MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendukung rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) merevitalisasi lahan di kawasan bekas pasar Delitua, Kabupaten Deliserdang, melalui kerja sama (MoU) bersama pemerintah setempat. Untuk itu, semua persiapan perlu dilakukan, termasuk skema cipta kondisi dengan langkah yang humanis.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan rombongan PT KAI Divisi Regional (Divre) I Sumut di Rumah Gubernur Kecamatan Delitua, Deliserdang, Kamis (9/7). Turut mendampingi Asisten Administrasi Pemerintahan Arsyad Lubis, Asisten Pemkes Pemkab Deliserdang Faisal serta pejabat pemerintahan setempat.

“Rencanakan dalam waktu yang terukur. Kepada camat, harus dibuat sosialisasi. Bentuk tim terpadu untuk cipta kondisi, termasuk mendata masyarakat (pedagang). Karena bisa saja ada yang mengambil kesempatan dan provokasi keadaan,” ujar Gubernur.

Setelah cipta kondisi, kata Gubernur, dilakukan pemisahan serta lokalisir agar masalah tidak meluas lagi. Karena meskipun lahan milik PT KAI, namun tetap saja kemungkinan adanya kendala akan selalu menjadi bagian dari proses seperti ini.

“Jangan sampai ada masalah lagi. Namun saya ingatkan, setiap mengambil langkah, lakukan dengan cara yang humanis. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyiapkan skema pemindahan pedagang pasar ke tempat yang baru. Begitu juga penempatan ke lokasi yang baru harus disiapkan dan transparan (adil),” tegas Gubernur.

Sementara Vice President Divre I Sumut, Johannes Daniel Hutabarat mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan membangun kesepahaman (kerja sama) dengan Pemkab Deliserdang untuk merevitalisasi lahan PT KAI yang dijadikan lahan berjualan, dibuat menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Karena itu, pihaknya meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Untuk Delitua ini kita mau ada MoU, karena ada program dari Bupati Deliserdang yang cukup bagus, membangun RTH. Jadi di sana status stasiunnya tetap ada. Sehingga jika ada reaktivasi jalur, itu sudah siap. Jadi Pemkab Deliserdang yang akan membuat RTH-nya,” sebut Daniel.

Untuk itu, kata Daniel, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu membahas MoU bersama Pemkab Deli Serdang agar rencana tersebut bisa dijalankan dan stasiun lama milik PT KAI, kawasan sekitarnya bisa dijadikan seperti taman sebagai RTH. Sementara keberadaan pedagang, bisa dipindahkan ke tempat yang baru.(prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga orang aparatur sipil Negara (ASN) di Balai Kota Medan dikabarkan positif Covid-19. Disebutkan, ketiga ASN tersebut yakni, dua dari Bagian Perekonomian dan satu dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemko Medan.

Dikonfirmasi mengenai kabar itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemko Medan, Nasib SSos MSi membenarkan kabar itu. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya, hanya satu orang stafnya di Bagian Perekonomian yang dinyatakan positif Covid-19n

“Setahu saya hanya ada satu. Dia itu Kasubbag saya, perempuan. Kalau yang satu lagi, saya justru tak tahu siapa orangnya, karena saya tidak ada dapat kabar sampai saat ini,” kata Nasib kepada Sumut Pos, Kamis (9/7) sore.

Disebutnya, seorang anggotanya yang merupakan Kasubbag di Bagian Perekonomian Pemko Medan sudah tidak masuk kantor sejak satu minggu lalu. “Anaknya yang melapor ke kantor kalau ibunya sakit, dengan ciri-ciri demam, batuk dan sesak nafas. Lalu saya bilang, cepat test swab, maka langsung di swab dan hasilnya sudah keluar. Tadi siang, anaknya yang mengabarkan ke saya, kalau ibunya memang positif Covid-19 karena hasil swabnya sudah keluar,” sebutnya.

Mendengar kabar itu, jelas Nasib, pihaknya langsung mengabarkannya kepada Sekda dan Asisten Umum Kota Medan untuk meminta Dinas Kesehatan agar segera memfasilitasi Bagian Perekonomian Kota Medan untuk dapat dilakukan rapid test massal lagi kepada seluruh staf yang ada di Bagian Perekonomian. “Kami semua satu ruangan di sini. Maka kami minta supaya besok (hari ini), bisa dilakukan rapid test secara massal. Nantinya kalau ada yang reaktif, maka akan langsung di swab supaya dapat segera diobati dan virus ini tidak menyebar semakin jauh,” jelasnya.

Berbeda dengan Nasib, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemko Medan, Arrahman Pane justru membantah kabar, ada staf di Bagain Humas yang positif Covid-19. “Sampai saat ini saya belum mendapatkan kabar itu. Suratnya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan pun belum saya terima, jadi tak bisa saya bilang sudah ada positif di (bagian) Humas,” katanya.

Bahkan katanya, sampai saat ini, pelayanan Humas Pemko Medan masih berjalan seperti biasanya. “Kami masih bekerja seperti biasa,” terangnya.

Pengawasan AKB Dilakukan OPD Terkait

Secara resmi, Pemko Medan telah menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 27 Tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19. Agar perwal ini berjalan dengan efektif, maka pengawasan diserahkan kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Untuk pengawasan, itu ada di setiap OPD. Misalnya di Pasar, pengawasannya oleh PD Pasar. Untuk di hotel, restoran, pusat perbelanjaan dan lainnya oleh Dinas Pariwisata, di angkutan umum oleh Dinas Perhubungan dan seterusnya,” kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Kamis (9/7).

Dijelaskan Muslim, setiap OPD nantinya akan membentuk satuan tugas atau gugus tugasnya masing-masing dalam mengawasi Perwal Nomor 27 tahun 2020 ini. “Sedangkan untuk penindakan, itu ada di Satpol PP. Bila dalam pengawasan yang diawasi melakukan pelanggaran, telah ditegur namun tetap membandel, maka akan dikoordinasikan dengan Satpol PP untuk diberi tindakan sesuai Perwal yang ada,” jelasnya.

Di sisi lain, soal sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan, Muslim yang juga menjabat selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan mengaku masih akan menjalankan sistem kerja tersebut.

Pun begitu, kata Muslim, tidak terutup kemungkinan bahwa pihaknya akan kembali mempekerjakan seluruh ASN yang ada dalam waktu dekat, semua itu tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. “Infonya Pak Presiden mengatakan akan mencabut sistem kerja WFH bagi para ASN, tapi kan itu masih rencana, belum fix. Kalau memang nantinya ada kebijakan itu dari pusat, tentu kita akan kembali mempekerjakan kembali para ASN kota ke kantor. Tapi kalau belum ada kebijakan dari pusat, sepertinya kita masih menggunakan sistem kerja WFH karena kondisi kita yang masih zona merah,” katanya.

Di sisi lain, jelas Muslim, pihaknya akan memepertegas penerapan Perwal Nomor 27 tersebut, terlepas jadi atau tidaknya sistem kerja WFH dicabut. “Dicabut atau tidak sistem WFH, kita tetap tegas menerapkan Perwal 27/2020 ini,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Medan, M Sofyan mengatakan, pengawasan sudah dimulai sejak Perwal tersebut ditandatangani Plt Wali Kota Medan. Ia pun berharap, agar setiap OPD mampu melakukan pengawasan terhadap bidang yang ditanganinya masing-masing.

“Khusus untuk pasar-pasar di Kota Medan, kami berharap agar PD Pasar betul-betul bisa menerapkan Perwal ini di setiap pasar dan begitu juga dengan setiap OPD lainnya. Bila nantinya ada yang harus ditindak, maka kami minta untuk berkoordinasi agar kami didampingi OPD terkait akan menindaknya. Untuk razia masker akan tetap kita lakukan, nanti akan dijadwalkan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membatasi tarif rapid test sebesar Rp150.000 menjadi pembahasan serius di kalangan rumah sakit. Sebab, rumah sakit selaku pelaksana rapid test mengaku tidak mampu bila mengikuti tarif yang ditetapkan Kemenkes itu.

“Mereka (rumah sakit) enggak sanggup sepertinya melaksanakan itu. Kalau dipaksa juga, mereka akan berhenti melayani karena merasa rugi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan kepada wartawan, Kamis (9/7).

Alwi menyebutkan, saat ini tarif termurah rapid test yang ada, yaitu Rp250 ribu di RSU Haji Medan. Selain dari itu, banyak rumah sakit yang menerapkan tarif lebih dari Rp250 ribu, apalagi di daerah yang lokasinya jauh. “Memang banyak yang lebih dari Rp 250 ribu tarifnya. Makanya, mereka enggak sanggup kalau harus turun menjadi Rp150 ribu,” sebutnya.

Meski begitu, menurut Alwi, secara umum penetapan tarif rapid test oleh Kemenkes tentunya supaya ada penyeragaman. Namun, semestinya sebelum ditetapkan kebijakan tersebut harus dilihat lebih dahulu bagaimana situasi yang terjadi atau memberikan subsidi kepada rumah sakit. Bahkan, mengirimkan alat rapid test yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. “Kita masih mengamati bagaimana perkembangan selanjutnya,” ujarnya.

Ia mengaku, sikap dari Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan sanksi bila ada rumah sakit yang tidak mengikuti kebijakan Kemenkes terkait batasan tarif rapid test tertinggi. Karena, kebijakan itu melalui surat edaran sifatnya bukan kewajiban, melainkan imbauan. “Kalau rumah sakit tak ada yang sanggup, bagaimana mau kita buat. Lagi pula, sanksi juga belum ada di surat edaran tetapi paling tidak secara persuasif akan kita coba. Bila tidak bisa juga, ya akan kita lapor ke Kemenkes bagaimana tindak lanjutnya,” pungkas Alwi.

Sementara, Kasubbag Humas RSUPHAM, Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) mengatakan, surat edaran Kemenkes tersebut dikeluarkan dengan latar belakang, saat ini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan produksi alat rapid test lokal. Sebab, selama ini alat rapid test yang ada impor dari luar negeri dan harganya mahal. “Harga rapid test lokal yang sedang dikembangkan Rp75 ribu. Makanya, dikeluarkan surat edaran dengan tarif maksimal Rp150 ribu,” tutur Rosa.

Akan tetapi, sambung dia, sampai saat ini dan sudah mengecek ke prosudennya, ternyata alat rapid test lokal masih kosong. Informasinya, tersedia pada Agustus tahun ini. Oleh sebab itu, tarif yang ditetapkan masih yang lama (Rp300 ribu). “Alat rapid test lokal masih kosong, makanya tarifnya masih tetap. Kalau kita sesuaikan tarifnya, tentu rumah sakit rugi karena alat rapid test masih impor. Tapi, kalau alatnya sudah ada dari lokal, maka pasti tarifnya disesuaikan,” tukasnya.

Tak jauh beda disampaikan Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin. Kata Edison, pihaknya masih menetapkan tarif yang lama sebesar Rp300 ribu. Selain itu, menunggu surat edaran resmi turun dan diterima pihak rumah sakit. “Kami sifatnya mengikuti karena selaku operator,” ujar Edison.

Diketahui, Kemenkes menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi komersil untuk mendeteksi Covid-19 sebesar Rp 150.000. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi. Surat itu ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020 lalu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, harga untuk alat rapid test buatan dalam negeri diusulkan sebesar Rp75 ribu. “Maksimum Rp150 ribu, harga kita upayakan ditekan semakin rendah. Saya sudah sampaikan kepada kepala BPPT Rp75 ribu. Inikan bisa jadi patokan riil di lapangan, kalau ada produk yang harganya di atas ini, kan tidak laku,” terang Muhadjir melalui konferensi pers di kantornya, Kamis (9/7).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Wibowo menyebutkan, dengan adanya alat rapid test buatan dalam negeri dapat menekan harga pemeriksaan agar lebih murah. “Pada suasana seperti ini tadi kita melihat keberpihakan masyarakat. Kita lihat keterjangkauannya,” sebutnya.

Saat ini, alat tersebut biasanya dijual dengan harga kisaran Rp150 ribu sampai Rp250 ribu. Namun, yang pasti, di tengah kondisi seperti sekarang ini, semua pihak seperti Puskesmas dan rumah sakit harus saling memahami satu sama lain dengan menjualnya menjadi lebih murah. “Kita harus kerja bareng. Pertama, pemerintah sudah memberikan klaim yang tak kecil untuk faskes. Kedua insentif untuk tenaga kesehatan. Terus ada batas tertinggi rapid test. Jadi jangan dilihat satu sisi saja, lihat fasilitas yang diberikan pemerintah juga,” pungkasnya. (ris)