BINJAI, SUMUTPOS.CO – Seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menjalani pemeriksaan rapid test, Jumat (10/7).

“Pelaksanaan rapid test dilaksanakan selama 2 hari yang serentak dilakukan di Puskesmas Utama pada 5 kecamatan. Hari ini terakhir,” kata Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi didampingi Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Robby Effendi.

Menurut Zulfan, pelaksanaan rapid test untuk meminimalisir resiko dan potensi penularan Covid-19. Pelaksanaan rapid test ini, kata dia, terjadi atas kerja sama KPU dengan Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Ini menindaklanjuti hasil penandatangan nota kesepahaman atau MoU tentang pencegahan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan KPU Kota Binjai, Selasa(7/7).

“Seluruh jajaran dilakukan pemeriksaan rapid test. Mulai dari Sekretariat KPU, PPK, PPS dan PPDP,” timpal Robby.

Setelah menjalani rapid test, ternyata ada penyelenggara pemilu yang dinyatakan reaktif Covid-19, KPU Kota Binjai akan meminta mereka melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Untuk selanjutnya mengkoordinasikan tindaklanjut penanganannya dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Binjai.

“Setelah rapid test, selanjutnya KPU akan Bimtek tentang pemutakhiran data pemilih ke PPK, PPS dan PPDP,” kata Robby.

Terpisah, Sekretaris KPU Binjai, Syariful Azmi dikonfirmasi belum dapat menyebut besaran anggaran rapid test massal tersebut. Kata dia, Dinkes Binjai yang menghitung taksasi besaran dananya.

“Anggaran dari kita, tapi standar harga biaya kegiatan rapid test dari Dinkes, dana dari KPU tapi Dinkes yang melaksanakan,” pungkasnya. (ted/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deliserdang melakukan Rapid Test terhadap 30 orang tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara (RTP) Polresta Deliserdang, Juamt (10/7).

Pelaksanaan rapid test terhadap tahanan ini merupakan prosedur protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menkumham RI dalam perpindahan tempat tahanan dari RTP menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Lubukpakam.

Kajari Deliserdang Teguh Wardoyo SH, MH, melalui Kasi Pidum Olan Pasaribu menyebutkan, hasil rapid test terhadap 30 tahanan narkotika dinyatakan negatif Covid-19. Dan akan dilimpahkan ke Lapas Kelas II B Lubukpakam.

Lanjutnya, 30 tahanan narkotika yang sudah dirapid test akan menjalani isolasi selama 14 hari.

“Maksimal ruang isolasi kapasitasnya 30 orang. Dari 30 tahanan yang dirapid test itu, sebagian masih tahap persidangan dan ada yang sudah divonis berkekuatan hukum tetap (incracht),” pungkasnya. (btr/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Semua unsur pimpinan masyarakat maupun masyarakat dapat terjalin komunikasi dan hubungan yang baik, sehingga semua tugas-tugas yang ada dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Demikian disampaikan Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Irwansyah dalam kunjungan perdananya di Kota Binjai, Rabu (8/7)

“Terimakasih atas sambutan yang telah diberikan, semoga ke depannya silahturahim yang harmonis antara TNI dengan pemerintah daerah yang berada di wilayah Kodam I/BB dapat terus terjalin dengan sebaik-baiknya,” ujar Irwansyah, yang saat itu disambut Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham di rumah dinas Wali Kota.

Hadir dalam acara itu juga, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Ketua DPRD Kota Binjai H Noor Alamsyah Putra, Dandim 0203 Langkat Letkol Bachtiar Susanto, Kapolres Binjai AKBP Romadhoni, para Komandan Batalyon, Forkopimda Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.

Irwansyah menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 ini, masih adanya kurang kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan.

Pangdam I/BB berharap, sosialisasi protokol kesehatan lebih digalakkan lagi agar dapat mengatasi penyebaran Covid-19.

“Saya berharap agar zona hijau itu tetap bisa dipertahankan,” sambung dia.

Atas nama pemerintah kota Binjai, Wali Kota Binjai, HM Idaham menyambut baik atas kunjungan Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah beserta rombongan.

Idaham berharap, kunjungan perdana Pangdam I/BB dapat lebih meningkatkan silaturahim yang telah terjalin.

“Kami berharap dengan kunjungan bapak kemari, bersilaturahim dengan kami Forkopimda Binjai dan Langkat. Hubungan silahturahmi dan kekeluargaan yang kita bangun tetap dapat kita tingkatkan. Semoga ini bukan kunjungan yang pertama dan terakhir ke kota kami,” tukas Idaham. (ted/han)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Penyelidikan dugaan penambangan dan penebangan kayu oleh PT AM di Dusun I, Desa Gunung Manumpak B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang, masih berlanjut.

Setelah memasang garis police line di lokasi penambangan, Sat Reskrim Polres Deliserdang pada Rabu (8/7) telah melakukan pemeriksaan terhadap Camat STM Hulu, Budiman Sembiring, untuk dimintai keterangannya dalam dugaan penambangan dan penebangan kayu yang dilakukan PT AM Dusun I, Desa Gunung Manumpak B. “Kita masih meminta keterangan dari Budiman Sembiring selaku Camat STM Hulu,”ujar Kasat Reskrim.

Menurutnya, dari hasil penyelidikan penebangan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan, diketahui bahwa penebangan tersebut dilakukan oleh warga Desa Gunung Manumpak B berinisial KS, yang ladangnya berbatasan dengan kawasan hutan. Diketahui sebagian kayu yang ditebang berasal dari kawasan hutan yang berbatasanlangsung dengan ladang milik KS.

Kasat Reskrim pun menambahkan, pihaknya juga akan melakukan penyidikan terhadap penebangan kayu yang dilakukan KS. Dan memaksimalkan penyelidikan dugaan penambangan tanpa izin yang dilakukan PT AM dengan cara berkordinasi dengan instansi terkait, mengundang dan meminta keterangan dari para pihak dan memeriksa atau meneliti dokumen izin yang ada saat ini.

“Siapa bilang tidak ada kegiatan penambangan batu koral dan penggilingan batu pecah serta penebangan kayu dilokasi ini? Dump truk bermuatan batu pecah selalu keluar dari lokasi ini,” sebut SS (42) warga sekitar kepada wartawan. (btr/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 150 pekerja migran dari Malaysia batal pulang ke Tanah Air melalui Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (9/7) kemarin. Pasalnya, surat kesehatan bebas Covid-19 para pekerja migran itu, sudah kedaluarsa atau melewati batas tanggal yang ditentukan. Namun mereka belum dapat mengurus kembali surat kesehatan tersebut, lantaran di Malaysia saat ini PCR sedang kosong.

“Dibatalkan, karena Kementerian Luar Negeri mengatakan, surat kesehatan mereka melalui PCR sudah kedaluarsa (lewat tanggal). Jadi, pemerintah kita disuruh diulang lagi sama mereka,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar menjawab Sumut Pos, Jumat (10/7).

Diakuinya, seharusnya para pekerja migran dari berbagai daerah di Indonesia itu bakal ditransitkan kembali di Sumut pada Kamis (9/7) kemarin. Karenanya, Disnaker Sumut menunggu informasi lanjutan dari Kemenlu dan Kemenaker soal jadwal kedatangan mereka lagi. “Ya, ini kita menunggulah dari pusat, jadwal ulangnya. Melalui perwakilan kita di sana, nanti diurus lagi soal tiket dan segala macamnya,” ungkapnya.

Selain itu, imbuh Harianto, alasan Kemenlu mengapa 150 pekerja migrant itu tidak segera dilakukan pemeriksaan PCR lagi, lantaran di Malaysia saat ini, PCR sedang kosong. “PCR-nya sudah habis dari sana. Posisi mereka sekarang masih di penjara di Malaysia. Sedang menunggulah ini pemeriksaan PCR terhadap mereka,” jelasnya.

Guna menampung 150 pekerja migran itu, Disnaker Sumut telah berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, guna meminjam gedung BPSDM sebagai tempat persinggahan mereka. “Ya, biar berbagi tugas jugalah. Agar kabupaten/kota juga bisa menjemput di sana nantinya. Sebab kadang-kadang ada orang dari Riau, Aceh dan lainnya dikirim kemari. Namanya ini untuk kemanusiaan, harus kita urusilah saudara-saudara kita itu,” katanya.

Disebut dia, mayoritas pekerja migran yang akan kembali dikirim itu setengahnya berasal dari Sumut. Sisanya, berasal dari provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, dan Aceh. “Ya, 50 persen biasanya itu orang Sumut. Kabupaten/kota kita harapkan menjemput setelah kedatangan mereka. Kali ini kita rencanakan pakai gedung BPSDM untuk tempat singgahnya biar gak liar. Kadang-kadang mereka itu duitnya pun tak ada. Begitupun bajunya, akan kita siapkan setidaknya dua stel. Kita selaku pemerintah kan mesti peka dengan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wagub Sumut Musa Rajekshah mengharapkan tidak ada lagi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi mereka, TKI kerap menjadi korban trafficking juga beban anggaran pemerintah daerah dalam proses pemulangannya.

Ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumut, Sutrisno beserta rombongan di Rumah Dinas Wagubsu, Jalan Teuku Daud Medan, Senin (6/7). Menurutnya, selama ini ada beban anggaran yang harus ditanggung Pemprovsu dalam proses pemulangan TKI ilegal dari Malaysia dan negara lain akibat dampak Covid-19.

Karena itu, ke depan ia meminta pada pihak imigrasi untuk lebih selektif lagi dalam hal pengawasan, agar tidak ada lagi TKI yang bekerja ke luar negeri tidak memiliki izin serta pengawasan di jalur tikus dan sebagainya.

Kondisi KNIA Belum Normal

Sementara, pantauan Sumut Pos di Kualanamu Internasional Airport (KNIA), Deliserdang, kondisi penerbangan di masa pandemi Covid-19 belum normal, meski persyaratan untuk bisa menggunakan jasa transportasi udara sudah lebih longgar. Saat ini, frekwensi penerbangan rata-rata 50-60 penerbangan setiap hari dengan jumlah penumpang mencapai 4.000 orang. Hal ini masih jauh dari kondisi normal sebelum pandemi Covid-19, dengan rata-rata 200 penerbangan perhari dengan jumlah penumpang rata-rata 18 ribu-20 ribuan perhari .

Duty Manager Airport, Abdi Negoro saat dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan kalau jumlah penumpang di KNIA belum normal. “Masih seperempat persen dari jumlah penumpang masa normal. Saat ini rata-rata hanya 4 ribu hingga 5 ribuan penumpang perhari dengan frekwensi penerbangan di kisaran 50-60 penerbangan. Kita berharap minat masyarakat menggunakan jasa transportasi udara kembali pulih karena persyaratan penumpang saat ini sudah tidak sesulit sebelumnya. Surat jalankan sudah tidak lagi diperlukan, namun protokol kesehatan tetap diikuti,” pungkasnya.(prn/btr)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Protes yang dilakukan Wakil Bupati Dairi, Jimmy AL Sihombing pada acara pelantikan sejumlah kepala dinas pada Selasa (7/7) lalu, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat komunikasi politik nasional.

Emrus Sihombing menilai, tindakan Jimmy Sihombing itu kurang tepat dilakukan di ranah publik. Apalagi sempat viral di media sosial.

“Seorang politisi, termasuk wakil bupati, ketika melakukan perilaku apapun di depan publik, pasti bermakna politik. Materi protes beliau saya nilai lebih bersifat privat. Karena itu kurang tepat disampaikan di ranah publik,” kata Emrus kepada wartawan, Jumat (10/7).

Ia mengaku telah menonton video aksi protes Jimmy Sihombing itu di Youtube. Disebutnya, saat itu acara dihadiri para calon kepala dinas yang akan dilantik, para unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para wartawan dan sejumlah undangan. Emrus menilai, materi protes tersebut bisa didiskusikan di wilayah privat secara intensif dengan pihak-pihak yang ia sebutkan, yang sama-sama bagian dari pemerintahan.

Akademisi Universitas Pelita Harapan itu menilai, dalam konteks lembaga eksekutif baik itu dari tingkatan pusat seperti presiden dan wakilnya, di tingkat provinsi yakni gubernur dan wakilnya begitu juga di tingkat kabupaten yakni bupati dan wakilnya, bisa saja terjadi perbedaan pandangan dan perspektif atas sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Namun bagaimanapun, pengambil keputusan adalah presiden, gubernur, dan bupati sesuai wewenangnya.

“Decision maker itu berada pada satu orang. Di tingkat kabupaten, pengambil keputusan itu ada di bupati. Wakil itu sifatnya membantu tugas-tugas pimpinan. Sama seperti wakil presiden, adalah pembantu presiden, wakil bupati adalah pembantu bupati,” jelas Emrus Sihombing.

Lebih lanjut ia menjelaskan, situasi akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan situasi saat sedang berlangsungnya pelaksanaan Pilkada. Di mana keduanya memiliki kontribusi yang sama untuk mendulang suara demi meraih kemenangan di Pilkada, meski kedua-duanya dalam satu paket dipilih secara demokrasi oleh masyarakat.

“Sebagai pasangannya, memang betul mereka itu satu kesatuan dalam konteks Pilkada. Mereka pasti saling memberikan kontribusi yang sama, saling mengambil peran yang sama dengan tujuan kemenangan pasangan di pertarungan pilkada. Namun ketika sudah terpilih, nahkodanya adalah bupati. Hal inilah yang harus dipilah dan dibedakan,” terang Emrus.

Sebelumnya, ketidakharmonisan Bupati dan Wabup Dairi terjadi pada pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Selasa (7/7) sore. Di saat Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Horas Padede sedang membacakan daftar nama pejabat yang akan dilantik, tiba-tiba Jimmy AL Sihombing masuk ke ruangan dan mendatangi arena pelantikan serta langsung naik ke podium mengambil mikropon.

Begitu naik ke podium, Jimmy melambaikan tangan ke arah Horas Pardede untuk menghentikan sementara pembacaan nama pejabat yang akan dilantik. Jimmy meluapkan isi hatinya, dan mempertanyakan kepada Kepala BKPSDM, Dapot Hasudungan Tamba, kenapa dirinya tidak diundang dalam pelantikan pejabat itu.

Jimmy juga mempertanyakan hal itu kepada Bupati Eddy Keleng Ate Berutu. “Kenapa begini Pak Bupati, tolonglah kita koordinasi. Kita kan sama-sama dipilih rakyat, kita kan satu paket. Bagaimana visi misi kita bisa kita jalankan kalau kita saja tidak harmonis,” pungkasnya saat itu.(rud)