HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Puluhan orangtua di Desa Ria Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan merasa kecewa dengan pelasanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasidi SMAN 1 Pollung. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun anak di Desa Ria Ria yang berhasil masuk di sekolah favorit tersebut.

Warga Desa Ria Ria, Porlina boru Limbong (53) yang juga salah satu orangtua dari puluhan anak yang tidak diterima di SMAN 1 Pollung menyatakan anaknya tamatan dari SMP Negeri 3 Desa Ria-Ria. Dari desanya, hanya SMAN 1 Pollung yang paling dekat dengan jarak 3,5 kilometer.

“Anak saya maunya di SMAN 1 Pollung ini, karena dekat dari rumah, tapi tidak diterima , malah yang jauh ada yang diterima,” keluhnya.

Porlin mengatakan, jika di sekitar tempat tinggalnya, tidak ada satupun anak yang berhasil masuk ke SMA Negeri 1 Pollung karena sistem zonasi. Dan merekapun bingung jika anak mereka tidak dapat bersekolah di sekolah negeri. Pasalnya, biaya untuk masuk kesekolah swasta terbilang berbeda jauh dengan sekolah negeri.

”Jadi kalau menurut sistem zonasi dan aplikasi zonasi, seharusnya anak saya lulus, namun kenyataannya tidak lulus. Kami pun para orangtua menjadi bingung dan cemas dengan kondisi anak kami saat ini,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan orangtua calon peserta didik lainnya, Hotda Siregar.

Menurut dia, sistem zonasi yang digunakan dalam PPDB online SMAN 1 Pollung tidak jelas. Karena, ada seorang calon peserta didik yang tinggal di Kecamatan Pollung jaraknya ke SMAN 1 Pollung 6 sampai 7 km, lulus.

“Jadi menurut saya, ini tidak masuk logika. Mulai dari masalah anak yang dekat dengan zonasi sekolah, tapi tidak lulus dan angka jarak yang juga salah,” timpal Boy Siregar.

Jika memang ada cara lain untuk memperbaiki data yang salah atau lainnya, menurut dia, seharusnya SMAN 1 Pollung melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Nah sementara itu, para orangtua tidak mengetahui apapun. Pastinya kami waswas dan merasa digantung nasib anak kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Pollung, Alberth Banjarnahor didampingi Ketua Panitia PPDB, Rusbin Sinaga mengatakan, bahwa pelaksanaan PPDB SMA online dengan jarak zonasi ini berdasarkan aturan.

Menurutnya, penyebab banyaknya kesalahaan jarak pada sistem zonasi itu ada di sistem online yang dikelola oleh Provinsi.

“Kita tidak tahu masalah online ini, itu di Provinsi,” ujar Ketua Panitia PPDB.

Disinggung, sifat tugas panitia sekolah, Rusbin menjelaskan hanya dalam pengawasan dan menginput data jika ada yang salah.

“Kami hanya menginput data dengan memverifikasi jika ada yang kurang, itu saja,” katanya.

Namun Albert tidak memberikan penjelasan saat disinggung tentang calon siswa yang rumah lebih jauh diterima sedangkan yang lebih dekat tidak diterima sama sekali.

Padahal, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Arsyad Lubis mengatakan, jalur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemprov Sumut antara 0 sampai dengan 20 kilometer, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. (des/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Keluarga pasien operasi melahirkan yang ditanggung oleh BPJS merasa kecewa dengan pelayanan RSUD Sidikalang. Hal ini dikarenakan pasien diharuskan membeli perban seharga Rp250 ribu untuk menutupi bekas operasi.

Kekecewaan itu disampaikan, Robinson Simbolon (50) penduduk Perumahan Kalang Simbara Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang bersama putranya, Buki Gamaliel Simbolon (25) saat menemui Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) RSUD Sidikalang, Luber Sianturi, Jumat (10/7).

Kepada Luber didampingi sejumlah petugas medis di ruang kerja Direktur RSUD Sidikalang, Robinson mempertanyakan, pembelian perban/plester yang dibebankan kepada pasien atas nama, Agustina boru Tambunan (25) istri Buki Gamaliel pasca operasi melahirkan pada, 16 Juni 2020 lalu.

“Kenapa keluarga anak saya harus membeli perban dari klinik sementara mereka ditanggung BPJS. Anak saya peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS), kok masih disuruh beli perban dari luar rumah sakit seharga Rp250 ribu,” tanyanya kepada Luber.

Menurut Robinson, hal ini memberatkan karena anaknya merupakan korban PHK akibat Virus Corona. Selain itu, saran dari tenaga medis yang menyarankan anaknya membeli plester dari luar rumah sakit yang ada antibiotiknya.

“Jadi perban yang ditanggung BPJS apakah tidak ada antibiotiknya atau tidak sesuai standart untuk operasi?,” sebut Robinson.

Sementara itu, Buki menjelaskan, istrinya menjalani operasi melahirkan pada, 16 Juni 2020. Pas operasi, istrinya menggunakan perban ditanggung BPJS.

Setelah 4 hari menjalani perawatan, mereka pulang ke rumah. Namun, besoknya, perban istrinya terbuka, saat diperiksa bidan dikatakan ada bintik-bintik hitam (darah beku) bekas operasi. Lalu mereka mendatangi rumahsakit Sidikalang dan diperiksa di ruang OKA. Oleh petugas medis, Buki disarankan membeli perban yang bagus dan yang ada antibiotiknya supaya tidak mudah lepas. Dan, Jumat (10/7) dia membawa istrinya untuk ganti perban, dan yang dipasang perban standart BPJS.

Kabag TU RSUD Sidikalang, Luber Sianturi dalam pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah tenaga medis yang menangani pasien Agustina boru Tambunan. Luber mengatakan, semua pasien BPJS tidak ada pungutan, begitu juga pembelian perban berbayar tidak ada.

“Dan plester/perban yang ada dirumah sakit sudah sesuai standart. Begitu juga penyediaan obat atau lainya, harus dari apotik. Kita kurang tahu apa yang terjadi, sehingga ada saran dari tenaga medis untuk membeli perban dari klinik,” ujarnya.

Kebetulan, dokter yang menangani pasien tidak bisa dihadirkan karena sedang kurang sehat. Salahsatu tenaga medis yang dihadirkan Luber, dan mengetahui kejadian menyebutkan, saat diperiksa di ruang KIA, luka bekas operasi ber-pus atau bernanah serta basah.

“Hal itu bisa terjadi, bisa saja karena si pasien termobilisasi (banyak pergerakan). Penyebab lainya, sipasien kurang gizi,” ucap tenaga medis tersebut.(rud/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dari hasil Swab Test, satu warga di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, positif Corona Virus Disease 2019. Pasien berjenis kelamin pria tersebut berusia 24 tahun, dan kini menjalani perawatan di rumah sakit Bina Kasih Medan.

Ketua Pokja Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Rahmatsyah Munthe menjelaskan, informasi pasien position Covid-19 tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/7).

“Pada tanggal 2 Juli 2020, anak muda itu pergi ke Medan untuk melakukan test Swab sebagai keperluan penerbangan karena si pasien berencana merantau ke Kalimantan. Dan hasil Swab, pria tersebut dinyatakan positif Covid-19,” ujarnya.

Rahmatsyah mengatakan, adapun riwayat perjalanan pria tersebut sebelumnya adalah pulang dari Kabupaten Toba.

“Dan setelah mendapat informasi dari Dinkes Provsu, selanjutnya GTPP Covid-19 menjemput pemuda itu dari rumahnya dan membawa ke RSUD Sidikalang untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Bina Kasih Medan, Kamis (9/7) malam,” jelasnya.

Setelah terkonfirmasi ada positif Covid-19, Dinkes dan GTPP Covid-19 Dairi melakukan tracing (pelacakan) terhadap warga yang sempat kontak dengan pasien.

“Kini, jumlah orang tanpa gejala di Dairi sampai, Jumat (10/7) menjadi 18 orang,” tutup Rahmatsyah.(rud/ram)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.481 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Serdangbedagai menjalani Rapid Test, sebelum mereka menjalankan coklit data pemilih pada Pilkada yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang, Jumat (10/7).

Dijelaskan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sergai, Ardiansyah Hasibuan, kegiatan rapid test yang dilakukan kepada 1.481 PPDP se-Kabupaten Sergai, sebagai salah satu syarat untuk melakukan coklit data pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Dikatakan Ardiansyah, setiap penyelenggara yang melaksanakan tahapan Pemilu harus mematuhi protol kesehatan dan rapid test bagi PPDP akan berlangsung selama tiga hari 10-12 Juli.

“Tujuan dilakukannya rapid test memenuhi protokol kesehatan Covid-19, sebagai upaya agar penyelenggara dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19, meyakinkan pemilih dan masyarakat, bahwa penyelenggara sehat,”bilang Ardiansyah. Masih dikatakan Ardiansyah, apabila nantinya hasil rapid test yang dilakukan kepada petugas PPDP ada yang reaktif, PPS akan ditugaskan menggantikan PPDP yang reaktif tersebut.(bbs/han)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan kembali memulangkan sebanyak lima orang pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan, Jumat (10/7).

Adapun pasien yang dipulangkan tersebut, empat orang merupakan warga Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan. Mereka adalah Sutini (39), Artika Damanik (15), Supriadi (40) dan Sungkono (56). Dan dan seorang lagi bernama Yuddi Wibowo (46)warga Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok.

Direktur RSUD Perdagangan, dr. Maslina Sipayung menjelaskan, kelima pasien positif Covid-19 yang dipulangkan tersebut sudah dinyatakan sembuh usai menjalani 2 kali pemeriksaan swab dengan hasil negatif.

“Hari ini kembali kami pulangkan sebanyak 5 orang pasien yang telah sembuh dari Covid-19 usai menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh dengan 2 kali uji swab dengan hasil negatif,” ujarnya.

Maslina pun meminta kepada para pasien yang telah sembuh, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 seperti memakai masker, mencuci tangan secara rutin dan menjauhi keramaian untuk menghindari resiko penularan kembali.

Ditambahkan Maslina, dengan kepulangan lima pasien sembuh ini, jumlah pasien yang masih dalam perawatan di RSUD Perdagangan sebanyak 12 orang. Kepulangan lima pasien sembuh Covid-19 ini ditandai dengan pemberian bingkisan dan surat sembuh yang diserahkan langsung oleh direktur RSUD Perdagangan. (bbs/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Untuk menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan dan tugas-tugas Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi agar tidak bertentangan dengan ketentuan, maka sebagai salah satu upaya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.

“Kerja sama di maksud meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum,” bilang Kadis Perdagangan Kota Tebingtinggi, Gul Bahkri Siregar MSI, Jumat (10/7) di Kantor Dinas Perdagangan, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi.

Menurut Gul Bahkri, kegiatan diawali dengan penyampaian pemaparan Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi, Mustaqpirin dengan materi sosialisasi fungsi dan peran jaksa sebagai pengacara negara.

Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Kepala Dinas Perdagangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.

“Saya menyambut baik kerja sama ini dan berharap agar tugas-tugas Dinas Perdagangan dapat terbantu dan mendapat dukungan dari kejaksaan negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal penertiban pedagang, penempatan pedagang, pembagian kios, dan tugas lainnya agar tertib memenuhi ketentuan yang berlaku,” bilangnya.

Selanjutnya, tugas di masa yang akan datang akan selalu dikoordinasikan atau mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Tebingtinggi. Sedangkan tugas-tugas yang lalu yang masih terkendala akan diserahkan sepenuhnya untuk diselesaikan secara hukum oleh Kejaksaan Negeri Tebingtinggi. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – PT Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemenkes RI untuk wilayah Kota Tebingtinggi yang dibagi sesuai jadwal per lima kecamatan yang ada di Kota Tebingtinggi.

Penyaluran BST dilakukan di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Jumat (10/7). Penyaluran BST Tahap 3 untuk 8.854 warga tetap dilakukan sesuai peraturan protokoler kesehatan penanganan Covid -19 Tebingtinggi.

Penerima BST Tahap 3 datang untuk menerima uang sebesar Rp600.000 harus menggunakan masker, membawa kartu tanda penduduk dan menggunakan masker serta mencuci tangan sebelum melakukan pembayaran tunai.

Dari daftar yang ada penerima BST tahap 3 oleh pihak Kantor Pos dan bank Himbara (himpunan bank negara) yang ada tercatat sebanyak 8.864 Kepala Keluarga (KK). Penyaluran BST ini juga mendapatkan pengawasan dari pihak kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas, TKSK, Bhabinsa dan para Lurah yang ada.

Kadis Sosial Kota Tebingtinggi M Syah Irwan Mkes, mengatakan penyaluran BST tahap 3 ini mulai dilakukan tanggal 9-13 Juli 2020. Ada sebanyak 8.864 yang terdaftar sebagai penerima BST di Kota Tebingtinggi. Rencana penyaluran BST ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2020 dengan rincian, tahap 1 sampai tahap 3 dengan nominal Rp 600.000, tahap selanjutnya masyarakat hanya menerima Rp 300.000 hingga bulan Desember mendatang.

“Kita harapkan kepada seluruh masyarakat penerima yang akan mencairkan BST baik di kantor pos setempat ataupun bank Himbara untuk bisa mematuhi protokol kesehatan dalam pandemi Covid-19, selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan. Uang yang diterima agar dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan lauk pauk,” paparnya.

Sedangkan salah seorang penerima, Suriati (50) warga Kelurahan Lalang Kota Tebingtinggi mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan warga kurang mampu imbas Covid -19.

“Dengan adanya bantuan BST ini, kami warga miskin yang berdampak Covid-19 bisa memenuhi kebutuhan hidup, kami juga berharap wabah korona ini agar segera berakhir, agar kami bisa kembali melakukan aktivas seperti biasa,” bilang Suraiti yang mengaku sebagai pedagang makanan di sekolah. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Lebih satu minggu air di kawasan Desa Merdeka, Gongsol, Surya Indah, Malan Kolam dan kawasan Gundaling, tak mengalir. Sehingga warga terganggu dalam urusan mandi, mencuci, dan keperluan air lainnya.

Bukan cuma keluhan yang dilontarkan warga, sumpah serapah menggema lantang. PDAM Tirtanadi cabang Berastagi dituding pembohong dan “impoten”.

Menurut salah satu warga yakni Iwan, pelayanan PDAM sejak beberapa hari terakhir sama sekali melempem, letoy dan terkesan tak bertanggung jawab. Tidak ada pemberitahuan apapun, tiba – tiba air mati, penderitaan akan ketiadaan air sesuatu yang lazim dan sah dah saja.

Jika pun mengalir di jam jam sore, hanya menetes pelan, sekedar membasahi lubang pembuangan wastafel. Jelas, kondisi ini merusak tatanan kehidupan.

“Sudah kelewatan pihak PDAM cabang Berastagi ini, tiap kami pertanyakan ke kantornya jawabnya cuma singkat tak bersolusi. Mereka cuma bilang karena faktor alam dan situasi memang kondisi mata air lagi menurun debetnya. Mana kami paham soal itu, kami cuma butuh alirkan air ke rumah kami, kami sudah susah dan tak butuh alasan alasan klasik” ujar Iwan warga Desa Gongsol, Jumat (10/7) .

Di tambah salah seorang warga Nalan Kolam Berastagi juga seirama dengan Iwan, mereka menuntut tanggung jawab Kepala Cabang PDAM Berastagi untuk segera turun ke lokasi yang bermasalah air, atau segera berikan suplai air dengan mobil tangki sebelum warga marah dan mendatangi kantor PDAM Berastagi secara beramai ramai. Meski pihak PDAM belum memberikan keterangan pasti apa penyebab matinya air, namun menurut kabar yang berkembang, ada penutupan saluran pipa mata air yang berlokasi di Desa Merdeka.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Gongsol Kecamatan Merdeka Syahmidun ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, memang desa kami ini sering kali mati air, apalagi di sore hari, air milik PDAM itu tidak mengalir sama sekali, apa lagi ke kantor desa itu, tidak pernah mengalir pun sama sekali. Jadi saya mewakili masyarakat desa Gongsol, minta kepada pihak PDAM Tirtanadi Berastagi agar melihat langsung kondisi air ke Desa Gongsol ini, ucap Kades Syahmidun.

Saat dikonfirmasi Pihak Cabang PDAM Tirtanadi Berastagi Taufik Siregar dan salah satu staf mengatakan, pimpinannya sata itu lagi tugas luar. “Mungkin Senin baru masuk,” katanya. (deo)