MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat protes penutupan akses Jalan Riau, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan yang dilakukan PT KAI Divre Medan. Akibat penutupan akses jalan umum tersebut, lalu lintas kendaraan masyarakat tetutup.

Pantauan di lapangan, penutupan akses jalan yang sudah menjadi fasilitas umum sejak puluhan tahun dilakukan PT KAI dengan cara memasang palang rel kereta api dengan dilas. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil sikap atas tindakan perusahaan BUMN tersebutn

“Jalan itu sudah ada di zaman Belawan. Sekarang PT KAI telah menutupnya, masyarakat tidak bisa lagi melintas dari jalan itu. Kami harus memutar untuk menuju ke rumah. Padahal jalan itu adalah jalan umum yang sudah ada namanya, kenapa PT KAI semena – mena,” kata warga sekitar, Simon Barus, Rabu (9/9).

Dengan penutupan akses jalan itu, ia khawatir telah menutup ruang gerak mobil pemadam kebakaran. Tindakan yang dilakukan PT KAI telah meyalahi, warga sekitar akan segera melakukan tindakan protes dengan melakukan orasi ke Pemko Medan.”Bila pemagaran jalan umum menggunakan besi rel kereta api itu tidak dibuka juga, kami akan melakukan aksi dan akan membongkarnya secara paksa,” tegas Simon Barus.

Menyikapi itu, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengatakan, pemagaran itu dilakukan sifatnya sementara, karena masih adanya pengorekan sisi kiri rel kereta api. “Itu hanya semetara, jadi kita tunggu saja,” katanya singkat.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah mengaku kecewa dengan tindakan PT KAI yang semena – mena. Sebab, jalan itu adalah fasilitas umum yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Medan. “Intinya PT KAI tidak boleh menutup jalan tersebut, itu fasilitas umum,” tegas Bahrum.

Seharusnya, kata wakil rakyat dari Medan Utara ini, Camat Medan Belawan sampaikan ke Pemko Medan agar segera diselesaikan ke PT KAI, karena jalan itu adalah milik umum.

“Jadi, PT KAI itu tidak boleh sesuka hati, karena itu sudah dibangun jalan dengan menggunakan APBD, sudah jelas itu fasilitas umum. Kita minta PT KAI untuk segera membuka kembali akses jalan tersebut,” tegas Bahrum.

Selain itu, Bahrum menyesalkan tindakan penggusuran yang dilakukan PT KAI di masa Pandemik Covid-19, artinya mengundang keramaian yang telah melanggar protokol kesehatan.

“Salah besar PT KAI, bukan sekarang waktunya melakukan penertiban. Di saat masyarakat lagi ditimpa musibah Covid-19, kesusahan mencari makan, malah mereka gusur. Harusnya PT KAI bukan menindas pedagang kecil, tapi harus menyalurkan bantuan CSR kepada mereka yang digusur,” pungkas Bahrum.

Ketua DPD PAN Kota Medan ini menegaskan, penertiban yang dilakukan PT KAI tidak sesuai aturan, sebab bangunan yang sudah berdiri di pinggiran rel di sekitar lokasi itu juga tidak ditertibkan. Artinya, bangunan itu berdiri tanpa izin dan telah melanggar aturan.

“Jadi, kita minta kepada Pemko Medan agar menertibkan bangunan liar yang berdiri tanpa izin itu. Perlu juga diusut berdirinya bangunan itu, apakah yang dikerjakan pihak ketiga penghasilannya masuh ke khas negara. Kita minta agar PT KAI agar tidak semena – mena,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan memperkirakan, Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Medan akan mengalami cuaca ekstrem, yakni hujan lebat disertai kilat/ petir, pada Rabu-Jumat, 9-11 September 2020.

Hal itu dikatakan Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Endah Paramita kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (9/9).

Dikatakannya, penyebab cuaca ekstrem yang berdampak hujan lebat dan gelombang tinggi melanda hampir seluruh wilayah Sumut ini. Sebab, daerah pertemuan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) terpantau memanjang pada Samudera Hindia barat Sumatera Barat, dari perairan timur Sulawesi Tenggara hingga Selat Makassar bagian tengah, dan juga Papua bagian tengah. “Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan pada sepanjang daerah konvergensi tersebut,” katanya.

Sesuai prediksi, di pagi hari kondisi cuaca berawan hingga hujan sedang yang terjadi pada seluruh wilayah Langkat, Deliserdang, Medan, Binjai, Simalungun, Karo, Humbanghasundutan (Humbahas), Samosir, Pematangsiantar, Asahan, Serdangbedagai (Sergai), Tebingtinggi, Batubara, Tanjungbalai, Pakpakbharat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara (Labura), dan Toba.

Kemudian, lanjutnya, pada siang hari hingga malam hari, kondisi cuaca masih berpotensi hujan ringan hingga lebat. BMKG memperkirakan suhu udara pada siang hari juga tidak gerah. Sedangkan pada sore hingga malam hari, hujan sedang juga melanda seluruh wilayah Sumut. “Suhu udara maksimum 31 derajat celcius, kecepatan angin maksimum 20 km/jam,” ujarnya.

Endah menjelaskan, BMKG juga memperkiraan gelombang sangat tinggi mencapai 6 meter yang terjadi pada Perairan Samudera Hindia Barat, yakni di Perairan Barat Aceh, Samudera Hindia barat Aceh, Samudera Hindia barat Nias (Sangat Tinggi 4-6 meter).

Selanjutnya, Perairan Utara Sabang, Perairan Meulaboh-Sinabang, Perairan Nias-Sibolga (Tinggi 2,5–4,0 meter), Selat Malaka bagian Utara, Perairan Sabang-Banda Aceh (Sedang 1,25-2,5 meter), Perairan Lhokseumawe, Perairan Selat Malaka bagian Tengah (Rendah 0,5-1,25 meter).

Endah mengimbau, dengan kondisi cuaca ini, agar masyarakat dapat mewaspadai timbulnya dampak, seperti genangan air di perkotaan. Sedangkan, di wilayah pegunungan, masyarakat harus mewaspadai longsor.

“Waspada hujan lebat untuk sebagian wilayah pantai, lereng timur dan barat serta sebagian pegunungan di Sumut. Hujan lebat, di pegunungan akan rentan dengan bencana longsor,” imbaunya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingginya intensitas hujan mengakibatkan ribuan rumah di Medan bagian Utara meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Belawan, terendam banjir, Rabu (9/9).

Dampak genangan air setinggi lutut orang dewasa yang melanda seluruh kawasan pemukiman warga, menyebabkan aktivitas masyarakat yang mencari nafkah dengan berdagang terganggu dan perabotan rumah tangga terendam banjir serta arus lalu lintas macet.

Kondisi banjir tampak parah di sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Deli. Hal ini disebabkan buruknya drainase dan semrawutnya penataan bangunan serta gudang yang menutup aliran air.

Tokoh Masyarakat Medan Utara, Awalludin mengatakan, permasalahan banjir sudah menjadi ancaman bagi masyarakat khususnya di Medan Utara. Sebab, penataan dalam mengantisipasi dampak banjir masih diabaikan oleh Pemerintah Kota Medan.

Untuk itu, perlu diberikan solusi agar resapan air yang sudah banyak terutup segera dibuka seperti drainase. Selain itu, perlu dibangun sebuah kanal sebagai penampungan air yang tujuannya untuk mengantisipasi tingginya curah hujan yang turun.

“Kita tahu, sudah banyak pembangunan dan resapan air tertutup yang mengakibatkan tingginya volume air yang tidak sebanding dengan daya tampung untuk drainase. Kepada Pemko Medan sudah memikirkan jangka panjang dibangun kanalisasi,” kata pria akrab disapa Awel ini.

Dijelaskan Awel, pembangunan kanal perlu dipikirkan dari sekarang, dengan meminta pendapat dari tenaga ahli. Mengenai anggaran yang mungkin besar, perlu dilakukan kordinasi dengan perusahaan besar yang ada di Medan Utara.

“Perusahaan besar yang ada di Medan Utara ini jangan hanya menyerap keuntungan tanpa memikirkan dampak lingkungan di masyarakat seperti banjir. Jadi, kita minta pemerintah sudah bisa memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang ada, agar kanal yang dibangun mampu menyelamatkan masyarakat dari ancaman banjir,” tegas Awel.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Kota Medan, HT Bahrumsyah mengaku, persoalan banjir di Medan Utara adalah komitmen penegakan aturan. Artinya, Pemko Medan dalam hal ini tidak tegas dalam menertibkan bangunan rumah toko (Ruko) yang mendirikan usahanya seperti canopy sampai ke atas drainase dan ke sisi jalan.

“Hampir seluruh bangunan usaha yang ada di kecamatan di Medan Utara menyalahi aturan. Padahal izin Ruko itu hanya bangunan induk, coba lihat di sepanjang Jalan Marelan Raya dan di Titipapan kotak – kotak kulkas mereka sampai ke pinggir jalan. Jadi bangunan yang melebihi ke depan jalan harus dibongkar dan ditertibkan,” tegas wakil rakyat akrab disapa Bahrum.

Ketua DPD PAN Kota Medan menjelaskan, sebenarnya saluran drainase sudah ada. Hanya saja, tidak dimaksimalkan yang disebabkan tertutup bangunan. Hal ini disebabkan pemerintah kecamatan membiarkan bangunan tersebut, harusnya segera ditertibkan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan Satpol PP.

“Ini harus dibenahi lebih dulu dalam penegakan Perda Kota Medan. Selain itu, drainase yang sudah ada harus terbuka agar mudah dikontrol dan normalisasinya harus maksimal, jangan sisa korekan dibiarkan begitu di jalanan, sehingga hujan turun sisa korekan itu masuk lagi ke drainase. Jadi, ini yang sebenarnya persoalan banjir yang terjadi,” ungkap Bahrum. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menjadwalkan, besok Jumat (11/9) dan Sabtu (12/9) mendatang sebagai jadwal ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi para peserta penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 Pemko Medan.

“Jumat dan Sabtu ujian SKB di Kantor regional IV BKN Medan, di Jalan Pinangbaris Medan,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (9/9).

Dikatakan Muslim, sebanyak 409 peserta akan mengikuti pelaksanaan SKB tersebut dalam dua hari. “Kalau satu hari tidak bisa, maka dibuat dua hari agar semuanya bisa terakomodir. Jumlahnya pun akan dibagi dua, satu hari akan dibagi beberapa gelombang,” katanya.

Hal itu harus dilakukan, mengingat pelaksanaan ujian yang harus tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19, terutama soal menjaga jarak (Social Distancing).

“Persiapan pelaksanaan ujian sudah diserahkan sepenuhnya kepada BKN regional, semua persiapann

sudah rampung, tinggal pelaksanaan saja. Pelaksanaan kita pastikan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 seperti mencuci tangan, memakai masker hingga menjaga jarak,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris BKDPSDM Kota Medan, Baginda Siregar menyebutkan jika pihaknya telah mengumumkan melalui Website http://bkd.pemkomedan.go.id. “Proses ujian kita serahkan sepenuhnya kepada BKN, nanti hasil ujiannya juga akan diumumkan langsung oleh BKN. Untuk informasi lebih lanjut, semua sudah kita siapkan di Website,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan telah membuka 193 formasi untuk para pelamar CPNS di jajaran Pemko Medan sejak akhir tahun 2019. Pemko Medan menggelar pelaksanaan SKD CPNS pada 17 Februari 2020 lalu.

Dari proses SKD yang telah digelar di SMP Negeri 1 Medan di Jalan Bunga Asoka, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang itu, sebanyak 1.139 dari 2.386 peserta dinyatakan lulus.

Usai menggelar SKD, bila mengacu kepada jadwal yang diberikan tim panitia seleksi (timpansel) nasional, seyogiyanya pelaksanaan SKB digelar pada rentang waktu antara tanggal 25 Maret hingga 10 April lalu.

Namun karena pandemi Covid-19, Timpanselnas menunda pelaksanaan SKB, termasuk untuk pelaksanaan SKB CPNS Pemko Medan formasi 2019 untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan BKN, pelaksanaan ujian SKB CASN Formasi Tahun 2019 akan digelar pada 1 September-12 Oktober 2020. Jadwal itu tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 116-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 tertanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk CPNS Pemko Medan sendiri, pelaksanaan ujian SKB yang merupakan lanjutan dari ujian SKD akan dilakukan pada hari Jumat (11/9) besok dan Sabtu (12/9). (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan akhirnya menghentikan sementara segala aktivitas di gedung dewan, mulai Rabu (9/9). Tidak terlihat lagi seorang pun anggota dewan beraktivitas di gedung tersebut. Gedung DPRD Medan tampak sepi.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Medan, Hj Alida menjelaskan, pihaknya telah meminta pengosongan jadwal kegiatan di gedung dewan sejak Senin (7/9) siang, usai Dinas Kesehatan mengumumkan 12 pegawai di sekretariat dewan terinfeksi Covid-19. “Senin sudah kita berikan suratnya, tetapi kemarin (Selasa) masih ada yang RDP karena belum terima suratn

dari pimpinan dan jadwal RDP sudah terlanjur diagendakan. Alhamdulillah mulai hari ini sampai tanggal 21 (September) nanti, kegiatan di gedung ini memang sudah ditiadakan,” kata wanita yang kerap disapa Uni ini kepada Sumut Pos di ruang kerjanya, Rabu (9/9) siang.

Namun begitu, kata Uni, untuk kegiatan Paripurna akan tetap dilakukan. “Tapi itupun sangat dibatasi jumlah yang datang, sisanya hanya mengikuti lewat video conference saja,” katanya.

Saat ini, jelas Uni, ke-12 pegawai DPRD Medan yang terdiri dari ASN, pegawai honorer, hingga security tersebut tidak lagi masuk kantor. Mereka menjalan isolasi mandiri di rumah masing-masing. “Rata-rata tak ada gejala, sehat-sehat semua. Setahu saya, semua masih menjalani isolasi mendiri di rumah masing-masing,” jelasnya.

Sementara pegawai lain, kata Uni, tetap bekerja dari rumah. Sedangkan dirinya selaku Plt Sekwan, para Kabag dan Kasubbag serta beberapa pegawai lainnya yang dinilai punya peran vital di gedung dewan tersebut tetap ngantor. Alida juga mengaku sudah menyurati Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan untuk segera melakukan penyemprotan disinfektan di gedung tersebut.

Terpisah, pimpinan DPRD Medan Rajuddin Sagala menyebutkan, kosongnya kegiatan para wakil rakyat di gedung dewan murni karena adanya 12 kasus positif Covid-19. “Mulai hari ini (kemarin) memang sudah dikosongkan kegiatan. Bukan karena anggota dewannya perjalanan dinas ke luar, tapi faktor utamanya karena memang adanya temuan positif Covid itu. Kemarin sudah disampaikan ketua (DPRD) kepada kami para pimpinan yang lain dan anggota DPRD,” jelas Rajuddin.

Sedangkan untuk kegiatan Paripurna, kata Rajuddin, hanya boleh dihadiri para pimpinan dan ketua-ketua fraksi. “Sisanya secara virtual saja, menggunakan aplikasi zoom,” jelasnya.

Rajuddin juga mengatakan, para pegawai DPRD Medan yang positif Covid-19 telah menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. “Karena mereka semuanya OTG (orang tanpa gejala), maka cukup menjalani isolasi mandiri di rumah, kalau nanti timbul gejala barulah dirawat di RS. Tapi saat ini mereka tidak boleh masuk kantor, sampai nanti hasil swabnya negatif,” jelasnya.

Rajuddin juga mengatakan, jika kantor DPRD Medan telah dilakukan penyemprotan disinfektan pada Selasa (8/9) sore. “Saya lihat sendiri saat kemarin keluar kantor (DPRD Medan) sore-sore, mereka sudah lakukan penyemprotan. Kita harapkan kegiatan penyemprotan ini tidak dilakukan sekali saja, tapi dapat dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. Kita minta juga kepada Dinas Kesehatan Kota Medan untuk melakukan pemantauan yang serius kepada 12 pegawai kita yang terjangkit Covid itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 12 orang staf DPRD Kota Medan terpapar Covid 19 dari hasil pemeriksaan swab yang dilaksanakan sekretariat DPRD medan mulai dari tanggal 28 Agustus hingga tanggal 1 September 2020 yang total diikuti sebanyak 90 orang. 12 orang tersebut bukanlah kasus Covid-19 pertama di DPRD Medan. Sebab sebelumnya diketahui, ada dua ASN DPRD Kota Medan yang terpapar Covid-19, yakni Kassubag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Medan Lili Caronalina Batubara yang sempat terpapar positif covid 19 dan dirawat di RS Royal Prima Medan. Namun saat ini, kondisi Lili Carolina sudah dalam kondisi sehat atau sembuh. Di sisi lain, Kasubag Perlengkapan DPRD Medan Ermina Linda Siregar yang turut terpapar Covid-19 justru sudah meninggal dunia pada 14 Agustus 2020 yang lalu. (map)