MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Harian Komunitas Pelanggan Air Tirtanadi (Kompatir), Fachroel Rozi SH, berharap Gubernur Sumatera Utara tidak mengulang kesalahan yang sama dalam proes seleksi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi. Fachroel Rozi berharap, proses seleksi dapat menghasilkan sosok yang benar-benar memahami dan menguasai manajemen pengelolaan air minum sebagai Dirut PDAM Tirtanadi.

Menurutnya, salah satu penyebab kegagalan Dirut sebelumnya dalam mengelola PDAM Tirtanadi adalah karena tidak memahami dan menguasai manajemen teknis air minum. Bagaimana pun hebatnya sosok dari luar, ketika masuk ke dalam sistem yang baru, pasti memerlukan waktu untuk beradaptasi, sehingga selama proses pengenalan/adaptasi tersebut maka program kerja menjadi stagnan.

“Dari argumen itu, maka sosok Dirut PDAM Tirtanadi sebaiknya berasal dari internal PDAM Tirtanadi jangan lagi dari luar seperti yang lalu,” kata Rozi melalui keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Senin (14/9).

Selain itu, Rozi juga meminta Gubsu agar memperhatikan track record calon pada saat wawancara akhir oleh KPM (Kuasa Pemilik Modal). Hal ini juga tertuang dalam PP 54 tahun 2016 tentang BUMD, bahwa wawancara akhir harus dilakukan oleh Kepala Daerah.

“Seleksi jangan sekadar ujian tertulis, tapi juga track record calon harus jadi pertimbangan Gubsu dalam menentukan Dirut PDAM Tirtanadi, jangan terkesan uji coba,” sebutnya.

Sebagai mitra PDAM Tirtanadi, kata dia, pihaknya berharap agar seleksi Dirut PDAM Tirtanadi menghasilkan sosok yang benar- benar memahami dan menguasai manajamen air minum dan memiliki integritas dan track record yang baik demi tercapainya Sumut bermartabat. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengendara sepeda motor wajib berhati-hati jika melintasi Jalan Alfalah, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas. Pasalnya, ada sejumlah lubang di beberapa titikdi jalan tersebut. Terkesan, Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan membiarkan jalan tersebut rusak tanpa perbaikan.

Muhammad Yunus, pengendara yang saban hari melintas di jalan tersebut kepada Sumut Pos, Senin (14/9) mengakui, kondisi jalan berlubang di sana sudah terjadi sejak setahun belakangan ini. Namun kini kondisinya justru semakin parah.

“Lubang pada badan jalan semakin besar dan menganga lebih dalam. Terutama yang sebelum kantor pos cabang itu, bahaya kali kalau tidak hati-hati bagi pengendara kreta (sepeda motor),” katanya.

Diungkapkan dia, setidaknya pernah dua kali saat melintasi jalan dimaksud, sepeda motornya terperosok sangat keras pada lubang yang besar sebelum arah ke kantor pos cabang itu.

“Kebetulan saat aku melintas, kondisinya tergenang air karena lagi hujan juga malam itu. Keras kali suara hentakan ban kretaku kena lubang itu. Asli tak nampakku, ya kuhajar aja. Iya, yang dekat kantor pos itu parah dan bahaya kali memang lubangnya,” kisah dia.

Amatan Sumut Pos, memang terdapat sejumlah titik lubang pada Jalan Alfalah Medan. Posisinya ada yang berada dekat dengan bahu jalan, dan ada pula yang berada di tengah. Kondisi kerusakan jalannya cukup lumayan parah, dengan lubang yang menganga lebar dan dalam.

“Belum lagi kalau malam hari lampu penerangan jalan tidak sepenuhnya terang, terutama pada titik yang dekat kantor pos itu. Memang harus berhati-hatilah terutama pengendara motor ketika melintas di Jalan Alfalah. Kurasa uda setahun belakangan ini jalan itu rusak dan sekarang malah tambah parah rusaknya. Ya, betul-betul seperti lubang maut, tapi belum ada memang kudengar orang yang terjatuh lewat jalan berlubang tersebut. Maunya jangan tunggu ada korban dululah baru diperbaiki pemerintah,” ungkapnya lagi.

Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang mengatakan, titik lobang di Jalan Alfalah tersebut bukan merupakan wilayahnya, melainkan sudah masuk Kecamatan Medan Johor. Begitupun ia mengakui, akan membantu perbaikan jalan berlubang di sana melalui komunikasi ke UPT Dinas Pekerjaan Umum Medan.

“Kebetulan kami satu UPT dengan Medan Johor, nanti saya sampaikan juga kondisinya supaya setidaknya dapat ditambal. Memang parah kali kondisinya sekarang, tadi pagi pas saya lewat terasa kali lubang itu dalamnya. Tapi bukan di wilayah kami titik-titik yang rusak itu, terutama yang dekat arah kantor pos tersebut,” katanya.

UPT Dinas PU Medan, lanjut dia, berjanji akan segera melakukan penambalan jalan berlubang di sana. “Melalui UPT menyampaikan jawaban, kalau besok mereka produksi aspal akan dikerjakan untuk patching,” katanya.

Kepala Dinas PU Medan, Zulfansyah yang dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan siap menindaklanjuti informasi jalan berlubang tersebut. “Oke segera ditindaklanjuti, terimakasih infonya,” katanya singkat via WhatsApp.

Hal senada disampaikan Camat Medan Johor, Zulfakhri Ahmadi. “Saya teruskan informasinya ke Dinas PU ya, terimakasih,” tuturnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan tetap memberikan kebebasan kepada para pengusaha, seperti hotel, restoran maupun bentuk usaha lainnya untuk tetap beroperasi, meski pandemi Covid-19. Tujuannya, guna mendukung perekonomian agar tetap dapat berjalan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dapat terus tumbuh dan meningkat.

Hal ini dikatakan Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dalam rapat paripurna Nota Jawaban Wali Kota Medan terhadapn

pandangan fraksi-fraksi DPRD Medan tentang Rancangan P-APBD 2020 di ruang paripurna DPRD Medan, Senin (14/9). Rapat paripurna sendiri dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE beserta tiga Wakil Ketua DPRD Medan yakni Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah.

Dikatakan Akhyar, meski kegiatan usaha tetap beroperasi, namun harus tetap mempedomani dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Sebab, penurunan PAD Kota Medan memang merupakan dampak dari pandemi Covid-19, di mana pemerintah pusat dan daerah sebelumnya membuat kebijakan pencegahan Covid-19 sehingga wajib pajak dan retribusi daerah menutup usahanya.

Untuk itu, lanjut Akhyar, di dalam PAPBD tahun 2020 telah ditentukan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta perbaikan infrastruktur kota yang akan dilakukan pada semester kedua.

“Pada dasarnya kami sependapat dengan usulan anggota dewan tentang penentuan skala prioritas, Pemko Medan mempunyai dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang di dalamnya sudah membuat skala prioritas pembangunan kota Medan,” katanya.

Setiap tahunnya, lanjut Akhyar prioritas ini kemudian dituangkan dalam program dan kegiatan OPD pada APBD tahun anggaran 2020. Namun, wabah pandemi Covid-19 yang melanda Kota Medan telah merubah prioritas program yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Fokus anggaran Pemerintahan kota Medan ditujukan untuk penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 kota Medan. Meskipun demikian, Pemko Medan tetap berupaya untuk tetap dapat menyelenggarakan pelayanan umum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Di samping itu, lanjut Akhyar, pihaknya akan terus membangun komunikasi intensif dengan organisasi profesi dan perguruan tinggi. Dalam penanganan Covid-19 ini diperlukan kepedulian dan keihklasan dari semua pihak untuk turut berperan aktif tanpa harus diminta.

Pemko Medan juga telah memfasilitasi semua upaya, termasuk dari sisi legalitas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) No.11/2020 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan.

“Implementasi penerapan Perwal No.11/2020 telah dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan di Gedung P4TK Jalan Setia Budi Medan Helvetia dan Rumah Sakit Lions Club Jalan T Amir Hamzah. Fasilitas kesehatan ini disediakan guna mengakomodir kebutuhan isolasi bagi orang warga direkomendasi untuk melakukan isolasi mandiri namun tidak memiliki hunian atau tempat yang memadai,” kata Akhyar.

Selain itu, lanjut Akhyar, Pemko Medan juga memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi perwal tersebut berupa sanksi administrasi dengan penanahanan KTP elektronik, serta pencabutan izin usaha bagi pengusaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan. “Dalam Perwal No.11/2020, seluruh orang yang berada di Kota Medan wajib menggunakan masker,” tegasnya.

Akhyar selanjutnya menyatakan, terkait dukungan atas kinerja Pemko Medan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, tengah melaksanakan kegiatan yang telah teralokasi dalam APBD 2020.

Untuk pemanfaatan dana Covid-19 yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi, Pemko Medan telah memotivasi pelaku UKM untuk beralih usaha seperti pembuatan masker, alat pelindung diri (APD), bodybag dan keperluan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19 agar usahanya dapat bertahan. “Alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan pesanan dari berbagai daerah,” ungkapnya.

Usai pembacaan tanggapan kepala daerah yang disampaikan Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dan bergantian dengan Kepala BPKAD Pemko Medan, T Ahmad Sofyan, anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP, Paul Mei Anton Simanjuntak memberi interupsi dan menyatakan bahwa tanggapan kepala daerah tersebut cuma seremonial belaka.

“Izin pimpinan, saya lihat semua jawaban-jawabannya ini semua seremonial, jadi gak ada artinya tanpa ada perubahan-perubahan ataupun perbaikan,” katanya

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, mengatakan hal tersebut tidak dapat dibahas dalam rapat paripurna. Dikatakannya, selanjutnya hal tersebut akan dibahas dalam pembahasan P-APBD oleh masing-masing komisi. “Pak Paul itu nanti akan dibahas di setiap komisi-komisi,” katanya sembari melanjutkan rapat hingga selesai. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peraturan Daerah (Perda) No.3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai belum maksimal diterapkan di Kota Medan. Padahal seyogiyanya, saat ini Perda tersebut sangat sejalan dengan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 guna mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran wabah virus tersebut.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga saat menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) ke V tahun 2020 yakni Perda No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jalan Alfalah Kecamatan Medan Johor, Minggu (13/9) sore yang turut dihadiri tokoh pemuda dan ratusan masyarakat masyarakat kaum milenial.

Dalam kesempatan itu, politisi Partai Gerindra ini meminta agar Perda KTR dapat ditegakkan secara tegas dan tidak menjadi peraturan di atas kertas. Ia juga mengingatkan para pecandu rokok agar lebih berhati-hati akan bahaya rokok yang rentan menyerang paru-paru, apalagi disaat kondisi pandemi saat ini.

“Kita dengar, kebanyakan orang yang terkena Covid 19 telah terinfeksi paru-paru. Para penderita paruparu biasanya karena pecandu rokok, dan mereka lebih rentan terhadap wang Covid-19 ini. Maka hindari merokok dan patuhi Perda KTR,” ujar Ihwan yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu.

Apalagi bila merokok di tempat-tempat umum yang menjadi kawasan tanpa rokok (KTR), tak hanya membahayakan diri sendiri, pelanggaran Perda KTR juga lebih merugikan masyarakat lainnya yang tidak merokok dan sedang berada di tempat umum.

Terlebih disampaikan Ihwan, di tengah pandemi Covid 19 masyarakat dianjurkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah. Maka, kebiasaan merokok, terutama merokok ditempat umum patut untuk dihilangkan.

“Karena dengan merokok di tempat umum, bukan hanya melanggar Perda KTR, tetapi juga perokok tersebut otomatis turut melanggar protokol kesehatan,” ujarnya.

Untuk itu, guna menyadarkan masyarakat agar dapat disiplin dalam mematuhi Perda KTR, Ihwan Ritonga meminta Pemko Medan melalui Satpol PP untuk rutin melakukan dalam melakukan sosialisasi dan nenegakkan Perda dengan rutin melakukan razia.”Kita minta Satpol PP melakukan razia serta tindakan tegas bagi yang melanggar Perda KTR,” tegas Ihwan.

Dikatakan Ihwan Ritonga, Perda KTR disahkan sejak Tahun 2014 dan sampai saat ini belum terlihat adanya tindakan penegakan Perda tersebut secara rutin.

“Bahkan seharusnya sekarang perlu diingatkan kepada para pecandu rokok bahwa penyandang penyakit paru-paru lebih rentan diserang Covid-19. Patut kita sadari akan pentingnya kesehatan. Tujuan Perda kan untuk menciptakan kesehatan, bagi para pecandu kita mibta agar segera sadar,” urai Ihwan.

Dijelaskannya, dalam Perda KTR sudah dijelaskan kawasan-kawasan tanpa rokok yang dimaksud, yakni semua fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat-tempat umum lainnya.

Sedangkan bagi pemilik angkutan umum, wajib untuk memberitahukan kepada pengemudi untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok. Bahkan pada pasal 28, ditekankan bagi pengemudi/sopir wajib melarang penumpang merokok.

Untuk masalah sanksi, ada sanksi tegas dengan ketentuan pidana diatur pasal 44 yakni, setiap yang merokok ditempat area KTR diancam pidana denda Rp 50 ribu. Sementara itu bagi setiap pengelola/pimpinan penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal dengan membiarkan orang merokok diancam pidana kurungan 15 hari dan pidana denda hingga Rp10 juta.

Begitu juga mengenai pemasangan iklan rokok dan etika pemasangan reklame serta sponsor rokok, semua pihak diminta supaya lebih berhati-hati dalam pemasangan iklan rokok. Seperti diketahui, Perda No 3 Tahun 2014 terdiri dari XVI BAB dan 47 Pasal yang ditetapkan di Medan pada 20 Januari 2014 oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ardiansyah Sitepu resmi menjabat Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC – PP) Kecamatan Medan Marelan periode 2020 – 2023. Terpilihnya Ardiansyah Sitepu secara aklamasi melalui Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) yang berlangsung di Marelan Hall, Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (13/9) malam.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC – PP) Kota Medan, Rahmaddian Shah dalam sambutannya mengatakan, kepada ketua terpilih agar mampu menjalin hubungan baik sesama kader PP di Marelan. Selain itu, mampu membangun silaturrahmi di masyarakat dan lembaga lain.

“Terpilihnya saudara Ardiansyah menjadi ketua bukanlah hadiah, tapi ini adalah amanah yang harus saudara jalankan sebaik-baiknya. Seorang pepimpin jangan pernah ragu untuk melakukan tindakan dalam organisasi,” ujar Rahmaddian Shah.

Rahmaddian Shah berharap kepada PP Marelan tidak tidak lagi berkotak kotak dan terpecah belah akibat dari kesalahan pemimpin sebelumnya. “Saya tidak mau dengar lagi PP di Marelan ini berkotak – kotak, saya akui ini kesalahan dari ketua sebelumnya sehingga PP di Marelan ini terpecah belah,” tegasnya.

Ketua terpilih, Ardiansyah Sitepu mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila di Kecamatan Medan Marelan untuk saling bahu – membahu dalam menyelesaikan permasalahan di Kecamatan Medan Marelan. “Saya berharap ke depannya kader Pemuda Pancasila Marelan ini mau bersinergi, jangan terpecah belah ,” ajak Ardiansyah. (fac/ila)