MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemberian dana hibah dari pemkab dan pemko untuk pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Sumatera Utara, masih sangat minim. Padahal, dana hibah tersebut merupakan urat nadi bagi KPU dan Bawaslu di 23 kabupaten kota di Sumut untuk memulai pekerjaan dalam melaksanakan Pilkada. Karenanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan rapor merah kepada Provinsi Sumatera Utara.

MENDAGRI Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sengaja berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, untuk membahas persoalan ini bersama Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, para bupati dan wali kota serta KPU dan Bawaslu dari 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak di Hotel Grand Aston Medan, Jumat (3/7).

Dalam rapat itu, Tito menyebutkan, Sumut masuk mendapat rapor merah bersama Papua dalam data Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD dan Bawaslu daerah.

Tito menjelaskan, dana hibah adalah urat nadi untuk KPUD dan Bawaslu Daerah untuk mulai bekerja melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Karenanya, dia menelepon Gubsu Edy Rahmayadi untuk menyampaikan kalau Sumut mendapat rapor merah dalam hal penyaluran anggaran Pilkada.

“Bang, Pilkada 9 Desember ini salah satu daerah yang kita catat dalam data Kemendagri problemanya kan anggaran yang paling utama,” kata Tito, saat berbicara di rapat tersebut.

“Anggarannya banyak yang merah, karena banyak yang NPHD-nya di bawah 10 persen, kepada KPU dan Bawaslu. Kasihan teman-teman KPU dan Bawaslu nanti enggak bisa kerja,” lanjutnya.

Dikatakannnya, dalam rapat koordinasi kesiapaan Pilkada se-Sumut, pihak KPU Sumut dan Bawaslu sudah menyatakan siap untuk pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Namun, setelah selang 5 hari berlalu, Gubernur Edy Rahmayadi berhasil meyakinkan seluruh bupati/wali kota di 23 daerah untuk memberikan NPHD ke KPUD dan Bawaslu Daerah. “Dari data NPHD kepada KPUD dan Bawaslu Daerah sudah ada yang mencapai 100 persen, namun ada juga yang baru separoh dan ada juga yang masih kecil yaitu Mandaling Natal dan Samosir. Kita tadi sudah dengar dari bupatinya tanggal 7 Juli sudah dilunasi, tinggal masalah internal di Bawaslu Samosir,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, saat ini anggaran baik dari APBN sudah mulai terealisasi dalam tahap yang pertama. “Kemudian dari APBN sudah dikerahkan atau ditransfer sebanyak Rp990 miliar kepada KPUD dan Bawaslu Rp157 miliar sudah sampai di KPUD kabupaten/kota dan yang sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat,” tutur Tito.

Tito juga menyebutkan, anggaran ini dapat segera dieksekusi agar KPU bisa bekerja di 15 Juli 2020 ini untuk pemuktahiran data pemilih. “Artinya, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk 100 persen dan dari APBN tahap pertama di Wilayah Sumut sudah masuk. Tinggal sisa realiasi anggaran paling lambat minggu depan sudah dicairkan kepada KPU dan Bawaslu karena 15 Juli 2020 sudah mulai pemuktahiran data pemilih,” ungkapnya.

Tito menyebutkan, dengan partisipasi aktif dari KPU, Bawaslu dan pemerintahan, pelaksanaan Pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumut dapat terealisasi dengan baik.

“Rapat koordinasi dalam rangka Pilkada 23 kabupaten/kota se-Sumut, kita sudah dengarkan bahwa Ketua KPUD Sumut bahwa semua siap untuk melaksanakan. Bahkan Bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD Provinsi unuk mendukung proses demokrasi. Kami disini Bapak Menkopolhukam, saya Mendagri dan Ketua Komisi II DPR RI yakin Pilkada di Sumut dapat berhasil,” tuturnya.

Selanjutnya, diperlukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi dan isu sentral yang diangkat adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah kabupaten/kota dalam menangani Covid-19. Nantinya akan menjadiu ajang gagasan dan berbuat dalam penanganan Covid-19.

“Bagi petahana, dia harus berbuat,” katanya.

Gubsu Kaget Ditelepon Mendagri

Gubsu Eddy Rahmayadi dalam kesempatan tersebut mengatakan, kondisi Covid-19 dijadikan tema (Pilkada), sehingga siapa yang bisa menyelesaikan Covid-19 dengan segala impilikasinya, dan rasa kebersamaan dan kesatuan dalam rangka kesejahteraan di daerahnya melalui pesta demokrasi. Menurutnya, pesta demokrasi merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

“Laksanakan secara bertanggung jawab. Bergembira rakyat. Saya tak mau pesta ini menjadi mencekam di suatu daerah. Biarkan rakyat dengan bergembira tapi tetap protokol kesehatan harus diperhatikan, dan dia bisa tenang memilih pimpinannya untuk kemajuan daerahnya,” katanya.

Eddy berpesan kepada incumbent agar berlaku adil sehingga rakyat bisa memilih. “Berlakulah riil, adil, sehingga rakyat bisa tetap kembali memilih Anda. Tapi kalau Anda tak bisa menunjukkan itu, saya minta maaf, rakyat ini juga tak mau memilik pimpinannya yang tak bertanggungjawab,” katanya.

Sebelumnya, Edy menyelipkan gurauan kepada Mendagri Tito Karnavian. Edy mengaku terkejut saat dihubungi Tito tengah malam. Tito, melalui sambungan telepon, menyatakan keinginannya untuk datang ke Sumut. “Saya ditelepon beliau (Mendagri), kemudian saya telepon beliau. Beliau bilang ‘Pak gubernur, bang saya akan datang ke Medan. Kaget juga saya, ada apa ini Pak Menteri?” kata Edy.

“Karena selama ini Pak Menteri diundang ke mari (Sumut) tak pernah datang, kok sekarang mau datang? Kaget juga saya, karena beliau sudah tak Kapolri lagi. Wah, kalau tiba-tiba datang, ada apa ini?” ungkap Edy disambut gelak tawa undangan.

Dalam pembicaraan itu, sebut Edy, Tito menyebut Sumut mendapat rapor merah. Lalu Tito buru-buru menambahkan jika ia ingin melihat Edy. “Itu daerah merah semua rapornya bang, karena abang sama dengan Papua,” kata Edy menirukan ucapan Tito.

“Wah, enggak boleh saya sama dengan Papua,” tambah Edy bercanda.

Tito pun menanggapi candaan Edy. Tito mengatakan, selama ini lebih banyak kegiatan di ibu kota. Tito mengaku tak datang ke Sumut saat diundang karena percaya dengan kepemimpinan Edy.

“Di Sumut saya telepon Pak Gubsu, kenapa diundang tak datang ke sini? Karena saya tahu Sumut di bawah Pak Edy aman terkendali. Kita biasanya datang ke tempat bermasalah. Kalau datang ke tempat tidak bermasalah, itu cenderung tidak prioritas,” kata Tito.

Kali ini, lanjut Tito, kedatangannya ke Sumut karena ada masalah. Sebab dalam catatan Kemendagri anggaran di Sumut merah semua. Padahal Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Jangan Jadi Ajang Perpecahan

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada. “Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila.

Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila,” terangnya.

Menyikapi beragam masukan tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikan masukan yang telah disampaikan. “Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini, agar bermanfaat untuk kita bersama,” ujar Edy Rahmayadi. (prn/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menunjukkan keseriusannya agar Sumut benar-benar siap memasuki tatanan hidup baru atau new normal. Yakni dengan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajarannya, secara gencar melakukan sosialisasi untuk mengoptimalkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 di tengah masyarakat.

Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan turut berpartisipasi menindaklanjuti arahan Gubsu, dengan melakukan aksi bagi-bagi 500 buah masker, handsanitizer, face shield, brosur Covid-19 kepada pedagang Pasar Aksara Jalan Willem Iskandar/Jalan Pancing untuk memutus mata rantai penularan virus, Kamis pagi (2/7).

Direktur Utama RSU Haji Medan dr Khainir Akbar didampingi Ketua Pencegahan, Penanggulangan Covid-19 RSU Haji Medan, Dr Sutiono, Pejabat PPID RS Haji Medan Fahrur Rozi bersama aparat kepolisian, TNI, kelurahan, KNPI, OKP, memimpin pembagian alat pelidung diri (APD) kepada para pedagang dan masyarakat sekitar.

Khainir menyampaikan pentingnya memakai masker saat berjualan di pasar. Sebab, di pasar dan mal sangat mudah atau rentan terpapar Covid-19 karena lokasi dimaksud rawan terjadi keramaian atau kerumunan dengan berbagai latar belakang masyarakat. “Ibu-ibu jangan sampai bawa penyakit (korona) ke rumah sehingga keluarga terkena,” ujar dia.

Menuju normal baru di Sumut, pihaknya proaktif memberi sosialisasi dan bantuan APD ke masyarakat termasuk kepada pedagang Pasar “Bengkok” Aksara yang dikenal memiliki aktivitas dagang yang cukup ramai.

Pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi para pedagang dan masyarakat yang merespon positif aksi bagi-bagi masker dan hand sanitizer yang dilakukan.

Menurutnya, dengan kebersamaan dan gotong royong melawan dan memerangi Covid-19, maka semua orang bisa menjalani kehidupan normal kembali. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi demo penolakan pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) IX Kelurahan Sei Mati di Kantor Camat Medan Labuhan Jalan KL Yos Sudarso Km 14 Kecamatan Medan Labuhan masih berlanjut, Jumat (3/7). Puluhan masyarakat dari Kelurahan Sei Mati meminta Lurah membatalkan pengangkatan Kepling IX yang baru.

Aksi massa yang didominasi kaum wanita dengan membawa aneka poster ini, terus berteriak meminta agar camat membatalkan pengangkatan Kepling IX yang baru. Apabila, tuntutan tidak ditanggapi, masyarakat akan melanjutkan demo ke Kantor Wali Kota Medan.

“Kami minta camat agar menunda kepling yang diangkat. Kami akan laporkan ini kepada Wali Kota Medan, kami tidak setuju dengan kepling yang baru diangkat,” teriak pengnjuk rasa di depan kantor Camat Medan Labuhan.

Seorang warga mengatakan, Lamhot Simamora, mereka kecewa dengan sikap kecamatan yang tidak memperdulikan aksi yang mereka lakukan.

Mereka hanya menuntut mengenai kepling yang baru tidak hasil musyawarah dari masyarakat. “Kami menduga jual beli jabatan agar bisa terpilih sebagai Kepling di kelurahan ini,”katanya.

Mereka kecewa, karena untuk calon kepling yang diajukan atas nama Liston Manurung, merupakan peraih dukungan terbanyak dari pada Kepling yang terpilih atas nama SR Jepsen Sinambela. Sehingga, mereka melakukan aksi demo untuk meminta pembatalan SK pengangkatan Kepling IX serta mendesak Plt Wali Kota Kota Medan agar mengevaluasi kinerja lurah Sei Mati.

Aksi demo yang berlangsung, belum ada juga pihak kecamatan yang menyambut aspirasi yang disampaikan masyarakat. Sehingga masyarakat membubarkan diri dari Kantor Camat Medan Labuhan.

Terpisah, Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandi mengatakan, bahwa mereka telah mengangkat kepling sudah sesuai prosedur. “Sudah sesuai prosedur, makanya kita angkat SR Jepsen Sinambela memang sudah layak,” katanya singkat. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi mengambil sumpah jabatan saat melantik empat pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan di Ruang Rapat III Lantai IV Kantor Wali Kota Medan, Jumat (3/7) pagi. Pelantikan ini dilakukan untuk memberikan penyegaran dan peremajaan pada struktur jabatan eselon II.

Selain melakukan peremajaan untuk melahirkan inovasi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelantikan dilakukan guna meningkatkan kinerja dan inovasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19. Diketahui, keempat pejabat tersebut sebelumnya merupakan pejabat-pejabat eselon III yang ada dijajaran Pemko Medan.

Adapun pejabat eselon II yang dilantik antara lain, Drs Syarifuddin Irsan Dongoran MSi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (sebelumnya menjabat Kabag Perlengkapan), Zulfansyah Ali Saputra ST MEng sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan (sebelumnya menjabat Kabag Pembangunan), Parlindungan SSos MAP sebagai Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan (sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perindustrian) dan Adlan SPd MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan (sebelumnya menjabat Kabag Agama).

Dalam kesempatan itu, Akhyar menegaskan, bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat lah kompleks, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, pimpinan OPD saat ini dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif guna memberikan pelayanan yang tetap prima ditengah pandemi Covid-19 ini.

“Saya berharap saudara mampu menunjukkan kapasitas diri sebagai seorang abdi negara yang melayani masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan kota dengan memberikan sentuhan inovasi dalam pelayanan dan memangkas jalur birokrasi yang berbelit serta tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat tetap nyaman mengurus keperluan administrasinya,” ujar Akhyar.

Selain itu, Akhyar juga mengingatkan agar pejabat eselon II yang dilantik dapat memberikan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk melakukan berbagai perubahan sistem di lingkungan tempat kerjanya. Mengingat, akan banyak perubahan selama bekerja di masa pandemi ini. Akhyar juga berharap, agar para pejabat eselon II yang baru dilantik tersebut mampu merubah sistem kerja yang selama ini belum sesuai dengan protokol kesehatan.

“Karena kita akan memasuki adaptasi kebiasaan baru (AKB). Saya menginginkan seluruh OPD menjadi contoh terbaik dalam penerapan protokol kesehatan, baik dari infrastrukturnya hingga kepatuhan seluruh ASN dalam menjalankan protokol kesehatan dengan baik,” kata Akhyar.

Secara khusus, secara satu per satu, Akhyar pun menyampaikan pesan dan evaluasi singkat kepada ke empat pejabat eselon II yang baru saja dilantik.

Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Zulfansyah, Akhyar berpesan agar dapat laksanakan tugas dengan ilmu pengetahuan, kualitas pekerjaan adalah salah satu hal yang paling utama dan meminta Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan anggaran.

Selanjutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Adlan, Akhyar berharap, agar seluruh permasalahan yang telah menahun dan pelik di dunia pendidikan Kota Medan dapat segera dileraikan, serta ke depan kualitas pendidikan di Kota Medan semakin meningkat dengan berbagai formulasi sistem pendidikan baru yang lebih baik.

Selanjutnya, kepada Kepala Dinas Perindustrian Parlindungan, Akhyar berpesan bahwa masih banyak potensi Dinas tersebut yang harus lebih digali melalui program-program kerja, terutama bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat Kota Medan dan memperluas komoditas ekspor terutama bagi produk-produk asli Medan.

Dan terakhir, kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan SI Dongoran, Akhyar berpesan agar Dongoran dapat memberikan sumbangan pemikiran disektor ekonomi dan pembangunan.

“Saya yakin pengalaman telah menempah saudara-saudara selama bekerja di lingkungan Pemko Medan. Maka saya selalu menekankan, gunakanlah ilmu yang saudara-saudara miliki dipadukan dengan pengalaman lapangan dalam bekerja, sehingga output yang dihasilkan lebih sempurna guna menunjang pembangunan dan pelayanan masyarakat ke depannya,” harap Akhyar.

Akhyar juga mengingatkan, agar para pejabat yang baru dilantik bisa tetap bekerja sesuai dengan koridor dan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.

“Jaga kebijakan saudara selama melakukan pekerjaan dengan tetap on the track dan sesuai dengan regulasi. Selain itu saya berpesan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak serta koordinasi dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemko Medan sebagai satu kesatuan yang solid. Mari kita ciptakan suasana kerja yang kondusif agar mencapai hasil yang maksimal,” ucapnya.

Akhyar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berkompetisi dalam mengikuti seleksi jabatan pimpinan Pratama yang belum mendapatkan kesempatan untuk terpilih dan dilantik pada sesi ini. Akhyar menambahkan, seluruh ASN yang telah mengikuti seleksi ini, sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi kepada Pemko Medan.

“Terima kasih kepada semua ASN yang telah mengikuti seleksi, mohon maaf saya tidak semuanya bisa dilantik hari ini. Jangan patah semangat, terus melakukan perbaikan diri. Seleksi selanjutnya telah menanti dan siapkan diri saudara-saudara sekalian. Saya selaku Plt Wali Kota Medan memberikan kesempatan kepada siapapun, bagi seluruh ASN Pemko Medan untuk mengikuti seleksi secara bersama dan biarlah kualitas yang menentukan,” pungkasnya.

Usai dilantik, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU) Zulfansyah mengatakan kesiapannya dalam membenahi Dinas PU di masa kepemimpinannya. Ia pun mengaku telah memiliki sejumlah program jangka pendek dalam meningkatkan kualitas kerja pada OPD yang terletak di kawasan Jalan Pinangbaris Kecamatan Medan Sunggal tersebut.

“Setidaknya ada 3 hal yang akan saya lakukan. Pertama, fokus kepada rencana kerja yang sudah ditentukan. Kedua menjalin koordinasi kepada para pemilik jaringan utilitas, dan ketiga meningkatkan koordinasi dengan para camat dan lurah yang ada di Kota Medan,” ungkapnya.

Terkait rencana kerja, Zulfansyah mengaku tidak banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dalam kondisi Covid-19 saat ini. Menurutnya, banyak anggaran yang telah dipangkas di Dinas PU. Namun begitu, Dinas PU masih menyisakan satu pekerjaan penting di tahun ini, yakni pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang yang dinilai sebagai bentuk kegagalan kinerja Dinas PU pada masa-masa sebelumnya karena telah dua kali ambruk.

“Kita akan fokuskan proses pengerjaannya, Insya Allah harus berhasil. Lalu kita juga akan maksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan perawatan bagi kondisi jalan, drainase dan fasilitas lainnya,” terangnya.

Selain itu, terkait kurangnya koordinasi dengan pemilik jaringan utilitas seperti PLN, Telkom, dan sebagainya, Zulfansyah mengatakan hal itu seringkali menjadi penghambat proses pembangunan dan perbaikan di Dinas PU. Untuk itu, ia bertekad akan meningkatkan koordinasi dengan pihak tersebut.

“Dengan pihak camat dan kelurahan juga sangat penting, karena justru Dinas PU seringkali mengalami kendala pembangunan dan perbaikan dari masyarakat itu sendiri. Kalau tidak ada koordinasi yang baik dengan kecamatan dan kelurahan, tentu proses pekerjaan akan sulit untuk dilakukan,” jelasnya.

Tak cuma itu, Zulfansyah juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Dinas PU Kota Medan. Bahkan, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang lalu di Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah berjanji akan meminimalisir praktik-praktik korupsi dengan cara memperkuat prosedural resmi yang ada.

“Semua harus prosedural. Selain itu, kita juga akan berkoordinasi secara baik dengan HPH dan pihak terkait. Jujur awalnya saya juga takut dengan jabatan ini, tapi saat saya diberi amanah dan kepercayaan untuk menjabat sebagai Kadis PU, Bismillah saya siap menjaga amanah ini dan membawa kearah yang lebih baik, kita akan berikan yang terbaik,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan mengatakan akan memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Kota Medan. Dalam jangka pendek, Adlan berjanji akan meningkatkan sistem belajar daring yang masih diterapkan semua sekolah yang ada di Kota Medan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

“Kota Medan masih zona merah, kita masih harus belajar dengan sistem daring. Lalu, sudah bagaimana sistem daring itu berjalan? Apakah sudah efektif dalam menyalurkan ilmu kepada para siswa? Itu yang akan kita evaluasi. Kita tidak bisa paksakan agar sistem belajar daring dihentikan, tetapi kita bisa membuat strategi agar belajar dengan cara sistem daring bisa efektif bagi para siswa dalam menyerap ilmu yang diberikan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, empat jabatan eselon II yang telah diisi oleh pejabat-pejabat baru tersebut sebelumnya memang merupakan jabatan lowong.

Sebelumnya, Pemko Medan membuka lelang jabatan bagi ke empat jabatan eselon II tersebut. Adapun para pemimpin jabatan eselon II itu sebelumnya, yakni Marasutan Siregar (Mantan Kadisdik) yang sudah memasuki masa pensiun, Zulkifli Sitepu (Mantan Kadis Perindustrian) yang meninggal dunia, Syaiful Bahri (Mantan Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan) yang sudah memasuki masa pensiun dan Isa Anshari (Kadis PU) yang tersangkut masalah hukum. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – ANGGOTA DPRD Kota Medan, Hendra DS menyesalkan penebangan puluhan pohon yang dibabat habis di sekitaran Jalan Cut Mutia, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia l, Kota Medan, atau persisnya di depan Mutia Garden Medan.

“Saya sangat menyesalkan terjadinya penebangan pohon sampai gundul seperti itu. Kota Medan sangat minim RTH (ruang terbuka hijau) nya, kalau memang mau perawatan ya tidak harus dibabat sampai habis seperti itu,” ucap Hendra DS kepada Sumut Pos, Jumat (3/7)n

Dikatakan Politisi Hanura ini, ada puluhan pohon asri di sekitar jalan tersebut. Padahal selama ini sudah memberikan fungsi penghijauan di kawasan itu.

Ia menilai, bila memang Pemerintah Kota (Pemko) Medan khawatir dengan tumbangnya pohon melihat kondisi cuaca saat ini, maka harusnya pohon tersebut cukup dipangkas dibagian atas pohon dan memotong batang yang lapuk saja.

“Bukannya malah digunduli begitu, itu bisa menghilangkan fungsi penghijauan di kawasan tersebut. Ini pelanggaran dan harus diusut, ada apa dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang menggunduli pohon-pohon itu. Apa mungkin mereka kongkalikong dengan pengusaha di lokasi itu,” kata Anggota Komisi IV DPRD Medan ini.

Dikatakan Hendra lagi, bangunan Mutia Garden menurut Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) sudah menyalahi izin dan sudah diperingati sebanyak dua kali.

“Kita minta Pemko Medan untuk tegas memberi tindakan dan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran izin,” pungkasnya.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan berencana akan membuka Kolam Renang Deli di Jalan Sutomo No 4 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur. Pembukaan Kolam Renang Deli nantinya berbeda dengan Medan Zoo yang dibuka 5 Juli, Kolam Renang Deli justru dibuka di akhir Juli.

“ Kolam Renang Deli sebenarnya belum kita jadwalkan awal ini, tapi rencananya akan dibuka di akhir bulan (Juli) ini,” beber Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Alkhairi kepada Sumut Pos, Jumat (3/7).

Selaku pengelola Medan Zoo dan Kolam Renang Deli, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu tetap berupaya untuk membuka kedua tempat kunjungan masyarakat tersebut, agar dapat kembali memberikan pemasukan dan memperbaiki kondisi perekonomian para karyawan PD Pembangunan.

“Kalau Medan Zoo itu sudah kita buka secara uji coba dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli. Untuk Medan Zoo persiapannya tidak terlalu banyak, dan sudah diselesaikan. Sedangkan kalau Kolam Renang Deli, ada proses penyucian bak dan pembersihan air yang memerlukan waktu 3 minggu, termasuk pengisian air baru dari PDAM,” terang Putrama.

PD Pembangunan Tunggak Rekening Air ke Tirtanada

Di sisi lain, kata Putrama, untuk mempersiapkan hal itu, PD Pembangunan membutuhkan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp59 Juta.

“Makanya akhir Juli juga bisa tergantung kecepatan proses yang kita lakukan dan pembiayaan yang ada. Sebab untuk pembelian obat-obatan dan pengisian air membutuhkan biaya sekitar Rp59 jutaan,” katanya.

Namun begitu, lanjut Putrama, saat ini pihaknya terus mengupayakan proses berjalannya penyucian bak dan pembersihan air di kolam renang tersebut.

“Sesungguhnya (biayanya) gak sebesar itu, tapi harus bayar air tunggakan dulu dari PDAM, karena tadi nunggak 3 bulan,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin mengatakan, pihaknya meminta PD Pembangunan untuk melayangkan surat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi agar diberikan keringanan pembayaran tagihan air tersebut.

“Apalagi itu rekening tagihan 3 bulan yang lalu, di mana memang ketika itu Kolam Renang Deli sudah ditutup karena Covid-19. Selain wajar tak mampu membayar tagihan karena tak ada pemasukan, saya juga meyakini kalau tagihan airnya juga gak bakalan besar, karena kan selama 3 bulan itu juga mereka tidak menggunakan air sebanyak biasanya karena tak beroperasi,” kata Duin kepada Sumut Pos, Jumat (3/6).

Selain itu, Duin juga mengatakan pihaknya di Komisi III siap memfaslitasi pengajuan keringanan ataupun dispensasi kepada pihak PDAM Tirtanadi.

“Nanti saya akan hubungi pak Putrama (Tirtanadi), kalau butuh bantuan untuk koordinasi ke PDAM, maka kita akan membantu,” ujarnya.

Pun begitu, Duin meminta, agar PD Pembangunan mau membenahi Kolam Renang Deli secara maksimal sebelum nantinya dibuka di akhir Juli. Terutama soal penerapan protokol kesehatan, Duin meminta agar PD Pembangunan betul-betul memaksimalkannya. Ia menyebutkan, penerapan protokol kesehatan di Kolam Renang Deli tidak akam bisa disamakan dengan penerapan di Medan Zoo.

“Untuk Medan Zoo lahannya sangat luas, jumlah pengunjung saya pikir tidak terlalu masalah. Sedangkan untuk Kolam Renang Deli, yang namanya kolamkan tidak mungkin terlalu luas, lalu tidak mungkin juga pakai masker saat berenang. Mau tidak mau, saya pikir PD Pembangunan harus membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke Kolam Renang Deli,” pungkasnya.(map/azw)