MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pasien terkonfirmasi atau positif Covid-19, ditemukan tewas di lantai 6 di Rumah Sakit Umum (RSU) Royal Prima, Jalan Ayahanda, Kelurahan Sei Putih Tengah, Medan Petisah, Rabu (5/8) siang. Pasien bernama Maria Artati br Hutabarat tersebut tewas setelah melompat dari lantai 12.

Informasi diperoleh, pasien perempuan berusia 39 tahun warga Jalan Jalan Pelita III Medan tersebut ditemukan sekira pukul 12.12 WIB oleh salahseorang perawat di lantai 6, saat sedang makan siang.

Saat itu, perawat tersebut ada mendengar suara benda jatuh lalu melihat keluar jendela dan menemukan korban sudah tergeletak di lantai 6 dekat jendela. Selanjutnya, ia memberitahukan kejadian itu kepada security, yang kemudian melaporkan ke Polsek Medan Baru. Tak berapa lama, petugas Polsek Medan Baru bersama Satreskrim Polrestabes Medan mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad korban.

Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing, membenarkan ada pasien positif Covid-19 yang melompat dari lantai 12 Rumah Sakit Royal Prima. “Seorang perempuan,” ujarnya.

Diutarakan dia, dalam proses evakuasi jasad korban, petugas sempat terkendala karena lokasi mayat korban harus melalui ruangan isolasi Covid-19. Karena itu, petugas menempuh risiko sehingga menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap. “Untuk identifikasi, evakuasi dan olah TKP kita juga dibantu oleh pihak rumah sakit,” pungkasnya.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah juga membenarkan adanya pasien positif Covid-19 yang meninggal karena melompat di rumah sakit. Dikatakannya, korban seorang perempuan paruh baya berusia antara 30-40 tahun dan meloncat dari kamar isolasinya di lantai 12.

Disebutkan Aris, korban sudah 11 hari dirawat di rumah sakit tersebut. “Pasien dirawat di dalam kamar yang memiliki jendela. Dari jendela tersebut korban meloncat,” sebutnya.

Disinggung apakah korban memiliki gejala Covid-19 yang berat, Aris menduga tidak. “Saya kira tidaklah kalau berat. Bagaimana orang sakit (berat) bisa buka jendela dan melompat?” pungkas dia.

Bertambah 130 Kasus

Sementara itu, perkembangan terbaru data kasus Covid-19 di Sumut masih belum menunjukkan penurunan. Jubir GTPP Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB menyampaikan, kasus konfirmasi Covid-19 bertambah 130 orang menjadi 4.391 orang dari hari sebelumnya 4.261 orang.

“Peningkatan juga terjadi pada kasus meninggal akibat Covid-19 sebanyak 2 orang, sehingga saat ini jumlahnya menjadi 212 orang dari sebelumnya 210 orang. Selain itu, kasus suspek 17 orang dengan jumlah saat ini 532 orang,” ungkap Whiko.

Meski begitu, sambung dia, peningkatan juga terjadi pada kasus sembuh dari Covid-19 sebanyak 74 orang yang menjadi 1.790 orang dari 1.716 orang sebelumnya. “Untuk jumlah spesimen juga bertambah 534 sampel, dan kini jumlahnya mencapai 24.123 sampel,” tandasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPP Partai Gerindra dinilai telah mengabaikan seluruh tahapan pencalonan dalam Pilkada Kota Medan. Pasalnya, Aulia Rahman yang disebut-sebut sudah mendapat restu dari DPP Partai Gerindra menjadi calon Wakil Wali Kota Medan mendampingi Bobby Afif Nasution, sama sekali tidak mengikuti tahapan pencalonan.
Hal ini memicu kekecewaan bagi kader partai besutan Prabowo tersebut, Suryani Paskah Naiborhu yang mendaftar dan mengikuti seluruh tahapan pencalonan sebagai Wakil Wali Kota Medan dari Partai Gerindra. Apalagi, berdasarkan survey yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra dengan melibatkan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU), menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas Suryani tertinggi diantara beberapa nama yang mendaftar untuk posisi calon Wakil Wali Kota Medan.
“Hasil survey ini diserahkan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan kepada saya. Saya peringkat pertama dengan tingkat elektabilitasnya 24 persen dari 8 orang yang disurvey. Kalau yang diusung bukan saya, itukan menimbulkan pertanyaan,” kata Suryani Paskah Naiborhu kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (5/8).
Suryani menjelaskan perjalanannya mengikuti seluruh mekanisme dan tahapan yang disyaratkan oleh partai untuk mencalon Wakil Wali Kota Medan. Ia mengaku sengaja memilih mendaftar pada posisi wakil wali kota karena menilai punya kapasitas untuk itu. Ia kemudian mendaftar ke DPC Gerindra Kota Medan dan melakukan sosialisasi di tengah masyarakat sesuai anjuran dari partai.
Beberapa tahapan ia ikuti, mulai dari penyerahan berkas pendaftaran, sosialisasi, penyampaian visi misi hingga fit and proper test. “Dan untuk survey itu saya diminta kontribusi Rp20 juta, saya langsung transfer. Karena menilai itu adalah bagian dari mekanisme yang akan menghasilkan penilaian yang riil,” ujarnya.
Bukan hanya itu, namanya juga sudah diusulkan mulai dari DPC dan DPD ke DPP. “Dapat kabar dari DPC, kalau nama saya diusulkan, DPD juga mengusulkan nama saya. Sambil menunggu, saya terus melakukan kegiatan sosialisasi. Tiba-tiba kemarin dengar berita dari Waketum bahwa yang diusung adalah berbeda, bukan nama saya,” ungkapnya.
“Ini menjadi pertanyaan bagi saya sendiri. Dimana kurang pasnya? Apakah saya dari golongan minoritas? Sampai hari ini belum dipanggil oleh DPP. Kita kan butuh penjelasan atas hal ini. Seluruh mekanisme kita ikuti, survey kita posisi tertinggi. Saya berharap kepada Pak Prabowo agar arif dan bijaksana dalam menyikapi ini. Saya menunggu kebijaksanaan dari beliau,” pungkasnya.

NasDem dan Golkar Tak Menuntut Banyak
Di sisi lain, Partai Golkar dan Partai NasDem yang memiliki 4 kursi di DPRD Medan, juga mengaku berharap kadernya disandingkan dengan Bobby Nasution. Kepada Sumut Pos, Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah, mengatakan, pihaknya sebenarnya juga mengharapkan kadernya untuk dapat disandingkan sebagai Calon Wakil Wali Kota Medan untuk Bobby Nasution. Namun begitu, pihaknya tidak mau menuntut banyak soal hal itu.
“Kalau keinginan untuk mengusung kader sendiri itu tentu ada, tapi saat ini komunikasi politik kan sudah di tingkat DPP, bukan di daerah lagi. Kita tidak mau memaksakan, NasDem hanya mau, yang menjadi wakil Bobby itu adalah yang terbaik, yang bisa saling mengisi dengan sosok Bobby yang memiliki basic sebagai pengusaha,” katanya.
Soal sosok Aulia, secara pribadi Afif tidak mempermasalahkannya. Walaupun sama-sama memiliki basic sebagai pengusaha, tapi sosok Aulia dapat menjadi representasi dari masyarakat Medan Utara. “Sosok Aulia itu bagus, mungkin Bobby kurang dekat dengan masyarakat di Medan Utara, tapi Aulia sebagai putra Medan Utara bisa menutupinya, inikan saling mengisi juga namanya,” jawabnya.
Saat ditanya soal sosok lainnya yang santer terdengar sebagai salah satu Calon Wakil Wali Kota Medan yang memiliki basic sebagai seorang birokrat, seperti Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman, juga dinilai baik oleh Afif. “Kalau Pak Sekda, beliau juga punya nilai plus, pengalamannya sebagai birokrat juga dinilai akan saling mengisi satu sama lain dengan sosok Bobby. Tapi setahu saya untuk birokrat bukan cuma ada nama beliau tapi ada beberapa nama lainnya, katakanlah nama pak Husni (Kadis Kebersihan dan Pertamanan Medan) dan nama-nama lainnya,” jelasnya.
Sedangkan sosok kader NasDem yang diharapkan untuk maju mendampingi Bobby, tidak secara jelas diungkapkan oleh Afif. Sebab saat ini komunikasi politik sedang berada ditingkat pusat.
“Kalau kita dari DPD, waktu itu saat penjaringan ada kader kita yang mendaftar, yaitu Nezar Djoeli. Namanya sudah kita sampaikan ke pusat, tapi keputusan tentu ada dipusat. Intinya, kita yakin DPP akan memberikan keputusan yang terbaik dan DPD NasDem Medan siap menjalankannya,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Medan, Sunardi Ali mengatakan, pihaknya di DPD Golkar Medan tidak lagi memusingkan soal siapa yang nantinya akan menjadi Wakil Bobby di Pilkada Medan. “Saat ini semua partai pendukung (Bobby) sedang berkomunikasi tentang siapa sosok yang akan mendampingi Bobby. Pilihan kan ada pada Bobby dan komunikasi lintas partai pendukung sedang berjalan di pusat, kita tunggu saja soal itu,” jawabnya.
Sedangkan keputusan untuk mendukung Bobby, jelas Sunardi, telah bulat sejak cukup lama. Pasalnya, DPP Golkar sudah sejak lama memberikan dukungannya secara resmi kepada Bobby. “Dukungan resmi secara tertulis sudah lama diberikan DPP, kami di DPD pun sudah menyerahkannya secara langsung kepada pihak Bobby di Medan Club saat itu. Maka kita sekarang tinggal menunggu keputusan dari pusat saja,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memastikan proses ganti rugi tanah eks Lanud Soewondo yang berada di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, akan tuntas seperti harapan seluruh warga di sana.

“Ya ada proses. “Kan tidak bisa langsung ‘bang bong, bang bong’ begitu.

Ada proses. Proses ini dihitung appraisalnya, habis itu dikomunikasikan dengan pemilik tanah,” katanya menjawab wartawan usai salat zuhur di rumah dinasnya, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (5/8).

Tim inventarisasi yang telah dibentuk untuk membereskan sengketa antara Forum Masyarakat Sarirejo dengan TNI Angkatan Udara ini, kata Edy, sedang melakukan tugas dan tanggungjawabnya. “Yang memiliki tanah ini adalah Kementerian Pertahanan cq Angkatan Udara. Siapa yang berani mengambil tanah itu? Begitu dibeli, bingung nanti tanah itu siapa yang mengelola. Tim sudah dibentuk dan masih mencari pakta integritas. Harus ada kepastian di situ,” terang Edy.

Edy menegaskan, di masa kepemimpinannya hingga 2023 mendatang, ia ingin menuntaskan konflik agraria yang terjadi di Sumut. Termasuk polemik pembebasan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873 hektare, yang sampai kini belum tuntas penghapusbukuannya.

“Itu juga proses. Doakan itu cepat. Jadi selama saya menjabat ini, (persoalan tanah) ini jelas dan clear. Siapa yang punya, dia yang berhak. Tahapannya sedang proses pelurusan (sinkronisasi) dari hak nominatif di atas peta. Jadi nanti keputusan dari gubernur sudah riil kenyataan siapa pemiliknya,” pungkasnya.

Catatan Sumut Pos, selain persoalan eks HGU seluas 5.873 hektare tersebut, juga ada angin segar sekaitan penghapusbukuan aset terkhusus di Kabupaten Deliserdang, Binjai dan Langkat. Bahwa seluas 2.216 hektare sudah masuk tahapan proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Ditargetkan pada akhir April 2019 proses penghitungan akan tuntas. Sehingga Mei sudah dapat diketahui berapa biaya yang harus dibayarkan.

“Kalau sudah diketahui berapa biayanya, PTPN II tinggal menyurati warga yang masuk daftar nominatif tahap dua yang telah mendapat izin dari komisaris PTPN II selaku pemegang saham, yaitu Menteri BUMN, dalam rangka penghapusbukuan diwajibkan untuk membayar setiap bidang tanah. Besarnya sesuai dengan jumlah yang telah dinilai dan ditetapkan Kantor Penilai Independen KJPP,” kata Kakanwil BPN Sumut, Bambang Priono menjawab wartawan, Agustus 2019 lalu.

Secara detil, Bambang tak mengingat persis di mana saja titik 2.216 hektare penghapusbukuan tersebut. Dia menyebut hanya sebagian besar berada di Kabupaten Deliserdang. Sisanya ada di Langkat dan Kota Binjai.

Khusus di Deliserdang, ada di Patumbak, Marindal, Selambo, Saentis, Sena, Helvetia, Sampali, Beringin, Tunggurono dan di beberapa desa Kabupaten Langkat. “Kalau yang di Langkat ini saya lupa nama desanya,” aku dia.

Bambang juga menjelaskan, sebagian dari total penghapusbukuan itu yakni seluas 200 hektare, telah selesai proses KJPP maka selanjutnya sudah dapat dilaksanakan proses pembayaran pada Maret lalu.

“Jadi yang dibayarkan warga yang masuk daftar nominatif penghapusbukuan itu tergantung berapa besaran luas tanah yang dikuasi dikalikan nilai harga tanah yang dikeluarkan oleh KJPP. Sedangkan untuk lahan seluas 3.657 hektar akan ditata kembali oleh tim yang akan dibentuk kembali oleh gubernur,” ungkapnya. (prn)