MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keputusan Eksekutif UNESCO menetapkan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark, menjadi kebanggan bagi masyarakat di Sumatera Utara (Sumut). Selain menjadi kebanggaan, penetapan Danau Toba sebagai warisan dunia juga tentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Sumut untuk tetap menjaga kawasan Danau Toba dari kerusakan, dan pemahaman masayarakat akan pentingnya menjaga lingkungan harus terus ditingkatkan.

“Ini menjadi kebanggaan bagi warga Sumut dan Indonesia, sekaligus tanggungjawab untuk menjaga, melestarikan, dan merawat lingkungan sekitarnya serta mengembangkannya menjadi daerah tujuan wisata  utama” kata Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat, Kamis (9/7/2020).

Djarot juga mengingatkan, peningkatan kualitas SDM masyarakat sekitar tentu juga harus ditingkatkan, terutama dalam hal semangat menjaga ekosistem Danau Toba agar tidak rusak. “Contoh paing kecil adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan di kawasan danau karena dapat merusak habitat Danau Toba sendiri,” imbuh Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Sumut 3 tersebut.

Dia juga berharap, dengan ditetapkannya Danau Toba menjadi warisan dunia, tentu akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan fasilitas pendukung terutama infrastruktur, dan pemerintah harus pula memiliki progam terukur dalam menangani persoalan pelestarian lingkungan.”Kualitas infrastuktur pendukungnya serta pelestarian lingkungan alam harus menjadi prioritas pemerintah kedepan, jangan sampai penetapan Danau Toba sebagai warisan dunia tidak menjadi apa-apa,” pungkasnya.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga kemarin (8/7), Poldasu dan Polres Madina sudah mengamankan 18 tersangka, pelaku dan provokator aksi anarkis dan pembakaran pada aksi demo BLT di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada Senin (29/6) lalu.

Dikatakan Kapoldasu Irjen Martuani Sormin mengatakan, dari 18 tersangka satu di antaranya seorang perempuan ada yang bertugas sebagai provokator massa untuk mengumpulkan dan membakar amarah warga, melakukan aksi penutupan jalan, dan juga yang berperan sebagai pelempar batu dan membakar mobil Waka Polres Madina.

Dari para tangan tersangka diamankan beberapa barang bukti, berupa 1 buah mobil Wakapolres dan Mobil warga dengan Nopol BB 1878 LR yang keduanya dalam keadaan rusak terbakar, 1 buah sepeda motor dalam keadaan rusak terbakar dan bongkahan batu dari tempat kejadian perkara (TKP) yang digunakan untuk melempari petugas saat melakukan pengamanan.

Aksi keributan ini, lanjutnya, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat namun juga mahasiswa dari luar Desa Mompang Julu. Mereka meminta dana desa sebesar 30 persen, sehingga meminta kepala desa untuk menyerahkan kepada pendemo dari dana bantuan langsung tunai (BLT).

“Ada 6 anggota Polri yg terluka dan kendaraan dinas Wakapolres yang terbakar. Sampai saat ini situasi di Desa Mompang Julu sudah kembali aman dan kondusif dan Polda Sumut akan terus bertindak profesional untuk mencari dalang-dalang yang masih dalam pengejaran kita,” jelas Martuani di Mapoldasu, Rabu (8/7).

“Tidak ada yang boleh meminta hak atas BLT yang di berikan pemerintah, dan di sini Polda Sumut dan Polres Madina sudah selidiki tidak ada kesalahan dari Kades karena dana BLT yang diberikan sudah sesuai,” pungkasnya. (mag-1/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Sidikalang, Kabupaten Dairi tahun anggaran 2012 dengan tersangka berinisial SH (55) sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan DAK (46) selaku Kepala Desa Sitinjo, dinyatakan sudah lengkap atau P21.

Hal itu disampaikan Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang didampingi Kasat Reskrim, AKP Junisar Rudianto Silalahi dan Kasubbag Humas Polres Iptu Donny Saleh dalam siaran per di Mapolres, Rabu (8/7).

AKBP Leonardo menjelaskan, kasus perkara tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang sudah P-21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Dairi.

Kapolres memaparkan, pagu pengadaan tanah tersebut sebesar Rp1,5 milliar yang bersumber dari APBN tahun 2012. Lokasi lahan terletak di Jalan Sidikalang-Medan Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Dairi, dengan ukuran tanah 50×60 meter.

Dalam perkara tersebut, lanjut Leonardo diduga terjadi pengelembungan harga (markup). Dimana, harga yang dibayarkan ke pemilik tanah hanya Rp500 juta. Sementara pagu yang dianggarkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar Rp1,5 miliar.

“Atas kasus itu, ditemukan kerugian negara sebesar Rp900 juta lebih,”tandasnya.

Terkait kadus dugaan korupsi tersebut, sambung Leonardo, kedua tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) UU.RI No. 31tahun 199 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Masih dijelaskan Leonardo, kedua tersangka belum dilimpahkan ke Kejari Dairi dikarenakan adanya proses administrasi tata cara yang berlaku pada masa pandemi Covid-19.

Kapolres Dairi menegaskan, penanganan kasus-kasus yang ditangani pihaknya tidak ada yang endapkan. “Semua perkara yang kita tangani membutuhkan waktu untuk penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti. Sehingga tidak ada kasus ditangani macet, kasus apapun yang sedang ditangani saya selalu instruksikan agar cepat diproses dan diusut tuntas,”tegasnya.(rud/han)

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Rombongan DPRD Provinsi Sumut menyambangi perumahan Nelayan di Ture Zo’uliho Desa Muzoi Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, dalam rangkaian monitoring sejumlah pembangunan di wilayah Kepulauan Nias, Selasa(7/7).

Anggota DPRD Sumut yang ikut dalam rombongan itu di antaranya, Thomas Dachi, Budieli La’ia, Tukari Talunohi, Berkat Laoli, Edward Zega, dan Megawati Zebua. Terlihat juga mendampingi Kepala Dinas Pariwisata dan beberapa kepala UPTD. Niat awal anggota DPRD Sumut ini untuk meninjau daerah pemilihannya, karena ada beberapa laporan masyarakat terkait kondisi pembangunan 50 unit rumah nelayan yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2017 silam. Ternyata sesampainya di lokasi, masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan, fasilitas penerangan, hingga sumber air bersih yang tidak memadai.

Kepada anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Budieli La’ia, warga meminta agar mereka dapat diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Sebagian warga di sini sudah pin dah Pak. Karena kalau hujan,  akses jalan tergenang air. Listrik kita yang PLTS hanya bertahan 3 Jam. Sehingga banyak yang tidak betah tinggal di sini. Pokonya, anak-anak sekolah sangat terganggu,” kata seorang warga.

Merespon keluhan warga ini, Budieli La’ia berjanji akan membantu. Dan meminta warga agar mengkomunikasikan hal tersebut kepada anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, sehingga komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dapat diselaraskan.(rel/adz)