MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi banjir yang cukup parah ternyata telah lama dialami oleh warga di Jalan Garu 6, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas. Hal itu terungkap dari keluhan warga kepada Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution, saat menggelar Reses 3 Masa Sidang 3 Tahun 2020 di Jalan Garu 6, Gang Seriti, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (29/8) lalu.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala UPT 4 Dinas PU Medan Kota, Abidin, Lurah Harjosari 1 Sahara Harahap serta para Kepala Lingkungan 7, 8, 9, dan 10 itu, Dedy menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan informasi dan aspirasi tentang keluhan-keluhan yang dialami masyarakat setempat.

Dedy pun menjelaskan, dia telah melakukan kunjungan ke tengah masyarakat, sebelum menggelar reses. Tak berbeda dengan hasil kunjungan, masyarakat pun mengaku miris dengan kondisi banjir yang mencapai setinggi paha orang dewasa bahkan lebih, dan terjadi hampir setiap kali hujan deras turun, khusunya di wilayah Lingkungan 8, 9, dan 10.

“Di sini kalau sudah banjir, paling tidak tingginya selutut, rumah kami ditinggikan semeter pun masih banjir, dan di Jalan Cendrawasih biasanya sepaha. Proyek nasional di Jalan Sisingamangaraja itu membuat kami di sini semakin banjir. Harusnya dari Jalan Sisingamangaraja tolong dibuat parit menuju ke kanal. Karena sebenarnya, yang membuat banjir itu bukan hujannya, tapi kiriman air dari Jalan Sisingamangaraja dan Bajak,” ungkap Saut, warga sekitar.

Saat ini, lanjut Saut, setiap kali hujan turun, air masih mengalir, mulai dari SPBU Jalan Sisingamangaraja ke Jalan Garu 6. Tak cuma itu, air dari Jalan Garu 8 juga masih mengalir lagi ke Jalan Garu 6, akhirnya kondisi Jalan Garu 6 menjadi tempat berkumpulnya air kiriman dari berbagai tempat.

“Justru di saat hujan sudah reda, air datang ke wilayah kami ini, masuk ke rumah, ke kamar, bahkan ada beberapa rumah yang terendam sampai setinggi pintu. Seharusnya air dialirkan ke sungai ataupun kanal. Sebab selain karena itu, pembangunan property di kawasan ini juga membuat drainase semakin sempit dan dangkal, resapan juga berkurang,” imbuh Saut.

Menjawab hal itu, Dedy mengaku, telah berkali-kali membicarakan hal itu ke Dinas PU Kota Medan. Dia pun mengaku, telah meminta Dinas PU Kota Medan untuk secepatnya mencari solusi masalah banjir yang telah bertahun-tahun dialami warga Jalan Garu 6 tersebut.

“Daerah ini banjir karena posisinya agak rendah atau melembah, sehingga bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, daerah ini menjadi genangan air, itu sudah dibicarakan dengan Dinas PU. Lalu, pembangunan beberapa property di daerah ini juga menjadi satu aspek mengecilnya saluran-saluran air. Saya akan terus mendesak Dinas PU supaya ini bisa segera diselesaikan,” jawabnya.

Menjawab hal itu, Kepala UPT 4 Dinas PU Medan Kota, Abidan mengakui hal tersebut. Menurutnya, satu yang menjadi penyebab adalah air yang datang dari Jalan Bajak atau kawasan sebrang Jalan Garu 6. Selain itu, saat ini resapan air semakin sedikit, karena terus bertambahnya bangunan.

“Dari Jalan Bajak 3, 4, dan 5 itu, airnya semua menyeberang kembali. Pembangunan perumahan juga membuat terjadinya pengecilan dan pendangkalan drainase,” jelas Abidan.

Solusinya, lanjut Abidan, rencananya Dinas PU Kota Medan akan mengalirkan air dari Jalan Sisingamangaraja ke kanal. Selain itu, pihaknya juga akan menyalurkan sebagian air lainnya ke Sungai Denai.

“Jadi masalahnya kan ada 2. Pertama air dari Jalan Bajak, itu akan dialirkan ke kanal dan itu butuh pengorekan tanah sampai 4 meter. Lalu, air yang dari sini akan disalurkan ke Sungai Denai, secara tidak langsung itu akan membuat tikungan tajam supaya air yang datang bisa langsung dialirkan dengan cepat,” paparnya.

Untuk itu, Dedy mendorong agar Dinas PU Kota Medan bisa segera merealisasikannya, setidaknya bisa terjadi di tahun depan, saat anggaran Dinas PU Kota Medan telah kembali normal. Dia tidak ingin solusi yang ditawarkan hanya sekadar teori di atas kertas, dan membuat warga Jala Garu 6, khususnya di Lingkungan 8, 9, dan 10 masih mengalami hal sama di tahun depan.

Tak cuma di Jalan Garu 6, di hari yang sama, Dedy juga melakukan reses di Jalan Rawa Cangkuk 4, Kelurahan Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai. Di sana dia menampung keluhan masyarakat terkait permintaan pelebaran dan pendalaman drainase, serta persoalan sampah yang tidak diangkut secara rutin. Akibatnya, sampah-sampah seringkali menumpuk di kawasan tersebut.

“Hal ini juga akan saya sampaikan kepada masing-masing OPD, baik Dinas PU maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kami mau masalah ini selesai sesegara mungkin,” pungkas Dedy.

Pantauan Sumut Pos, pelaksanaan reses digelar dengan mengikuti protokol kesehatan. Setiap masyarakat yang datang diminta untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. (map/saz)

BELAWAN, SUMUTPOS.Co – Menjalin kerja sama keamanan di perairan Selat Malaka, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) melaksanakan Patroli Terkoordinasi (Patkor) 149/20 di perairan Selat Malaka.

Pelaksanaan Patroli Terkoordinasi Malaysia Indonesia (Patkor-Malindo) ini, telah rutin dilaksanakan 4 kali dalam setahun, bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Selat Malaka, yang menjadi jalur perdagangan international yang memiliki lalu lintas terpadat.

Panglima Koarmada 1, Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid, Minggu (30/8), mengatakan, TNI AL di bawah kesatuan dari Koarmada 1, terus membangun dan memelihara stabilitas di kawasan dengan melaksanakan peran diplomasi dengan 5 negara tetangga, untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, serta mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga.

Selat Malaka merupakan satu choke points dari 9 choke points di dunia, yang merupakan jalur pelayaran perdagangan international yang memiliki lalu lintas terpadat. Karena itu, kerja sama patroli koordinasi antara unsur TNI AL dengan TLDM diharapkan dapat menciptakan keamanan di Selat Malaka.

“Kegiatan Patkor Malindo yang selama ini dilaksanakan selalu mampu mencapai sasaran operasi, yakni menjamin keamanan perairan Selat Malaka,” jelas Rasyid.

Selain itu, TNI AL terus berkomitmen menjaga dan memberikan jaminan rasa aman kepada armada kapal yang melintas di Selat Malaka dari berbagai macam kerawanan dan tindakan merugikan, seperti penyelundupan, pelanggaran hukum dengan kekerasan, dan penyelundupan komoditi narkoba yang masih marak terjadi.

“Permasalahan ini harus dihadapi bersama, dengan melakukan kerja sama negara tetangga. Karena pelanggaran dan permasalahan stabilitas ini selalu melibatkan dan berdampak langsung terhadap negara-negara tetangga” tutur Rasyid.

Satu peran diplomasi TNI AL, lanjut Rasyid, diwujudkan dalam latihan bersama dengan negara sahabat, unsur Koarmada I dari KRI Sutanto-377 melaksanakan Passing Exercise (Passex) dengan unsur TLDM KD Laksamana Tun Abdul Jamil-135 di Selat Malaka.

“Patkor Malindo 149/20 dengan melaksanakan latihan yang meliputi flaghoist exercise, flash exercise, maneuver exercise, dan ditutup dengan sail pass untuk saling memberi penghormatan antara KRI Sutanto-377 dan KD Laksamana Tun Abdul Jamil-135, yang kemudian langsung menuju sektor masing-masing di perairan Indonesia dan Malaysia, untuk melanjutkan patroli terkoordinasi,” pungkas Rasyid. (fac/saz)

Melalui PT Pertagas Niaga

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), melalui PT Pertagas Niaga melakukan novasi dan amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Penandatanganan ini dilakukan secara virtual oleh Direktur Utama PT Pertagas Niaga Linda Sunarti dan Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda, (31/08/2020).

Turut menyaksikan dalam penandatanganan ini Menteri ESDM Arifin Tasrif, Plt. Dirjen Migas KESDM Ego Syahrial, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Direktur Utama PGN Suko Hartono dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman.

Direktur Komersial PGN Faris Aziz mengungkapkan, berdasarkan amandemen PJBG ini, kebutuhan PIM akan dipasok dari sumber gas Medco dengan volume 54 BBTUD dengan kontrak suplai selama 13 tahun yang dapat mulai dialirkan Juni 2020 hingga Mei 2033. Adapun pengaliran gas Medco ke PIM dilakukan melalui mekanisme operasi yang terintegrasi PGN Grup untuk menjamin kestabilan suplai demand di Sumatera Bagian Utara dengan melibatkan berbagai sumber gas seperti PHE, LNG dan demand lainnya selain PIM yaitu industry dan PLN.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa Pertamina Grup akan terus menjadi bagian dari solusi terintegrasi bagi bangsa dan memenuhi ekpektasi stakeholder untuk menghadirkan layanan energi yang realible, affordable, accessable, acceptable dan sustain.

Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu, operasional dan proses produksi PIM sering terkendala dengan pasokan gas yang mengakibatkan terganggu bahkan berhentinya proses produksi. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Aceh, kesepakatan hari ini menjadi salah satu stimulus bagi PIM maupun masyarakat Aceh dimana sebagai salah satu daerah penghasil migas dapat merasakan manfaat langsung dari kontribusi sumber daya alam bagi perkembangan ekonomi wilayah. Hal ini sejalan dengan semangat pemanfaatan energi baik gas bumi untuk menjadi pendorong pertumbuhan titik-titik baru perekonomian masyarakat.

Faris berharap, alokasi gas yang disepakati dapat menjamin ketahanan pasokan gas di PIM, agar dapat beroperasi dengan optimal. Apalagi pada tahun 2020 ini, PIM akan menyelesaikan target alokasi pendistribusian pupuk urea sekitar 300 ribu ton dan ammonia sekitar 180 ribu ton, untuk memenuhi kebutuhan pupuk di enam wilayah cakupan distribusi PIM, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Riau, Kepualauan Riau, dan Jambi.

“PJBG ini juga sebagai tindak lanjut dari implementasi Kepmen ESDM 89.K/2020 yang mengatur penurunan harga gas bumi di sektor industri tertentu. Pupuk Iskandar Muda masuk ke dalam tujuh sektor yang mendapatkan penurunan harga gas menjadi USD 6,61 per MMBTU,” tambah Faris.

Menurut Faris, alokasi gas bumi memberikan andil yang cukup berpengaruh terhadap produktivitas industri pupuk, mengingat gas bumi merupakan salah satu bahan baku utama produksi pupuk.

“Kami terus mengupayakan memberikan layanan yang terbaik untuk menjaga kehandalan pasokan gas secara berkelanjutan, sehingga operasi dan produksi PIM dapat sustain dan menberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya,” imbuh Faris.

Dengan suplai gas yang terjamin dan harga yang terjangkau, diharapkan dapat mendukung komitmen PIM untuk menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia yang kompetitif dab menghidupkan kembali geliat industri di Aceh, khususnya industri pupuk, serta mendorong penurunan harga produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya siang industri pupuk domestik.

“Semoga kerjasama ini dapat memberikan dampak yang riil terhadap pengembangan maupun diversifikasi produk PIM yang telah dicanangkan,” imbuh Faris.

PGN senantiasa berkontribusi terhadap kemajuan industri dalam memenuhi efisiensi kebutuhan gas untuk mendorong pertumbuhan industri, termasuk industri sektor pupuk. Multiplier effect dari kebijakan ini akan menghasilkan produk pupuk bermutu yang berdaya saing, sekaligus dapat berkontribusi dalam menunjang ketahanan pangan nasional.

“Kerjasama dengan PIM dalam jangka waktu yang cukup panjang, juga ditargetkan dapat mewujudkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan penyedian energi dan pangan di seluruh wilayah di Indonesia,” tutup Faris. (rel/ram)