MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan agar lebih fokus dan memprioritas penanganan kebersihan ketimbang pengadaan taman di kota Medan. Kondisi kauangan Pemko Medan yang menipis saat ini, diharapkan dapat membuat DKP melakukan pengerjaan dengan skala prioritas.

“Kita sarankan DKP menjalankan skala prioritas pengadaan sarana dan prasarana kebersihan. Karena masalah penanganan sampah masih saja persoalan utama di kota Medan,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Paul MA Simanjuntak saat kunjungan kerja di kantor DKP Kota Medan di Jalan Pinangbaris, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (21/7).

Kunjungan tersebut didampingi anggota Komisi Hendra DS, Antonius D Tumanggor, Daniel Pinem, Renville Napitupulu, David Roni Ganda Sinaga, Sukamto dan Dedy Aksyari Nasution, serta staf sekretariat DPRD Medan yang diterima secara baik oleh Kadis Kebersihan dan Pertamanan M Husni bersama stafnya.

Dikatakan Paul, dengan memaksimalkan pelayanan kebersihan, selain memperindah Kota Medan juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Wajib Retribusi Sampah (WRS).

“Jika pelayanan kebersihan bagus, warga tidak akan keberatan bayar retribusi, bahkan akan menambah jumlah warga WRS,” kata Paul asal politisi PDIP itu.

Menurutnya, masalah kebersihan merupakan tanggungjawab Pemko Medan. Namun untuk itu, perlu ditingkatkan kesadaran masalah hak dan kewajiban kepada masyarakat.

Sorotan yang sama juga dilontarkan Sukamto. Politisi asal PAN ini mengingatkan DKP Kota Medan agar rutin melakukan perawatan pohon yang ada di Kota Medan. Perawatan itu seperti pemangkasan dahan dan rating pohon serta pembersihan benalu/parasit dari batang pohon serta pemangkasan pohon dan dahan yang kering serta keropos.

“Sering kita dapati pohon tumbang karena menimpa pengguna jalan karena batang pohon yang keropos tidak ada perawatan. Ke depan hal itu kita harapkan tidak terulang lagi,” pinta Sukamto.

Sementara itu, anggota dewan lainnya Hendra DS mendorong pihak DKP supaya bekerja maksimal menggali potensi PAD. DKP dituntut mampu meningkatkan PAD namun tetap dengan memprioritaskan pelayanan publik.

Sedangkan anggota dewan David Roni Ganda Sinaga mengharapkan agar DKP tetap mengupayakan soal penanganan kebersihan di lingkungan warga.

“Tuntutan kesadaran masalah kebersihan harus diimbangi penyediaan sarana dan prasarana. DKP harus transparan soal kebutuhan dan penggunaan anggaran menangani kebersihan. Sehingga DPRD dapat mendukung perlunya penambahan anggaran,” kata politisi muda PDIP itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan M Husni memaparkan, untuk Tahun 2020 pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp607 miliar. Namun setelah dilakukan refocusing anggaran untk penangan Covid 19 menurun menjadi Rp 506 miliar.

“Anggaran sisa refocussing Rp506 diperuntukkan penanggulangan beban rutin. Itu sudah termasuk gaji petugas kebersihan sebanyak 2.454 orang,” terang Husni.

Dikatakan Husni, untuk tenaga kebersihan dengan jumlah tersebut masih tetap kurang, karena dengan panjang ruas jalan di kota Medan sekitar 3.200 km, idealnya dikerjakan petugas kebersihan 2 km/orang.

Sedangkan untuk keberadaan becak sampah yang saat ini sejumlah 520 unit untuk melayani 2.100 lingkungan, dinilai masih tetap kurang. Selain itu, masih dibutuhkan penambahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di banyak lokasi lainnya di Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Al Rahman secara resmi telah mengirimkan surat yang diperuntukkan bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan. Surat itu meminta untuk kembali membuka kantornya yang telah ditutup sementara sejak 16 Juli 2020.

Tidak berbeda dengan isi surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, surat pertanggal 20 Juli 2020 dengan nomor 800/7546 yang ditandatangani Wiriya Al Rahman itu sama-sama memberikan saran kepada Dinas PKPPR agar segera membuka kantornya.

“Sudah kita kirimkan, suratnya dari Pak Sekda langsung,” ucap Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (21/7).

Ditanya mengenai kabar adanya surat Sekda tersebut, Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT membenarkannya.”Awalnya surat dari BKD, nah kemarin sore saya sudah terima dari pak Sekda. Saya terima surat dalam bentuk PDF yang dikirim via WA (WhatsApp),” jawab Benny.

Namun, Dinas PKPPR Kota Medan tetap mengambil sikap yang sama dalam menyikapi isi surat tersebut. Pada Selasa (21/7) kemarin, kantor yang terletak di Jalan A.H Nasution Kecamatan Medan Johor tersebut tetap memilih untuk menutup kantornya.”Hari ini kantor kita tetap tutup, isi suratnya kan sama saja, bersifat saran, bukan perintah,” jelasnya.

Dikatakan Benny, pihaknya bukan tidak mau membuka kantor dan pelayanannya kepada masyarakat. Tetapi, hal itu justru dilakukan sebagai bentuk kepatuhannya kepada Perwal No.27 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Medan.

“Kita berharap dengan tindakan penutupan sementara ini, tingkat penularan Covid-19 di Dinas PKPPR dapat diputus. Patokan kami adalah Perwal (AKB) pasal 12 ayat 1 huruf K dan l. Itu sudah jelas. Apalagi kantor kami sebenarnya gak ada pelayanan langsung ke masyarakat, tugas-tugas juga bisa dilaksanakan tanpa harus masuk kantor,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Dinas PKPPR Kota Medan memilih menutup kantornya sejak tanggal 16 Juli hingga 29 Juli 2020 dan direncanakan akan kembali buka pada tanggal 3 Agustus akibat adanya sejumlah pegawai di OPD tersebut yang tertular Covid-19.

Namun, Pemko Medan meminta Dinas PKPPR untuk membuka kantornya kembali agar dapat memberikan pelayanannya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mendukung sepenuhnya pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) yang dilaksanakan PDAM Tirtanadi Sumut. Hal itu dikatakan Baskami Ginting di sela-sela kegiatan olahraga pagi bersama Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Sumut, Fauzan Nasution, Minggu (19/7).

Dikatakannya, masyarakat yang tinggal di Kota Medan harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan PDAM Tirtanadi melalui program L2T2 dan L2T3. Menurut Baskami, program ini sangat bagus sekali untuk kebersihan dan kesehatan masyarakat. “Pelaksanaan program L2T2 dan L2T3 ini sangat bagus sekali, jadi masyarakat Medan tidak perlu khawatir jika tangki septik di rumah penuh, akan disedot oleh petugas yang profesional dari PDAM Tirtanadi,” ujar Baskami.

Lebih jauh dikatakannya, tarif yang dikenakan kepada pelanggan juga sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/26/KPTS/2020.

Untuk itu, lanjut Baskami, masayarakat yang khususnya berada di Kota Medan, sangat bersyukur dengan adanya program L2T2 dan L2T3 ini karena akan terjaminnya kesehatan serta kebersihan lingkungan di sekitar rumah jika penyedotan dilakukan secara terjadwal.

Ditambahkan Baskami, saat ini di Kota Medan untuk penyedotan tangki septik masyarakat belum dikelola secara maksimal dan baik. Karenanya, PDAM Tirtanadi akan mengelola secara profesional dengan memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Selain itu, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2018 bahwa PDAM Tirtanadi mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan dan nonperpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda mengatakan, butuh sosialisasi ke masyarakat tentang apa program yang digaungkan itu. Sebab setahu dia, yang pakai program air limbah itu program MUDP yang sudah lama dan untuk limbahnya pembayaran sekalian dengan pembayaran rekening air. “Program L2T2 dan L2T3 harus disosialisasikan seperti apa, agar masyarakat jelas mengetahuinya,” katanya.

Menurut dia kalaupun yang dikatakan ketua DPRD itu bagus, tentunya harus diuji mulai proses pelayan administrasi hingga teknisnya. Kata Elfenda, jangan sampai program dimaksud hanya bagus ditataran pengambil kebijakan. Tapi, disisi masyarakat selalu saja mengalami problem.

“Ya, harus diuji dan bukan dipuji. Jangan sampai ketua DPRD jadi marketing tanpa menguji keunggulan program, sekaligus DPRD harus melindungi masyarakat,” pungkasnya. (adz/prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan akan segera menghadirkan moda transportasi massal dengan sistem beli jasa layanan atau Buy The Service (BTS) dalam waktu dekat. Tepatnya, dua bulan lagi

Sebab, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menyatakan telah menargetkan pengadaan serta pengoperasian Bus BTS pada bulan September mendatang.

Hal itu terungkap pada rapat yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan bersama sejumlah anggota Komisi IV DPRD Medan yang melakukan kunjungan kerja ke kantor Dishub Medan di Jalan Pinangbaris, Kecamatan Medan Sunggal, Selasa (21/7).

“Minggu lalu kami melakukan rapat dengan Kemenhub via (aplikasi) zoom. Dalam rapat itu disimpulkan, bahwa Bus BTS akan tetap terlaksana di Kota Medan. Infonya akan dilaunching dan mulai beroperasi mendekati HUT Perhubungan pada 17 September,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT di depan rombongan komisi IV DPRD Medan yang diketuai Paul Mei Anton Simanjuntak.

Mengingat, bulan September hanya tersisa dua bulan lagi, anggota Komisi IV Hendra DS justru mempertanyakan apakah waktu itu cukup untuk mempersiapkan keberadaan dan pengoperasian Bus BTS di Kota Medan.

“Apa iya bulan September? Dua bulan lagi loh itu Pak Kadis. Sekarang aja saya gak ada lihat halte-halte yang sudah dibangun untuk Bus BTS, apa terkejar itu waktu 2 bulan untuk mengadakan bus bersama halte-halte nya sekalian,” tanya Hendra.

Iswar menjawab, bukan hal yang tidak mungkin untuk merealisasikan Bus BTS di bulan September, namun semua tergantung dari kesiapan dari proses kepengurusan pengadaan bus yang merupakan kewenangan Kemenhub.

Apalagi, target September adalah target yang dibuat oleh Kemenhub sendiri dan saat ini pihaknya sedang menunggu proses pengadaan unit Bus transportasi modern yang dimaksud.”Itu kan target Kemenhub, harapannya bisa terealisasi. Kita di Dishub tidak berperan dalam proses-proses pengadaan apapun, anggaran sepenuhnya dari Kemenhub dan akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dishub hanya merencanakan dan direalisasikan oleh Kemenhub, ini untuk masyarakat Kota Medan,” jawabnya.

Nantinya, kata Iswar, bila unit bus BRS sudah masuk karoseri, maka pihak ketiga yang telah digandeng Dishub Medan akan segera membangun halte-halte pada 5 koridor yang akan menjadi rute Bus BTS.

“Kalau sudah masuk karoseri, biasanya akan butuh waktu sekitar 6 minggu dan waktu itu cukup untuk pihak ketiga itu dalam membangun halte. Jadi nanti bus nya selesai, halte nya juga selesai dalam waktu yang hampir bersamamu,” katanya.

Diterangkannya, proses lelang tender Bus BTS di Kota Medan telah selesai dilakukan oleh Kemenhub, baik tender untuk tim IT, pihak pengelola sampai kepada pihak operator.

“Pertama, tender tim IT sudah clear. Lalu kedua, tender pengelola juga sudah ada pemenang lelangnya, yaitu PT Surveyor Indonesia. Ketiga, penyedia armada atau operator juga sudah ada pemenang tendernya, yaitu PT Medan Bus,” terangnya.

Di sisi lain, walaupun saat ini anggaran Dishub Medan telah dipangkas atau di Refocussing sekitar 50 persen untuk anggaran penanganan Covid-19, Komisi IV tetap meminta Dishub Medan untuk mengejar target PAD sebesar Rp73 miliar dari retribusi-retribusi yang ada di OPD tersebut.

“Sampai saat ini realisasinya baru Rp10 miliar dari target PAD sebesar Rp73 miliar atau baru 13 persen lebih. Kita paham kondisi Covid kemarin membuat realisasi PAD terasa sulit, tapi saat ini kondisi perekonomian mulai berjalan lagi, kita harapkan setidaknya bisa dikejar sampai 50 persen,” kata Ketua Komisi, Paul Mei Anton Simanjuntak.

Menjawab itu, Iswar mengatakan pihaknya akan berusaha sebisa mungkin untuk mengejar target PAD yang ada. Dari PAD Rp73 miliar itu, Rp60 miliarnya merupakan retribusi parkir.

“Dalam kondisi normal pun gak pernah kita capai segitu, paling tinggi itu tahun (2019) lalu, itu sekitar Rp23 miliar. Begitu pun akan kita kejar semaksimal mungkin, setidak di Juli sampai Desember nanti, dari parkir mungkin bisa kita kejar sampai Rp15 miliar,” jelasnya.

Dipotongnya anggaran Dishub sebesar 50 persen, jelas Iswar, membuat pihaknya tidak dapat melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang bersifat wajib.

“Kita paling fokus untuk bayar gaji (pegawai) honor, jumlah mereka ada 614 orang di Dishub Medan, gajinya itu Rp3,2 juta per bulan. Lalu kita bayar-bayar yang wajib juga seperti listrik dan operasional lainnya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Trend masyarakat Indonesia gowes sepeda membuat Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan dan segera mengesahkan aturan untuk melindungi pesepeda dalam bentuk peraturan menteri.

Bagi Pemprov Sumut, akan melihat dulu bentuk aturan dari Kemenhub. “Biasanya PM (peraturan menteri) akan ada masa sosialisasi, kita lihat aja bagaimana aturan mainnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Abdul Haris Lubis melalui Kabid Lalu Lintas, Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Selasa (21/7).

Sebelum PM tersebut diterbitkan, lanjut dia, pihaknya bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Sumut telah melakukan upaya persuasif melalui imbauan-imbauan kepada pesepeda. Hal ini mengingat, kian masifnya masyarakat bermain dan berolahraga sepeda di jalan umum. Terutama di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut.

“Sudah hampir satu bulan Satpol PP mengimbau masyarakat dalam gowes tidak berkumpul, khususnya di Lapangan Merdeka Medan, namun sepertinya perlu upaya ekstra agar dipatuhi. Mudah-mudahan dengan terbitnya PM nanti, kondisi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumut, M Rizki Aulia Aqsa mengatakan, rencana penerapan aturan ini sangat bagus sekali mengingat penggunaan sepeda di jalan raya oleh masyarakat kian tinggi terutama sejak masa pandemi Covid-19.

“Supaya pesepeda juga makin disiplin dan taat aturan. Apalagi kita melihat banyak pesepeda saat lambu merah kadang diterobos aja. Terus pesepeda kerap berdampingan panjang gitu. Kalau ada aturan ini membuat pesepeda mempunyai peraturan baku. Jadi setiap di jalan raya pesepeda akan lebih disiplin dan teratur,” kata politisi Gerindra itu.

Namun ia mengingatkan, karena nanti setelah Permenhub soal ini ada, dibutuhkan peraturan daerah yang mengatur sanksi lebih lanjut bagi pesepeda itu sendiri, tentu aturan baik tersebut mesti dikaji secara komprehensif dan mengundang pihak-pihak terkait.

“Untuk masalah sanksi ini harus jelas kajiannya, gak bisa di satu pihak dari kementrian. Apalagi di statemen itu akan ada turunan perdanya. Dan juga saya lihat di poin 4 akan ada jalur sepeda. Nah ini menurut saya akan jadi terobosan untuk kota besar lain selain Jakarta yang saya lihat banyak jalur sepeda,” katanya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi sebelumnya mengatakan regulasi itu tinggal menunggu tanda tangan Menteri Budi Karya Sumadi. “Sudah selesai uji publik. Mau kami ajukan kepada pak menteri untuk ditandatangani,” ujarnya, Senin (20/7).

Beleid yang menanungi pesepeda telah dirancang oleh Kemenhub dalam waktu beberapa bulan lalu. Aturan ini mulanya diwacanakan sebagai respons terhadap maraknya tren bersepeda di kalangan masyarakat pada masa pandemi.

Menurut Budi Setiyadi, ada tiga poin penting yang termaktub dalam aturan tersebut. Ketiganya adalah jalur sepeda dan infrastruktur pendukungnya, alat kelengkapan dan keamanan sepeda, serta tata-cara bersepeda.

Dalam rencangannya, Kemenhub juga akan menetapkan larangan-larangan tertentu. Pertama, pesepeda dilarang menambah aksesoris untuk mengangkut penumpang. Namun, larangan ini dikecualikan untuk sepeda-sepeda yang memang didesain memiliki tempat duduk penumpang.

Kedua, pesepeda tidak boleh menggunakan atau mengoperasikan ponsel saat mengendarai sepeda. Ketiga, pesepeda dilarang menggunakan payung ketika berkendara kecuali pedagang.

Keempat, laju pengemudi pun tidak diperkenankan berdampingan dengan kendaraan lain kecuali sudah ditentukan oleh rambu-rambu lalu lintas. Kelima, pesepeda dilarang melaju dengan cara berjajar di jalan raya melebihi dua orang.

Budi menerangkan, aturan bagi pesepeda berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya sanksi bagi pihak yang melanggar akan diatur oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) yang targetnya akan kelar pada Agustus 2020. (prn/ila)