MEDAN sumutpos.co- Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Marahalim Harahap disidangkan terkait dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp1,9 miliar. Dia didakwa korupsi menyalahgunakan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima Pemkab Labusel TA 2013-2015. Selain itu, Salatieli Laoli selaku mantan Kepala Bidang (Kabid) PPKAD Labusel juga diadili dalam kasus yang sama, di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (11/8).
Jaksa penuntut umum (JPU) Hendri Edison menyebutkan, perbuatan terdakwa bersama dengan Salatieli Laoli dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung, adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
Timbulnya kerugian negara diketahui dari biaya pemungutan PBB sektor perkebunan yang diterima oleh Pemkab Labusel yang telah dibagikan, kemudian dari pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetorkan. “Biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan TA 2013, 2014 dan 2015 yang diterima dan dibagikan kepada pejabat dan pegawai Pemkab Labusel sesuai SP2D pada Tahun 2013,” kata jaksa di hadapan Hakim Ketua Sapril Batubara dalam sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (10/8). Biaya pemungutan tersebut bervariasi dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang jumlahnya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Sehingga berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumut terdapat kerugian miliaran. “Diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan PBB yang diterima Pemkab Labusel TA 2013, 2014 dan 2015 senilai Rp1.966.683.208,00 ,” sebut jaksa. Jaksa menyebutkan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (man/azw)
DISKUSI: Anggota Komisi E DPRD Sumut, Poarada Nababan diskusi Dampak Kenaikan Tarif Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dalam P-APBD dan R-PAPBD 2021di Hotel Madani Medan, Selasa (11/8/2020).
MEDAN, SUMUTPOS.CO-Pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Sumut diminta untuk tidak menghilangkan sebanyak 240.123 peserta PBI APBN Sumut.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sumut, Poarada Nababan pada diskusi Dampak Kenaikan Tarif Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dalam P-APBD dan R-PAPBD 2021di Hotel Madani Medan, Selasa (11/8/2020). Turut hadir dalam acara tersebut, pengamat anggaran Elfenda Ananda dan Direktur Eksekutif SMI Kristian Redison Simarmata.
“Sekitar 240 ribu yang drop out atau dihilangkan dari Pemprovsu atau sebesar 60 persen. Sementara, Keppres menaikkan biaya BPJS Kesehatan PBI dari Rp27 ribu jadi Rp42 ribu, hampir 100 persen,” kata Poarada.
Dikatakannya, kenaikan bisa diterima tapi harusnya negara sanggup membiayai yang seperti ini, karena tidak semua dibiayai negara seperti PNS dan swasta juga yang peserta BPJS Mandiri.
“Pandangan saya, tak perlu tapi ada aturan tegas. Pada RDP dengan Dinkes Sumut, saya sangat tidak setuju dengan biaya PBI ini dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Bukan makin perbaiki kesehatan tapi memperburuk,” tegasnya.
Ia berharap, Pemprovsu jangan drop out terhadap yang 60 persen PBI. Sebab, pihaknya sudah mengusulkan anggaran kekurangan dari pembiayaan PBI tersebut yang bisa diambil dari anggaran lain.
“Anggaran yang diambil tahap pertama refokusing Rp500 miliar lebih dan sekarang refokus tahap kedua, berkisar Rp1 triliun dengan dua termin. Harapan kita, digeser untuk PBI dengan total lost 240 ribu sekitar Rp30 miliar. Harusnya Pemprovsu tidak dropout PBI sehingga masyarakat tidak makin susah,” ucapnya.
Sementara, pengamat anggaran, Elfenda Ananda mengatakan, adanya Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 UU no.40 tahun 2004 dan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2). Juga, penyelenggaraan SJSN berlandaskab kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang.
Elfenda juga mengatakan, Dinkes Sumut menonaktifkan atau memutus sebanyak 240 ribu pemegang kartu PBI menyusul kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Rp23 ribu per orang menjadi Rp42 ribu.
Menurutnya, sebagai upaya mempengaruhi politik anggaran, upaya penting yang dilakukan antara lain memasukkan jaminan kesehatan menjadi prioritas dalam RKPD PAPBD tahun 2020 dan RKPD tahun 2021. Karena itu cerminan politik anggaran pemerintah daerah terhadap keberpihakan layanan kesehatan masyarakat.
“Memastikan diakomodirnya anggaran akibat dari termuatnya jaminan kesehatan masyarakat dalam dokumen RKPD tersebut. Melakukan upaya konsultasi publik ke penentu kebijakan anggaran,” ujarnya.
Baik Poarada dan Elfenda sepakat, kiranya diperlukan komitmen Pemprovsu dan tidak menonaktifkan 240 ribu peserta PBI. Diperlukan verifikasi ulang peserta.
Sementara, Direktur Eksekutif SMI Kristian Redison Simarmata menambahkan, dalam situasi pandemi ini Pemprovsu harus melakukan verifikasi ulang terhadap peserta PBI. Sebab, tingkat kemiskinan akan semakin meningkat bahkan terjadi PHK. (ris/ila)
RAPAT: Dinas Tenaga Kerja Sergai dan Dinas Kesehatan rapat bersama pihak PT Aquafarm.
SERGAI, SUMUTPOS.CO-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Serdangbedagai dan Dinas Kesehatan, mendukung PT Aquafarm Nusantara tetap beroperasi selama pandemi Covid-19, asalkan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Kadis Tenaga Kerja Segai, Aziz Siregar mengatakan, pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dalam membahas tentang Covid-19 di PT Aquafarm Nusantara.
“Salah satu hasil pertemuan agar pihak Aquafarm melakukan rapid test massal,”katanya.
PT Aquafarm juga diminta tidak mengurangi tenaga kerja dengan melakukan PHK terkait dilakukannya protokol kesehatan.”Kita minta PT Aquafarm tidak melakukan PHK terhadap karyawan di saat pandemi Covid-19. Ini dapat mengganggu prekonomian masyarakat,” pintanya.
Hal senada juga dikatakan Kadinkes Sergai, Bulan Simanungkalit, terkait tetap beroperasinya PT Aquafarm dimasa pandemi asal tetap maksimal menjalankan protokol kesehatan Covid-19.
Dijelaskan Bulan Simanungkalit, usai rapat dengan managemen PT Aquafarm,
dilaksanakannya rapid test massal terhadap seluruh karyawan dan masyarakat sekitar pabrik adalah bentuk upaya PT Aquafarm untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Upaya yang dilakukan menjadi pertimbangan Dinas Kesehatan Sergai dalam mengambil keputusan untuk mengizinkan pihak PT Aquafarm tetap beroperasi.
“Keputusan kita ambil dilihat dari beberapa sudut pandang dilakukan pihak PT Aquafarm. Selain itu berimbas pada perekonomian masyarakat sekitar dan karyawannya,”terang Bulan, Selasa (11/8).
Sementara itu, Corporate & Communications Affairs Senior Manager PT. Aquafarm Nusantara RSI Indonesia, Kasan Mulyono menyampaikan, pihaknya perihatin terhadap karyawan dengan hasil tes positif pada tes PCR yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Perusahaan terus memberikan dukungan yang diperlukan oleh karyawan dan keluarga mereka, dan menghubungi mereka setiap hari. Kami menyampaikan harapan terbaik kami dan doa kami agar para karyawan tersebut bisa terus tetap sehat,” katanya.
Ke depan PT. Aquafarm akan tetap menjalankan operasional perusahaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan memusatkan perhatian untuk mempertahankan standar ini di tempat kerja dan memastikan penerapan penuh 100 persen dengan penuh keterbukaan. “Kami akan melanjutkan operasi perusahaan dengan mengikuti Protokol Keselamatan Covid-19 secara penuh untuk melindungi keselamatan karyawan dan melindungi lapangan pekerjaan mereka dengan menghasilkan tilapia mutu tinggi untuk para pelanggan,”pungkasnya.(bbs/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Beberapa negara terancam akan mengalami resesi, termasuk Indonesia dikarenakan pandemi Covid-19. Seperti negara tetangga Singapura resmi resesi pada kuartal-II 2020, ekonominya terperosok hingga minus 41,2%.
Menanggapi hal itu, Pendiri Komunitas Bisa Ekspor Julio Halim mengatakan Indonesia tidak akan terperosok ke jurang resesi seperti Singapura. Julio mengungkap Indonesia masih bisa bertahan jika mendorong ekspor lebih besar.
“Meskipun realitasnya Singapura dan beberapa negara di ASEAN terancam masuk ke dalam jurang resesi, saya masih yakin Indonesia bisa bangkit dan melewati kondisi ini,” ujar Julio, Senin (10/8).
Julio menjelaskan resesi yang dialami Singapura karena negara itu bergantung pada kondisi ekonomi global. Singapura sangat mengandalkan ekspor dan impor. Sejak pandemi COVID-19 proses ekspor-impor negara itu mengalami pembatasan. Alur ekspor-impor pun terhambat.
“Indonesia saat ini masih bisa bertahan dalam kondisi seperti ini karena konsumsi domestik kita masih tergolong stabil, ini yang saya rasakan, tapi di luar itu saya melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa mendorong ekspor jauh lebih besar dibandingkan impor,” tambah Julio.
Kesempatan mendorong sektor ekspor jelas ada. Saat ini impor Indonesia memang tercatat merosot drastis. Co-Founder Komunitas Bisa Ekspor, Petrus Sihombing mengungkap bahwa momen itu merupakan kesempatan bagi Indonesia.
Menurut Petrus, Kementerian Dalam Negeri RI yang membawahi koordinasi para kepala daerah baik tingkat satu dan tingkat dua, bisa menginventarisir masing-masing komoditas unggulan lokal yang ada di daerahnya. Serta menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia dalam hal ekspor.
“Hingga pada saat ini, Komunitas Bisa Ekspor telah membina lebih dari 4000 eksportir muda yang siap membantu dan bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Petrus.
Jika sinergi dan kolaborasi ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi masing-masing daerah terutama dari para pelaku UMKM.
Komunitas Bisa Ekspor berharap pemerintah pusat dapat melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa di Kuartal III demi mencegah Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Salah satunya adalah memberikan pendampingan kepada eksportir dalam hal bekerja sama dengan stakeholder pemerintah.
Cara yang dapat digunakan yakni dengan memberikan akses ke setiap daerah untuk mendapatkan komoditas unggulan ekspor dari masing masing daerah yang ada di Indonesia. (dtc/ram)
PEMBICARA: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat menjadi pembicara pada Webinar Peluncuran Program #TerusUsaha untuk Digitalisasi UMKM Sumut.(ist)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyambut baik transformasi digital UMKM di Kota Medan, yang dilakukan Grab. Hal ini, dinilai ampuh mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM dimasa pandemi Covid-19 ini.
Hal itu, diungkapkan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dalam Peluncuran Program #TerusUsaha untuk Digitalisasi UMKM Sumut melalui diskusi Webinar bersama Grab dan wartawan di Medan, Selasa (11/8) siang.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merancang berbagai strategi guna mendorong digitalisasi UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19, salah satunya dengan mengalokasikan dana khusus untuk membantu UMKM untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing koperasi dan UMKM,” kata Edy.
Selain itu, Edy mengungkapkan peran swasta dalam hal ini Grab juga sangat diharapkan bisa membangkitkan kinerja usaha koperasi dan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di Sumut.
“Saya juga sangat mengapresiasi rangkaian solusi digitalisasi yang dihadirkan Grab melalui #TerusUsaha yang tentunya bisa jadi penyelamat bagi banyak pihak. Terakhir, saya juga mengajak para UMKM untuk merangkul digitalisasi agar tercipta perekonomian yang lebih baik di masa depan,” pungkasnya.
Sektor UMKM di Sumatera Utara merupakan tulang punggung perekonomian lokal dengan kontribusi ekonomi sebesar 67%. Temuan dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara mengungkapkan bahwa pekerja lepas dan UMKM yang didukung teknologi Grab berkontribusi sebesar Rp2,66 Triliun bagi perekonomian Sumatera Utara pada 2018.
Riset terbaru yang dilakukan pada 2020 juga menunjukkan peran UMKM dalam membuka lapangan pekerjaan, dengan 21% responden mengaku bisa menambah karyawan saat bisnisnya berkembang. Namun faktanya, pandemi membuat 672.000 UMKM di Sumatera Utara mengalami gangguan operasional, termasuk penutupan bisnis. Hal ini menandakan pentingnya digitalisasi untuk membantu UMKM dapat bertahan dan juga mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Utara.
Head of West Indonesia Grab Indonesia, Richard Aditya, menjelaskan peran program #TerusUsaha dalam mendukung terciptanya ekonomi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Utara.
“Dukungan kepada seluruh UMKM di Sumatera Utara sangat perlu dilakukan untuk memastikan mereka dapat bertahan, mengingat kontribusi ekonomi sektor ini yang sangat signifikan. Dengan adanya perubahan perilaku dan kebiasaan konsumen di masa pandemi, digitalisasi menjadi sangat mendesak,” kata Ricard.
Pada Program #TerusUsaha ini ada 6 solusi Grab untuk percepatan digitalisasi UMKM Sumatera Utara, yaitu Meningkatkan Visibilitas dan Permintaan
Digitalisasi Pedagang Pasar Tradisional dengan GrabMart: Grab bermitra dengan PD Pasar Jaya untuk mendigitalisasi 5 pasar tradisional di Medan agar mereka dapat terus melayani pelanggan yang kebanyakan beraktivitas dari rumah.
Selain itu ada juga 1 pasar lain yang juga hadir dalam layanan GrabMart, yakni Pasar Bakti, Pasar Kwala Bekala, Pasar Petisah, Pasar Pringgan, Pasar Sei Sikambing dan Pasar Medan Tembung. Para pembeli bisa memesan seluruh kebutuhan harian dari ratusan pedagang tradisional melalui layanan GrabMart dalam aplikasi Grab.
Teknologi Membuka Kesempatan Usaha Mitra Merchant dan Agen di Medan. Riset tersebut juga menjelaskan 13% mitra merchant GrabFood Medan terinspirasi untuk memulai bisnisnya karena adanya GrabFood dan 16% mitra merchant menggunakan GrabFood saat pertama kali memulai bisnisnya.
Seiring dengan tumbuhnya bisnis mitra merchant GrabFood dan agen GrabKios, mereka juga menyerap tenaga kerja dari komunitas mereka. 21% mitra merchant GrabFood dan 7% agen GrabKios di Medan menambah hingga 2 pegawai baru sejak bergabung dengan Grab.
Peningkatan Pendapatan & Pemasukan Mitra Pengemudi, Merchant dan Agen Medan. Mitra merchant GrabFood dan agen GrabKios Medan yang disurvei juga melihat peningkatan pendapatan hingga 32% menjadi Rp52,2 juta per bulan, sedangkan rata-rata pendapatan agen GrabKios Medan meningkat 9% menjadi Rp13,5 juta per bulan sejak bergabung.
Selanjutnya, Sebanyak 44% mitra merchant GrabFood Medan juga mengaku tidak perlu penambahan modal untuk meningkatkan bisnisnya. Peningkatan penghasilan yang sangat signifikan pun dirasakan oleh mitra pengemudi GrabCar dan GrabBike dengan peningkatan pendapatan hingga 103% menjadi Rp7,3 juta per bulan dan 114% menjadi Rp3,8 juta per bulan setelah bergabung dengan Grab.
“Peningkatan ini membuat mereka bisa menabung dan membuka akses keuangan lainnya, seperti produk investasi dan pinjaman. Sejumlah 24% mitra pengemudi GrabBike dan 10% mitra pengemudi GrabCar di Medan baru membuka rekening tabungan pertama ketika bergabung dengan Grab,” sebut Ricard.
Riyadi Suparno, M.Sc, Direktur Eksekutif, Tenggara Strategics mengungkapkan bahwa gig economy mempunyai peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi. “Saat Sumatera Utara mulai beradaptasi untuk menyambut era pasca COVID-19, kami percaya bahwa platform seperti Grab dan sektor gig economy dapat mendukung proses pemulihan ekonomi. Kesiapan secara digital akan menjadi lebih penting dalam era new normal. Grab dapat membantu bisnis beradaptasi dengan beralih secara online menuju layanan seperti GrabFood dan GrabKios. Meskipun masih ada banyak ketidakpastian ekonomi di waktu yang akan datang, kami percaya gig economy akan memainkan peran penting dalam membantu mempertahankan mata pencaharian,” jelasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Edliaty Siregar menyambut baik program #TerusUsaha yang diluncurkan Grab pada hari ini. “Pemerintah sepanjang tahun 2019 sudah membantu mempermudah penerbitan izin usaha agar lebih banyak lagi pelaku UMKM yang muncul di Kota Medan. Untuk menjalani adaptasi kebiasaan baru, perlu strategi khusus untuk membantu para pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi ini,” tutur
Ia mengatakan Grab sudah mendukung pelaku UMKM melalui program pelatihan dan layanan digital dalam membantu usaha mereka sehingga mereka dapat bersaing dan lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya. Melalui komitmen Grab, diharapkan dapat membantu pengusaha kuliner di Medan dalam keadaan serba sulit ini.
“Perlu ada komitmen bersama antara pemerintah dan Grab untuk membantu UMKM lokal dalam mengembangkan pasarnya guna mewujudkan UMKM yang kuat. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Grab sebagai wujud komitmen dalam mendukung pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Medan agar mereka memiliki semangat untuk #TerusUsaha,” jelasnya.
Buka Banyak Lapangan Pekerjaan di Tengah Pandemi Qonitah Azzahra (25) sudah membantu orang tuanya berjualan busana muslim sejak SMA. Wirausahawan asal Medan ini merasakan perubahan bisnis dari offline ke online selama menjalankan usaha.
Toko busana muslim milik keluarganya ini dulu hanya melayani para pembeli yang datang ke toko sampai tahun 2017. “Setelah lulus kuliah di Universitas Indonesia, saya kembali ke Medan dan mulai kembali usaha busana muslim bernama Qonitah Project. Saya mulai belajar jualan online karena melihat kebiasaan masyarakat Medan yang terbiasa belanja lewat smartphone,” katanya.
Untuk pengantaran pesanan pelanggan sehari-hari, Qonitah mengaku menggunakan GrabExpress karena tahu mitra pengantarnya harus memberikan foto barang saat sudah sampai di tangan pembeli. Ini membuat saya yakin kalau barang yang saya jual aman. Saat ini, Qonitah Project sudah punya 6 karyawan yang membantu saya di toko.
“Pada masa pandemi ini, usaha saya memang terkena dampak, namun saya tetap bisa mempertahankan penjualan dan malah bisa menambah 3 karyawan kontrak guna membantu melayani pesanan yang melonjak pada Hari Raya Idul Fitri lalu. Seiring berkembangnya bisnis, saya sekarang sudah cukup percaya diri untuk segera memulai usaha lain di bidang kuliner karena melihat bisnis ini sangat berkembang di Medan berkat adanya GrabFood,” jelasnya.(gus/ram)
TERIMA: Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap dan Ahmad Hadian, saat menerima aspirasi masyarakat enam desa di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Senin (10/8).
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Masyarakat dari enam desa di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, yakni Kuala Tanjung, Lalang, Medang Deras, Pakam, Pakam Raya, dan Pematang Cengkering, menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Sumut asal Batubara, Yahdi Khoir Harahap dan Ahmad Hadian, kemarin. Kedatangan masyarakat ini berkaitan dengan permasalahan pembangunan rel Kereta Api Bandar Tinggi-Kuala Tanjung.
Mereka menuntut janji pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap pemenuhan dokumen UPL dan UKL, yang mewajibkan PT KA memenuhi syarat setiap rel KA memiliki areal 42 meter (21 meter kiri dan 21 meter kanan). Yakni, diukur dari poros KA untuk Rumaja (Ruas Manfaat Jalur) yang digunakan untuk konstruksi rel selebar 12 meter (6 meter ke kiri dan 6 meter ke kanan, diukur dari poros).
Rumija (Ruang Milik Jalur) sebagai areal kosong atau sebagai jalan yang lebarnya 12 meter (6 meter ke kiri dan ke kanan, diukur dari batas akhir Rumaja). Kemudian Ruwaja (Ruang Pengawasan Jalur) selebar 18 meter (9 m ke kiri dan 9 m kanan, diukur dari batas akhir Rumija).
Faktanya, rel Kereta Api yang dibangun hanya memiliki Rumaja dan Ruwija saja, yaitu menggunakan tanah negara (otorita Asahan). Sedangkan, peruntukan Ruswajanya adalah tanah rakyat/ permukiman penduduk.
Sementara saat ini areal tersebut hanya berkisar 7 meter. Dengan kata lain rel KA tersebut sangat dekat dengan permukiman masyarakat. Konsekuensi dari hal tersebut adalah PT KA wajib membebaskan lahan masyarakat, agar masyarakat terhindar dari bahaya perlintasan KA tersebut.
Dengan kata lain, pihak manajemen PT Kereta Api, telah mengingkari keberadaan UPL dan UKL, yang seharusnya wajib dipenuhi. Pasalnya, hal tersebut sebelumnya sudah dijanjikan kepada masyarakat, akan dibangun.
Selain itu, tinggi lintasan KA mencapai 3 meter dari permukaan tanah sehingga rawan terhadap premukiman. Untuk akses ke permukiman masyarakat, setidaknya ada 19 perlintasan yang terdapat di lintasan rel KA tersebut mengakibatkan rawan kecelakaan.
Bila 21 meter areal rel terpenuhi, maka PT KA juga harus membangun akses jalan sepanjang rel KA untuk kepentingan masyarakat, supaya masyarakat tidak lagi menyeberang rel bila hendak menuju permukiman mereka.
Dalam dialog dengan masyarakat enam desa di Batu Bara tersebut, Yahdi Khoir Harahap dan Ahmad Hadian menerima berbagai masukan yang dirangkum dalam bentuk laporan secara tertulis. Laporan tersebut, kata Yahdi Khoir kepada wartawan, Selasa (11/8), sudah mereka sampaikan kepada pimpinan DPRD Sumut, Senin (10/8), yang diterima oleh wakil ketua Rahmansyah Sibarani SH, untuk diteruskan kepada komisi terkait yaitu Komisi A, untuk ditindaklanjuti.(adz)
CENDERAMATA: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyerahkan cenderamata kepada Dandim 0204 DS, Letkol Kav Jackie Yudhantara di sela-sela kunjungan silaturahim, Selasa (11/8).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO-Wali Kota Tebingtinggi Ir. Umar Zunaidi Hasibuan menerima kunjungan Dandim 0204 Deliserdang (DS), Letkol Kav Jackie Yudhantara di Rumah Dinas Walikota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (11/8).
Turut mendampingi Wali Kota Tebingtinggi, Setdako Muhammad Dimiyathi, Asisten Pemerintahan Bambang Sudaryono, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kadis Sat Pol PP M Guntur Harahap, Kabagkesbang Zubir Husni Harahap, Kabag Pemerintahan Syahdama Yanto dan Kabag Umum Fahmuddin.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dandim ke Kota Tebingtinggi, dan berharap silaturahim ini bisa mengakrabkan Dandim 0204 DS dengan Pemko Tebingtinggi dalam menjalankan tugas kemasyarakatan.
“Selama ini hubungan antara pemerintah Kota Tebingtinggi bersama TNI sangat baik, terutama dibidang pengembangan olahraga, pertanian, KB Kes Manunggal dan Gotong royong,” kata Umar Zunaidi.
Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan, sebenarnya dulu di Kota Tebingtinggi adalah nuansa TNI, rumah dinas TNI ada Yonif 122 Tombak sakti yang berada di Jalan Imam Bonjol dan juga Kantor Koramil 13 yang hingga saat ini masih aktif berada di Jalan KF Tandean Kota Tebingtinggi.
Kunjungan Dandim 0204 DS dalam rangka perkenalan sebagai Dandim yang baru, serta membahas berbagai program kerja sama yang dapat dikembangkan bersama Pemko Tebingtinggi dengan Kodim 0204 DS.
Sementara itu, Dandim 0204 DS Letkol Kav Jackie Yudhantara menyampaikan akan melaksanakan tugas TNI sebagai amanat masyarakat Indonesia terutama kepada masyarakat Kota Tebingtinggi dalam membantu program-program Pemerintah Kota Tebingtinggi. “Kita sebagai TNI akan menjalankan program kepada masyarakat, terutama dalam menjaga kekondusifan dan pembangunan Kota Tebingtinggi ke depan,”jelasnya. (ian/han)
SUMUTPOS.CO – Sehubungan dengan terjadinya kebakaran di fasilitas Sentra Telepon Otomat (STO) Telkom di kota Pekanbaru, Vice President Corporate Communications Telkomsel, menjelaskan bahwa,
“Kejadian tersebut berdampak pada layanan panggilan suara dan SMS untuk sementara ini belum dapat digunakan, dan ada penurunan kualitas akses data di sejumlah wilayah di Sumatera”.
“Saat ini tim teknis Telkomsel masih berupaya maksimal untuk memulihkan layanan secara keseluruhan agar dapat berjalan normal kembali. Kami akan sampaikan informasi lebih lanjut secara berkala untuk perkembangan proses pemulihan layanan tersebut.”
Kami menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak atas gangguan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas kepercayaan pelanggan untuk tetap menggunakan layanan Telkomsel”, ucap Denny Abidin selaku Vice President Corporate Communications Telkomsel.(*)
UMKM: Pelanggan PGN yang merupakan UMKM mendapatkan kemudahan dengan menggunakan bahan bakar berupa gas bumi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Sebagai subholding gas yang memberikan layanan gas bumi di seluruh sektor, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen menyediakan sumber energi yang bersih dan ekonomis di berbagai sektor ekonomi kecil menengah (UMKM) untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengungkapkan bahwa UMKM merupakan bagian dari segmen usaha distribusi PGN dengan menggunakan moda distribusi pipa maupun non pipa. PGN menargetkan untuk meneruskan pemanfaatan gas bumi ke UMKM, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat daya beli lebih tinggi.
UMKM tergolong sebagai Pelanggan Kecil (PK) PGN, karena termasuk pelanggan yang memanfaatkan energi gas bumi tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga tetapi juga untuk usaha komersial, diantaranya bergerak di bidang kuliner, bahan baku makanan, laundry, kerajinan, dan sebagainya.
“Pada prinsipnya PGN ingin meningkatkan kemampuan UMKM di berbagai wilayah dapat mandiri dan berdaya saing, sehingga mampu menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan performa gas yang mengalir 24 jam dan harganya yang lebih terjangkau, akan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya,” ungkap Rachmat.
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa efisiensi biaya energi dapat menunjang peningkatan produksi dan pengembangan usaha, sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dengan adanya energi gas bumi ke pelanggan UMKM, diharapkan mampu menjadi stimulus baru bagi perkembangan perekononian yang berkelanjutan.
Sebagai contoh, penggunaan gas bumi mampu meningkatkan produksi usaha rumahan produsen tepung roti, Hedo Panko di wilayah Kedaton Lampung. Produsen ini tidak hanya dapat produksi di pagi hari, tetapi juga setiap saat karena aliran gas bumi senantiasa tersedia 24 jam.
“Dalam kurun waktu tiga bulan, Hedo Panko mampu menyerap tenaga kerja sekitar 50 orang. Bahkan, pemilik usaha ini dapat mengembangkan produk yaitu produksi nugget ayam, jadi tidak hanya tepung roti saja,” ungkap Rachmat.
Pemilik Warung Lesehan Kushadi di Pasuruan, Jawa Timur, dengan menggunakan gas bumi bisa menghemat biaya bahan bakar sekitar 50 persen, alhasil bisa meraih keuntungan lebih banyak.
Selain menjaga kelancaran penyaluran gas, PGN juga memberikan edukasi kepada pelanggan terkait dengan keamanan dan pemakaian gas yang tepat. “PGN konsisten memberikan simulasi dan edukasi tsebelum gas tersambung, serta dilakukan serangkaian tekanan di pipa gas. Hal ini dilakukan agar pelanggan mendapatkan sumber energi yang efisien, praktis, dan aman,” imbuh Rachmat.
“Kami membuka kesempatan yang sebesar-besarya bagi pegiat UMKM lain yang berminat untuk menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar. Harapannya, bagi UMKM pengguna gas bumi dapat semakin berkembang usahanya sehingga bisa memajukan perekonomian,” ujar Rachmat.
Wilayah kegiatan usaha distribusi PGN, termasuk untuk UMKM, dikelola oleh Sales Area di berbagai daerah. Saat ini, PGN memiliki 19 Sales Area yang menjalankan kegiatan usaha distribusi dan niaga yang tersebar di berbagai wilayah diantaranya di Jabodetabek, Palembang, Lampung, Batam, Riau, Pekanbaru, Dumai Medan, Cirebon, Cilegon, Semarang, Pasuruan, Sidoarjo, Tarakan hingga Sorong.
Selain itu, PGN juga berkomitmen untuk menggerakkan sektor ekonomi kecil dan menengah (UMKM) melalui Program Kemitraan CSR di Desa Binaan PGN, sekitar wilayah Offstake Station PGN, yaitu BUMDES Sabar Subur di Teluk Terate, Banten; BUMDES Tri Daya, Minosari Prima, Labuhan Maringgai Lampung; BUMDES Pagardewa di Muara Enim, Sumatera Selatan, Kelompok Pengasap Ikan dan Resto Apung di Kampung Ikan Asap Sidoarjo; Kelompok Rulaku di Desa Kupang Sidoarjo; dan KPKM Tembesi Tower di Batam.
“Rata-rata UMKM yang berada di Desa Binaan PGN, bergerak pada bidang kuliner, jual beli hasil pertanian, dan kebutuhan pokok atau sembako. Di Desa Binaan Desa Panaran Pulau Lance Batam, kami juga berupaya membantu pengembangan program ekonomi kreatif agar bisa memberikan tambahan pendapatan masyarakat, dan memaksimalkan hasil dari kelembagaan koperasi dan UMKM yang ada,” jelas Rachmat.
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan, program ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di desa binaan tersebut. Ekonomi kreatif yang telah dikembangkan diharapkan memunculkan ide-ide baru ataupun inovasi yang dapat dimanfaatkan bersama.
PGN juga masih mengawal pengelolaan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) dan homestay Karangrejo serta desa binaan Kampung Palawija, Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sampai masyarakat setempat dipastikan mampu mandiri dan berdaya saing.
“Dari program di sana, kami berupaya untuk bisa menggerakkan kesiapan masyarakat untuk berwirausaha, meskipun masih taraf UMKM dengan memberdayakan potensi kuliner dan kerajinan yang bisa dipasarkan kepada ara wisatawan,” jelas Rachmat.
Rachmat mengungkapkan bahwa PGN sebagai perusahaan yang peduli pada tujuan keberlanjutan, PGN akan konsisten memberikan pelayanan gas bumi terbaik dan saling bersinergi bersama seluruh pihak untuk kemajuan pemanfaatan gas bumi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.
“Investasi kepada masyarakat meski di luar kegiatan bisnis utama, juga digerakan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan desa-desa di sekitar wilayah operasi yang maju dan mandiri,” tutup Rachmat. (rel/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Layanan Telkom dan Telkomsel Mengalami ganngguan pada 11 Agustus 2020 mulai jam 14:30 WIB, hal itu disebabkan oleh terbakarnya Plaza Telkomsel yang berada di Pekanbaru, Riau.
Dalam insiden tersebut Fasilitas STO( Sentra Telepon Otomat) mengalami masalah yang mengakibatkan layanan Telkom dan Telkomsel mengalami gannguan.
Hilangnya layanan Telkomsel sempat membuat pelanggan kebingungan, hingga Selasa petang, layanan Telkomsel voice,sms dan internet di laporkan masih belum bisa diakses.(*)
