sedangbedagai, Pematangsiantar, Simalungun, Asahan, Tobasa, Samosir, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, dan Kota Binjai serta Medan, Fritz telah mengecek persiapan seluruh Bawaslu Kabupaten Kota, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap protokol kesehatan.

Fritz juga mengaku telah mengecek persiapan mengenai pendaftaran calon. Untuk Sumut dia menemukan ada beberapa kejadian atau kasus yang terjadi. Selain itu, dia juga mengecek penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh kabupaten kota.

“Supervisi ini untuk meningkatkan fungsi pengwasan dari Bawaslu Kabupaten Kota,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap mengatakan, dia bersama jajaran mengapresiasi kunjungan supervisi yang dilakukan Fritz. Dia dan jajaran akan melaksanakan fungsi pengawasan, secara khusus mengenai netralitas ASN.

“Tadi sudah dijelaskan Pak Fritz, ASN dalam Pilkada harus netral. Kami pun terus menyampaikan informasi ke publik tentang netralitas ASN, melalui surat yang telah ditandatangani Komisi ASN dan Bawaslu,” ujarnya.

Bawaslu Kota Medan juga akan melakukan sosialisasi netralisasi ASN yang melibatkan pihak kecamatan dan kelurahan. Harapannya, dengan demikian ASN dapat menempatkan dirinya secara netral di Pilkada 2020 ini. (fac/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – KPU Kota Binjai menggelar rapat pleno hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon pada Pilkada 2020. Rapat pleno digelar di Aula Kantor KPU Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat, Kota Binjau, Senin (14/9).

Dalam rapat pleno tersebut, disampaikan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan bakal pasangan calon (bapaslon) Rahmat Sorialam Harahap-Usman Jakfar dan Juliadi-Amir Hamzah. Informasi yang dirangkum, dokumen Juliadi yang belum memenuhi syarat ada pada dokumen model BB.1KWK, BB.2KWK, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, atau belum ada tanda terima LHKPN dari instansi yang berwenang, dan SPT 2015 tidak ada.

Untuk dokumen Amir Hamzah, yang belum memenuhi syarat ada pada dokumen model BB.1KWK, model BB.2KWK, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan, surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, surat keterangan pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan pemberhentian sebagai PNS.

Dokumen tanda terima dan surat keterangan Amir Hamzah, harus dikeluarkan dari pejabat yang berwenang. Begitupun, dapat diserahkan paling lama 5 hari sejak penetapan pasangan calon (paslon).

Dokumen bersama Juliadi-Amir Hamzah, berupa naskah visi, misi, dan program paslon yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah juga belum lengkap. Tidak menyampaikan program paslon yang mengacu pada RPJP.

Sementara untuk dokumen Rahmat Sorialam Harahap yang tidak memenuhi syarat, ada pada dokumen model BB.1KWK dan BB.2KWK. Untuk dokumen Usman Jakfar, yang tidak memenuhi syarat ada pada dokumen model BB.1KWK, BB.2KWK, photocopy ijazah atau surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, dan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi wilayah hukum tempat tinggal calon.

Terakhir dokumen bersama Rahmat Sorialam Harahap-Usman Jakfar, berupa naskah visi, misi, dan program paslon yang mengacu pada RPJP Daerah, juga belum lengkap. Tidak menyampaikan program paslon yang mengacu pada RPJP.

Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi mengatakan, setelah meneliti persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, maka hasilnya dinyatakan belum memenuhi syarat. Bapaslon wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon.

“Belum memenuhi syarat, dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon,” ungkap Zulfan kepada wartawan.

Ketua Divisi Teknis, Risno Fiardi menambahkan, lampiran berita acara penelitian keabsahan ini diserahkan kepada bapaslon, perwakilan partai politik (parpol), dan Bawaslu Kota Binjai. “Apa saja dokumen yang harus diperbaiki, sudah kami lampirkan, dan langsung diserahkan ke bapaslon dan parpol,” bebernya.

Sementara itu, untuk proses tahapan bapaslon Lisa Andriani Lubis dan Sapta Bangun, akan disesuaikan mengikuti keputusan perubahan jadwal dan tahapan.

“Untuk bapaslon Lisa-Sapta, tetap mengikuti tahapan serupa. Namun jadwal berbeda,” imbuh Risno.

Bapaslon Lisa-Sapta, lanjut Risno, akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan pada 14-15 September. Verifikasi syarat calon pada 10-15 September. Pemberitahuan hasil verifikasi pada 15-16 September. Terakhir pengumuman dokumen perbaikan syarat calon pada 16-22 September.

“Pada 15 dan 16 September, akan diumumkan juga hasil penelitian keabsahan persyaratan calon atas nama Lisa Andriani dan Sapta Bangun,” pungkasnya. (ted/saz)